NEW
Font size
WorksheetsSejarah Pemilu
Total questions: 40
Worksheet time: 15mins
Landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu 1955 sebagai Pemilu pertama adalah?
Pasal 33 UUDS 1950
Pasal 34 UUDS 1950
Pasal 35 UUDS 1950
Pasal 36 UUDS 1950
Pasal 37 UUDS 1950
Penyelenggaraan Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu?
UU Nomor 5 Tahun 1953
UU Nomor 6 Tahun 1953
UU Nomor 7 Tahun 1953
UU Nomor 8 Tahun 1953
UU Nomor 10 Tahun 1953
Syarat usia memilih dalam Pemilu 1955 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam Pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam Pemilu 1955 adalah?
16 tahun
17 tahun
18 tahun
19 tahun
20 tahun
Daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 1955 adalah sebanyak
16 daerah pemilihan
25 daerah pemilihan
27 daerah pemilihan
32 daerah pemilihan
40 daerah pemilihan
Syarat usia minimal bagi calon anggota Konstituante dan anggota DPR dalam Pemilu 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam Pemilu-Pemilu setelah reformasi. batas minimal usia calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilu 1955 adalah?
22 tahun
23 tahun
24 tahun
25 tahun
30 tahun
Badan atau lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 1955 adalah?
Badan Penyelenggara Pemilihan
Lembaga Penyelenggara Pemilu
Lembaga Pemilihan Umum
Panitia Pemilihan Indonesia
a dan d benar.
Dalam Pemilu 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut. Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan?
Metode kuota
Metode divisor webster
Metode fixed vote
Metode penentuan nilai kursi
Metode sisa suara
Dalam Pemilu 1955, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Total anggota Konstituante yang dipilih adalah sebanyak?
500 orang
510 orang
514 orang
524 orang
530 orang
Di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota Konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini, kecuali?
Tionghoa
Eropa
Arab
Papua
Masyarakat Adat
Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang?
UU Nomor 7 Tahun 1953
UU Nomor 10 Tahun 1953
UU Nomor 15 Tahun 1969
UU Nomor 16 Tahun 1969
UU Nomor 10 Tahun 1970
Dalam Pemilu 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah?
gabungan beberapa Daerah Tingkat I.
Daerah Tingkat I
bagian dari Daerah Tingkat I
gabungan beberapa Daerah Tingkat II
seluruh wilayah negara
Anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, dalam sejarah Pemilu Indonesia, anggota Angkatan Bersenjata juga pernah menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, dalam perkembangannya hak pilih anggota Angkatan Bersenjata kemudian dibatasi. Untuk pertama kali hak pilih anggota Angkatan Perang dibatasi pada Pemilu?
Pemilu 1971
Pemilu 1977
Pemilu 1997
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 1977 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang diketua oleh?
Wakil Presiden
Menteri Kehakiman
Menteri Dalam Negeri
Menteri Jaksa Agung
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Dalam Pemilu 1977, tidak semua anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu, karena terdapat anggota DPR yang proses pengisiannya dilakukan dengan pengangkatan. Berapakah jumlah anggota DPR yang dipilih dalam Pemilu 1977?
350 orang
360 Orang
370 Orang
380 Orang
390 Orang
Untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilu, Presiden Soeharto melakukan penggabungan atau fusi partai politik. Fusi partai politik tersebut dilakukan pada tahun?
Tahun 1971
Tahun 1972
Tahun 1973
Tahun 1974
Tahun 1975
Dalam proses penggabungan partai politik di masa Orde Baru, sejumlah partai politik berfusi menjadi apa yang disebut dengan Kelompok Persatuan Pembangunan. Berikut ini adalah partai-partai yang masuk dalam fusi Kelompok Persatuan Pembangunan, kecuali?
Murba
NU
Parmusi
PSII
Perti
Pemilu-Pemilu di era Orde Baru memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu di atas 90 persen selama 6 kali Pemilu. Dari Pemilu 1971 hingga 1997, partisipasi pemilih tertinggi adalah pada Pemilu?
Pemilu 1971
Pemilu 1977
Pemilu 1987
Pemilu 1992
Pemilu 1997
Peralihan rezim Orde Baru ke Reformasi juga diikuti dengan reformasi dibidang Pemilu dan kepartaian. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Pemilu, yaitu?
UU Nomor 2 Tahun 1999
UU Nomor 3 Tahun 1999
UU Nomor 4 Tahun 1999
UU Nomor 5 Tahun 1999
UU Nomor 6 Tahun 1999
Dibidang kepartaian, reformasi juga membuka kran munculnya partai-partai politik baru. Masa pembatasan terhadap keberadaan partai politik telah diakhiri. Dampaknya, banyak partai-partai baru yang dibentuk dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ketika itu. Jumlah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di masa awal reformasi adalah sebanyak?
128 partai politik
138 partai politik
148 partai politik
156 partai politik
160 partai politik
Dalam sejarah Pemilu Indonesia, periode Pemilu dengan jumlah kontestan Pemilu terbanyak adalah?
Pemilu 1955
Pemilu 1997
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Dibawah ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (darat dan laut), kecuali :
Malaysia
Vietnam
Brunei Darussalam
India
Thailand
Sudut pandang seseorang atau kelompok dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal disebut dengan :
Wawasan Kebangsaan
Wawasan Nusantara
Wawasan Kesatuan
Wawasan Kenegaraan
Wawasan Indonesia
Dibawah ini adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan, kecuali :
Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
Cinta tanah air dan bangsa
Demokrasi dan kedaulatan rakyat
Persamaan latar belakang sejarah Indonesia
Kesetiakawanan Sosial
Kumpulan dari masyarakat yang membentuk Negara disebut dengan :
Bangsa
Suku
Paguyuban
Kebudayaan
Nusantara
Yang bukan merupakan unsur dari Negara adalah :
Rakyat
Wilayah
Pemerintah
Pengakuan
Aturan/Hukum
Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup 4 hal, kecuali :
Kesatuan Politik
Kesatuan Sosial Budaya
Kesatuan Cita-cita
Kesatuan Ekonomi
Kesatuan Pertahanan Keamanan
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
Batang Tubuh
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar cita-cita berbangsa dan bernegara. Sumber dasar cita-cita berbangsa dan bernegara adalah …(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila ketiga
C. Sila keempat
D. Sila kelima
Titik temu pandangan golongan nasionalis Islam dengan Nasionalis sekuler tentang pentingnya nilai ketuhanan sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada ...(Wawasan Kebangsaan)
A. Alinea kesatu
B. Alinea kedua
C. Alinea ketiga
D. Alinea keempat
Jumlah helai bulu sayap Burung Garuda Pancasila ada berapa helai?
19 helai
45 helai
17 helai
8 helai
Landasan Idiil Bangsa Indonesia adalah :
UUD 1945
Pancasila
GBHN
MPR
Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :
Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara
Demokrasi dan Bentuk Negara
Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air
Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :
Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara
Demokrasi dan Bentuk Negara
Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air
Gabungan semua alat perlengkapan atau perangkat negara dikenal dengan istilah....
Yudikatif
Legislatif
Eksekutif
Pemerintahan
Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang....
Penyelenggaraan pemilu dan pilkada
Tugas dan wewenang presiden
Pemerintaha daerah
Otonomi daerah
Upaya yang tepat dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia pada saat ini adalah …
menggunakan bahasa indonesia dalam setiap pergaulan
membeli produk buatan indonesia
membacakan proklamasi
mengikuti upacara bendera
menjaga semangat persatuan dan kesatuan
Lembaga Negara yang membantu Presiden dalam memberantas Korupsi adalah....
M K
KPU
KPUD
KPK
Dalam proses pemilihan umum ( Pemilu ) dan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di Indonesia
berdasarkan LUBER. LUBER kepanjangan dari....
Luwes, Umum, Bebas dan Rahasia
Luwes, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia
Langsung, Umum, bebas dan Rahasia
Langsung, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia
