WorksheetsPembekalan V.6
Total questions: 80
Worksheet time: 1hrs 20mins
Name
Class
Date
1.
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
a)
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD
b)
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
c)
Ketua DPR, Ketua DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Ketua DPRD
d)
Semuanya benar
2.
KPU, BAWASLU dan DKPP disebut sebagai
a)
Penyelenggara Pemilu
b)
Pelaksana Pemilu
c)
Petugas Pemilu
d)
Peserta Pemilu
3.
KPPS singkatan dari
a)
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
b)
Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
c)
Kelompok Peetugas Pemungutan Suara
d)
Kelompok Penjaga Pemungutan Suara
4.
KPPS dibentuk oleh
a)
PPS
b)
PPK
c)
KPU
d)
BAWASLU
5.
PPS dibentuk oleh
a)
KPU Kabupaten/Kota
b)
PPK
c)
BAWASLU Kabupaten/Kota
d)
Pemerintah Kelurahan/Desa
6.
PPK dibentuk oleh
a)
KPU Kabupaten/Kota
b)
BAWASLU Kabupaten/Kota
c)
Pemerintah Kecamatan
d)
KPU Provinsi
7.
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut dengan
a)
Pantarlih
b)
PPDP
c)
Pencacah
d)
Semuanya salah
8.
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas
a)
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
b)
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan mandiri
c)
langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil.
d)
langsung, umum, bebas, rahasia, tertib, dan adil.
9.
Yang bukan merupakan prinsip pemiliu adalah
a)
langsung
b)
mandiri
c)
jujur
d)
adil
10.
KPU terdiri atas
a)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
b)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
c)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS
d)
Semuanya salah
11.
Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
Asas Pemilu
b)
Prinsip Pemilu
c)
Tujuan Pemilu
d)
Fungsi Pemilu
12.
Prinsip penyelenggaraan pemilu tertuang pada pasal . . . . UU No 7 Tahun 2017
a)
3
b)
1
c)
2
d)
4
13.
Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih merupakan bagian dari . . . . KPU
a)
tugas
b)
wewenang
c)
kewajiban
d)
pekerjaan
14.
Yang bukan merupakan wewenang KPU adalah
a)
menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
b)
menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
c)
menetapkan Peserta Pemilu
d)
menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
15.
Pasal 14 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
kewajiban KPU
b)
tugas, wewenang KPU
c)
tugas, wewenang Bawaslu
d)
semuanya salah
16.
Tugas PPK, kecuali
a)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
b)
melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
c)
menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota
d)
melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu
17.
Yang bukan merupakan wewenang PPS
a)
menyampaikan daftar pemilih kepada PPK
b)
membentuk KPPS
c)
mengangkat Pantarlih
d)
menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
18.
Berapa jumlah anggota KPPS
a)
7
b)
5
c)
9
d)
6
19.
Tugas KPPS tertuang dalam pasal . . . UU No 7 Tahun 2017
a)
60
b)
61
c)
16
d)
26
20.
Pemilu dilaksanakan setiap . . . . tahun sekali
a)
5
b)
4
c)
6
d)
3
21.
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang benar adalah
a)
perencanaan program dan anggaran - pemutakhiran data pemilih - masa kampanye - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara
b)
perencanaan program dan anggaran - masa kampanye - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara - pemutakhiran data pemilih
c)
perencanaan program dan anggaran - masa kampanye - pemutakhiran data pemilih - masa tenang- pemungutan dan penghitungan suara
d)
perencanaan program dan anggaran - pemutakhiran data pemilih - masa kampanye - pemungutan dan penghitungan suara - masa tenang
22.
Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat . . . . hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
a)
14
b)
15
c)
16
d)
30
23.
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem
a)
proporsional terbuka
b)
proporsional tertutup
c)
profesional terbuka
d)
Jujur dan adil
24.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paling rendah berusia . . .
a)
40 tahun
b)
35 tahun
c)
45 tahun
d)
50 tahun
25.
Jumlah kepengurusan minimal partai politik peserta pemilu adalah
a)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 75 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
b)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 80 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 60 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
c)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 70 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
d)
kepengurusan di seluruh provinsi - kepengurusan di 75 % Jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi yang bersangkutan - kepengurusan di 30 % jumlah kecamatan pada Kabupaten yang bersangkutan
26.
Peserta pemilu terdiri dari . . . .
a)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan
b)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
c)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
d)
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik, Perseorangan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, KPU, Bawaslu, DKPP
27.
Usia calon anggota DPD paling rendah adalah
a)
21 tahun
b)
20 tahun
c)
25 tahun
d)
17 tahun
28.
Untuk menjadi calon anggota DPD di Provinsi Sumatera Barat, minimal harus mendapat dukungan dari . . . . pemilih
a)
2000
b)
2500
c)
3000
d)
1500
29.
Jumlah kursi DPR adalah
a)
575
b)
565
c)
757
d)
656
30.
Jumlah kursi DPRD Provinsi dengan jumlah penduduk 5,640,629 adalah
a)
65
b)
60
c)
70
d)
55
31.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 436,129 adalah
a)
40
b)
45
c)
35
d)
55
32.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 96,719 adalah
a)
20
b)
25
c)
30
d)
15
33.
Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi adalah
a)
4
b)
5
c)
6
d)
7
34.
Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah
a)
Provinsi
b)
Kabupaten
c)
Kecamatan
d)
Wilayah
35.
Warga nergara yang tidak memiliki hak memilih adalah, kecuali
a)
Purnawirawan TNI/Polri
b)
Anggota TNI
c)
Anggota Polri
d)
Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan
36.
Bunyi Pasal 221 UU No 7 Tahun 2017 adalah
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
b)
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya
c)
Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan
d)
Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon
37.
Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 UU No & Tahun 2017 terdiri atas
a)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
b)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tenda
c)
kotak suara; surat suara; tinta; bilik pemungutan suara; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
d)
kotak suara; surat suara; papan pengumuman; tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan tempat pemungutan suara
38.
Persentase surat suara cadangan dari DPT adalah
a)
0.02
b)
0.03
c)
0.025
d)
0.01
39.
Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak merupakan bunyi dari pasal . . . .
a)
347 ayat 1
b)
347 ayat 2
c)
346 ayat 1
d)
346 ayat 2
40.
Warga Kota Pariaman yang pindah memilih ke Kabupaten Padang Pariaman dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Pariaman
41.
Warga Kabupaten Padang Pariaman yang pindah memilih ke Kabupaten Agam dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Kabupaten Agam
42.
Warga Kota Pariaman yang pindah memilih ke Kabupaten Tanah Datar dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Kabupaten Tanah Datar
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Tanah Datar
43.
Warga Kabupaten Padang Pariaman yang pindah memilih ke Kota Pekanbaru dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR
d)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Riau
44.
Warga Kota Pariaman yang pindah memilih ke Kota New York dapat menggunakan haknya untuk memilih . . .
a)
Calon Presiden dan Wakil Presiden
b)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Wali Kota New York
c)
Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD
d)
Semuanya salah
45.
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh
a)
KPPS
b)
PPS
c)
PPK
d)
Saksi
46.
KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada . . . .
a)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS
b)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, PPK melalui PPS, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU
c)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, PPS, PPK melalui PPS, Panwalu Kecamatan, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu
d)
saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan Pemantau
47.
Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan . . . .
a)
Pemilu lanjutan
b)
Pemilu susulan
c)
Pemilu ulang
d)
Pemilu tambahan
48.
Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan
a)
Pemilu susulan
b)
Pemilu lanjutan
c)
Pemilu ulang
d)
Pemilu tambahan
49.
Pemantau Pemilu mempunyai hak memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari . . . .
a)
luar TPS
b)
dalam TPS
c)
bilik Suara
d)
semuanya salah
50.
Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) merupakan bunyi dari pasal . . . UU Pemilu
a)
489
b)
366
c)
567
d)
276
51.
Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
prinsip pemilu
b)
asas pemilu
c)
tujuan pemilu
d)
fungsi pemilu
52.
Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 berisi tentang
a)
tujuan pemilu
b)
prinsip pemilu
c)
asas pemilu
d)
fungsi pemilu
53.
Wewenang PPK adalah
a)
Semua jawaban benar
b)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
c)
melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d)
melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
54.
PPK singkatan dari
a)
Panitia Pemilihan Kecamatan
b)
Panitia Pemilu Kecamatan
c)
Pelaksana Pemilu Kecamatan
d)
Penyelenggara Pemilu Kecamatan
55.
PPS singkatan dari
a)
Panitia Pemungutan Suara
b)
Penyelenggara Pemungutan Suara
c)
Petugas Pemungutan Suara
d)
Pelaksana Pemungutan Suara
56.
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
a)
Penyelenggara Pemilu.
b)
Partai Politik
c)
Peserta Pemilu
d)
Semuanya salah
57.
Yang bukan merupakan kewajiban PPK adalah
a)
membentuk PPS
b)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
c)
membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu
d)
membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
58.
Yang bukan merupakan tugas PPS adalah
a)
membentuk KPPS
b)
mengumumkan daftar pemilih sementara
c)
melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
d)
mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
59.
Mengangkat Pantarlih merupakan salah satu dari . . . .
a)
wewenang PPS
b)
wewenang PPK
c)
tugas PPS
d)
tugas PPK
60.
Kewajiban PPS diantaranya, kecuali
a)
mengangkat Pantarlih
b)
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
c)
membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap
d)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
61.
Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS, ini merupakan bagian dari . . . .
a)
tugas KPPS
b)
kewajiban KPPS
c)
tugas PPS
d)
kewajiban PPS
62.
mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS merupakan bagian dari . . . .
a)
wewenang KPPS
b)
tugas Pengawas TPS
c)
tugas PPS
d)
kewajiban KPPS
63.
Yang bukan merupakan kewajiban KPPS adalah . . . .
a)
menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
b)
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
c)
menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa
d)
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
64.
Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri adalah . . . .
a)
PPLN
b)
PPKLN
c)
PPSLN
d)
KPULN
65.
Anggota PPK, PPS, KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah
c)
melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik
d)
tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas
66.
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih adalah . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
sudah kawin
c)
sudah pernah kawin
d)
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara
67.
Masa Tenang berlangsung selama . . . .
a)
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
d)
semua jawaban salah
68.
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui . . . .
a)
semua jawaban benar
b)
pertemuan terbatas
c)
pemasangan alat peraga di tempat umum
d)
media sosial
69.
Kampanye yang dapat didanai oleh APBN/ difasilitasi KPU adalah, kecuali
a)
rapat umum
b)
pemasangan alat peraga di tempat umum
c)
iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
d)
debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon
70.
Yang dilarang diikutsertakan dalam kegiatan Kampanye adalah, kecuali . . . .
a)
pejabat negara anggota partai politik
b)
aparatur sipil negara
c)
kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa
d)
anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
71.
Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat . . . .
a)
1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
d)
semua jawaban salah
72.
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 309 ayat (2), Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada . . . .
a)
PPS
b)
PPK
c)
Pantia Pengawas Pemilu Kecamatan
d)
Bawaslu
73.
Berapa jumlah tahapan pemilu menurut UU No 7 Th. 2017 . . .
a)
11
b)
12
c)
13
d)
14
74.
Nama lain dari ambang batas pencalonan presiden . . .
a)
Presidential Threshold
b)
Parliamentary Threshold
c)
President Threshold
d)
Parlement Threshold
75.
Istilah kata untuk penerapan ambang batas parlemen adalah . . .
a)
Parliamentary Threshold
b)
President Threshold
c)
Parlement Threshold
d)
Presidential Threshold
76.
Jumlah partai politik yang lolos di DPR RI Pada pemilu 2019 adalah
a)
9
b)
10
c)
14
d)
19
77.
Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun
a)
1955
b)
1945
c)
1965
d)
60
78.
Pemilu Presiden dan Wakil presiden dipilih secara langsung pada tahun
a)
2004
b)
2002
c)
2003
d)
2001
79.
Partai Politik Nasional peserta pemilu tahun 2019 adalah
a)
16
b)
20
c)
19
d)
14
80.
Dasar Hukum Pemilu
a)
Pasal 22 E
b)
Pasal 23 E
c)
Pasal 21
d)
Pasal 31
100 %
