Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

simulasi soal PPS 1

Total questions: 60

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebab Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, Partai Politik yang dimaksud adalah Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

2.

Peserta Pemilihan Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bahwa bagi Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 295.987 (dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa, harus terdapat perselisihan perolehan suara sekurang-kurangnya sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). Sebab Pasal 158 ayat (2) huruf b menegaskan pengaturan terkait pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa hingga 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan bisa dilakukan jika perselisihan suara sekurang-kurangnya 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir di tingkat KPU kabupaten/kota.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

3.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. Sebab Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

4.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan dan Keputusan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan dan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus ditetapkan paling lama 31 Desember Tahun 2018 Sebab Pada Ketentuan Penutup UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ditegaskan waktu penetapan peraturan pelaksanaan UU tersebut.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

5.

Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” oleh Calon dan/atau tim kampanye pemilihan meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Sebab Pemberian uang atau materi lainnya di luar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan tindak pidana Pemilu.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

6.

Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat diberhentikan sementara setelah rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentiannya sebagai anggota. Sebab Pemberhentian sementara tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pemberhentian tetap oleh rapat pleno DKPP setelah didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara lisan dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih dan/atau rekomendasi DPR.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

7.

Terpidana tindak pidana Pemilu dapat mengajukan kasasi ke Mahmakah Agung atas vonis yang diterimanya dari Pengadilan Negeri Sebab Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan terakhir dan mengikat dalam perkara tindak pidana Pemilu serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. ( pengadilan tinggi adalah upaya akhir dan bersifat mengikat bagi pidana pemilu)

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

8.

Lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Sebab Kewenangan untuk menangani perselisihan hasil Pemilu merupakan amanah dari UUD Tahun 1945.

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

9.

Daerah Pemilihan untuk anggota DPD adalah Provinsi dan jumlah kursinya untuk setiap Provinsi adalah 4 (empat) kursi. Sebab pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil empat

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

10.

Tim Pemeriksa Daerah dapat memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU RI Sebab KPU RI secara bersama-sama dengan DKPP dan Bawaslu menyusun peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara Pemilu

a)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat

b)

Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat

c)

Pernyataan Benar dan Alasan Salah

d)

Pernyataan Salah dan Alasan Benar

e)

Pernyataan dan Alasan Salah

11.

Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah:

a)

PKPU No. 3 Tahun 2021

b)

PKPU No. 3 Tahun 2022

c)

PKPU No. 4 Tahun 2021

d)

PKPU No. 4 Tahun 2022

e)

PKPU No. 5 Tahun 2022

12.

Peraturan KPU yang mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah:

a)

PKPU No. 3 Tahun 2021

b)

PKPU No. 3 Tahun 2022

c)

PKPU No. 4 Tahun 2021

d)

PKPU No. 4 Tahun 2022

e)

PKPU No. 5 Tahun 2022

13.

Menurut Pasal 206 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Daftar Pemilih Sementara disusun oleh:

a)

PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga

b)

PPS berbasis domisili di wilayah rukun kelurahan/desa

c)

PPK berbasis domisili di wilayah kelurahan/desa

d)

PPK berbasis domisili di wilayah kecamatan

e)

KPU Kabupaten/Kota berbasis domisili di wilayah kelurahan/desa

14.

Menurut Pasal 208 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh:

a)

KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir

b)

KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Pemilih Sementara

c)

KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

d)

KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

e)

Tidak ada jawaban yang benar

15.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a)

Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara

b)

Penyiapan TPS

c)

Mengumumkan dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS

d)

Menempelkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS

e)

Semua jawaban salah

16.

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh:

a)

KPU Kabupaten/Kota atas nama Ketua KPU Republik Indonesia

b)

KPU Kabupaten/Kota atas nama Ketua KPU Provinsi

c)

PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

d)

PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota

e)

PPS

17.

Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh:

a)

KPU Republik Indonesia

b)

KPU Provinsi

c)

KPU Kabupaten/Kota

d)

PPK

e)

Bawaslu Kabupaten/Kota

18.

PPK bertugas:

a)

Membentuk PPS

b)

Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara

c)

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

d)

Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu

e)

Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota

19.

Jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu adalah:

a)

Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, sengketa proses, dan pidana Pemilu

b)

Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pidana Pemilu

c)

Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, sengketa hasil, dan pidana Pemilu

d)

Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, sengketa hasil, sengketa proses, dan pidana Pemilu

e)

Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, sengketa hasil, sengketa proses, sengketa TUN, dan pidana Pemilu

20.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan prinsip dibawah ini, kecuali:

a)

Mandiri

b)

Langsung

c)

Jujur

d)

Adil

e)

Akuntabel

21.

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun:

a)

1955

b)

1960

c)

1965

d)

1971

e)

1977

22.

Jumlah provinsi di Indonesia adalah sebanyak:

a)

30

b)

34

c)

37

d)

25

e)

28

23.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

a)

29 Kabupaten dan 9 Kota

b)

28 Kabupaten dan 10 Kota

c)

27 Kabupaten dan 11 Kota

d)

28 Kabupaten dan Kota

e)

29 Kabupaten dan Kota

24.

Pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah buah pemikiran dari:

a)

Aristoteles

b)

John Locke

c)

Rene Descartes

d)

Montesquieu

e)

Isaac Newton

25.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah pemikiran dari:

a)

Aristoteles

b)

John Locke

c)

Rene Descartes

d)

Montesquieu

e)

Abraham Lincoln

26.

Berapakah jumlah bulu di pangkal ekor Burung Garuda Pancasila:

a)

45

b)

17

c)

8

d)

19

e)

50

27.

Berapa kali kah UUD 1945 di amandemen?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

28.

Usia minimal untuk dapat menjadi anggota DPD adalah:

a)

17 tahun

b)

18 tahun

c)

17 tahun atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin

d)

21 tahun

e)

35 tahun

29.

Syarat dukungan minimal untuk anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang adalah:

a)

5.000 (lima ribu) pemilih

b)

4.000 (empat ribu) pemilih

c)

3.000 (tiga ribu) pemilih

d)

2.000 (dua ribu) pemilih

e)

1.000 (seribu) pemilih

30.

Berikut ini adalah perlengkapan pemungutan suara, kecuali:

a)

Tinta

b)

Segel

c)

Bantalan

d)

Kotak suara

e)

Tempat pemungutan suara

31.

Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditandatangani oleh

a)

Seluruh anggota KPPS

b)

Lebih dari satu anggota KPPS

c)

Ketua KPPS

d)

PPS

e)

PPK

32.

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara diadakan di:

a)

TPS oleh KPPS, Desa oleh PPS, Kecamatan oleh PPK, Kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi oleh KPU Provinsi, dan Nasional oleh KPU RI

b)

Desa oleh PPS, Kecamatan oleh PPK, Kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi oleh KPU Provinsi, dan Nasional oleh KPU RI

c)

Kecamatan oleh PPK, Kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi oleh KPU Provinsi, dan Nasional oleh KPU RI

d)

Kabupaten oleh KPU Kabupaten/Kota, Provinsi oleh KPU Provinsi, dan Nasional oleh KPU RI

e)

Provinsi oleh KPU Provinsi, dan Nasional oleh KPU RI

33.

Penetapan calon terpilih ditetapkan oleh, kecuali:

a)

Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU

b)

Calon terpilih anggota DPD ditetapkan oleh KPU

c)

Calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi

d)

Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

e)

Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU

34.

Peringatan hari jadi Kabupaten Tulungagung diperingati setiap ….

a)

15 November

b)

16 November

c)

18 November

d)

17 November

35.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Tulungagung ada:

a)

18 kecamatan

b)

19 kecamatan

c)

20 kecamatan

d)

21 kecamatan

e)

22 kecamatan

36.

Jumlah anggota PPK diseluruh Kabupaten Tulungagung untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 adalah:

a)

80 orang

b)

90 orang

c)

85 orang

d)

95 orang

e)

Jawaban a, b, c, dan d salah

37.

Berapa jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung?

a)

257 desa 14 kelurahan

b)

250 desa 14 kelurahan

c)

255 desa 14 kelurahan

d)

257 desa 15 kelurahan

e)

250 desa 15 kelurahan

38.

Berapa jumlah anggota PPS di seluruh Kabupaten Tulungagung untuk pelaksanaan Pemilihan umum 2024

a)

814 orang

b)

812 orang

c)

810 orang

d)

809 orang

e)

813 orang

39.

Jika jumlah TPS di Kabupaten Tulungagung sebanyak 3.769 TPS, maka berapa jumlah anggota KPPSnya?

a)

26.388 orang

b)

27.388 orang

c)

28.388 orang

d)

29.388 orang

e)

30.388 orang

40.

Ada berapa Dapil di Kabupaten Tulungagung?

a)

8 Dapil

b)

7 Dapil

c)

6 Dapil

d)

5 Dapil

e)

4 Dapil

41.

Di bawah ini adalah Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kabupaten Tulungagung, kecuali

a)

Dapil I (Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru)

b)

Dapil II (Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut)

c)

Dapil III (Rejotangan, Kalidawir, Tanggunggunung, Campurdarat)

d)

Dapil IV (Bandung, Campurdarat, Besuki, Pakel)

e)

Dapil V (Kauman, Karangrejo, Pagerwojo, Sendang, Gondang)

42.

Dalam Pemilihan Umum 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI Kabupaten Tulungagung masuk dalam Dapil?

a)

Jatim IV

b)

Jatim V

c)

Jatim VI

d)

Jatim VII

e)

Jatim VIII

43.

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung masuk dalam Dapil?

a)

Jatim IV

b)

Jatim V

c)

Jatim VI

d)

Jatim VII

e)

Jatim VIII

44.

Progresif ><..

a)

Kemajuan

b)

Perbaikan

c)

Tetap

d)

Regresif

e)

Dinamis

45.

Epigon ><...

a)

Fenomena

b)

Fauna

c)

Fiksi

d)

Maestro

e)

Forum

46.

Otoriter ><...

a)

Otokrasi

b)

Demontrasi

c)

Demokrasi

d)

Kuasa tertinggi

e)

Sewenang-wenang

47.

Negasi ><...

a)

Penyangkalan

b)

Kontinuasi

c)

Negoisasi

d)

Penolakan

e)

Penahanan

48.

Skeptis ><...

a)

Ragu-ragu

b)

Tidak percaya

c)

Kenyataan

d)

Stabil

e)

Yakin

49.

Remisi ><...

a)

Pengampunan

b)

Pengurangan hukuman

c)

Penetapan hukuman

d)

Penambahan hukuman

e)

Pembatalan hukuman

50.

Plural ><..

a)

Tunggal

b)

Jamak

c)

Pasti

d)

Kuat

e)

Lemah

51.

Orator ><...

a)

Pidato

b)

Ahli pidato

c)

Pendengar

d)

Pembaca acara

e)

Peserta

52.

Arah pandangan Wawasan Nusantara adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Hal ini merupakan konsep arah pandangan wawasan ke

a)

luar

b)

dalam

c)

samping

d)

atas

e)

depan

53.

Arah pandangan Wawasan Nusantara adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Hal ini merupakan konsep arah pandangan wawasan ke..

a)

luar

b)

dalam

c)

samping

d)

atas

e)

depan

54.

Berikut yang bukan termasuk implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional adalah...

a)

perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik

b)

perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

c)

perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya

d)

perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

e)

mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

55.

Berikut yang bukan termasuk keunikan dan heterogen bangsa Indonesia adalah...

a)

memiliki satu etnik

b)

kaya akan flora dan fauna

c)

Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera

d)

Indoensia bercirikan negara kepulauan

e)

Indonesia terletak pada garis khatulistiwa

56.

Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah merupakan salah satu arah pandang wawasan nasional ke...

a)

dalam

b)

luar

c)

depan

d)

belakang

e)

samping

57.

Sistem pembinaan budi pekerti masyarakat bangsa merupakan salah satu cerminan dari wawasan nasional, yaitu...

a)

tata negara

b)

tata hukum

c)

tata budaya

d)

tata ekonomi

e)

tata sosial

58.

Manfaat Indonesia sebagai negara kesatuan adalah...

a)

dapat diatasinya perbedaan berbagai aspek kehidupan berbangsa

b)

setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang

c)

kemampuan dan kreativitas warga negara dapat berkembang

d)

teratasinya perbedaan pendapat pikiran setiap warga negara

e)

semua sumber daya alam dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama

59.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas beranggapan bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana...

a)

pemisah

b)

perusak

c)

pemecah

d)

penghubung

e)

pendamping

60.

Pada hakikatnya Wawasan Nusantara merupakan pancaran dari...

a)

Pancasila

b)

Sumpah Pemuda

c)

UUD Negara RI Tahun 1945

d)

bendera Merah Putih

e)

budaya daerah

Similar Resources on Wayground

MAMD 2114 (DMS)

60 questions

MAMD 2114 (DMS)

quiz

Worksheet

•

Professional Development

POSTEST PKP 2019

61 questions

POSTEST PKP 2019

quiz

Worksheet

•

Professional Development

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

55 questions

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

quiz

Worksheet

•

Professional Development

KUP

65 questions

KUP

quiz

Worksheet

•

Professional Development

SOAL UTS GENAP 2025

63 questions

SOAL UTS GENAP 2025

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Standar Skill Operator - Mixing Biscuit

56 questions

Standar Skill Operator - Mixing Biscuit

quiz

Worksheet

•

Professional Development

Test Pelatihan Dasar Pelayanan Puskeswan

60 questions

Test Pelatihan Dasar Pelayanan Puskeswan

quiz

Worksheet

•

Professional Development

SOAL TEKNIS ANALIS KEBIJAKAN

60 questions

SOAL TEKNIS ANALIS KEBIJAKAN

quiz

Worksheet

•

Professional Development