Font size
WorksheetsMOOC CPNS ANGKATAN 2019
Total questions: 101
Worksheet time: 2hrs 41mins
Pejabat publik yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan akses informasi publik dan informasi publik adalah:
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Instansi
Semua unsur aparatur dalam birokrasi
Contoh perilaku PNS yang diharapkan berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah adalah sebagai berikut, kecuali:
PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia
PNS menyebarkan informasi pemerintahan yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial
PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan
Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Disiplin PNS (didalamnya terdapat pengaturan seperti kewajiban, larangan dan hukuman disiplin PNS), diatur dalam:
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut, kecuali:
Kepentingan
Kepemimpinan
Keseimbangan
Transparansi
Salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah
Waktu berdirinya yang hampir bersamaan
Adanya kesadaran tentang arti pentingya berpolitik
Adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan
Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda
Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah ¦.
Dewi Sartika
Christina Marthatiahahu
Cut Nyak Dien
R.A. Kartini
Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan
Nasionalisme
Marxisme
Sosialisme
Otoriterisme
Contoh dari keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap individu adalah kesiapan membuka diri dengan lingkungan yang ditandai oleh
persamaan derajat
tekonologi komunikasi
rasa toleransi
kepentingan setiap orang
Berikut ini pengertian proses perumusan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu: Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasionalPegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN sal kebijakan, yakni kegiatan
Menyusun dan membuatkan serangkaian jadwal pemerintah untuk mengatasi problem tertentu
Melegitimasi kebijakan definitif
Membuat daftar nominatif urutan masalah-masalah publik menurut skala prioritas secara politis
Melaksanakan kebijakan untuk memecahkan problem publik
Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan, adalah… i. . j. k.. l.
Penentu kebijakan luar negeri
Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan
Membuka korelasi perdagangan negara dengan negara lain
Penghubung antara rakyat dengan perumus kebijakan
Sejarah ketuhanan dalam rumusan Pancasila begitu alot dalam pembahasannya, bahkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUKI pernah berinisiatif membentuk panitia 9 (Sembilan), untuk menyusun Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945. Panitia Sembilan itu adalah :
Panitia yang terdiri atas 4 golongan kebangsaan dan 5 golongan Islam
Panitia yang terdiri atas 5 golongan kebangsaan dan 4 golongan Islam
Panitia yang terdiri atas 3 golongan kebangsaan dan 6 golongan Islam
Panitia yang terdiri atas 6 golongan kebangsaan dan 3 golongan Islam
Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah.
menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM)
mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekacauan di Kamboja
mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja
Berikut merupakan contoh pelanggaran integritas dan etika publik dalam lingkungan kerja.
Menggunakan kendaraan dinas untuk mudik saat hari raya
Menitip tanda tangan kehadirankepada rekan sekerja
Menerima hadiah atau cindera mata saat melaksanakan tugas
semua jawaban benar
Tindakan yang tidak termasuk kategori whistle blower adalah, KECUALI
Membocorkan soal ujian masuk CPNS
Memberikan informasi pembebasan lahan khusus kepada kelompok/keluarga
Melaporkan informasi rahasia dalam laporan keuangan
Mengadukan pelaku pelanggaran etika kepada komite etika
Perilaku yang dapat menjadi teladan penegakan etika dan integritas publik yang paling tepat adalah:
Kebocoran soal ujian nasional
Menjadi pengguna narkoba dan berjudi
Nepotisme dalam penerimaan CPNS
Penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku
Pengertian Kode Etik adalah
aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tak tertulis
aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis
aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok umum, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tak tertulis
aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis
Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna:
kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan
kekuatan pemilik kekuasaan
keberanian yang memegang kekuasaan
keandalan dalam melaksanakan kekuasaan
Untuk menampilkan kinerja aparatur yang memiliki komitmen kuat terhadap mutu dapat dilakukan melalui proses :
Revolusi birokrasi layanan
Evolusi birokrasi layanan
Revolusi inovasi layanan
Evolusi inovasi layanan
Inovasi muncul karena adanya dorongan :
Kebutuhan organisasi untuk meningkatkan produktivitas
Kebutuhan organisasi untuk menghemat sumberdaya
Kebutuhan organisasi menciptakan terobosan
Kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan
Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi:
Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi;
Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi;
Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi
Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; bentuk korupsi seperti itu dinamakan:
Kerugian keuangan negara
Suap menyuap
Penggelapan Jabatan
Gratifikasi
Membangun sistem integritas memerlukan upaya dari berbagai komponen bangsa. Dalam membangun sistem integritas organisasi, peran tunas integritas sangat diperlukan; Peran yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut, kecuali:
Berjuang untuk memastikan terciptanya integritas dalam kehidupan sehari-hari
Mengupayakan agar pemimpin berlaku adil terhadap karyawan
Mengupayakan agar integritas menjadi budaya,
Mengupayakan agar integritas hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadikan organisasinya memiliki corporate culture.
Keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh seseorang, tindakannya sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip etika, dan juga sesuai dengan aturan hukum dan tidak mendzalimi kepentingan umum. Juga mencerminkan ketepatan dalam hal tuntutan waktu, cara melakukan, dan kualitas/mutu pekerjaannya, disebut
Komitmen Mutu
Integritas
Spritual Accountability
Akuntabilitas
Ada berbagai teknik internalisasi nilai-nilai ke dalam diri setiap ASN. Salah satu tekniknya adalah mendengarkan atau berdialog dengan hati nurani. Teknik tersebut kita sebut dengan
Re-Framing Culture
eding of Integrity
Multi Protection of Integrity
Simbolisasi
Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri (auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut
Simbolisasi
Change Belief
Dis-asosiasi
MASAURA
Berikuti ini yang bukan kelompok jabatan dalam PNS adalah:
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Fungsional
Jabatan Administrasi
Jabatan Struktural
PNS dapat berpindah antar dan antara kelompok jabatan berdasarkan kepada:
Kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja
Kompetensi, kualifikasi dan permintaan pimpinan
Penilaian kinerja, keinginan pimpinan dan Kualifikasi
Penilaian kinerja, kompetensi dan keinginan pimpinan
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, yaitu:
Sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah
Setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan
Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
Dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik
Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang perlu diperhatikan oleh Instansi dalam pengembangan kompetensi pegawainya antara lain, kecuali:
Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier
Pengembangan kompetensi dilakukan atas permintaan individual pegawai sebelum dianalisis terlebih dahulu
Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang
Pengembangan kompetensi tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan setiap instansi
Pendekatan WoG dengan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda, menghadapi kendala dalam hal:
Kapasitas SDM dan institusi
Nilai dan budaya organisasi
Kepemimpinan
Pendanaan
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, berdasarkan:
Asas Dekonsentrasi
Asas Tugas Pembantuan
Asas Desentralisasi
Asas keterbukaan
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip dan tujuan pemberian Otonomi Daerah, berdasarkan:
Asas Dekonsentrasi
Asas Tugas Pembantuan
Asas Desentralisasi
Asas keterbukaan
Berikut adalah ciri masalah-masalah yang berada pada sektor public, kecuali
Masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat yang mengenai orang yang secara tidak langsung terlibat
Masalah yang mempunyai akibat yang terbatas , atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung
Isu dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu berada dalam judikasi kewenangan pemerintah
Masalah yang paling mendapat perhatian pemerintah
Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingakatan terendah akuntabilitas yaitu:
Akuntabilitas personal
Akuntabilitas kelompok
Akuntabilitas stakeholder
Akuntabilitas organisasi
Berikut ini merupakan contoh stakeholder (pihak terkait) eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali
Pembayar pajak
Pengguna layanan
Petugas administrasi perizinan
Masyarakat umum
Salah satu ciri pribadi yang akuntabel adalah:
Menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah
Mencari keuntungan pribadi dari setiap kegiatan yang dilakukan
Mencari perhatian pimpinan untuk memperoleh kesempatan promosi jabatan
Melakukan tindakan indisipliner tanpa diketahui
Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuaasaan menurut Bovens (2014) disebut juga sebagai:
Peran demokrasi
Peran konstitusional
Peran belajar
Peran evaluatif
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali:
Meningkatkan kepercayaan publik atau stakeholders
Meningkatkan kualitas kerja individu maupun institusi
Menciptakan lingkungan kerja yang hipokritas
Meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Akuntabilitas merupakan kontrak antara antara dua belah pihak yang memiliki ciri sebagai berikut, kecuali:
Akuntabilitas eksternal
Akuntabilitas interaksi
Hubungan kekuasaan struktural
Hubungan internal
Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah
Validitas
Relevansi
Daya guna
Objektivitas
Salah satu cara usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk dilakukan dengan ...
Menggalakan hubungan dagang dengan daerah lain
Membentuk organisasi sesama warga daerah
Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain
Menjalankan program transmigrasi dan pembaharuan
Dalam Reformasi Birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia antara lain adalah:
Manajemen Perubahan
Manajemen Bisnis
Manajemen Organisasi
Manajemen Keuangan
Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai:
Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi
Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual
Layanan publik yang berkualitas dan relevan
Membentuk integritas pelayanan publik
Berikut adalah kriteria pengukuran impelentasi Total Quality Management, kecuali:
Kesadaran dan orientasi pada mutu
Kualitas produk barang dan jasa
Desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat
Penerapan secara menyeluruh
Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan:
Meningkatkan kesejahteraan
Kepercayaan publik kepada pemerintah
Penghargaan publik kepada pemerintah
Pemerataan pembangunan
Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut, kecuali:
Mengintegrasikan layanan
Desentralisasi pelayanan
Memanfaatkan kemitraan
Mengoptimalkan sumberdaya
Budaya mutu merupakan:
Perilaku efektif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku yang inovatif dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Perilaku sesuai dengan slogan dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambunga
Perilaku yang harmonis dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan
Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan:
Menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi
Menyediakan fasilitas yang memadai
Memberikan contoh dan keteladanan
Menciptakan lingkungan yang kondusif
Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi, dari pernyataan dibawah ini, manakah yang tidak tepat:
Menentukan skala prioritas atau mendapatkan nilai-nilai anti korupsi yang paling inti akan memudahkan untuk implementasinya
Jika nilai-nilai inti telah dilaksanakan maka nilai-nilai anti korupsi lainnya akan sekaligus telah dilaksanakan pula
9 nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya
Memutuskan 3 nilai dasar anti korupsi yang paling signifikan akan membuat proses internalisasinya lebih terfokus
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN
Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundangundangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan:
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Standar pelayanan
Standar Operasional Prosedur
Berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem merit adalah:
Open recruitment
Talent management
Fair assessment
Spoil system
Saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawainya dengan praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system, kecuali:
Memilih berdasarkan afisiliasi politik
Menggunakan tools assessment tertentu
Memberikan promosi tanpa indikator yang jelas
Kurang jelasnya akses informasi mengenai promosi
Salah satu Negara pionir dalam memperkenalkan joined-up government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintahan adalah:
Amerika Serikat
Inggris
Perancis
Australia
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali
Kecukupan anggaran
Kualitas organisasi penyelenggara
Masyarakat
Birokrat
Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:
Tidak berwujud
Berlangsung sesaat
Ada bentuk yang dapat dimiliki
Dapat dirasakan
Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN, kecuali:
Mematuhi perintah atasan dan tidak suka membantah
Menghargai pendapat dan usul pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya juga mau mendengar pendapat bawahan
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Berikut adalah bentuk nyata dari sikap attentive seorang ASN, kecuali:
Mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa
Memperhatikan pengguna jasa
Seorang atasan hendaknya memperhatikan kondisi ASN
Membentu pengguna jasa yang kesulitan
Tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang berupa edukasi dengan memberikan informasi kepada publik melalui program atau kegiatan formal. Misalnya untuk menurunkan jumlah perokok di kalangan remaja, berikut ini yang merupakan alternatif kebijakan yang berupa edukasi adalah:
Pemberian label bahaya rokok pada bungkus rokok
Menaikkan cukai rokok
Membuat larangan merokok di sekolah
Membuat Batasan usia pembeli rokok di tempat penjalan rokok
Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu
PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi
NS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak
PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu
PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat
Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:
Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara
Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik
Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi
Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:
Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
Pengukuran dan analisis capaian kinerja
Akuntabilitas keuangan
Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi
Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:
Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi
Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional
Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan
Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya
Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas kepercayaan
Akuntabilitas program
Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata� disebut juga sebagai :
Si Manuk Dadali
Si Jalak Harupat
Si Jalak dari Bandung
Si Burung Jalak
Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah
Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand
Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami
Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan.
Mengusulkanpembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi
memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera
memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
pembentukan organisasi wanita putri mardika
Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:
Frederickson dan Hart
Mc Donalds
Collins Cobuild
Gene Blocker
Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:
Pelanggaran Etika Publik
Penyimpangan Moral
Pelanggaran Integritas
Wujud perilaku beretika
Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?
Peraturan perundangan
Kewenangan
Kekuasaan
Kepantasan sosial
Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1.sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu 2.mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk 3.mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.
Hanya 1 dan 2 yang benar
Hanya 1 dan 3 yang benar
Hanya 2 dan 3 yang benar
1, 2 dan 3 yang benar
Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:
kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik
kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik
kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat
hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%
hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%
hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%
hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%
Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :
Mutu
Kreativitas
Efisien
Inovatif
Complier adalah:
Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka
Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem pemerintah
Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya wajib pajak
Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama
Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :
Pergeseran selera pasar
Perkembangan ekonomi
Pergeseran gaya hidup
Dorongan melakukan perubahan
Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir dinamis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir sinergis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir populis
Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :
Kualitas produk dan layanan yang prima
Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat
Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:
Jujur, mandiri dan peduli
Jujur, empati dan adil
Jujur, tanggung jawab, sederhana
Jujur, berani, kerja keras.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:
kerugian keuangan negara
Suap Menyuap
Benturan kepentingan dalam jabatan
Penggelapan dalam jabatan
Menurut Robert Klitgaard Formula for Corruption adalah C = M + D + A yang merupakan akronim dari:
Corruption/Korupsi (C); Menipu (M); Delegasi (D) dan Akuntabilitas
Corruption/Korupsi (C), Monopoli (M), Diskcresi/Diskresi/ keleluasaan dan akuntabilitas
Corruption/Korupsi (C); manipulasi (M), Diskriminasi (D) dan akuntabilitas
Corruption/Korupsi (C); Monopoli (M), Diskriminasi (D) dan Apresiasi (A)
Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi:
Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga
Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas
Menghancurkan masa depan anak- anaknya
Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.
Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah:
Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN
Kompetensi, kualifikasi dan afiliasi politik ASN
Gender, kompetensi dan kinerja ASN
Kondisi kecacatan, kinerja dan kompetensi ASN
Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:
Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya
Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien
Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN
Menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai
Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah:
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN
Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan:
Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan
Tujuan Whole-of-Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah:
Meningkatkan HDI index
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Menurunkan Pengangguran
Mengurangi Defisi
Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali:
Pelayanan atas barang
Pelayanan atas jasa
Pelayanan administratif
Pelayanan Prima
Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan: q. r. t.
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Kepala Daerah
Instruksi Kepala Daerah
Keputusan Kepala Daerah
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu:
Evaluasi kinerja daerah
Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah
Pemeriksaan keuangan daerah
Mendorong Kerjasama Daerah
Berikut adalah definisi pelayanan publik, kecuali:
segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta
Pendekatan birokrasi sebagai penyelenggara odel pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow:
Fisiologi
Espitomologi
Kekayaan diri
motivasi
Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali
Bertanggung jawab
Opurtunis
Adil
Inovatif
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah.
Untuk meningkatkan citra positif pimpnan
Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang
Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat
PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan menganalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali
Mengededepankan kepentingan publik
Integritas
Prinsip imparsial
Intoleransi keberagaman
Alat akuntabilitas birokrasi di indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali
Perencanaan strategis
Alokasi anggaran
Kontrak kinerja
Laporan kinerja
Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu
Responsibilitas perseorangan dan stake holder
Responsibilitas dan stakeholder
Responsibilitas perseorangan dan institusi
Responsibilitas stake holder dan publik
Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu
Responsibilitas perseorangan dan stake holder
Responsibilitas dan stakeholder
Responsibilitas perseorangan dan institusi
Responsibilitas stake holder dan publik
contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu
Laporan perencanaan instansi pemerintah
Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
laporan kinerja instansi pemerintah
Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam
Kesetiaan kepada suku sendiri
kesetiaan kepada orang lain
kesetiaan rakyat kepada negara
Kesetiaan kepada diri sendiri
