NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPengadaan Barang dan Jasa
Total questions: 66
Worksheet time: 1hrs 6mins
Name
Class
Date
1.
Berikut Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan
pemilihan Penyedia, kecuali
a)
Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu
b)
Melakukan persekongkolan dengan peserta lain
c)
Melakukan KKN
d)
Melakukan pernikahan sejenis
2.
Berikut Sanksi yang dapat dikenakan, kecuali
a)
sanksi gagal bayar
b)
Sanksi pencairan jaminan
c)
Sanksi daftar hitam
d)
Sanksi ganti kerugian
3.
Pembentukan organisasi pengadaan dengan menunjuk personel yang kurang kompeten dan/atau “dapat dikendalikan” “siapakah organisasi pengadaan yang dimaksud pada pernyataan di atas?
a)
KPA
b)
PA
c)
PPK
d)
PPKD
4.
Manakah dibawah ini yang bukan masuk dalam risiko penyimpangan tahap perencanaan pengadaan?
a)
Perencanaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil.
b)
Barang/Jasa dalam perencanaan diarahkan ke arah penyedia tertentu
c)
Penetapan Metode-metode pengadaan agar mendukung tindakan penyimpangan
d)
Pembentukan organisasi pengadaan dengan menunjuk personel yang kurang kompeten dan/atau “dapat dikendalikan”
5.
Apakah metode pengadaan langsung atau penunjukkan langsung itu tidak baik
a)
Tidak
b)
Iya
c)
Bisa Jadi
d)
Semua pilihan salah
6.
Jenis kontrak apa yang sering menimbulkan perdebatan dalam melakukan pemeriksaan?
a)
Kontrak konstruksi
b)
Kontrak jasa konsultasi
c)
Kontrak jasa lainnya
d)
Kontrak harga satuan
7.
Berikut contoh ketidaktelitian Pokja Pengadaan dalam mengevaluasi penawaran, kecuali..
a)
Nilai jaminan penawaran bank tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, namun dinilai telah memenuhi persyaratkan
b)
Asphalt Mixing Plan (AMP) yang bukan milik sendiri diperhitungkan sebagai AMP milik sendiri
c)
Calon penyedia mencantumkan nama tenaga ahli yang over qualified, namun harga yang ditawarkan rendah
d)
Pencantuman nilai dukungan bank tidak sesuai dengan dokumen surat dukungan dari bank atau bahkan palsu
8.
Adanya kolusi antara PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dengan Penyedia yang dimenangkan dan Penyedia yang dikalahkan agar tidak melakukan sanggah biasanya dilakukan dengan cara..
a)
Penyedia yang menjadi pemenang menjanjikan kepada calon penyedia yang dikalahkan bahwa akan diberikan pekerjaan dari paket yang bersangkutan melalui mekanisme subkontrak pelaksanaan
b)
Adanya rekayasa sanggahan agar pengadaan terlihat lebih fair.
c)
Substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak sepenuhnya ditanggapi karena isinya hanya formalitas supaya proses pengadaan terlihat lebih fair
d)
membuat rekapitulasi hasil evaluasi penawaran sedangkan dokumen pendukungnya tidak disertakan sehingga tidak bisa disanggah
9.
Penyusunan spesifikasi teknis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali:
a)
menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan mencukupi
b)
Menggunakan dan produk bersertifikat SNI
c)
Menggunakan Produk Usaha Makro dan Kecil Serta Koperasi
d)
Menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup
10.
Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia adalah seperti berikut, kecuali:
a)
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
b)
Pemaketan PBJ
c)
Konsolidasi PBJ
d)
Perencanaan dan pelaksanaan PBJ
11.
Manakah pernyataan berikut ini yang salah?
a)
PA bertugas untuk menetapkan perencanaan pengadaan
b)
PA dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada KPA dalam hal perencanaan pengadaan
c)
Memecah PBJ dalam beberapa paket diperbolehkan untuk menghindari seleksi
d)
PPK dan UKPBJ berkonsolidasi dalam tahap persiapan
12.
1. Perencanaan pengadaan
2. Pelaksanaan kontrak
3. Persiapan pemilihan
4. Serah terima
5. Proses pemilihan
6. Persiapan pengadaan
Urutan yang benar terkait tahapan pengadaan adalah
a)
1-3-5-6-2-4
b)
1-3-6-5-2-4
c)
1-2-3-4-5-6
d)
1-6-3-5-2-4
13.
Berikut ini yang bukan merupakan tujuan PBJ adalah
a)
Meningkatkan peran serta UMK, serta koperasi.
b)
meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
c)
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
d)
meningkatkan penggunaan produk luar negeri.
14.
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan sertam memberikan manfaat yang sebesar-besarnnya merupakan prinsip PBJ?
a)
Transparan
b)
Terbuka
c)
Efisien
d)
Efektif
15.
Dalam Pasal 3 Perpres 16 Tahun 2018, PBJ dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, kecuali:
a)
Pekerjaan Konstruksi
b)
Pekerjaan Konsultansi
c)
Jasa Lainnya
d)
Jasa Konsultansi
16.
Suatu cara memperoleh barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat disebut juga dengan..
a)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
b)
Swakelola
c)
Pengadaan Khusus
d)
Tender/Seleksi Sendiri
17.
Kepada siapa tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola terkait pertanggungjawabannya?
a)
PA dengan Berita Acara Serah Terima
b)
Ormas dengan Berita Acara Serah Terima
c)
Menteri dengan Berita Acara Serah Terima
d)
PPK dengan Berita Acara Serah Terima
18.
Penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan penyusunan perkiraan biaya/RAB merupakan tahapan dalam…
a)
Perencanaan Swakelola
b)
Persiapan Swakelola
c)
Pelaksanaan Swakelola
d)
Evaluasi Swakelola
19.
Dibawah ini yang bukan merupakan ketentuan pelaksanaan Swakelola Tipe I adalah…
a)
PA/KPA dapat menggunakan pegawai KLPD lain dan/atau tenaga ahli.
b)
Penggunanan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50 persen dari jumlah tim pelaksana.
c)
PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.
d)
Dalam hal dibutuhkan PBJ melalui penyedia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya.
20.
Berapa persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang digunakan jika menggunakan produk dalam negeri?
a)
Paling Sedikit 40%
b)
Minimal 25%
c)
Paling Sedikit 25%
d)
Minimal 40%
21.
Berikut merupakan intruksi presiden tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kecuali?
a)
Merencanakan
b)
Menggunakan
c)
Melaksanakan
d)
Mengumumkan
22.
Dibawah ini merupakan ruang lingkup SPSE, kecuali?
a)
Perencanaan Pengadaan
b)
Katalog Elektronik
c)
Serah Terima Pekerjaan
d)
Monitoring dan Evaluasi
23.
Dibawah ini merupakan sistem pendukung SPSE, kecuali?
a)
Pengelolaan Sumber Daya Pembelajaran
b)
Pelaksanaan Kontrak
c)
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
d)
Portal Pengadaan Nasional
24.
Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD lain pelaksana swakelola merupakan definisi dari swakelola ....
a)
Tipe I
b)
Tipe II
c)
Tipe III
d)
Tipe IV
25.
Pada swakelola tipe berapa tenaga ahli dapat digunakan?
a)
Tipe I
b)
Tipe II
c)
Tipe III
d)
Tipe IV
26.
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola diatur lebih lanjut dalam.....
a)
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2020
b)
Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021
c)
Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2021
d)
Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021
27.
Pada Swakelola Tipe III, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh.....
a)
PA/KPA
b)
K/L/PD Pelaksana Swakelola
c)
Pimpinan Ormas Pelaksana Swakelola
d)
Pimpinan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
28.
K/L/PD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dengan cara mengalokasikan paling sedikit ..... dari nilai anggaran belanja barang/jasa K/L/PD.
a)
0.5
b)
0.4
c)
0.3
d)
0.2
29.
Pengadaan produk barang impor dapat dilakukan apabila dalam hal barang tersebut......
a)
Berada dalam kapasitas volume produksi dalam negeri
b)
Terjadi kelebihan anggaran dalam pengadaan barang
c)
Tuntutan manajerial untuk melakukan pengadaan barang impor
d)
Belum dapat diproduksi di dalam negeri
30.
Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit Rp10 milyar dengan ketentuan berikut, kecuali:
a)
Diberikan paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
b)
Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA)
c)
Diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%
d)
Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang
31.
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, yang terdiri atas:
a)
Aspek Ekonomi, Aspek Administrasi, Aspek Sosial
b)
Aspek Lingkungan Hidup, Aspek Masyarakat, Aspek Pendidikan
c)
Aspek Sosial, Aspek Masyarakat, Aspek Kesehatan
d)
Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Lingkungan Hidup
32.
Ruang Lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah...
a)
Pelaksanaan Pengadaan
b)
Katalog Kontrak
c)
Pemilihan Penyedia
d)
Perencanaan Elektronik
33.
Pada tahap apa sajakah konsolidasi PBJ dilaksanakan ?
a)
Perencanaan
b)
Persiapan
c)
Perencanaan dan Persiapan
d)
Persiapan dan pelaksanaan
34.
Kepanjangan dari RUP ialah ...
a)
Rancangan Umum Pengadaan
b)
Rencana Umum Pengadaan
c)
Rencana Umum Persiapan
d)
Rancangan Umum Pemilihan
35.
Pedoman Perencanaan PBJ diatur dalam...
a)
Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2020
b)
Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2021
c)
Peraturan LKPP Nomor 10 tahun 2021
d)
Peraturan LKPP Nomor 10 tahun 2020
36.
Hasil Perencanaan Pengadaan dituangkan dalam RUP yang ditetapkan dan diumumkan oleh
a)
PPSPM
b)
PPTK
c)
PA/KPA
d)
PPK
37.
Pelaksanaan Pemilihan Tender Cepat adalah sebagai berikut, kecuali
a)
Pendaftaran
b)
Pemberian Penjelasan kepada Pengguna Anggaran
c)
Undangan
d)
Penyampaian Penawaran Harga
38.
Pencantuman nilai dukungan bank yang tidak sesuai dengan dokumen surat dukungan dari bank atau bahkan palsu merupakan ketidaktelitian Pokja Pengadaan dalam....
a)
Mengevaluasi penawaran
b)
Melakukan pembuktian kualifikasi
c)
Pembuatan berita acara hasil tender
d)
Semua jawaban salah
39.
Hal-hal yang termasuk dalam tender cepat gagal, kecuali …
a)
hanya 3 (tiga) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
b)
diternukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai clengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
c)
seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
d)
seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
40.
Hal-hal yang termasuk dalam tender/seleki gagal adalah …
a)
peserta menyampaikan penawaran harga;
b)
penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
c)
terdapat kesalahan dalam proses evaluasi
d)
evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
41.
Uang muka diberikan dengan ketentuan paling tinggi .... dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultasi.
a)
0.3
b)
0.2
c)
0.15
d)
0.05
42.
Jaminan dalam PBJ terdiri dari, kecuali ....
a)
Jaminan Uang Muka
b)
Jaminan Sanggah Banding
c)
Jaminan Pelaksanaan
d)
Jaminan Garansi
43.
Di bawah berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan pemeriksa jika pemeriksa menemui suatu kondisi dimana personil pengadaan tidak memiliki integritas dan mudah dipengaruhi, kecuali...
a)
Menguji validitas dokumen seperti kebenaran jaminan bank
b)
Fokus pada unsur formil dokumen
c)
Mencari data dari pihak ketiga sebagai pembanding
d)
Semua benar
44.
Sanksi yang dikenakan pada peserta pemilihan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, kecuali
a)
Sanksi Daftar Hitam
b)
Sanksi Denda
c)
Sanksi Penghentian Sementara
d)
Sanksi Ganti Kerugian
45.
Yang bukan merupakan pelanggaran proses pengadaan pemilihan penyedia (Peserta Pemilihan)
a)
Indikasi Persekongkolan
b)
Mengundurkan diri, alasan yang tidak
bisa diterima
c)
Dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar
d)
Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
46.
Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
a)
Menyerahkan Dokumen Kontrak
b)
Serah Terima Barang/Jasa
c)
Mendantanganin Penyelesaian Kontrak
d)
Melakukan Penyelesaian Pekerjaan
47.
....................diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah dikurangi
angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda apabila ada
a)
Perubahan kontrak
b)
Penyelesaian kontrak
c)
Serah Terima Pekerjaan
d)
Pembayaran prestasi pekerjaan
48.
Secara garis besar, PBJ memiliki 3 tahapan besar. Berikut yang bukan merupakan tahapan PBJ adalah...
a)
Perencanaan Pengadaan
b)
Pelaksanaan
c)
Pertanggungjawaban
d)
Persiapan
49.
Salah satu contoh dari jenis Jasa Lainnya dalam PBJ adalah...
a)
Jasa Katering
b)
Software
c)
Pembangunan Jembatan
d)
Penasihat Hukum
50.
Jenis-jenis kontrak yang terdapat dalam Jasa Konsultasi (nonkonstruksi) adalah...
a)
Kontrak Harga Satuan
b)
Kontrak Payung
c)
Kontrak Putar Kunci
d)
Kontrak Biaya Plus Imbalan
51.
Pengadaan barang/jasa lainnya yang nilainya diatas Rp 50 juta hingga Rp 200 juta menggunakan bukti/bentuk perjanjian berjenis...
a)
Surat Pesanan
b)
Surat Perjanjian
c)
Kuitansi
d)
Surat Perintah Kerja
52.
Pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan yang menyangkaut kebutuhan nasional seharusnya melalui penyedia...
a)
Tender/seleksi
b)
Tender cepat
c)
E-purchasinh
d)
Penunjukan langsung
53.
Pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan penyedia barang/jasa masuk dalam kulaifikasi Sistem Informasi Kinetja Penyedia (SIKAP) adalah
a)
LKPP
b)
Kemenkeu
c)
Pokja Pemilihan
d)
Pengguna Anggaran
54.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan melalui penyedia, kecuali
a)
Penetepan Spesifikasi Teknis/KAK
b)
Penetapan HPS
c)
Penetapan Rancangan Kontrak
d)
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
55.
Aturan pelaksanaan persiapan PBJ melalui penyedia diatur dalam...
a)
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
b)
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2022
c)
Peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2017
d)
Peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2016
56.
Berikut ini pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali ?
a)
Cara Pengadaan
b)
Pemaketan dan Konsolidasi
c)
Anggaran Belanja
d)
Identifikasi Pengadaan Barang /Jasa
57.
Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, merupakan pengadaan barang/jasa melalui
a)
Swakeloa
b)
Penyedia
c)
Konsolidasi
d)
Swadaya
58.
Berdasarkan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 perubahan RUP dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada hal berikut ini, kecuali
a)
Ketentuan Pengadaan
b)
Paket Pengadaan
c)
Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa
d)
Nilai Paket Pengadaan
59.
PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP untuk pengadaan barang/jasa tahun anggaran berikutnya, paling lambat pada tanggal_____________ pada tahun anggaran tersebut.
a)
30 Oktober
b)
2022-09-15 00:00:00
c)
31 Maret
d)
31 Desember
60.
Berikut ini metode pemilihan penyedia untuk pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, Kecuali
a)
E-Purchasing
b)
Pengadaan langsung
c)
Penunjukan Langsung
d)
Tender Cepat
61.
Dokumen Pemilihan secara garis besar terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung. Dokumen kualifikasi digunakan untuk ....
a)
mengatur bagaimana menilai kualifikasi penyedia barang/jasa dan dokumen tender mengatur bagaimana menilai kualitas barang/jasa yang ditawarkan
b)
spesifikasi teknis dan rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK
c)
memastikan bahwa penyedia yang akan bekerja dapat diperkirakan akan mulai bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang telah ditetapkan dalam rancangan kontrak.
d)
ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
62.
Berikut yang merupakan pengadaan khusus yang diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 kecuali
a)
PBJ dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat
b)
PBJ di Luar Negeri
c)
PBJ pada BLUD
d)
PBJ pada Kementerian BUMN
63.
Pengadan Barang/Jasa berikut ini yang menggunakan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kecuali
a)
Pengadaan Kendaraan Dinas di Kementerian Sosial
b)
Pengadaan Konstruksi di Kementerian BUMN
c)
Pengadaan Swakelola di Lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat
d)
Pengadaan Obat di RS BLUD Kota Padang
64.
Pengumuman RUP yang dilaksanakan PA/KPA terbagi atas dua yaitu
a)
RUP Kementerian dan Lembaga
b)
RUP Lembaga dan daerah
c)
RUP Kementerian/Lembaga dan Perangkat daerah
d)
RUP Kementerian/Lembaga dan Perangkat Desa
65.
PBJ dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat dilakukan untuk…
a)
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan segera
b)
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultansi dengan LKPP
c)
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden
d)
menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional
66.
Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional harus melakukan kerja sama usaha dengan….
a)
Badan usaha nasional dan industri dalam negeri
b)
Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah
c)
Pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi
d)
Pelaksana penelitian
Reset
