7 PERMENPANRB No. 12 Tahun 2023 Tentang JF PJPH

Seorang Pengawas Jaminan Produk Halal menemukan produk yang sudah memiliki sertifikasi halal namun diketahui menggunakan bahan tambahan yang tidak tercantum dalam sertifikat halal tersebut. Langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah:

• Melaporkan langsung ke pihak kepolisian karena pelanggaran hukum.

• Menghentikan produksi produk tersebut secara sepihak.

• Memberikan rekomendasi kepada produsen untuk segera memperbarui sertifikat halal.

• Melakukan pemeriksaan lanjutan dan melaporkan temuan ke otoritas yang berwenang.

• Meminta produsen menarik semua produk tersebut dari pasar.

Dalam evaluasi kinerja seorang JF PJPH, ditemukan bahwa angka kreditnya tidak mencukupi untuk kenaikan pangkat. Namun, pejabat tersebut menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam edukasi masyarakat terkait pentingnya produk halal. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2023, apa tindakan terbaik yang dapat diambil?

• Memberikan penghargaan atas kontribusinya tanpa mempertimbangkan kenaikan pangkat.

• Mempertimbangkan kontribusi edukasi sebagai bagian dari angka kredit tambahan.

• Meminta pejabat tersebut untuk fokus hanya pada tugas teknis agar angka kredit meningkat.

• Memindahkan pejabat tersebut ke jabatan lain yang tidak berbasis angka kredit.

• Menunda kenaikan pangkatnya hingga angka kredit terpenuhi sepenuhnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi JF PJPH adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal. Sebagai seorang ahli madya, langkah strategis apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki koordinasi ini?

• Menyusun kebijakan baru yang mewajibkan semua lembaga untuk bekerja di bawah satu badan tunggal.

• Mengadakan pelatihan reguler untuk semua lembaga terkait sertifikasi halal.

• Membentuk tim koordinasi lintas lembaga untuk membahas kendala dan solusi bersama.

• Mengusulkan sanksi bagi lembaga yang tidak kooperatif dalam proses sertifikasi.

• Meminta pemerintah daerah untuk mengambil alih tanggung jawab koordinasi.

JF PJPH menghadapi tekanan untuk memprioritaskan produk dari UMKM dalam proses sertifikasi halal, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya pengawas. Bagaimana cara merumuskan kebijakan yang adil tanpa mengabaikan prinsip kehalalan dan pemerataan?

• Memberikan prioritas hanya kepada UMKM dengan skala produksi kecil.

• Meningkatkan jumlah pengawas melalui pelatihan relawan.

• Menggunakan sistem antrean berbasis digital dengan transparansi jadwal sertifikasi.

• Meminta UMKM untuk bekerjasama dengan lembaga swasta dalam proses sertifikasi.

• Mengurangi jumlah audit untuk UMKM agar sertifikasi lebih cepat.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang JF PJPH menemukan bahwa sebuah perusahaan besar belum melakukan pembaruan sertifikat halal yang sudah kedaluwarsa selama satu tahun. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa proses pembaruan memakan waktu terlalu lama. Apa langkah paling efektif yang harus diambil?

• Memberikan teguran tertulis kepada perusahaan tanpa melibatkan otoritas lain.

• Menunda proses pengawasan sambil menunggu perusahaan menyelesaikan pembaruan sertifikat.

• Melaporkan kejadian tersebut ke BPJPH untuk penanganan lebih lanjut sesuai peraturan.

• Meminta perusahaan membuat pernyataan tertulis untuk menjamin kehalalan produk selama proses pembaruan berlangsung.

• Mengambil tindakan hukum langsung karena pelanggaran terhadap regulasi.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengawasan, pemerintah berencana untuk merekrut lebih banyak JF PJPH. Sebagai ahli madya, Anda diminta memberikan masukan tentang strategi terbaik untuk memastikan calon pengawas memiliki kompetensi yang memadai. Strategi mana yang paling tepat?

• Mengadakan pelatihan intensif setelah calon diterima sebagai JF PJPH.

• Meningkatkan persyaratan pendidikan minimal menjadi lulusan program studi terkait halal.

• Mengintegrasikan materi pengawasan halal dalam kurikulum universitas.

• Menerapkan seleksi berbasis kompetensi dan pengalaman di bidang halal.

• Memberikan beasiswa kepada calon pengawas potensial untuk studi lanjut di bidang terkait.

Seorang JF PJPH ditugaskan untuk melakukan pengawasan pada produk halal impor. Namun, negara asal produk memiliki standar halal yang berbeda dengan Indonesia. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam pengawasan?

• Mengutamakan standar negara asal selama produknya telah memiliki sertifikasi halal di negara tersebut.

• Memastikan bahwa produk memenuhi standar halal Indonesia, terlepas dari standar negara asal.

• Mengkaji ulang prosedur sertifikasi internasional untuk produk tersebut.

• Menolak distribusi produk hingga sertifikasinya disesuaikan dengan standar Indonesia.

• Menghubungi lembaga sertifikasi halal di negara asal untuk mendapatkan klarifikasi.

Anda adalah JF PJPH yang bertugas melakukan pengawasan pada industri minuman ringan. Dalam audit, ditemukan bahwa salah satu bahan baku tidak tercantum dalam dokumen sertifikasi halal, tetapi produsen mengklaim bahwa bahan tersebut halal. Apa langkah yang harus dilakukan?

• Meminta produsen untuk segera menghentikan distribusi produk sampai ada kejelasan.

• Melakukan uji laboratorium terhadap bahan tersebut sebelum memberikan rekomendasi.

• Memberikan tenggat waktu kepada produsen untuk melengkapi dokumen sertifikasi.

• Menyita seluruh produk yang menggunakan bahan tersebut.

• Mengajukan rekomendasi pembaruan sertifikasi halal kepada BPJPH.

JF PJPH diwajibkan memberikan laporan kinerja berbasis angka kredit. Namun, beberapa tugas tambahan yang dilakukan, seperti memberikan edukasi halal kepada masyarakat, tidak langsung tercatat dalam angka kredit. Apa usulan terbaik untuk memastikan tugas tambahan tetap dihargai?

• Mengajukan revisi sistem penilaian kinerja untuk memasukkan tugas tambahan sebagai bagian angka kredit.

• Membuat laporan khusus yang terpisah untuk tugas tambahan tanpa menambah angka kredit.

• Mengalokasikan waktu lebih banyak pada tugas pokok daripada tugas tambahan.

• Meminta pengakuan langsung dari atasan tanpa mengubah aturan yang ada.

• Mengusulkan sistem reward non-angka kredit untuk tugas tambahan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, JF PJPH dituntut untuk memahami regulasi halal di berbagai negara. Bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa pengawas memiliki wawasan internasional yang memadai?

• Mengadakan pelatihan tentang regulasi halal internasional secara berkala.

• Mengirimkan pengawas untuk magang di lembaga sertifikasi halal di luar negeri.

• Membentuk tim khusus yang bertugas mempelajari regulasi internasional.

• Mewajibkan penguasaan bahasa asing sebagai syarat menjadi JF PJPH.

• Menyusun modul panduan standar halal internasional untuk pengawas.