wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Total questions: 80

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Ada pengembangan aplikasi sistem informasi asset daerah yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh penyedia melalui skema pembelian aplikasi yang sudah jadi dengan hal paten/cipta terdaftar di instansi terkait. Aplikasi akan dikembangkan kembali pada tahun 2020, dengan total anggaran Rp 230.000.000 apakah bisa menunjuk langsung ke penyedia sebelumnya karena terkait paten tersebut?

a)

Perlu dilakukan pengujian oleh tim IT, untuk menentukan apakah pengadaan masih dapat dilakukan oleh perusahaan lain

b)

Penunjukkan langsung dapat ditentukan oleh Tim UPKBJ secara sepihak

c)

Tidak, merujuk pada Peraturan Presiden No 18 Tahun 2018, Penunjukkan Langsung tidak dapat dilakukan berdasarkan dari hak paten saja

d)

Tender masih harus dilakukan meskipun kualifikasi hanya dari 1 perusahaan tersebut

2.
Apa Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Terbaru?
a)
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
b)
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.
c)
Kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada suatu (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa.
d)
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang melakukan pengadaan/pembelian barang.jasa.
3.
Pengadaan Printer Senilai Rp.50.000.000 melalui E-Catalogue pada website e-katalog.lkpp.go.id maka dokumen pembelian menggunakan bentuk kontrak…..
a)
Surat Perintah Kerja
b)
Surat Pesanan
c)
Kuitansi
d)
Surat Perjanjian
4.
Toko ABC menjual 20 Buah Kursi, dengan harga masing masing kursi Rp. 500.000, Berapa Nilai Kontrak yang tertera pada Dokumen Surat Perintah Kerja (PPK memutuskan menggunakan SPK karena terdapat klausul yang tidak bisa dimuat di kuitansi) yang termasuk potongan pajak penghasilan 23 dan Pajak Pertambahan Nilai? *Toko ABC Merupakan toko Pengusaha Kena Pajak
a)
Rp. 10.000.000
b)
Rp. 9.100.000
c)
Rp. 11.000.000
d)
Rp. 11.400.000
5.
Apa arti Swakelola?
a)
Diambil dari Bahasa Sansekerta Swa artinya sendiri, Sembada artinya pengelolaan yang menjadi pengelolaan oleh diri sendiri
b)
Pengawasan yang dilkukan masyarakat
c)
adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh (K/L/D/I), organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
d)
adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh (K/L/PD), organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6.
Dalam Pengadaan Komputer melalui E-Catalogue, apakah Harga Perkiraan Sendiri diperlukan?
a)
Tidak, dalam catatan harga tidak melebihi Rp 10.000.000
b)
Tidak, dalam catatan harga tidak melebihi Rp 100.000.000
c)
Ya diperlukan dikarenakan E-Catalogue harus mempunyai dasar perkiraan harga
d)
Tidak diperlukan
7.
Atas Jasa Pembetulan Keramik WC Pria KPPBC TMP C Tembilahan Sebesar Rp 2.200.000 (Termasuk PPN) , Dokumen Kontrak yang digunakan adalah?
a)
Surat Perintah Kerja
b)
Surat Pesanan
c)
Kuitansi
d)
Kwitansi
8.
Saat Tender terdapat penawaran terendah 89,43% dari HPS, tetapi terdapat kekurangan Surat kuasa dan jaminan penawaran tidak bermaterai dan tidak bertanggal. Apakah tetap dapat dijadikan pemenang?
a)
Tidak, berdasarkan klausul SPK dari Kementrian PUPR , penawaran otomatis menjadi gugur dikarenakan kelalaian pihak calon penyedia
b)
Merujuk pada Pasal 5 UU No.13 Tahun 1985 bahwa apabila suatu dokumen yang dibuat oleh satu pihak belum dibubuhi materai maka dianggap pemegang dokumen tersebut masih berutang Bea Materai. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara pemateraian-kemudian
c)
Merujuk Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pasal 16 Ayat (2) jika terdapat kekurangan pada penawaran penyedia maka penyedia dianggap gagal dalam melaksanakan tender
d)
Tender harus diulangi berdasarkan Kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran
9.
Apakah surat jaminan penawaran yang formatnya berbeda dengan yang sudah ditentukan dalam dokumen pengadaan dapat dijadaikan alasan untuk mengugurkan administrasi ?
a)
Pengguguran dapat dilakukan, jika calon penyedia tidak memperbaiki jaminan penawaran dalam waktu 3 hari
b)
Tidak bisa dilakukan karena penyedia berhak melakukan jaminan penawaran meskipun tidak sesuai
c)
Tidak bisa dijadikan alasan karena bukan permasalahan substansial
d)
Otomatis gugur
10.

Dalam pengadaan barang dan jasa dikenal tahapan perencanaan, yang termasuk dalam tahapan perencanaan adalah, kecuali:

a)

Procurement Guidance

b)

Rencana kerja dan anggaran perusahaan

c)

Procurement List

d)

Mengidentifikasi kontrak pengadaan barang/jasa yang akan berakhir

11.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah kecuali:

a)

Pelelangan

b)

Negosiasi

c)

Pemilihan langsung

d)

Penunjukan langsung

12.

Yang tidak termasuk dalam tim panitia pengadaan adalah

a)

Sekertaris

b)

Fungsi perencana

c)

Fungsi hukum

d)

Supplier

e)

Fungsi HSE

13.

Nilai pengadaan yang bisa dilakukan pemilihan langsung adalah:

a)

0-50 juta

b)

>10 M

c)

>50-2M

d)

>2M

14.

Yang tidak termasuk dalam kategori golongan kualifikasi usaha penyedia barang/jasa adalah:

a)

Perseorangan

b)

Kecil (K)

c)

Menengah(M)

d)

Standar

e)

Besar (B)

15.

Ruanglingkup pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa biasanya terdapat dalam dokument, kecuali:

a)

Rencana kerja dan syarat (RKS/STK)

b)

Term of reference (TOR)

c)

Delegation of authority(DOA)

d)

Spesifikasi

e)

Kerangka acuan kerja (KAK)

16.

Penjelasan dokument pengadaan yang mencakup ruang lingkup pekerjaan,ketentuan pembayaran dan hal-hal lain yang bersifat teknis dalam suatu pengadaan disampaikan pada saat:

a)

Perencanaan

b)

Bidder list

c)

Pembukaan penawaran

d)

Aanwijzing/pemberian penjelasan

e)

Evaluasi penawaran

17.

Tawar menawar secara lisan dan langsung antara panitia pengadaan dengan pihak penyedia barang/jasa merupakan defenisi dari:

a)

Negosiasi tertulis

b)

Negosiasi tatap muka

c)

Negosiasi bertahap

d)

Negosiasi bersamaan

18.

Apakah jabatan bapak Endang Deny S saat ini?

a)

Procurement direct Dept. Head

b)

Procurement indiret dept. Head

c)

Procurement indirect Sect. head

d)

Procurement direct Sect. Head

19.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIATUR DALAM PERDIR

a)

PERDIR/ 11 / 012019

b)

PERDIR/ 02/ 022020

c)

PERDIR/ 4 / 102019

d)

PERDIR/ 1 / 012020

20.

BEB BERAPAKAH YANG MENGATUR MENGENAI MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

a)

BAB XII

b)

BAB I

c)

BAB IV

d)

BAB XI

21.

Berapakah Limit maksimal dari nilai pekerjaan pengadaan langsung untuk barang, jasa konstruksi dan jasa lainya

a)

Rp 100.000.000

b)

Rp 200.000.000

c)

Rp. 50.000.000

d)

Rp. 20.000.000

22.

Faktor pembangunan sebuah negara adalah adanya kegiatan ...

a)

Pemilu serentak

b)

Pengadaan Barang / Jasa

c)

Revisi UU KPK

d)

Penghematan Anggaran Negara

23.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan dana dari ....

a)

Dana pribadi Kepala Negara

b)

Uang Kas Negara

c)

Utang Negara Lain

d)

APBN / APBD

24.

Peraturan yang mengatur Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam ...

a)

Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya

b)

Perpu No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya

c)

Perpres No. 64 Tahun 2010 dan perubahannya

d)

Perpu No. 64 Tahun 2010 dan perubahannya

25.

Termasuk JENIS pengadaan Jasa apakah yang memerlukan olah pikir dan keahlian ?

a)

Jasa Konstruksi

b)

Jasa Konsultansi

c)

Jasa Lainnya

d)

Semua Benar

26.

Metode Pengadaan yang memungkinkan di dokumen spesifikasi menyebutkan "MERK" adalah ...

a)

Penunjukan Langsung

b)

Tender

c)

Pengadaan Langsung

d)

Tender Cepat

27.

Pengadaan dengan Batas Nilai s/d Rp. 200 Juta adalah ....

a)

Penunjukan Langsung

b)

Pengadaan Langsung

c)

E-Purchasing

d)

Tender Cepat

28.

Sistem Aplikasi yang digunakan untuk melakuan pengadaan Barang/Jasa secara Tender Online adalah ...

a)

LKPP

b)

SIKAP

c)

SPSE

d)

SIRUP

29.

Metode Pengadaan yang langsung menunjuk Penyedia tanpa ada batasan nilai adalah metode pengadaan ...

a)

Pengadaan Tidak Langsung

b)

Tender

c)

Tender Cepat

d)

Penunjukan Langsung

30.

Lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa adalah ...

a)

Kementerian Perdagangan

b)

LKPP

c)

MPR

d)

DPR

31.

Cleaning Service termasuk Jenis Pengadaan ...

a)

Jasa Konsultansi

b)

Jasa Lainnya

c)

Jasa Konstruksi

d)

Jasa Kebersihan

32.

Fungsi layanan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, adalah...

a)

Kegiatan pembangunan dan kegiatan perekonomian

b)

Kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan

c)

Kegiatan operasional dan kegiatan perekonomian

d)

Kegiatan pengadaan dan kegiatan pembangunan

33.

Contoh dari kegiatan operasional sehari-hri yang sifatnya berulang secara terus menerus dan mempunyai pola kebutuhan pengadaan tetap terkait operasi fungsi layanan pemerintah ialah

a)

Pembangunan Gedung Puskesmas

b)

Pelatihan Keterampilan

c)

Pengadaan pupuk pertanian

d)

Pembelian alat tulis kantor

34.

Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan merupakan pengertian dari

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

a)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b)

Fungsi Layanan Pemerintah dalam Konteks Pengadaan Barang/Jasa

c)

Pengelola Barang/Jasa Pemerintah

d)

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

35.

Layanan publik yang diberikan sebagai fungsi layanan pemerintah, kecuali

a)

Pembangunan fasilitas jalan dan jembatan

b)

Pembangunan sarana pendidikan

c)

Distribusi raskin

d)

Penjagaan keamanan

36.

Secara umum, pengadaan barang/jasa dimulai dari secara berurutan.

a)

Penetapan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kontrak

b)

Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan

c)

Perencanaan pengadaan, menetapkan HPS, jadwal pelaksanaan

d)

Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, jadwal pelaksanaan

37.

Yang termasuk tahapan dalam persiapan pengadaan untuk swakelola ialah Penetapan sasaran, menetapkan HPS, rencana kegiatan

a)

Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, pelaksanaan swakelola

b)

Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, pelaksanaan pemilih, RAB

c)

Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, rencana kegiatan, RAB

d)

Penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, penetapan barang/jasa

38.

Yang termasuk tahapan perencanaan pengadaan ialah

a)

Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, anggaran pengadaan barang/jasa, rencana kegiatan

b)

Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, anggaran pengadaan barang/jasa, RAB

c)

Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal, anggaran pengadaan barang/jasa

d)

Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, anggaran pengadaan barang/jasa

39.

Yang merupakan tahapan persiapan pengadaan melalui penyedia yang dilakukan oleh PPK ialah

a)

Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi/KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga, persiapan pemilihan

b)

Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi/KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

c)

Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi/KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan,

d)

Menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi/KAK, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga, rencana kegiatan

40.

Yang merupakan tahapan persiapan pengadaan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan ialah

a)

Menetapkan HPS

b)

Persiapan pemiihan

c)

Penetapan sasaran

d)

Jadwal pelaksanaan

41.

Yang merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan melalui swakelola ialah

a)

Pelaksanaan swakelola (Tipe I,II,III, IV), pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban

b)

Pelaksanaan swakelola (Tipe I,II,III, IV), pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan pemilihan

c)

Pelaksanaan swakelola (Tipe I,II,III, IV), pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan kontrak

d)

Pelaksanaan swakelola (Tipe I,II,III, IV), pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan kontrak

42.

Yang merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ialah

a)

Pelaksanaan pemilihan, penetapan sasaran, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil kerja

b)

Pelaksanaan pemilihan, serah terima hasil kerja

c)

Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, pengawasan dan pertanggungjawaban, serah terima hasil kerja

d)

Pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil kerja

43.

Berdasarkan sudut pandang institusi pengguna barang/jasa pada ruang lingkup Perpres No. 16 Tahun 2018, kecuali

a)

Kementerian

b)

BUMN

c)

Lembaga

d)

DPRD

44.

Dari sudut pandang pembiayaan berdasarkan ruang lingkup Perpres No. 16 Tahun 2016 mencakup kecuali

a)

Hibah

b)

Pinjaman dalam negeri

c)

APBN

d)

CSR BUMN

45.

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2016 mencakup, kecuali

a)

Barang

b)

Pembelian

c)

Jasa Konsultansi

d)

Pekerjaan Konstruksi

46.

Cara pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu

a)

penunjukan langsung dan tender lelang

b)

swakelola dan pemilihan penunjukan

c)

swakelola dan pemilihan kontrak

d)

swakelola dan pemilihan penyedia

47.

Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran, penyelenggara tim swakelola terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA adalah tipe swakelola


Tipe A

a)

Tipe I

b)

Tipe II

c)

Tipe III

d)

Tipe Utama

48.

Yang termasuk ruang lingkup pedoman swakelola secara berurutan ialah

a)

Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pengawasan swakelola, pelaksanaan swakelola, serah terima hasil pekerjaan

b)

Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengaturan swakelola, serah terima hasil pekerjaan

c)

Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, pengawasan swakelola, serah terima hasil pekerjaan

d)

Perencanaan swakelola, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, serah terima hasil pekerjaan

49.

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi disebut

a)

Pelaku usaha

b)

Pelaksana usaha

c)

Pelaku ekonomi

d)

Perusahaan

50.

Proses dimulai pengadaan melalui penyedia meliputi secara berurutan

a)

Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan

b)

Perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan

c)

Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, penetapan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan

d)

Perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan

51.

Adapun metode pemilihan B/PK/JL melalui penyedia ialah

a)

e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender

b)

e-purchasing, pengadaan langsung, swakelola, penunjukan langsung, tender cepat, tender

c)

e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan tender, tender cepat, tender

d)

e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender tunggal

52.

Adapun metode pemilihan jasa konsultansi melalui penyedia ialah

a)

Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung

b)

Seleksi, pengadaan jasa, penunjukan langsung

c)

Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan tender

d)

Seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender

53.

Yang bukan merupakan tugas PPK dalampersiapan PBJ melalui penyedia

a)

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

b)

Menetapkan uang muka

c)

Menetapkan rancangan Kontrak

d)

Persiapan pemilihan

54.

BAB XI Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

a)

Usaha kecil, PDN, aspek berkelanjutan

b)

Usaha kecil, PDN, aspek barang/jasa

c)

Usaha kecil, PDN, aspek hasil barang/jasa

d)

Usaha kecil, PDN, aspek berkelanjutan dalam pengelolaan

55.

Menerima dan menjawab sanggah

a)

Pokja Pemilihan

b)

PPK

c)

Pejabat Pengadaan

d)

Pengguna Anggaran

56.

Peraturan Internal yang mengatur mengenai Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa adalah

a)

SE no.62/DIR/SMLD/2015 perihal Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah

b)

SE No.47/DIR/PGSD/2015 perihal Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa

c)

SE No.21/DIR/SMLD/2018 perihal Kredit Usaha Rakyat

d)

SE No.64/SE/DIR/SMLD/2019 perihal Kredit SME

57.

Contoh barang yang termasuk dalam kategori barang investasi yang dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa :

a)

Jasa instalasi kabel

b)

Jasa konsultan

c)

Barang promosi dan publikasi

d)

Kendaraan Operasional

58.

Yang termasuk dalam kategori jasa non konstruksi yang dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa :

a)

Jasa konsultan appraisal

b)

Jasa konsultan audit Gedung

c)

Jasa konsultan pengawas Gedung

d)

Jasa pemborongan Gedung dan/atau perumahan

59.

Persetujuan pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan di Kantor Pusat dan diputus oleh Kepala Divisi sebesar :

a)

s.d. Rp 1 Milar

b)

s.d. Rp 2 Miliar

c)

> Rp 2 Miliar s.d. Rp 4 Miliar

d)

> Rp 4 Miliar s.d. Rp 6 Miliar

60.

Metode pengadaan barang dan/atau jasa untuk nilai pekerjaan diatas Rp 500 Juta s.d Rp 2,5 M dapat dilakukan dengan metode :

a)

Pelelangan

b)

Pemilihan Langsung

c)

Penunjukan Langsung

d)

Pembelian Langsung

61.

Metode pengadaan barang melalui penunjukan langsung dengan nilai pekerjaan Rp 300 Juta di Kantor Pusat diapat diputus oleh :

a)

Kepala Departemen

b)

Kepala Divisi

c)

1 Direktur

d)

2 Direktur

62.

Pekerjaan yang sifatnya pekerjaan lanjutan yang nilainya Rp 500 Juta dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan metode :

a)

Swakelola

b)

Pembelian Langsung

c)

Penunjukan Langsung

d)

Pemilihan Langsung

63.

Contoh pengadaan barang dan/atau jasa yang pernah dilakukan oleh Divisi SMBD :

a)

Pengadaan ATK

b)

Pengadaan Seragam Corporate

c)

Pengadaan AC

d)

Pengadaan Souvenir

64.

Berikut yang TIDAK termasuk pengadaan khusus adalah...

a)

PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat

b)

PBJ di luar negeri

c)

PBJ untuk keadaan tertentu

d)

PBJ untuk pelaksanaan penelitian

65.

Berikut yang TIDAK termasuk keadaan darurat dalam PBJ pemerintah adalah...

a)

Penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden

b)

Bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial

c)

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

d)

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik

66.

Berikut yang termasuk dalam pengecualian Peraturan Presiden 16/2018 adalah

a)

PBJ pada Kementerian/Lembaga/Daerah

b)

PBJ pada keadaan tertentu

c)

PBJ untuk penanganan keadaan darurat

d)

PBJ berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat

67.

Contoh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat adalah...

a)

Listrik, Telepon, Air Bersih

b)

Jasa akomodasi hotel

c)

Jasa sewa gedung/gudang

d)

Jasa Pengacara

68.

Metode pemilihan pelaksanaan penelitian yaitu...

a)

pengadaan langsung

b)

tender dan seleksi

c)

penunjukan langsung

d)

Kompetisi dan penugasan

69.

Berikut yang TIDAK termasuk pelaksana penelitian adalah...

a)

UKPBJ

b)

Perguruan Tinggi

c)

Ormas

d)

Individu Pegawai ASN/non Pegawai ASN

70.

Batasan nilai paket yang bisa diikuti perusahaan asing dalam PBJ untuk pengadaan barang dan jasa lainnya adalah...

a)

> Rp 1 Triliun

b)

> Rp 25 Miliar

c)

> Rp 50 Miliar

d)

> Rp 500 juta

71.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur terkait pengadaan khusus tercantum dalam Pasal?

a)

Pasal 60

b)

Pasal 62

c)

Pasal 59

d)

Pasal 65

72.

Keadaan Darurat yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali:

a)

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b)

Pemberian bantuan kepada negara lain.

c)

Pemberlakukan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan WNI di luar negeri.

d)

Bendana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial.

73.

Berikut ini adalah hal-hal yang tidak dilakukan pada pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat sesuai dengan SE 3/2020, kecuali:

a)

Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), penyampaian dan evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi.

b)

Penerbitan Surat Pesanan, Pelaksanaan pekerjaan, Perhitungan hasil Pekerjaan dan Serah terima hasil pekerjaan.

c)

Undangan Prakualifikasi, Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi.

d)

Pemesanan pada Katalog elektronik, negosiasi teknis dan harga.

74.

Solusi yang dapat dilakukan pada masa perencanaan/persiapan pemilihan dalam pengadaan barang dan jasa di masa darurat COVID-19, diantaranya adalah:

a)

Pelaksanaan kontrak dapat diadendum untuk dihentikan sementara dan dapat dilakukan adendum perubahan waktu pelaksanaan setelah keadaan kondusif.

b)

Dalam hal PPK tidak meyakini bahwa pelaksanaan kontrak dapat dilanjutkan oleh pemenang, maka proses pemilihan yang telah berjalan dapat dinyatakan batal.

c)

Dapat menggunakan harga yang ada di pasar saat ini, namun apabila pengadaan yang akan dilakukan nilai urgensinya tidak tinggi, maka lebih baik ditunda terlebih dahulu karena dikhawatirkan harga saat ini adalah harga yang sedang melambung sehingga dapat melebihi pagu.

d)

Dalam proses pemilihan/tender pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan maka dapat tetap berjalan seperti biasa.

75.

Berikut ini adalah beberapa resiko yang dapat terjadi pada tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19, kecuali:

a)

Nilai total pengadaan lebih besar dari anggaran yang tersedia setelah refocussing.

b)

Identifikasi kebutuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

c)

Pengadaan barang/jasa yang direncanakan tidak terkait dengan penanganan COVID-19.

d)

Kriteria penyedia yang ditunjuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

76.

Penyelesaian pembayaran dalan tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

a)

Perencanaan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; penyelesaian pengadaan.

b)

Kontrak, pembayaran; dan post audit.

c)

Identifikasi kebutuhan barang/jasa; analisi ketersediaan sumber daya; dan penetapan cara pengadaan barang/jasa.

d)

Penerbitan SPPBJ; pemeriksaan bersama dan rapat persiapan; serah terima lapangan.

77.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa darurat COVID-19 dapat dilaksanakan secara swakelola. Meskipun dilakukan secara swakelola, dapat terjadi resiko-resiko yang perlu di deteksi. Salah satu resiko utama yang dapat terjadi yaitu:

a)

Pelaksana yang ditunjuk tidak mempunyai kemampuan yang memadai

b)

Jumlah yang diterima, spesifikasi barang, dan atau waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak

c)

RAB tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan

d)

Semua Benar

78.

Kementerian Sehat Selalu akan melaksanakan pengadaan alat tes swab sebanyak 2.000.000 set alat tes swab. Pengadaan tersebut direncanakan dilakukan oleh 2 penyedia barang yang telah menyampaikan penawaran dengan merk yang berbeda. Kebutuhan alat tes swab ini sudah mempertimbangkan kapasitas mesin/alat lab yang ada dan capaian rata-rata pengujian per hari (kapasitas SDM). Dari informasi pada studi kasus ini, kita perlu melakukan pengujian pada tahapan proses bisnis:

a)

Pembuatan kontrak.

b)

Pelaksanaan pekerjaan.

c)

Identifikasi kebutuhan.

d)

Serah terima hasil pekerjaan.

79.

Berdasarkan Peratiran LKPP No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dapat digantikan dengan surat pesanan yaitu:

a)

Penerbitan SPPBJ – Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan – Perhitungan hasil pekerjaan – Serah terima hasil pekerjaan

b)

Penerbitan SPPBJ – Pelaksanaan pekerjaan – Serah terima lapangan – Serah terima hasil pekerjaan

c)

Penerbitan SPPBJ – Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan – Serah terima lapangan – Penerbitan SPMK arau SPP

d)

Penerbitan SPPBJ – Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan – Serah terima lapangan – Perhitungan hasil pekerjaan

80.

Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat meliputi keadaan darurat pada bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 bahwa keadaan darurat bencana alam, bencana non-alan dan/atau bencana sosial tersebut juga meliputi kondisi pada saat:

a)

Pembangunan konstruksi secara permanen

b)

Penyelesaian pekerjaan yang melewati keadaan darurat

c)

Siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan

d)

Pelaksaanan pengadaan barang dari luar negeri

Similar Resources on Wayground

TO KMB ners, Okt 2019

80 questions

TO KMB ners, Okt 2019

quiz

Worksheet

•

University

PRE TEST LAB SKILL SEMESTER II

75 questions

PRE TEST LAB SKILL SEMESTER II

quiz

Worksheet

•

University

KEMERDEKAAN

77 questions

KEMERDEKAAN

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

To harus bisa 1

76 questions

To harus bisa 1

quiz

Worksheet

•

University

UAS Sistem Pengaturan

85 questions

UAS Sistem Pengaturan

quiz

Worksheet

•

University

UBL

75 questions

UBL

quiz

Worksheet

•

University

UTBK COBA COBA

80 questions

UTBK COBA COBA

quiz

Worksheet

•

University

Quiz Pramuka

75 questions

Quiz Pramuka

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University