NEW
Font size
WorksheetsKebijakan Publik
Total questions: 78
Worksheet time: 1hrs 18mins
Berikut ini faktor-faktor yang termasuk dalam kerentanan kebijakan publik, kecuali ....
Vested Actor
Desentralisasi
Dominasi Kelompok Tertentu
Kondisi politik dan sosial ekonomi
Proses Kebijakan publik merupakan proses yang panjang dan kompleks. menurut William Dunn, proses kebijakan publik ada 5 tahap yaitu penyusunan agenda (1), Formulasi kebijakan (2), Adopsi kebijakan (3), Implementasi Kebijakan (4), dan Evaluasi Kebijakan (5) untuk dapat mengetahui apakah bisa diterapkan kebijakan tersebut maka tahapan yang harus dilalui ....
Tahap 1, 2
Tahap 1, 2, 3, 4, 5
Tahap 1, 2, 3
Tahap 1, 2, 3, 4
Dalam merumuskan (memformulasikan) sebuah kebijakan publik, berikut adalah tahapan yang harus dilalui ....
Susun agenda kebijakan, rumusan masalah, tetapkan kebijakan dan pilih alternatif yang ada
Rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, pilih alternatif yang ada, dan tetapkan kebijakan
Pilih alternatif yang ada, rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, dan terapkan kebijakan
Rumuskan masalah, susun agenda kebijakan, tetapkan kebijakan, dan pilih alternatif yang ada
Berikut ini ciri-ciri organisasi nonprofit, kecuali ....
Organisasi lebih didominasi oleh kelompok profesional
Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat
Cenderung mengejar keuntungan
Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategis yang mereka susun
Siapa yang dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi kecurangan, mismanagement/salah urus, dan korupsi ?
Jaksa
Kurator
Whistleblower
Polisi
Sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik adalah ....
Legitimasi kebijakan
Agenda Setting (penyusunan agenda)
Penilaian Kebijakan
Adopsi kebijakan
Tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik adalah
Legitimasi Kebijakan
Perumusan Kebijakan
Implementasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Bentuk perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat seperti perizinan dan non perizinan, layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan penerapan prinsip tata kelola sektor publik poin ....
Profesionalisme dan kompetensi
Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat
Keterbukaan dan transparansi
Komitmen dan pengurangan kesenjangan
Kebijakan publik di setiap negara ada berbagai jenis termasuk Indonesia kebijakan Publik tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum merupakan jenis kebijakan publik ....
Subtantive Policy
Distributive Policy
Redistributive Policy
Procedural Policy
Dari pengalaman maupun literatur hasil penelitian yang ada kebijakan publik memiliki kerentanan siapakah yang terlibat dalam penyususnan kebijakan publik, ini sangat menentukan isi kebijakan. Kerentanan ini sering disebut sebagai ....
Dominasi kelompok tertentu
Vested Actor
Kondisi politik dan sosial
Kondisi pemimpin sebuah negara
Berhasil sebuah organisasi pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana pimpinan menata kelola organisasi yang dipimpinnya duduk bersama, musyawarah pembangunan nagari merupakan contoh pimpinan yang engikutsertakan masyarakat menjalankan roda pemerintahan, ini menunjukkan pimpinan tersebut telah menerapkan prinsip tata kelola
Keterbukaan
Tanggungjawab (Accountability)
Wawasan kedepan (visionary)
Partisipasi
Apa yang dimaksud dengan tujuan kebijakan dirumuskan dengan jelas/clear ?
Tujuan harus masuk akal, mempunyai gambaran yang jelas dan tidak perlu selalu kuantitatif
Tujuan harus masuk akal, mempunyai gambaran yang jelas dan selalu kuantitatif
Tujuan harus masuk akal, pola pikirnya runtut dan selalu kuantitatif
Tujuan harus masuk akal, mempunyai gambaran yang jelas dan rinci
Kebijakan seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau kebijakan subsidi pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian agar petani mau menanam padi unggul dan penyediaan alat kontrasepsi gratis merupakan implementasi kebijakan ...
Redistributive Policy
Regulatory olicy
Subtantive Policy
Distributive Policy
Setiap kebijakan publik yang dibuat harus mempunyai tujuan. Tujuan kebijakan yang baik minimal memenuhi 4 kriteria, yaitu ....
Rasional, tepat waktu, jelas, dan akurat
Diinginkan untuk dicapai, rasional, jelas, dan akurat
Diinginkan untuk dicapai, rasional, akurat, berorientasi kedepan
Diinginkan untuk dicapai, rasional, jelas, berorientasi ke depan
Dari pengalaman hidup sehari-hari anda, anda bisa melihat ada perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta, salah satu ciri penting perbedaan tersebut adalah ...
Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
Sektor publik tidak harus mempertahankan level dukunga publik
Sektor swasta lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar
Sektor swasta lebih kompleks
Komposisi suatu pembuatan kebijakan tidak hanya dilihat dari perspektif proses melainkan juga dari sisi strukturnya, jika dilihat dari sisi strukturnya, kebijakan publik memiliki 5 unsur, yaitu ...
Tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak, dan sarana
masalah, tuntutan, sosial, dampak, dan dana
Tujuan, masalah, dampak, sarana, dan dana
Sasaran kebijakan, tujuan kebijakan, tuntutan, dampak, dan alat
Proses yang rumit dan kompleks dalam tahap kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan karena melibatkan berbagai kepentingan individu dan banyak kriteria yang digunakan, salah satu masalah yang dihadapi dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah ....
Tujuan kebijakan yang tidak jelas
Tujuan kebijakan yang tidak pasti
Tujuan kebijakan yang tidak strategis
Tujuan kebijakan yang terlalu kecil
Salah satu contoh saranan atau alat kebijakan publik adalah ....
Ketrampilan
Waktu
Kekuasaan
Sarpras
Tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan adalah ....
Sasaran
Output
Outcomes
Multiple Effects
Salah satu perbedaan sektor publik dengan sektor privat adalah ....
Mengejar keuntungan dari layanan-layanan yang diberikan
Memberikan layanan sebagai mungkin dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia
Menguntungkan penerimaan dari para pelanggan
Menguntungkan sumber pembiayaan dari penyediaan barang publik
Salah satu karakteristik kebijakan publik adalah
Menyelesaikan masalah para pengusaha
Harus berupa tindakan pemerintah
Termasuk keputusan tidak mengambil tindakan
Tidak memiliki tujuan yang jelas dibandingkan sektor swasta
Aktor yang memiliki keterlibatan penting dalam proses kebijakan sering disebut ....
Elite Kebijakan
Pemilik Kebijakan
Vested Interest Actor
Dominant Interest Group
Gambaran yang tepat mengenai public good governance ...
Hanya terkait dengan tindakan pemerintah
Melibatkan peran swasta dan masyarakat
Merupakan masalah politik pemerintah belaka
Pemerintah mengendalikan swasta dan masyarakat
Pejabat negara yang memiliki prakarsa dalam mengatasi masalah publik merupakan cerminan dari implementasi prinsip good governance ....
Demokrasi
Daya Tanggap
Wawasan ke depan
elayanan Prima
Mekanisme Whistleblowing sangat diperlukan dalam menegakkan prinsip good governance ....
Democracy
Commitment to reduce inequality
Desentralization
Rules of Law
Salah satu cara yang digunakan stakeholder untuk mengusung kepentingannya agar dimasukkan ke dalam agenda kebijakan adalah ....
Mengekspose masalah di dalam media masa
Diskusi dalam interest group
Mengikuti rapat pembahsan dengan DPR saat membahas kebijakan
Demonstrasi menentang kebijakan publik yang telah dibuat
Tahapan awal dan yang paling penting didalam formulasi kebijakan adalah ....
Agenda kebijakan
Perumusan masalah
Pemilihan alternatif tersedia
Pemilihan alternatif terbaik
Otorisasi unit-unit pemerintah agar dapat melakukan kebijakan publik merupakan tujuan tahap ....
Implementasi kebijakan
Formulasi kebijakan
Legitimasi Kebijakan
Pemecahan masalah
Pemerintah memberikan tax holiday bagi investor yag melakukan investasi di bidang tertentu sesuai prioritas pemerintah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan implementasi kebijakan publik dengan pendekatan
Koersif
Pengendalian
Perintah
Pasar
Tim Evaluasi kebijakan telah menyelesaikan tugasnya untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi/ dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan ekspor biji tambang. Tugas yang harus dilakukan setelah itu adalah ....
memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan
Mengidentifikasi peyebab kegagalan kebijakan
Menilai keberhasilan / kegagalan kebijakan
Membahas materi temuan dengan evaluatan.
Suatu evaluasi terhadap kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan yakni pengkhususan (specification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Pilihlah pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan kegiatan evaluasi kebijakan tersebut ....
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk ukuran yang akan diguaan, pengumpulan informasi baik yang relevan dan yang tidak relevan, penggunaan informasi dalam rangka penyususnan kesimpulan, dan penentuan apa yang harus dilakukan di masa depan
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk ukuran yang akan digunakan, pengumpulan informasi yang relevan, penggunaan informasi dalam rangka penyususnan kesimpulan, dan penentuan apa yang harus dilakukan di masa sekarang dan masa depan
Identifikasi tujuan dan kriteria, penyusunan temuan, dan pemantauan tindak lanjut
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk uuran yang akan digunakan, pengumpulan informasi yang relevan, penggunaan informasi dalam rangka penyusunan simpulan, dan penentuan apa yang harus dilakukan di masa depan
Mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan kebijakan publik yang dituangkan ke dalam undang-undang. Untuk menghindari kebuntuan, fraksi-fraksi DPR sepakat melakukan voting untuk memutuskan RUU tersebut. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, proses voting tersebut pada dasarnya merupakan tahap ....
Agenda Setting
Perumusan masalah
Pemilihan alternatif
Legitimasi Kebijakan
Proses penyusunan peraturan daerah meliputi tiga tahap, yaitu ....
Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Pemerintah Daerah (Pemda), proses pembahasan persetujuan di DPRD, dan proses pengesahan oleh Pemda dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah
Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh DPRD atau Pemerintah daerah (Pemda), proses pembahasan persetujuan di DPRD, dan proses pengesahan oleh Pemda dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah
Proses penyiapan Raperda oleh DPRD, proses pembahasan di Kabinet, dan pengesahan oleh Pemda
Proses penyiapan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) oleh DPRD atau Pemerintah Daerah (Pemda), proses pembahsan di DPRD dan proses pengesahan oleh Pemda
Menurut WF. Baber, terdapat sepuluh ciri yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta, antara lain ....
Sektor publik lebih berfokus pada kepentingan individu
Sektor publik harus lebih ketat menjaga standar komitmen dan legalitasnya
Sektor publik dalam aktivitasnya lebih sedikit bersifat simbolis
Sektor publik lebih sederhana dan mempunyai tugas-tugas yang sudah pasti
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan, merupakan jenis kebijakan publik, yaitu ...
Regulatory Policy
Redistributive Policy
Procedural Policy
Distributive Policy
Menurut Chandler & Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah, salah satu karakteristiknya adalah ....
Tidak selalu mempunyai tujuan tertentu
Berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat swasta dan pemerintah
Didasarkan atas suatu peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa
Merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh swasta dan pemerintah
Tata Kelola sektor publik dapat didefinisikan sebagai berikut ....
Penjumlahan cara-cara dari individu-individu dan institusi baik privat maupun publik untuk mengelola permasalahan-permasalahan secara bersama-sama
Cara-cara penggunaan kekuasaan dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan perekonomian negara
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian sumber-sumber material
Langkah-langkah atau tindakan-tindakan pengendalian oleh instansi privat
Pejabat negara yang memiliki prakarsa dalam mengatasi masalah publik merupakan cerminan dari implementasi prinsip good governance, dan prinsip tersebut terkait dengan ....
Wawasan ke depan
Pelayanan prima
Demokrasi
Daya tanggap
Berdasarkan 14 prinsip good governance yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia prinsip-prinsip Whistleblower berada dalam prinsip ....
Supremasi hukum
Demokrasi dan supremasi hukum
Profesionalisme dan kompetensi
Demokrasi
Isu yang up to date terkait dengan penurunan harga BBM (Bahan bakar Minyak) sementara harga-harga barang maupun tarif transportasi tidak turun, jika akan diformulasikan kebijakan publiknya, maka tahap formulasi yang diperlukan adalah ....
Dirumuskan dahulu masalahnya; dimasukkan dalam agenda kebijakan; dibuatkan alternatif pemecahan masalahnya
Dirumuskan dahulu masalahnya; dimasukkan dalam agenda kebijakan apakah memang benar-benar masalah; dibuatkan alternatif pemecahan masalahnya; lalu dibuatkan jalan keluarnya
Dirumuskan dahulu masalahnya; dimasukkan dalam agenda kebijakan; apakah memang benar-benar masalah; dibuatkan alternatif pemecahan masalahannya; lalu diputuskan kebijakan yang akan diambil
Dirumuskan dahulu masalahnya; dimasukkan dalam agenda kebijakan; apakah memang benar-benar masalah; dibuatkan alternatif pemecahan masalahannya; lalu dibicarakan dengan legislatif.
Otorisasi unit-unit pemerintahan agar dapat melakukan kebijakan publik merupakan tujuan yang berada pada tahap
Formulasi kebijakan
Legitimasi kebijakan
Pemecahan masalah
Implementasi kebijakan
Indikator keberhasilan sektor publik dan sektor nonprofit seperti sekolah, universitas, organisasi relawan, rumah sakit, dan sebagainya didasarkan pada kriteria ....
Keuntungan finansial
Kesejahteraan sosial
Pelayanan Prima
Efisiensi pengeluaran
Beberapa ahli memberikan definisi kebbijakan publik yang hampir sama, yaitu (1) Wahtever the governments choose to do or not to do dan (2) whatever government decides to do otr not to do. Definisi tersebut merupakan pendapat ...
Thomas R. Dye dan Shiftz & Russle
William N. Dunn dan Carl Friedrich
Harold Laswell dan Abraham Kaplan
John Erik Lane dan Chaizi Nasucha
Kebijakan Pemerintah DKI untuk memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung karena di lokasi tersebut akan dibangun jalan inspeksi merupakan contoh ....
Kebijakan Subtantif
Kebijakan Distributif
Kebijakan Regulatory
Kebijakan Redistributive
Pihak yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan opini publik dalam agenda setting, diseminasi kebijakan, dan dalam monitoring implementasi kebijakan adalah ....
Lembaga Legislatif
Lembaga Kepresidenan
Partai Politik
Media Massa
Bappenas mengembangkan 14 prinsip tata kelola sektor publik, antara lain sebagai berikut ....
Akuntabilitas, daya tanggap, demokrasi, dan keterbukaan
Visionary, komitmen terhadap kompetensi, supremasi hukum, partisipasi masyarakat
Transparansi, akuntabilitas, demokratis, dan kepemimpinan yang kondusif
Komitmen dan pengurangan kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, keadilan, dan profesionalisme
Peran whistle blower sangat penting untuk mendeteksi kecurangan, missmanagement, dan korupsi. Untuk itu diperlukan perlindungan bagi para whistle blower dalam bentuk prinsip-prinsip international untuk legislasi whistle blower yang dikembangkan oleh ....
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Transparency Internasional
International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI)
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)
Good governance akan terwujud jika terdapat sinergi dan keseimbangan peran yang baik di antara ketiga unsur berikut ....
State, Private, dan Society
Presiden, DPR, dan DPD
KPK, Polri dan Kejaksaan Agung
Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
Isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintahan ditentukan pada tahapan ....
Agenda Setting
Policy Formulation
Policy Implementation
Policy Evaluation
Isu-isu yang dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik pantas untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintahan masing-masing dinamakan ....
Governmental Agenda
Systemic Agenda
Technocratic Agenda
Public Policy Agenda
Serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah dinamakan ....
Governmental Agenda
Systemic Agenda
Technocratic Agenda
Public Policy Agenda
Dari beberapa alternatif lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan reaktor nuklir Indonesia, dipilihlah Kabupaten Jepara di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan contoh penerapan dari ....
Formulasi kebijakan
Implementasi kebijakan
Analisis kebijakan
Evaluasi kebijakan
Pengenaan sanksi tilang bagi penggunakendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm merupakan cara yang dipakai oleh pemerintah agar kebijakan dibuat ditaati oleh warga masyarakat. Hal ini dikenal dengan pendekatan ....
Perintah dan larangan
Perintah dan sanksi
Perintah dan pengawasan
Perintah dan kepatuhan
Pengenaan pajak terhadap perusahaan yang tidak memiliki alat pengendalian polusi ke udara atau air merupakan pendekatan dalam kebijakan pelestarian lingkungan, yaitu ....
Pendekatan insentif ekonomi atau pasar
Pendekatan standar
Pendekatan perintah
Pendekatan kewenangan
Masalah yang dijumpai dalam proses evaluasi kebijakan menurut Anderson ada 6, yaitu ....
Ketidakpastian atas tujuan, Kausalitas, dampak kebijakan yang menyebar, kesulitan memperoleh data, resistensi pejabat, dan evaluasi mengurangi dampak.
Ketidakjelasan suatu tujuan, keberpihakan, dampak kebijakan yang menyebar, kesulitan memperoleh data, resistensi pejabat, dan evaluasi mengurangi dampak
Ketidakpastian atas tujuan, kausalitas, dampak kebijakan yang menyebar, sumber daya manusia yang kurang memadai, resistensi pejabat, dan evaluasi mengurangi dampak
Ketidakpastian atas tujuan, kausalitas, dampak kebijakan yang mnyebar, kesulitan memperoleh data, kurangnya sarana dan prasarana, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.
Dalam proses pembentukan undang-undang dikenal adanya dua tingkat pembicaraan. Yang termasuk dalam pembicaraan tingkat II adalah sebagai berikut ....
Pembahasan dalam sidang komisi
Pembahasan dalam rapat gabungan antar fraksi
Pembahasan dalam rapat panitia khusus
Pembahasan dalam sidang paripurna
Menteri Pendidikan membuat kebijakan ujian nasional tingkat SMA, yaitu mengubah tipe soal pilihan ganda menjadi soal essay termasuk jenis kebijakan ....
Substantif
Prosedural
Regulatif
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan nasional, Pemerintah melibatkan BPK sebagai eksternal Auditor, APIP, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN dan RB, Perguruan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini mencerminkan jenis kebijakan ....
Substantif
Prosedural
Regulatif
Kolaboratif
Pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang, seperti jalan tol, MRT, dan LRT termasuk jenis kebijakan ....
Private Good Policy
Public Good Policy
Material Policy
Regulatory Policy
Pengaturan penggunaan frekuensi radio oleh pemerintah merupakan jenis kebijakan ....
Kompetitif protektif
Kompetitif produktif
Kompetitif regulatif
Protektif regulatif
Penetapan Peraturan Daerah mengenai larangan merokok di tempat umum termasuk jenis kebijakan ....
Kompetitif Protektif
Kompetitif Produktif
Kompetitif Regulatif
Protektif Regulatif
Pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki sembilan program yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jal ini menunjukkan pemerintah yang
Visioner
Partisipatif
Demokratis
Akuntabel
Sistem e-Budgeting adalah bagian awal dari skenario besar e-Government Pemerintah Kota Surabaya, melalui konsep GRMS (Government Resources Managemen System). Sistem e-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) emerintah Kota Surabaya. Penerapan e-Budgeting pada Pemkot Surabaya menunjukkan praktek tata kelola pemerintah yang ...
Visioner
Partisipatif
Keterbukaan dan Transparansi
Akuntabel
Pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD menandatangani MoU KUA-PPAS APBD TA 2017. Berdasarkan MoU tersebut, APBD Kota Pekanbaru mengalami penurunan sekitar Rp. 0,75 Triliun. APBD Kota Pekanbaru TA 2016 sebelumnya mencapai Rp 3,1 Triliun, kini hanya sebesar Rp. 2,35 Triliun. Penandatangan MoU tersebut merupakan wujud praktek tata kelola sesuai dengan prinsip ....
Demokrasi
Partisipatif
Keterbukaan dan Transparansi
Kemitraan dengan dunia usaha dan swasta
Anggota DPR RI Munawar memandang antisipasi kebakaran hutan dari pemerintah padahal beragam indikator penyebab alamiah maupun teknis sejak lama. BMKG memprediksi dalam bulan Juli - November 2015 akan terjadi Badai sampai kuat menghampiri Indonesia. Kondisi ini akan membesar tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan yang semakin mundurnya periode musim penghujan 2015-2016 di beberapa tempat. Munawar menambahkan : "Kebakaran hutan bukanlah kejadian berdiri sendiri. Kebakaran hutan tidak hanya terjadi karena faktor alam saja, namun ditenggarai merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan." Lambatnya antisipasi kebakaran hutan menunjukkan belum diterapkannya prinsip .... dalam tata kelola pemerintahan.
Tanggung Gugat
Daya Tanggap
Profesionalisme dan Kompetensi
Efisiensi dan Efektif
Adanya gelombang protes di beberapa daerah oleh pengemudi angkutan umum atas kehadiran ojek berbasis online, menunjukkan adanya masalah yang harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut dapat dimasukkan sebagai ....
Agenda Sistemik
Agenda Pemerintah
Agenda Sosial
Agenda Prioritas
Pemerintah memberikan penghargaan setiap tahun kepada mereka yang terpilih berdasarkan hasil penilaian tim juri, yaitu penghargaan kalpataru, adipura, dan adiwiyata. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap aspek ....
Kelestarian ligkungan hidup
Partisipasi dalam pembangunan
Kemitraan dengan dunia usaha dan swasta
Pengurangan kesenjangan
Sebuah isu yang telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius, merupakan salah satu kriteria dalam ....
Agenda Setting
Policy Formulation
Policy Implementation
Policy Evaluation
Perumusan masalah merupakan salah satu tahapan dalam ....
Agenda Setting
Policy Formulation
Policy Implementation
Policy Evaluation
Aparat Pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh perwujudan prinsip tata kella sektor publik, yaitu ....
Profesionalism and competency
Participation
Responsiveness
Accountability
Evaluasi Kebijakan yang berusaha menjawab pertanyaan : apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya; beberapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat; dan siapa yang menerima keuntungan dari program-program kebijakan yang telah dijalankan, merupakan tipe evaluasi kebijakan ....
Efisiensi dan efektivitas
Dampak
Sistematis
Fungsional
Hampir semua pemerintah daerah memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang didasarkan pada kehadiran dan pencapaian kinerja pegawai. Hal ini merupakan bentuk implementasi prinsip good governance ....
Keadilan
Komitmen pada pengurangan kesenjangan
Profesionalisme dan Kompetensi
Efisiensi dan Efektivitas
Karakteristik kebijakan publik antara lain adalah ....
Merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
Bersifat positif dalam arti tidak melakukan sesuatu
Didasarkan pada kebiasaan yang bersifat tidak memaksa
Berorientasi kepada hasil
Komposisi dari suatu kebijakan fdapat dilihat dari dua perspektif, yaitu ....
Perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan
Prosedur Kebijakan dan analisis kebijakan
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan
Proses Kebijakan dan Struktur Kebijakan
Gambaran yang tepat mengenai public good governance adalah ....
Hanya terkait dengan tindakan pemerintah
Melibatkan peran swasta dan masyarakat
Merupakan masalah politik pemerintah belaka
Pemerintah mengendalikan swasta dan masyarakat
Pejabat negara yang memiliki prakarsa dalam mengatasi masalah publik merupakan cerminan dari implementasi prinsip good governance ....
Demokrasi
Daya Tanggap
Wawasan ke depan
Pelayanan Prima
Tim evaluasi kebijakan telah menyelesaikan tugasnya untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi/dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pelarangan ekspor biji tambang. Tugas yang harus dilakukan setelah itu adalah ....
Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan
Mengidentifikasi penyebab kegagalan kebijakan
Menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan
Membahas materi temuan dengan evaluatan
Suatu evaluasi terhadap kebijakan harus meliputi beberpa kegiatan yakni pengkhususan (specification), pengukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Pilihan pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan kegiatan evaluasi kebijakan tersebut ....
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk ukuran yang akan digunakan, pengumpulan informasi baik yang relevan dan yang tidak relvan, penggunaan informasi dalam rangka penyusunankesimpulan, dan penentuan apa yang harus dilakukan di masa depan.
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk ukuran yang akan digunakan, pengumpulan informasi yang relevan, penggunaan informasi dalam rangka penyusunan kesimpulan, dan penentuanapa yang harus dilakukan di masa sekarang dan di masa depan
Identifikasi tujuan dan kriteria, penyususnan temuan, dan pemantauan tindak lanjut
Identifikasi tujuan atau kriteria termasuk ukuran yang akan digunakan, pengumpulan informasi yang relevan, penggunaan informasi dalam rangka penyusunan simpulan, dan penentuan apa yang harus dilakukan di masa depan.
