Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Integritas

Total questions: 35

Worksheet time: 1hrs 10mins

Name
Class
Date
1.

Jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah contoh dari norma?

a)

Agama

b)

Kesusilaan

c)

Kesopanan

d)

Hukum

e)

Adat

2.

“Karena pengaruhnya yang besar, Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun, perjuangannya tak pernah berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat menjabat menteri luar negeri dan perdana Menteri.”

Sikap yang ditunjukkan oleh Hatta pada cerita di atas merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai integritas, khususnya …

a)

Peduli

b)

Berani

c)

Rela berkorban

d)

Patriotisme

e)

Pantang Menyerah

3.

Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah …

a)

Proaktif

b)

Eksklusivisme

c)

Kuriositas

d)

Adaptif

e)

Profesionalisme

4.

Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya antikorupsi.

Dalam mewujudkan budaya antikorupsi diperlukan keteladanan dari atasan (pimpinan), lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya antikorupsi tidak sekadar menjadi wacana.

Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran.

Ada sembilan nilai integritas dalam antikorupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu…

a)

Personal, perilaku, dan norma

b)

Inti, sikap, dan etos kerja

c)

Inti, personal, dan sikap

d)

Nilai, norma, dan kepribadian

e)

Kepribadian, agama, dan etos kerja

5.

Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya antikorupsi.

Dalam mewujudkan budaya antikorupsi diperlukan keteladanan dari atasan (pimpinan), lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya antikorupsi tidak sekadar menjadi wacana.

Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran.

Ada sembilan nilai integritas dalam antikorupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu…

a)

Personal, perilaku, dan norma

b)

Inti, sikap, dan etos kerja

c)

Inti, personal, dan sikap

d)

Nilai, norma, dan kepribadian

e)

Kepribadian, agama, dan etos kerja

6.

Perilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dimana kita berada disebut juga dengan perilaku...

a)

Adaptif

b)

Bermoral

c)

Beretika

d)

Berintegritas

e)

Bermartabat

7.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berpegang teguh kepada asas-asas berikut ini, kecuali....

a)

kepastian hukum

b)

keterbukaan

c)

akuntabilitas

d)

kepentingan umum

e)

pelayanan publik

8.

Tiga elemen penting penopang Pakta Integritas yang harus didekati secara paralel untuk mendorong Pakta Integritas di daerah sasaran adalah...

a)

Legislatif, eksekutif, yudikatif

b)

Legislatif, eksekutif, pelaku usaha

c)

Legislatif, eksekutif, masyarakat

d)

Pemerintah, masyarakat, tokoh daerah

e)

Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat

9.

Pemberantasan tidak pidana korupsi diatur negara melalui undang-undang nomor....

a)

1 Tahun 2001

b)

19 Tahun 2001

c)

20 Tahun 2001

d)

26 Tahun 2001

e)

30 Tahun 2001

10.

Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis korupsi adalah...

a)

Korupsi transaktif

b)

Korupsi ekstroaktif

c)

Korupsi investif

d)

Korupsi suportif

e)

Korupsi atraktif

11.

Suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam satu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika disebut dengan ...

a)

Integritas nasional

b)

Pandangan hidup bangsa

c)

Geopolitik Indonesia

d)

Nasionalisme kebangsaan

e)

Nasionalisme sipil

12.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang pegawai ASN harus selalu berbasis pada nilai dasar dan berperilaku sesuai kode etik berikut ini, kecuali ...

a)

Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan, efektif, dan fleksibel

b)

Memberikan informasi secara benar dan akurat

c)

Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat berwenang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

d)

Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

e)

Menjaga nama baik dan integritas ASN kapanpun dan dimanapun

13.

Amanat Pancasila dalam membanqun integritas warga negara yang merujuk pada sila ke-4 menunjukkan etika moral dalam...

a)

Politik

b)

Sosial Budaya

c)

Hukum

d)

Sosial

e)

Hankam

14.

Pemimpin adalah seseorang yang mampu memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir upaya orang lain melalui prestise, kekuasaan, dan posisi karakter yang mampu diteladani oleh orang lain. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik menurut Pancasila adalah seorang pemimpin yang mampu mentransformasikan..

a)

Nilai agama dan nilai kemanusiaan

b)

Nilai budaya dan nilai kemanusiaan

c)

Nilai luhur Pancasila dan nilai keadilan

d)

Nilai luhur Pancasila dan rasa nasionalisme tinggi

e)

Nilai agama dan nilai luhur Pancasila

15.

Segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat merupakan arti dari...

a)

Etika moral

b)

Kesusilaan

c)

Norma Sosial

d)

Nilai Sosial

e)

Nilai Moral

16.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yang baik dan menciptakan good governonce maka diperlukan norma etika PNS yang landasan konstitusionalnya adalah...

a)

Pancasila

b)

Pembukaan UUD 1945

c)

UUD 1945

d)

Renstrana

e)

Renja

17.

Faktor yang menyebabkan korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut ini yang bukan termasuk faktor eksternal adalah ...

a)

Instabilitas politik

b)

Pemimpin yang buruk

c)

Gaji yang rendah

d)

Lemahnya hukum

e)

Gaya hidup konsumtif

18.

Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun peluang korupsi. Para pejabat yang berperan tersebut harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam hal...

a)

Manajeman

b)

Pelayanan publik

c)

Perpajakan

d)

Pengadaan barang dan jasa

e)

Administrasi kepegawaian

19.

Pencapaian roadmap KPK 2015-2019 pada aspek Learning and Growth masih mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah ...

a)

Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK

b)

Pengangkatan penyidik

c)

Kurangnya pelatihan pegawai KPK

d)

Pembangunansisistem informasi pemberantasan korupsi

e)

Stabilitas pegawai yang rendah

20.

Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus didukung dengan modalitas etika publik agar bisa bertindak baik dan berperilaku sesuai standar etika. Salah satu unsur modalitas dalam etika publik adalah ...

a)

Efisiensi

b)

Efektivitas

c)

Netralitas

d)

Profesional

e)

Komunikatif

21.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) masa penugasan pegawai negeri yang diperkerjakan pada KPK paling lama ... tahun

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

22.

Legal and Constitutional Approach bagi seorang pegawai ASN sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan ...

a)

Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan

b)

menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan kode tingkah laku serta menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat

c)

menjalankan kewenangan sesuai perintah atasan atau pejabat berwenang lainnya

d)

meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara

e)

akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah

23.

Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan integritas moral aparatur birokrasi dapat di implementasikan dalam bentuk program yang secara simultan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut, kecuali..

a)

Rekrutmen pegawai melalui sistem CAT

b)

Pendidikan pelatihan fungsional

c)

Penegakan disiplin melalui sistem reward and punishment

d)

Peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup

e)

Pembuatan sistem antikorupsi

24.

Dalam Undang- Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN), kehadiran UU ASN ini berdasarkan pada...

a)

Masih identiknya birokrasi yang bekerja untuk kepentingan politik

b)

Masih banyaknya aparatur negara yang belum mendapatkan kejelasan status kepegawainnya

c)

Belum adanya pengaturan kode etik dan kode perilaku bagi aparatur birokrasi

d)

Masih gemuknya lembaga-lembaga birokrasi tanpa adanya kejelasan dalam rincian tugas

e)

Lemahnya sistem kontrol dalam birokrasi sehingga mendorong terjadinya in-efisiensi

25.

Dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan, setiap pegawai wajib berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar dan mengikuti kode etik dan kode perilaku integritas berikut ini, kecuali...

a)

Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme di depan sesama pegawai

b)

Tidak dengan sengaja bersikap, berkata, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang bersangkutan

c)

Senantiasa bijak dalam penggunaan media sosial

d)

Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat

e)

Menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab hingga tuntas

26.

Pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan kerjanya dalam menjalankan perannya,sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan pada jabatannya dilandaskan pada komitmen, integritas, profesionalisme, transparan, dan bebas dari KKN merupakan bentuk integritas ...

a)

organisasional

b)

manajerial

c)

internal

d)

eksternal

e)

struktural

27.

Untuk menjamin kinerja pegawai maupun organisasi secara internal dan eksternal perlu dilakukan survei penilaian integritas organisasi dan jabatan secara berkala. Selain itu, pengadaan SPl ini juga dapat digunakan untuk..

a)

Meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di suatu instansi

b)

Menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran antar instansi yang berkaitan

c)

Mengindentifikasi pegawai atau instansi mana yang rentan melakukkan korupsi

d)

Indikator keberhasilan suatu institusi menjaga komitmen dan integritas lembaganya

e)

Sebagai bahan evaluasi kerja untuk menghindari korupsi

28.

Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa adalah ...

a)

LAN

b)

BKN

c)

KPK

d)

KASN

e)

MA

29.

Berikut ini yang tidak termasuk hasil revisi UU KPK dan telah dicatatkan sebagai UU No. 19/2019 adalah..

a)

KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif

b)

Dihapusnya bagian yang mengatur bahwa Pimpinan KPK adalah penang gungjawab tertinggi

c)

Dihapusnya Pasal 38 ayat (2)

d)

Dalam pelaksanaan Penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkai

e)

Status pegawai KPK telah diputuskan sebagai PNS dalam waktu dua tahun

30.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh aparat birokrasi salah satunya adalah pengalaman kerja berkaitan wawasan kebangsaan. Hal ini merupakan pengertian dari kompetensi ...

a)

Teknis

b)

Non-teknis

c)

Manajerial

d)

Intelektual

e)

Sosio-kultural

31.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12, KPK dalam menjalankan tuga penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berwenang untuk ...

a)

memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya

b)

menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

c)

melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara

d)

melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah

e)

memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi

32.

Dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas. Dimana integritas berkaitan dengan urusan hati. Sementara kredibilitas berkaitan dengan...

a)

Komitmen

b)

Kekuatan

c)

Etos kerja

d)

Intelegensia

e)

Kualitas

33.

Berikut yang merupakan contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja adalah...

a)

Minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian sehingga dimuat dalam media massa lokal

b)

Menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kependudukan

c)

Dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor

d)

Menemui Wajib Pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran

e)

tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas

34.

Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang memiliki sikap kritis, rasional, dan berintegritas tinggi maka dalam hal ini diperlukan adanya...

a)

Sumpah setia jabatan

b)

Diklat prajabatan

c)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut

d)

Seminar kepegawaian

e)

Kode etik dan kode Perilaku

35.

Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMIl tersebut terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia merupakan salah satu contoh dari terwujudnya ...

a)

Bhineka Tunggal Ika

b)

Pancasila

c)

Integrasi nasional

d)

Sila Persatuan dan Kesatuan

e)

Nasionalisme Kenegaraan