WorksheetsSPKPP JFPAP 2022
Total questions: 48
Worksheet time: 24mins
Name
Class
Date
1.
Fiscal rule yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai penyusunan postur APBN adalah…
a)
defisit anggaran yang dibatasi maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
b)
defisit anggaran yang dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 50% dari PDB.
c)
defisit anggaran yang dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
d)
defisit anggaran yang dibatasi maksimal 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.
2.
Pejabat yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah…
a)
Menteri Keuangan
b)
Gubernur Bank Indonesia
c)
Presiden
d)
Ketua BPK
3.
Jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan syarat dari asas?
a)
Asas Kesatuan
b)
Asas Universalitas
c)
Asas Spesialitas
d)
Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil
4.
Anggaran negara dijadikan sebuah ukuran atau pedoman untuk menilai suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan kententuan yang telah ditetapkan termasuk dari fungsi APBN berupa fungsi?
a)
fungsi otorisasi
b)
fungsi pengawasan
c)
fungsi pembatasan
d)
fungsi penilaian
5.
Sebelum diterapkannya UU No. 21 Tahun 2011, reformasi sistem keuangan di Indonesia dilakukan oleh ….
a)
Menteri Keuangan
b)
Otoritas Jasa Keuangan
c)
Bank Sentral
d)
Mentri/Lembaga
6.
Dalam keanggotaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang berperan sebagai anggota dengan hak suara adalah…..
a)
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
b)
Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
c)
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
d)
Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
7.
Dasar pelaksanaan pengeluaran Negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN adalah…
a)
RPJM
b)
RKP
c)
DIPA
d)
RKA KL
8.
Terdapat 4 langkah dalam menyusun APBN, yaitu :
1) perencanaan;
2) pengesahan oleh DPR;
3) pelaksanaan APBN;
4) pengawasan.
Jika langkah tersebut disusun berurutan, maka urutan yang tepat adalah:
a)
1,2,3,4
b)
1,3,4,2
c)
1,3,2,4
d)
1,4,3,2
9.
Saat ini di Indonesia dalam hal praktik penyusunan Postur APBN menggunakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, ada beberapa Asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah, berikut ini yang bukan merupakan Asumsi dasar Ekonomi yang digunakan adalah..
a)
Pertumbuhan Ekonomi
b)
Inflasi
c)
Nilai Tukar Rupiah
d)
Pendapatan per Kapita
10.
Laporan keuangan kementerian/ lembaga terdiri atas:
a)
Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
b)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
c)
Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
d)
Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
11.
Yang bukan merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah?
a)
Menteri Keuangan
b)
Presiden
c)
Gubernur Bank Indonesia
d)
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
12.
Berikut ini merupakan pernyataan yang benar, kecuali:
a)
Dalam penyusunan faktor APBN terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi.
b)
Kebijakan karena adanya amanat undang-undang yang harus dipenuhi pemerintah merupakan salah satu kelompok dari kebijakan penganggaran.
c)
Dalam menyusun APBN, pemerintah tidak perlu mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.
d)
Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global maupun domestik.
13.
Proses penyusunan RAPBN dimulai dengan penyusunan …. yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode … tahun.
a)
RPJP; sepuluh
b)
b. RPJM; lima
c)
RPJP; dua puluh
d)
RPJM; sepuluh
14.
Inisiatif Baru dapat dilakukan pada tiga kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu kecuali
a)
Sebelum pagu indikatif
b)
Sesudah pagu indikatif
c)
Sebelum pagu anggaran
d)
Sebelum alokasi anggaran
15.
Kapan Periode waktu pembuatan Sebelum Pagu Indikatif
a)
Jan/Feb
b)
Mar/Apr
c)
Mei/Juni
d)
Agustus/September
16.
Dalam susunan RAPBN hingga Penetapan APBN, susunan perencanaan terdiri dari:
a)
RPJM, Renstra, RKA KL, Renja KL
b)
RPJM, Renstra KL, Pagu Indikatif, Renja KL
c)
RKP, Pagu anggaran, RKA KL, Himpunan RKA KL, Nota Keuangan & RAPBN
d)
APBN dan Rincian APBN
17.
Dokumen yang menjadi batas antara dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran adalah?
a)
DIPA
b)
DPA
c)
RKA-KL
d)
RAPBN
18.
Masa berlaku DPA adalah
a)
1 Tahun
b)
1 Bulan
c)
11 Bulan
d)
2 Tahun
19.
Realokasi yang digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis Percepatan Pencapaian Target adalah:
a)
Realokasi Kombinasi On Top
b)
Realokasi Antar tahun
c)
Realokasi Tahun direncanakan
d)
Realokasi Anggaran
20.
Keputusan presiden menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Konsep DPA disahkan oleh...
a)
DPR
b)
Bappenas
c)
Menteri Keuangan
d)
Presiden
21.
Tujuan dan harapan atas implementasi RSPP diantaranya sebagai berikut, KECUALI:
a)
Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga serta meningkatkan sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
b)
Menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta agenda pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membentuk hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
c)
Terciptanya rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan real work serta menghasilkan nilai tambah.
d)
Terwujudnya efisiensi dengan adanya overlapping antar kegiatan dan output program
22.
Program K/L didesain agar bisa menjabarkan tugas dan fungsi K/L sesuai dengan
a)
Visi Misi Kementerian dan Lembaga
b)
Visi Misi Presiden
c)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
d)
Renja KL dan RKA KL
23.
Hal di bawah ini yang dilakukan pemerintah demi menuntaskan masalah keterlepas kaitan pemindahan proses dari tahap perencanaan kinerja (Renja-KL) menjadi tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L) saat melakukan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah sebagai berikut, kecuali
a)
Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
b)
Menggunakan penganggaran berbasis kinerja
c)
Menciptakan rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan real work
d)
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP)
24.
Berikut merupakan masalah yang sering muncul dalam melakukan penganggaran berbasis kinerja adalah
a)
PNBP yang terlambat atau belum disetor ke Kas Negara, PNBP yang kurang/tidak dipungut, dan pungutan yang dilakukan belum memiliki dasar hukum dan diantaranya digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran di Kementerian/Lembaga.
b)
Adanya keterlepas kaitan saat terjadi pemindahan proses dari tahap perencanaan kinerja (Renja-KL) menjadi tahap penyusunan anggaran (RKA-K/L)
c)
Ketidaktepatan pengalokasian anggaran pada jenis belanja tertentu, realisasi belanja yang belum didukung dengan pertanggung jawaban yang lengkap, pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga (vendor/rekanan) tidak sesuai realisasi penyelesaian pekerjaan, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga (vendor/rekanan) yang belum dikenakan denda keterlambatan.
d)
Adanya keterpaduan informasi yang digunakan dalam Renja KL dan RKA KL. Melalui RSPP, pemerintah mendesain ulang struktur program, kegiatan, dan keluaran (output) KL untuk kemudian dijadikan informasi standar dalam perencanaan dan penganggaran.
25.
Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat adalah pengertian dari
a)
Belanja Barang
b)
Belanja Subsidi
c)
Belanja Bansos
d)
Belanja Modal
26.
Berikut adalah rumus perhitungan pencairan PNBP yang benar, kecuali
a)
MP = (PPP x JS) - JPS
b)
PPP = (MPP - JPS) / JS
c)
MP + JPS = PPP X JS
d)
JS = (MP + JPS) / PPP
27.
Jumlah PNBP terutang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam ditentukan dengan cara
a)
Dihitung sendiri oleh wajib bayar
b)
Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah
c)
Ditetapkan oleh DPR
d)
Semua jawaban tidak ada yang benar
28.
Bendahara Penerimaan bertugas, kecuali
a)
menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara
b)
menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara
c)
mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara
d)
menatausahakan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara
29.
Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, manakah yang tidak termasuk wewenang Kuasa Pengguna Anggaran?
a)
Menyusun DIPA
b)
Menetapkan PPK dan PPSM
c)
Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan
d)
Memberikan nasehat hukum sesuai Undang-Undang
30.
Yang bertugas untuk menyusun DIPA adalah :
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
PPSPM
c)
Pejabat Pembuat Komitmen
d)
Kuasa Pengelola Anggaran
31.
LKPP yang disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus terlebih dahulu telah melalui proses…
a)
Pengesahan oleh Presiden
b)
Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diperiksa oleh BPK
c)
Pemeriksaan oleh BPK lalu direviu oleh Aparat Pengawasan Intern
d)
Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diperiksa oleh BPKP
32.
Yang termasuk PNBP adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
Pendapatan terhadap pemanfaatan SDA
b)
Pendapatan terhadap jasa pelayanan
c)
Pendapatan terhadap laba BUMN atau dividen
d)
Pendapatan terhadap bea masuk
33.
Pengelola anggaran yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran adalah
a)
PPSPM
b)
KPA
c)
PPK
d)
Bendahara
34.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara dan diterbitkan oleh
a)
Kuasa Pengguna Anggaran
b)
Menteri Keuangan
c)
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar
d)
Pejabat Pembuatan Komitmen
35.
Pernyataan yang mana benar mengenai wewenang Kuasa Pengguna Anggaran?
a)
Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
b)
membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa
c)
menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung
d)
melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran
36.
Pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait merupakan contoh dari sistem pemungutan pajak
a)
Official Assessment System
b)
Self Assessment System
c)
Withholding System
d)
tax official system
37.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa BPK sebagai Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan presiden kepada DPR paling selambat-lambatnya ..... bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada DPR
a)
2 Bulan
b)
3 Bulan
c)
4 Bulan
d)
6 Bulan
38.
Pada kebijakan akuntansi persediaan Pemerintah Pusat, metode yang digunakan untuk penilaian persediaan sejak tahun 2021 adalah metode...
a)
a. First In First Out (FIFO)
b)
b. Last In First Out (LIFO)
c)
c. Angka Produksi
d)
d. Rata - rata Tertimbang
39.
Aplikasi SPAN Intergrasi digunakan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan 2 data yaitu
a)
a. LKPP dan RKA K/L
b)
b. data SPAN dan data LKBUN
c)
c. LKPP dan LKKL
d)
d. data LKKL dan LKBUN
40.
Pernyataan dibawah ini yang tidak benar terkait modul pada aplikasi SAKTI ialah...
a)
a. Modul Komitmen berfungsi untuk pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data
supplier, kontrak, dan BAST
b)
b. Modul Administrasi berfungsi untuk mengelola data referensi dan data user SAKTI
c)
c. Modul Piutang berfungsi untuk melakukan penatausahaan dan pengakuntansian
utang PNBP
d)
d. Modul Bendahara berfungsi untuk penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui bendahara
41.
Penyajian Laporan Keuangan BLU diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13. Yang tidak termasuk dalam pengaturan PSAP No. 13 yaitu…
a)
a. Pembiayaan
b)
b. Pelaporan
c)
c. Belanja
d)
d. Pendapatan-LRA
42.
Berikut sistem aplikasi yang akan digantikan oleh Penggunaan SAKTI melalui PMK No.171/PMK.05/2021 kecuali
a)
a. Sistem Aplikasi Satker
b)
b. Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
c)
c. Aplikasi Persediaan
d)
d. Aplikasi E-Rekon&LK
43.
Berikut ini merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, kecuali
a)
a. SiAP dan SIKUBAH
b)
b. UAPBUN dan SiAP
c)
c. SABS dan SABL
d)
d. SAPPP dan SATD
44.
Aplikasi yang digunakan untuk membukukan data yang ada dalam kontrak untuk mendukung SAPP dan penerapan akuntasi berbasis akrual adalah
a)
a. Aplikasi Persediaan
b)
b. SIMAK-BMN
c)
c. SAIBA
d)
d. SAS
45.
Berikut ini, siapakah yang bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan atas Barang Milik Negara yang dikuasai oleh Pengelola Barang?
a)
a. Menteri Keuangan
b)
b. KPPN
c)
c. DJKN
d)
d. Masing-Masing Kementerian/Lembaga yang menggunakan Barang Milik Negara
46.
Untuk menjaga efektifitas penerapan PIPK, maka diperlukan penilaian PIPK. Penilaian itu sendiri dilaksanakan oleh Tim Penilai yang menghasilkan laporan hasil penilaian PIPK, pada laporan tersebut akan memuat simpulan dalam 3 tingkatan yaitu :
a)
a. Wajar, Tidak Wajar, Wajar dengan Pengecualian
b)
b. Efektif, Tidak Efektif, dan Mengandung Kelemahan Material
c)
c. Efektif, Efektif dengan Pengecualian, dan Mengandung Kelemahan Material
d)
d. Efektif, Efektif tanpa Pengecualian, dan Mengandung Kelemahan yang Efektif
47.
Pemerintah pusat melakukan suatu kebijakan ketika terjadi tuntutan hukum yang berkaitan dengan kewajiban/utang pemerintah. Pengelolaan atas tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditatausahakan oleh....
a)
a. Kementerian Keuangan
b)
b. Presiden
c)
c. Pengadilan Negeri
d)
d. Mahkamah Konstitusi
48.
Bentuk-bentuk Kerjasama KPBU secara garis besar adalah sebagai berikut, kecuali
a)
a. Bangun Milik Sewa (Built-Own-Rent);
b)
b. Bangun Milik Guna Serah (Built-Own-Operate-Transfer);
c)
c. Bangun Serah Guna (Built-Transfer-Operate);
d)
d. Bangun Guna Serah (Built-Operate-Transfer);
100 %
