WorksheetsTes pancasila, UUD 45, UU, perda, pergub ttgds
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
Dasar negara
Dasar kenegaraan
Dasar beragama
Dasar ketatanegaraan
Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam...
Pidato Bung Karno
Prolamasi 17 Agustus 1945
Pembukaan UUD 1945
Piagam Jakarta
Kedudukan Pancasila dalam sumber tata hukum di Indonesia, sebagai....
Sumber dari segala sumber hukum
Hukum tertinggi di Indonesia
Hukum tertulis tertinggi di Indonesia
Setingkat dengan UUD 1945
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan ... .
Pandangan hidup
Falsafah dan dasar
Sumber hukum
Semua benar
Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada...
TAP MPR RI No. ll/ MPR/ 1978
INPRES No.12 Tahun 1968
UU No.5 Tahun 1985
TAP MPR No.l/MPR/1983
Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu...
Sila kedua
Sila ketiga
Sila keempat
Sila kelima
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran..
Sila pertama
Sila kedua
Sila ketiga
Sila kelima
Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada ... .
Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut
Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila
Pegawai Negeri Sipil yang menjaganya
Kekuatan TNI
Kedudukannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan
Cita-cita dan tujuan hidup bangsa
Dasar negara mengatur pemerintahan negara
Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia
Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia
Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah ... .
Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat moderen
Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama
Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri
Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing
Dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal dibawah ini, kecuali ... .
Patriotisme
Sukuisme
Chauvimisme
Ekstrimisme
Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan ... .
Meghormati hak-hak orang lain
Semangat perjuangan yang tinggi
Tekad yang bulat
Pengendalian diri
Berani membela kebenaran dan keadilan adalah salah satu wujud pengamalan Pancasila yaitu sila ... .
pertama
kedua
ketiga
keempat
Pancasila sebagai Dasar Negara tedapat dalam pembukaan UUD 1045 yang ditetapkan pada tanggal... .
1 Juni 1945
22 Juni 1945
18 Agustus 1945
17 Agustus 1945
Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah….
Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi
Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
Dasar negara sama dengan konstitusi
Beribadah dan menganut suatu agama atau kepecayaan adalah merupakan hak asasi . Hak asasi yang dimaksud adalah hak asasi ... .
Pribadi
Perlakuan dan perlindungn
Politik
Sosial budaya
Ideologi komunis, marxisme dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966, karena bertentangan dengan….
Perjuangan bangsa
Pancasila
UUDS 1945
Tap MPR
Berikut ini yang termasuk contoh tindakan bijaksana dalam bermusyawarah yang sesuai dengan Pancasila yaitu …
Usul atau pendapat orang lain perlu dipertimbangkan
Bermusyawarah dengan pertimbangan baik buruk
Menerima bahwa perbedaan pendapat memang ada
Hasil keputusan diambil secara musyawarah mufakat
Alasan pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yaitu ....
Sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sejarah lahirnya Pancasila
Pancasila diusulkan oleh founding fathers Indonesia
Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa
Nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan , yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas , identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Kondisi Dinamik yang dimaksud disebut....
Ketahanan Nasional
Keuletan nasional
Integritas nasional
Identitas nasional
Dibawah adalah bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 adalah…
Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Rebuplik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat
Negara Indonesia ialah Negara yang beragam suku dan ras
Di bawah ini adalah bunyi pasal 2 ayat 2 UUD 1945 adalah ... .
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Segala putusan Majelis Permusyawartan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak
Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bisa hanya sekali putaran jika ....
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh semua partei politik peserta pemilu
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh lima persen suara di setiap provinsi di Indonesia
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh lima persen suara di setiap provinsi di Indonesia
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kalimat di atas adalah bunyi pasal ... UUD 1945
5
6
7
8
Wakil Presiden menggantikan jabatan Presiden yang tidak dapat melakukan kewajibannya. sampai ... .
sampai habis masa jabatannya
sampai terpilih Presiden melalui Pemilu
sampai dengan ada Presiden yang ditunjuk oleh MPR
sampai dengan jabatannya dicabut
Grasi dan rehabilitas diberikan Presiden kepada seseorang setelah mendapat pertimbangan dari....
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Pertimbangan Agung
Lembaga tinggi negara yang dihapus dalam sisitem pemerintahan di Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 adalah
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Pertimbangan Agung
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur urusan rumah tangganya sendiri menurut asas ....
Desentralisasi
Sentralisasi
Otonomi dan tugas pembantuan
pemanfaatan sumber daya lokal
Anggota DPR Berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang. Kalimat di atas adalah bunyi pasal ... dalam UUD 1945
21
22
23
24
Menurut UUD 1945, jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari ... dari jumlah anggota DPR.
2/3 (dua per tiga)
1/3 (satu per tiga)
1/4 (satu per empat)
1/2 (satu per dua)
Sifat-sifat KPU menurut UUD 1945 adalah ... .
Independen, mandiri, dan terpercaya
Nasional, independen, dan mandiri
Nasional, tetap, dan independen
Nasional, tetap, dan mandiri
Apabila Rancangan APBN yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR maka yang harus dilakukan pemerintah menurut UUD 1945 adalah ...
Menunggu APBN yang direvisi DPR
Menunggu APBN yang dibuat oleh DPR
Menjalankan APBN tahun yang lalu
Dijalankan saja menunggu Revisi dari DPR
Yang memilih anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah ... .
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pertimbangan Agung
Di bawah ini mekanisme pencalonan hakim agung yang benar adalah ... .
Calon Hakim Agung diusulkan oleh DPR untuk ditetapkan oleh Presiden
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial, kepada DPR setelah disetujui ditetapkan oleh Presiden
Calon Hakim Agung diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR, setelah di setujui ditetapkan oleh Presiden
Calon Hakim Agung diusukan oleh Presiden untuk ditetapkan oleh DPR
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi. Kesembilan orang hakim konstitusi tersebut di usulkan oleh ... .
3 orang oleh BPK, 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR
3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden
3 orang oleh KY, 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR
3 orang oleh BPK, 3 orang oleh MA, 3 orang oleh Presiden
Pengertian “penduduk” menurut UUD 1945 adalah ... .
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
Semua orang Indonesia yang bersamaan kedudukannya yang memiliki kewajiban mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia
Tiap-tiap warga negara yang mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Kewajiban warga negara menurut pasal 27 UUD 1945 adalah ... .
Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya
Wajib membangun dirinya untuk memajukan masyarakat
Wajib mentaati adat istiadat yang berlaku di masyarakat
Wajib mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan hidup
Sesuai pasal 29 UUD 1945 Negara memberi jaminan terhadap tiap-tiap penduduk dalam hal ... .
Memiliki rasa aman, tenteram dalam menjalankan kehidupannya
Memajukan kebudayaan nasional sesuai nilai-nilai budaya bangsa
Memilih pendidikannya dan pekerjaannya untuk meningkatkan taraf hidup
Memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya
Menurut pasal 37 ayat 5 UUD 1945 ada hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan. Hal khusus itu tentang ... .
dasar negara
lambang negara
bentuk negara
semboyan negara
Amandemen I UUD 1945 mengubah 9 (sembilan) pasal. Inti perubahannya mengenai ... .
Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat
Pemerintah Daerah, DPR, dan kewenangannya, HAM, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
Bentuk dan kedaulatan negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman
DPD sebagai bagian dari MPR, pergantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian.
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah ......
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang tak terbatas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan pemangku adat berdasarkan prakarsa dan hak pemangku kepentingan, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan bersama, kepentingan bersama berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI
Dalam Bab IV Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa Meliputi...
Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat
Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Perangkat Desa dilarang merangkap .....
Tugas selama 60 (enam puluh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
Melakukan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya serta menjadi pengurus partai politik
Sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPRD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang dan menguntungkan golongan tertentu
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah
Ditetapkan dengan jumlah gasal, Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
Ditetapkan dengan jumlah gasal, Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa
Ditetapkan dengan jumlah gasal, Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa
Ditetapkan dengan jumlah gasal, Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa
Dalam Bab VIII pasal 71 apa yang dimaksud keuangan Desa adalah….
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dibeli dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintahan Desa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa dengan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa masing-masing
Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 76 aset Desa dapat berupa….
Aset Desa dapat berupa tanah di Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, tambatan Perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar di dalam Desa, Pasar Hewan, tambatan Perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, tambatan Perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa
Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, Tanah Ulayat, Pasar Desa, Pasar Hewan, tambatan Perahu, Gedung di Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa
Di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang dimaksud aset desa adalah…
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan masyarakat Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban masyarakat Desa dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
Yang Bukan Kewenangan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah….
Kewenangan lokal bersekala Desa
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Kewenangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada…….
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran dari Pusat
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali….
Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dibuat untuk jangka waktu…
6 tahun
5 tahun
4 tahun
1 tahun
Kepala Desa dapat diberhentikan pada masa jabatannya karena hal sebagai berikut, kecuali
Permintaan Sendiri
Diberhentikan
Meninggal Dunia
Di demo oleh warga masyarakat
Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah….
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu BPD dan Perangkat Desa sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Kepala seksi dan Kadus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Sekretaris Desa sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
Dibawah ini adalah azas dasar Penyelenggara Pemerintah Desa, kecuali….
Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Tertib Kepentingan
Tertib Administrasi
Efektivitas dan Efisiensi
Sesuai Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa) Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh .....
Masyarakat Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Desa melalui penyertaan secara tidak langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Masyarakat Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Dibawah ini adalah Perangkat Desa, kecuali….
Sekretariat Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Pelaksana Kewilayahan
Pelaksana teknis
Yang bukan termasuk sumber Pendapatan asli Desa adalah….
Gotong Royong
Hasil Aset Desa
Bagian dari hasil pajak daerah dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota
Swadaya dan Partisipasi
Yang dimaksud Peraturan Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah....
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Masyarakat Desa dan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Camat
Pengertian Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah....
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah adalah Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Berikut ini merupakan hak Desa, kecuali…
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa
Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa
mendapatkan sumber pendapatan
Membuat Undang-undang
