PU 18 Tahun 2025

Fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal...

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 9 mengatur tentang...

• ruang lingkup wilayah peran dan fungsi kepolisian

• tanda pengenal anggota kepolisian

• tugas dan tanggung jawab Kapolri

• susunan dan kedudukan kepolisian

• tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perhatikan pernyataan berkaitan dengan uraian tugas berikut. (1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (5) Menegakkan hukum.
Uraian tugas yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditunjukkan oleh nomor...

• (1), (2), dan (4)

• (1), (2), dan (5)

• (1), (4), dan (5)

• (2), (3), dan (5)

• (2), (4), dan (5)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, jika dalam waktu 20 hari Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban terhadap usul pengangkatan atau pemberhentian Kapolri, maka...

• diberi penangguhan waktu selambat-lambatnya 90 hari

• berkas usulan perlu diajukan ulang

• berkas usulan ada yang kurang lengkap

• calon yang diajukan dianggap disetujui

• usulan secara otomatis ditolak oleh DPR

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal.....

• 15 ayat (1) huruf l

• 15 ayat (1) huruf a

• 15 ayat (1) huruf c

• 15 ayat (1) huruf e

• 15 ayat (1) huruf f

1) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, 3) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, 4) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah...

• 1), 2), dan 4)

• 1), 2), dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan...

• Peraturan Pemerintah

• Perpu

• Keputusan Presiden

• Keputusan Kapolri

• Undang-undang

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Polri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada...

• Pasal 5

• Pasal 9

• Pasal 12

• Pasal 15

• Pasal 20

Pernyataan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal....

• 28 ayat (1)

• 29 ayat (1)

• 29 ayat (2)

• 30 ayat (1)

• 30 ayat (2)

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU no 2 tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal...

• 32 ayat (2)

• 33 ayat (1)

• 34 ayat (2)

• 35 ayat (1)

• 41 ayat (1)