NEW
Font size
WorksheetsCERDAS CERMAT HARI BAKTI PERBENDAHARAAN KE-19 TAHUN 2023_konsep
Total questions: 28
Worksheet time: 14mins
Pada penyusunan Telaah Makro Pelaksanaan Anggaran, dalam tahapan persiapan telaah makro pelaksanaan anggaran, setelah dilakukan pembentukan tim dan pembagian tugas, apa langkah selanjutnya yang dilakukan?
Perumusan metodologi / desain telaah makro pelaksanaan anggaran
Identifikasi kebutuhan data
Pengumpulan data telaah makro pelaksanaan anggaran
Penyusunan rencana kerja
Manakah dari pernyataan berikut yang tidak tepat terkait tujuan dilakukan Spending Review?
Memberikan masukan / rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran {pada khususnya) dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemerintah
Mengidentifikasi program/kegiatan yang hanya perlu dilakukan satu kali sebagai early warning agar tidak diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya
Mengukur kinerja belanja pemerintah baik dari aspek ekonomis dan/atau efisiensi dan/atau efektivitas
Menilai kualitas pelaksanaan anggaran terutama dari sisi operasional, kendala-kendala pembayaran, pencapaian target keluaran, memberikan dampak seperti yang diharapkan
Semua hak & kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut merupakan definisi Keuangan Negara dari sisi…
Subjek
Objek
Proses
Tujuan
Setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, merupakan asas Perbendaharaan Negara…
Asas Kesatuan
Asas Universalitas
Asas Tahunan
Asas Spesialitas
Pertanggungjawaban Keuangan Negara disampaikan kepada DPR paling lambat…. Bulan, setelah tahun anggaran berakhir, setelah diperiksa (audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
3 bulan
4 bulan
6 bulan
12 bulan
Bendahara pengeluaran satuan kerja secara fungsional bertanggungjawab kepada
Pengguna Angaran
Kuasa Pengguna Anggaran
BUN
Kuasa BUN
Yang tidak termasuk pajak dalam negeri adalah ...
Pajak Bumi Bangunan
Pajak Penghasilan
Cukai
Bea Masuk
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Transfer ke Daerah meliputi berikut ini, kecuali:
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Khusus
Dana Insentifitas Daerah
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jenis Transfer ke Daerah dari kelompok DAK Non Fisik yang baru disalurkan melalui KPPN di seluruh Indonesia mulai tahun 2022 adalah….
BOP dan BOK
BOK dan BOS
BOP PAUD dan BOP Kesetaraan
BOP dan BOS
Makin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan tingkat ketergantungan daerah tersebut semakin rendah. Definisi PAD adalah sebagai berikut:
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
uang yang masuk ke kas Daerah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mulai tahun 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mulai mengambil tantangan baru sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam rangka penajaman fungsi RCE, maka berikut ini merupakan implementasinya, kecuali:
ALCo dan CPIN Regional
Pembentukan FKPKD bersama Pemerintah Daerah
Penajaman KFR
FKPKN
Salah satu strategi penguatan peran selaku RCE adalah pelaksanaan tugas sebagai financial advisor, yang diimplementasikan dalam bentuk analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi Keuangan Daerah yang baik ditunjukkan salah satunya adalah kemandirian keuangan Daerah yang baik. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi di mana…….
Pemerintah Daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan dari luar kendalinya
Pemerintah daerah mampu menutupi beban utang/kewajiban
Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
Pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban jangka panjang
Bagan Akun Standar tidak bertujuan untuk:
Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama
Meningkatkan kualitas informasi keuangan
Memudahkan pengawasan keuangan
Mematuhi standar akuntansi keuangan
Pendapatan dalam APBN adalah:
Pengeluaran Kas Negara yang terjadi karena adanya pengembalian terhadap pendapatan, yang perlakuannya mengurangi pendapatan yang sudah diterima
Seluruh Kas yang diterima di Kas Negara baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Seluruh Pengeluaran yang keluar dari Kas Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Penerimaan yang disetujui oleh DPR
Ciri-ciri pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yaitu:
Dasar Kas untuk Pendapatan dan Belanja
Dasar Kas untuk Neraca
Single entry
Sentralisasi pelaksanaan akuntansi
Yang bertanggung jawab menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) adalah:
Kepala Satker
KPPN/Kanwil Ditjen PBN sebagai kuasa BUN
Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Pengertian ekuitas dana dalam Neraca adalah sebagai berikut:
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
Aset lancar dan aset tetap
Investasi Permanen, Investasi Non Permanen
Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini ini didasarkan pada kriteria berikut, kecuali :
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Opini yang dikeluarkan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah:
Temuan BPK atas ketidaksesuaian LKPP dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Temuan BPK atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
Pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP
Saran dari BPK berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan
Pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional (JF) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF suatu organisasi pemerintah dari calon PNS. Pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF sebagai berikut kecuali :
JF ahli pertama
JF ahli muda
JF pemula
JF terampil
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN atau Pranata Keuangan APBN dapat dilakukan melalui : pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing dan promosi. Berikut ini adalah yang merupakan bukan syarat untuk menjadi pejabat fungsional melaui jalur pengangkatan pertama yaitu :
berstatus calon PNS
memiliki integritas dan moralitas yang minimal baik
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina
mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina
Lionel Ronaldo sebagai JF APK APBN-Pertama telah mendapat Sertifkat PNT pada tanggal 1 Mei 2022 dan berdasar Surat Keputusan KPA Satker KPPN Madura II No. XX/KP.01/2022 tanggal 10 Mei 2022 ditetapkan menjadi PPK. Agar dapat mengajukan kenaikan pangkat pada periode tahun 2022, pada bulan Juli 2022, Lionel Ronaldo ingin mengajukan usulan DUPAK ke Pembina JF APK APBN, maka sebagai Pembina JF APK APBN anda akan memberikan dengan angka kredit sebesar :
1,04
2,08
3,12
Tidak Diberi Nilai/Nol
Cristian Messi sebagai JF PK APBN-Terampil telah mendapat Sertifkat SNT pada tanggal 1 Juni 2022 dan berdasar Surat Keputusan KPA Satker KPPN Madura I No. XXI/KP.01/2022 tanggal 2 Juni 2022 ditetapkan menjadi PSPM, maka sebagai Pembina JF PK APBN anda akan memberikan angka kredit sebesar kepada Cristian Messi sebesar :
5
2,5
2,08
Tidak diberika Nilai/Nol
Djokovic adalah seorang JF PK APBN-Pertama yang menjabat sebagai PPK dan sekaligus diangkat sebagai ALK di Satker Kanwil BPN Madura. Pada bulan Desember 2022,Djokovic mengajukan DUPAK dengan butir kegiatan yaitu : Paket Tugas PPK dan menyusun Lembar Pengolahan Data Transaksi Bulan Juli 2022 yang terdiri dari : Pagu Belanja DIPA bulan Januari 2022; Data SPM dan SP2D Belanja Pegawai, SPM dan SP2D Belanja Barang, PNBP, Pengembalian Belanja, dan Mutasi Uang Persediaan. Maka volume yang dapat diperhitungkan adalah sebesar
2 volume
3 volume
6 volume
7 volume
Pengangkatan menjadi JF APK APBN atau PK APBN dapat berasal dari perpindahan jabatan lain baik dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional lain. Berikut ini yang tidak menjadi persyaratan pengangkatan menjadi JF APK APBN atau PK APBN adalah:
Memiliki integritas dan moralitas yg baik
Sehat jasmani & rohani
Min D3 utk Kategori Keterampilan & Min S1/DIV utk Kategori Keahlian di bidang JF
Mengikuti Uji Kompetensi (Teknis, Manajerial & Soskul)
Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dirancang untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan berkala sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, yang secara berurutan meliputi:
Pembuatan komitmen, pengujian, pengajuan pembayaran, pengajuan tagihan, pencairan dana
Pembuatan komitmen, pengujian, pengajuan tagihan, pencairan dana, pengajuan pembayaran
Pembuatan komitmen, pengajuan tagihan, pengujian, pengajuan pembayaran, pencairan dana
Pembuatan komitmen, pengujian, pengajuan tagihan, pengajuan pembayaran, pencairan dana
Spending review berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 memuat…
Analisis deviasi kebutuhan, dilakukan melalui penentuan rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja barang operasional dalam setiap terminnya yang dihitung berdasarkan penggunaan belanja tersebut dalam periode optimalnya
Setidaknya mencakup: ruang lingkup, tujuan, pendekatan, prosedur, variabel data, kebutuhan data, alat reviu, dan kerangka waktu pelaksanaan aktivitas reviu belanja
Analisis komprehensif dan strategis atas output program dan kegiatan yang menggambarkan reviu atas belanja pemerintah pusat (APBN) dari segi value for money penggunaannya yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam konteks Satker lingkup wilayah (tingkat wilayah) dan Satker lingkup nasional (tingkat nasional)
Unit-unit belanja pemerintah dengan karakteristik yang sama untuk kemudian diperbandingkan dan dihasilkan unit-unit dengan kinerja terbaik (paling efisien) sebagai standar /benchmark untuk unit-unit lain
Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala satker atau pejabat lain selain Kepala Satker yang ditunjuk sebagai KPA sesuai dengan ketentuan dalam regulasi, manakah pernyataan yang benar:
PA tidak perlu menunjuk pejabat pengganti sebagai KPA
PA segera menunjuk seorang pejabat baru sebagai pelaksana harian KPA
PA mengangkat PPK untuk merangkap sebagai KPA
PA segera menunjuk seorang pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA
