Font size
WorksheetsPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PKN KELAS 8
Total questions: 67
Worksheet time: 35mins
lembaga negara yang terlibat penyusunan dan dan pengesahan UU adalah...
DPR & MPR
MA & MK
PRESIDEN & MPR
PRESIDEN & DPR
lembaga negara yang terlibat penyusunan dan dan pengesahan UU adalah...
DPR & MPR
MA & MK
PRESIDEN & MPR
PRESIDEN & DPR
Mengapa peraturan perundang-undangan harus dipublikasikan...
Untuk diketahui oleh masyarakat umum
untuk diketahui oleh masyarakat kalangan elite
untuk diketahui bahwa Indonesia bertindak tegas
Untuk diketahui bahwa masyarakat disiplin
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ....
DPR
MPR
PRESIDEN
PANITIA AD HOC
berdasarkan gambar disamping yang BUKAN alasan mengapa UUD NRI Tahun 1945 Menempati posisi Piramida tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No 12 Tahun 2011 adalah...
Merupakan landasan yuridis konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
Merupakan sumber Hukum tertinggi di negara Indonesia
merupakan cita-cita negara
merupakan dasar hukum peraturan yang lain
Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ....
1-3-2-4-5-6-7
1-2-3-5-4-6-7
1-3-2-5-4-6-7
1-2-3-4-5-6-7
Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa disebut....
Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Darurat
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang- undangan berupa keputusan tertulis
2) Dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) Berisi aturan pola dan tingkah laku
4) Didasarkan pada hukum tertinggi
5) Dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dari sifat peraturan perundang undangan ditunjukkan oleh angka....
1-2-3
1-3-5
1-4-3
2-3-4
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR
2) Diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR
3) Alasan terhadap perubahan harus jelas
4) Keputusan terhadap perubahan harus disetujui minimal 1/3 anggota MPR
Syarat untuk mengubah UUD NRI tahun 1945, sesuai pasal 37 ditunjukkan pada nomor ….
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Apakah isi muatan peraturan daerah (perda) provinsi?
Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantu
pengesahan perjanjian internasional
menjalankan UU sebagaimana mestinya
Perda kabupaten/kota dibuat oleh ...
DPRD dan DPR
DPRD dan Bupati
DPRD dan presiden
DPRD dan gubernur
Peraturan pemerintah penganti UU dikeluarkan pemerintah jika negara dalam keadaan ...
aman
tentram
bahaya
damai
Perda provensi dibuat oleh ...
Bupati dan DPRD
Gubernur dan DPRD
DPR dan DPRD
Gubernur dan bupati
Perhatikan beberapa kesepakatan berikut!
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
2) Tetap mengacu pada sistem pemisahan kekuasaan
3) Tetap mempertahankan NKRI
4) Tetap mengacu sistem parlementer
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antarfraksi MPR. Kesepakatan tersebut ditunjukkan oleh angka ....
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
Hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang paling tinggi adalah . . . .
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Landasan Peraturan Perundang-Undangan nasional ditegaskan dalam . . . .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki/tingkatan, yang dimaksud hierarki adalah...
Peraturan dibawah hanya mematuhi peraturan menguntungkan
Peraturan dibawah tak boleh melanggar peraturan diatasnya
Peraturan dibawah mendasari peraturan aturan diatasnya
Peraturan dibawah mengikat peraturan diatasnya
Perhatikan peraturan perundang-undangan berikut ini :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan pernyataan diatas urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 adalah ....
1-3-2-4-5-6-7
1-2-3-5-4-6-7
1-3-2-5-4-6-7
1-2-3-4-5-6-7
Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa disebut....
Undang-undang/Peraturan Perundang-undangan pengganti Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Peraturan Darurat
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) Peraturan perundang- undangan berupa keputusan tertulis
2) Dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
3) Berisi aturan pola dan tingkah laku
4) Didasarkan pada hukum tertinggi
5) Dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lain
Ciri dari sifat peraturan perundang undangan ditunjukkan oleh angka....
1-2-3
1-3-5
1-4-3
2-3-4
Undang-Undang dibuat oleh... .
Presiden dan Wakil Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pemerintah Daerah
Perppu dibuat oleh ....
Gubernur
Presiden
DPR
Pemerintah
Perhatikan pernyataan berikut!
1) Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR
2) Diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR
3) Alasan terhadap perubahan harus jelas
4) Keputusan terhadap perubahan harus disetujui minimal 1/3 anggota MPR
Syarat untuk mengubah UUD NRI tahun 1945, sesuai pasal 37 ditunjukkan pada nomor ….
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
1), 3), dan 4)
2), 3), dan 4)
Salah satu prinsip umum yang berlaku dalam hukum adalah ….
peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah
peraturan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi
peraturan yang lebih rendah menjadi dasar peraturan yang lebih tinggi
peraturan yang lebih tinggi sama dengan peraturan yang lebih rendah
Apabila perpu yang dibuat oleh Presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka perpu tersebut ....
harus dicabut
segera disahkan
akan diundangkan
harus direvisi
Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...
DPR
MPR
Presiden
Panitia Ad Hoc
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Apakah isi muatan peraturan daerah (perda) provinsi?
Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU
Penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantu
pengesahan perjanjian internasional
menjalankan UU sebagaimana mestinya
Perda kabupaten/kota dibuat oleh ...
DPRD dan DPR
DPRD dan Bupati
DPRD dan presiden
DPRD dan gubernur
Peraturan pemerintah penganti UU dikeluarkan pemerintah jika negara dalam keadaan ...
aman
tentram
bahaya
damai
Perda provensi dibuat oleh ...
Bupati dan DPRD
Gubernur dan DPRD
DPR dan DPRD
Gubernur dan bupati
Perhatikan beberapa kesepakatan berikut!
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
2) Tetap mengacu pada sistem pemisahan kekuasaan
3) Tetap mempertahankan NKRI
4) Tetap mengacu sistem parlementer
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antarfraksi MPR. Kesepakatan tersebut ditunjukkan oleh angka ....
1 dan 2
1 dan 3
2 dan 3
2 dan 4
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) ”Negara Indonesia adalah negara ....................”.
hukum
Pancasila
Republik
Merdeka
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum ..............................
regional
bilateral
nasional
internasional
Sistem hukum nasional merupakan hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan .........
bersama
berkumpul
bersatu
bernegara
Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ”Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan .....................................”
kebiasaan
himbauan
undang-undang
perintah
Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ........................
berwenang
berpangkat
terpilih
terpengaruh
Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki ........................................................................ bagi kepastian hukum.
keunggulan
kedudukan yang sangat penting
kepastian
kedudukan
Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ....................... atau tingkatan.
pengaruh
kewenangan
hierarki
aturan
Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan ................................
perwilayahan
pejabat
penguasa
perundang-undangan
Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan .........................
ekonomis
yuridis
perintis
moralis
Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang .........................
sederajat atau lebih tinggi.
lebih rendah
lebih lama
sesuai yang berwenang
Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan ...................................
yang masih berlaku
yang tak disetujui
yang baru dibuat
yang lama
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................................
lebih tinggi
lebih rendah.
lebih kurang sama
sama sama
Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ................
khusus juga
bermutu
berlaku
bersifat umum
Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki .........................yang berbeda.
makna
masalah
materi
tema
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai ......................................Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
pasla 6
pasal 7 UU
pasal 8
pasal 9
Tata urutan perundangan-undangan terendah adalah :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah ..................................
pedalaman
pedesaan
karesidenan
Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu satu diantaranya sebagai berikut .........
Kejelasan tujuan
kejelasan objek
perilaku manusia
keterbatasan
Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai ................................... yang hendak dicapai.
perincian
tujuan yang jelas
uraian
penjelasan
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang .................................
memiliki jabatan
bertitel
senior
berwenang.
Setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosois, sosiologis, maupun yuridis dan harus ...........
berlaku
dapat dijelaskan
dapat dilaksanakan
tidak memberatkan
Pasangkan dengan membuat garis (Hierarki Peraturan Perundang-undangan)
PP (Peraturan Pemerintah)
Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
Perda Provinsi
Disusun oleh BPUPK dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)
Peraturan PerUU ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan PerUU yg lebih tinggi
Perpres (Peraturan Presiden)
Peraturan PerUU yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan PerUU yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya
Coba kalian urutkan berdasarkan Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
UUD NRI Tahun 1945
Tap MPR
UU/Perppu
PP
Perpres
Urutan proses pembuatan undang-undang yaitu . . . .
Perencanaan
Penyusunan
Pembahasan
Pengesahan
Pengundangan
Perhatikan pernyataan berikut. "kaidah yang memiliki sanksi tegas, yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung maupun tidak langsung" merupakan pengertian dari . . . .
kaidah peradaban
kaidah norma
kaidah hukum
sanksi hukum
Pasangkan jawaban sesuai pengertian indikator kesadaran hukum yang benar
Pemahaman hukum
indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, juga memahami isi.
Sikap hukum
kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum menguntungkan jika ditaati.
Perilaku hukum
indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara.
Pengetahuan hukum
indikator minimal adanya kesadaran hukum
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. . . . .
12 Tahun 2011
11 Tahun 2011
12 Tahun 2013
11 Tahun 2011
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal . . . .
1 ayat 1
1 ayat 2
1 ayat 3
1 ayat 4
Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi . . . .
anjuran unntuk berbuat baik
perintah dan larangan
larangan berbuat baik
pelanggaran dan kejahatan
Pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas-asas pembentukannya, Adapun salah satunya adalah asas kejalasan tujuan yang bermakna bahwa . . . .
setiap jenis peraturan perUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk perUU yang berwenang
setiap pembantukan peraturan perUU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
pada pembentukan peraturan perUU, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perUU
setiap pembantukan peraturan perUU harus memperhitungkan efektifitas peraturan perUU tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut . . . .
Kepres
Perundang-undangan
pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Pemerintah
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah . . . .
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
