wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sejarah Pemilu

Total questions: 40

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu 1955 sebagai Pemilu pertama adalah?

a)

Pasal 33 UUDS 1950

b)

Pasal 34 UUDS 1950

c)

Pasal 35 UUDS 1950

d)

Pasal 36 UUDS 1950

e)

Pasal 37 UUDS 1950

2.

Penyelenggaraan Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu?

a)

UU Nomor 5 Tahun 1953

b)

UU Nomor 6 Tahun 1953

c)

UU Nomor 7 Tahun 1953

d)

UU Nomor 8 Tahun 1953

e)

UU Nomor 10 Tahun 1953

3.

Syarat usia memilih dalam Pemilu 1955 berbeda dengan syarat usia yang diterapkan dalam Pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam Pemilu 1955 adalah?

a)

16 tahun

b)

17 tahun

c)

18 tahun

d)

19 tahun

e)

20 tahun

4.

Daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 1955 adalah sebanyak

a)

16 daerah pemilihan

b)

25 daerah pemilihan

c)

27 daerah pemilihan

d)

32 daerah pemilihan

e)

40 daerah pemilihan

5.

Syarat usia minimal bagi calon anggota Konstituante dan anggota DPR dalam Pemilu 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam Pemilu-Pemilu setelah reformasi. batas minimal usia calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilu 1955 adalah?

a)

22 tahun

b)

23 tahun

c)

24 tahun

d)

25 tahun

e)

30 tahun

6.

Badan atau lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 1955 adalah?

a)

Badan Penyelenggara Pemilihan

b)

Lembaga Penyelenggara Pemilu

c)

Lembaga Pemilihan Umum

d)

Panitia Pemilihan Indonesia

e)

a dan d benar.

7.

Dalam Pemilu 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut.  Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan?

a)

Metode kuota

b)

Metode divisor webster

c)

Metode fixed vote

d)

Metode penentuan nilai kursi

e)

Metode sisa suara

8.

Dalam Pemilu 1955, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante dan anggota DPR. Total anggota Konstituante yang dipilih adalah sebanyak?

a)

500 orang

b)

510 orang

c)

514 orang

d)

524 orang

e)

530 orang

9.

Di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota Konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini, kecuali?

a)

Tionghoa

b)

Eropa

c)

Arab

d)

Papua

e)

Masyarakat Adat

10.

Pemilu 1971 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang?

a)

UU Nomor 7 Tahun 1953

b)

UU Nomor 10 Tahun 1953

c)

UU Nomor 15 Tahun 1969

d)

UU Nomor 16 Tahun 1969

e)

UU Nomor 10 Tahun 1970

11.

Dalam Pemilu 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah?

a)

gabungan beberapa Daerah Tingkat I.

b)

Daerah Tingkat I

c)

bagian dari Daerah Tingkat I

d)

gabungan beberapa Daerah Tingkat II

e)

seluruh wilayah negara

12.

Anggota Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata (TNI/Polri) memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, dalam sejarah Pemilu Indonesia, anggota Angkatan Bersenjata juga pernah menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, dalam perkembangannya hak pilih anggota Angkatan Bersenjata kemudian dibatasi. Untuk pertama kali hak pilih anggota Angkatan Perang dibatasi pada Pemilu?

a)

Pemilu 1971

b)

Pemilu 1977

c)

Pemilu 1997

d)

Pemilu 1999

e)

Pemilu 2004

13.

Pemilu 1977 dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum yang diketua oleh?

a)

Wakil Presiden

b)

Menteri Kehakiman

c)

Menteri Dalam Negeri

d)

Menteri Jaksa Agung

e)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

14.

Dalam Pemilu 1977, tidak semua anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu, karena terdapat anggota DPR yang proses pengisiannya dilakukan dengan pengangkatan. Berapakah jumlah anggota DPR yang dipilih dalam Pemilu 1977?

a)

350 orang

b)

360 Orang

c)

370 Orang

d)

380 Orang

e)

390 Orang

15.

Untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan organisasi peserta Pemilu, Presiden Soeharto melakukan penggabungan atau fusi partai politik. Fusi partai politik tersebut dilakukan pada tahun?

a)

Tahun 1971

b)

Tahun 1972

c)

Tahun 1973

d)

Tahun 1974

e)

Tahun 1975

16.

Dalam proses penggabungan partai politik di masa Orde Baru, sejumlah partai politik berfusi menjadi apa yang disebut dengan Kelompok Persatuan Pembangunan. Berikut ini adalah partai-partai yang masuk dalam fusi Kelompok Persatuan Pembangunan, kecuali?

a)

Murba

b)

NU

c)

Parmusi

d)

PSII

e)

Perti

17.

Pemilu-Pemilu di era Orde Baru memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu di atas 90 persen selama 6 kali Pemilu. Dari Pemilu 1971 hingga 1997, partisipasi pemilih tertinggi adalah pada Pemilu?

a)

Pemilu 1971

b)

Pemilu 1977

c)

Pemilu 1987

d)

Pemilu 1992

e)

Pemilu 1997

18.

Peralihan rezim Orde Baru ke Reformasi juga diikuti dengan reformasi dibidang Pemilu dan kepartaian. Hal itu ditandai dengan dibentuknya Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Ketetapan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Pemilu, yaitu?

a)

UU Nomor 2 Tahun 1999

b)

UU Nomor 3 Tahun 1999

c)

UU Nomor 4 Tahun 1999

d)

UU Nomor 5 Tahun 1999

e)

UU Nomor 6 Tahun 1999

19.

Dibidang kepartaian, reformasi juga membuka kran munculnya partai-partai politik baru. Masa pembatasan terhadap keberadaan partai politik telah diakhiri. Dampaknya,  banyak partai-partai baru yang dibentuk dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ketika itu. Jumlah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di masa awal reformasi adalah sebanyak?

a)

128 partai politik

b)

138 partai politik

c)

148 partai politik

d)

156 partai politik

e)

160 partai politik

20.

Dalam sejarah Pemilu Indonesia, periode Pemilu dengan jumlah kontestan Pemilu terbanyak adalah?

a)

Pemilu 1955

b)

Pemilu 1997

c)

Pemilu 1999

d)

Pemilu 2004

e)

Pemilu 2009

21.

Dibawah ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (darat dan laut), kecuali :

a)

Malaysia

b)

Vietnam

c)

Brunei Darussalam

d)

India

e)

Thailand

22.

Sudut pandang seseorang atau kelompok dalam memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal disebut dengan :

a)

Wawasan Kebangsaan

b)

Wawasan Nusantara

c)

Wawasan Kesatuan

d)

Wawasan Kenegaraan

e)

Wawasan Indonesia

23.

Dibawah ini adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan, kecuali :

a)

Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

b)

Cinta tanah air dan bangsa

c)

Demokrasi dan kedaulatan rakyat

d)

Persamaan latar belakang sejarah Indonesia

e)

Kesetiakawanan Sosial

24.

Kumpulan dari masyarakat yang membentuk Negara disebut dengan :

a)

Bangsa

b)

Suku

c)

Paguyuban

d)

Kebudayaan

e)

Nusantara

25.

Yang bukan merupakan unsur dari Negara adalah :

a)

Rakyat

b)

Wilayah

c)

Pemerintah

d)

Pengakuan

e)

Aturan/Hukum

26.

Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup 4 hal, kecuali :

a)

Kesatuan Politik

b)

Kesatuan Sosial Budaya

c)

Kesatuan Cita-cita

d)

Kesatuan Ekonomi

e)

Kesatuan Pertahanan Keamanan

27.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam

a)

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua

b)

Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga

c)

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

d)

Batang Tubuh

28.

Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)

a)

A. Sila kesatu

b)

B. Sila kedua

c)

C. Sila ketiga

d)

D. Sila keempat

29.

Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar cita-cita berbangsa dan bernegara. Sumber dasar cita-cita berbangsa dan bernegara adalah …(Wawasan Kebangsaan)

a)

A. Sila kesatu

b)

B. Sila ketiga

c)

C. Sila keempat

d)

D. Sila kelima

30.

Titik temu pandangan golongan nasionalis Islam dengan Nasionalis sekuler tentang pentingnya nilai ketuhanan sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada ...(Wawasan Kebangsaan)

a)

A. Alinea kesatu

b)

B. Alinea kedua

c)

C. Alinea ketiga

d)

D. Alinea keempat

31.

Jumlah helai bulu sayap Burung Garuda Pancasila ada berapa helai?

a)

19 helai

b)

45 helai

c)

17 helai

d)

8 helai

32.

Landasan Idiil Bangsa Indonesia adalah :

a)

UUD 1945

b)

Pancasila

c)

GBHN

d)

MPR

33.

Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :

a)

Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara

b)

Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara

c)

Demokrasi dan Bentuk Negara

d)

Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air

34.

Berikut adalah nilai bela negara yang harus dikembangkan :

a)

Cinta tanah air, Rela berkorban untuk bangsa dan negara

b)

Gotong royong, Kesadaran berbangsa dan bernegara

c)

Demokrasi dan Bentuk Negara

d)

Cinta bangsa, cinta bahasa dan cinta tanah air

35.

Gabungan semua alat perlengkapan atau perangkat negara dikenal dengan istilah....

a)

Yudikatif

b)

Legislatif

c)

Eksekutif

d)

Pemerintahan

36.

Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang....

a)

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada

b)

Tugas dan wewenang presiden

c)

Pemerintaha daerah

d)

Otonomi daerah

37.

Upaya yang tepat dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia pada saat ini adalah …

a)

menggunakan bahasa indonesia dalam setiap pergaulan

b)

membeli produk buatan indonesia

c)

membacakan proklamasi

d)

mengikuti upacara bendera

e)

menjaga semangat persatuan dan kesatuan

38.
UUD 1945 disahkan pada tanggal ?
a)
17 Agustus 1945
b)
18 Agustus 1945
c)
19 Agustus 1945
d)
20 Agustus 1945
39.

Lembaga Negara yang membantu Presiden dalam memberantas Korupsi adalah....

a)

M K

b)

KPU

c)

KPUD

d)

KPK

40.

Dalam proses pemilihan umum ( Pemilu ) dan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di Indonesia

berdasarkan LUBER. LUBER kepanjangan dari....

a)

Luwes, Umum, Bebas dan Rahasia

b)

Luwes, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia

c)

Langsung, Umum, bebas dan Rahasia

d)

Langsung, Umum, Bertanggung jawab dan Rahasia