wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

selsa pdftrn tnh 2

Total questions: 64

Worksheet time: 32mins

Name
Class
Date
1.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah

a)

Tanah bebas digunaka apapun oleh pemiliknya atau mengambil manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraannnya

b)

Pemilik tanah bisa menyimpan tanah(tidak memanfaatkannya

c)

C. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya

d)

Masayrakat sama sekali tidak boleh dirugikan dalam penggunaan tanah

2.

Pernyataan tentang tanah milik seluruh rakyat atau tanah bersama itu akhirnya berkembang menjadi sebuah konsep tentang apa

a)

Hak Bangsa

b)

Hak menguasai Negara

c)

Hak Ulayat

d)

Fungsi Sosial

3.

Sesuai amanat pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum di bidang agraria oleh Pemerintah diadakan

a)

Pembagian Tanah

b)

Pendaftaran Tanah

c)

Pencatatan Penghuni

d)

Pencatatan pemilik tanah

4.

Hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik atau hasil yang yang diperlukan untuk dri sendiri dan seisi rumahnya dari tanah tersebut disebut dengan

a)

Ulayat

b)

Eigendom

c)

Gebruik

d)

Erfacht

5.

Konsepsi yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hakhak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan dengan tetap memperhatikan kepentingan sosial, adalah pengertian dari*

a)

. Konsepsi Hak Ulayat

b)

Komunalistik Religius

c)

. Komunis Religius

d)

Dualisme Hukum

6.

Asas-asas hukum tanah adat yang dimasukan ke dalam hukum tanah Nasional adalah*

a)

Asas Kebersamaan, Eigendom, Perlekatan

b)

Asas Perlekatan, Pemisahan Horizontal, Gebruik

c)

Asas Pemisahan Horizontal, Vertikal, Triangle

d)

Asas Perlekatan, Kebersamaan, Pemisahan Horizontal

7.

8. “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". adalah pernyataan dari*

a)

Pasal 1 ayat 1 UUPA

b)

. Pasal 11 ayat 2 UUPA

c)

. Pasal 9 Ayat 2 UUPA

d)

Pasal 21 UUPA

8.

. Jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lainya yang diperlukan untuk kepentingan umum dengan sifat yang terkesan memaksa adalah pengertian dari*

a)

Pembebasan tanah

b)

. Peralihan tanah

c)

Pencabutan hak atas tanah

d)

Pengadaan tanah

9.

Menurut pasal 16 ayat (2) UUPA, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut*

a)

. Hak guna air

b)

Hak guna bangunan

c)

Hak milik

d)

Hak guna tanah

10.

Hukum perkiraan yang mengatur atas kekayaan alam yang terkandung didalam air diatur dalam*

a)

UU No. 9 tahun 1985.

b)

UU No. 11 tahuun 1974

c)

UU No. 11 tahun 1967

d)

UU No. 5 tahun 1960.

11.

Pedoman-pedoman pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya diatur dalam

a)

Inpres No. 9 tahun 1973

b)

Peraturan Mentri dalam negri (PMDN/ No. 15 tahun 1975

c)

Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993.

d)

Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005

12.

Hak sewa untuk bangunan adalah hak sewa atas tanah orang lain yang digunakan untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Hal ini diatur dalam UUPA pasal

a)

44 ayat 1

b)

47 ayat 3.

c)

49 ayat 1.

d)

48 ayat 3.

13.

Hak dari pemegang hak pakai diatur dalam PP No 40 tahun 1996*

a)

Pasal 52

b)

. Pasal 54.

c)

Pasal 55

d)

Pasal 51

14.

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan hal ini diatur dalam UUPA pasal*

a)

39

b)

40

c)

41

d)

45

15.

Hak guna bangunan termasuk dalam*

a)

Pasal 35 (1) dan (2) UUPA.

b)

Pasal 41 UUPA

c)

Pasal 44 UUPA

d)

Pasal 16 UUPA.

16.

. Sebelum berlakunya UUPA hukum Agraria di Hindia-Belanda (Indonesia) terdiri atas 5 perangkat*

a)

Hukum Agraria Timur

b)

Hukum Agraria Barat

c)

Hukum Agraria Adat

d)

Hukum Agraria Antar Golongan

17.

Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah, ini merupakan tertib*

a)

Hukum pertanahan

b)

Administrasi pertanahan

c)

Penggunaan /pemanfaatan tanah

d)

Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup

18.

Yang dimaksud daftar buku tanah dalam PP No 10 Tahun 1961 adalah*

a)

A. Kumpulan surat-surat ukur yang menguraikan keadaan, letak, luas serta batas-batas suatu bidang tanah yang haknya telah didaftar

b)

Daftar hak-hak atas tanah, peralihan dan pembebanan dengan hak-hak lain

c)

Daftar semua tanah yang terdapat dalam suatu desa (tanah-tanah negara, tanah-tanah yang dipunyai dengan suatu hak, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain

d)

Daftar nama orang-orang (dan badan hukum) yang mempunyai sesuatu hak atas tanah (termasuk hak tanggungan) di daerah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan

19.

. Penata Kadastral yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit*

a)

10 untuk Penata Kadastral Ahli Pertama

b)

10 untuk Penata Kadastral Ahli Muda

c)

. 20 untuk Penata Kadastral Ahli Pertama

d)

20 untuk Penata Kadastral Ahli Madya

20.

Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, Penata Kadastral Ahli Pertama adalah*

a)

menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survey

b)

B. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare)

c)

C. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare)

d)

menyusun layout peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare

21.

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya Penata Kadastral Ahli Pertama yaitu*

a)

peta lokasi program survei

b)

dokumen, peta, sket rancangan lokasi program survei, dan pemetaan

c)

C. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerjakategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare)

d)

. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare)

22.

Dasar hukum tentang gadai tanah adalah*

a)

. UU Nomor 5 Tahun 1960

b)

PP Nomor 24 Tahun 1997

c)

UU Nomor 56 Prp Tahun 1960

d)

. PP No 10 Tahun 1960

23.

UU No 56 Prp Tahun 1960 menyatakan petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum*

a)

1ha

b)

2ha

c)

3ha

d)

4ha

24.

Pengertian keluarga adalah suami, istri dan anak-anak yang belum kawin dan menjadi tanggungan serta jumlahnya berkisar sekitar tujuh orang, kententuan ini dapat ditemukan pada

a)

Pasal 7 UUPA

b)

UU No 56 Prp Tahun 1960

c)

Penjelasan Pasal 17 UUPA

d)

Keputusan Menteri Agraria No Sk/978/1960

25.

. Asas tanah harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya termuat dalam*

a)

UU No 5 Tahun 1960

b)

Pasal 10 UU No 56 Prp Tahun 1960

c)

. PP No 224 Tahun 1962

d)

PP No 41 Tahun 1964

26.

. Sanksi bagi orang yang mempunyai tanah absentee dan tidak memidahkan hak atas tanhnya dalam angka waktu dua tahun adalah

a)

A. Denda sesuai dengan harga tanah

b)

Hukuman penjara

c)

Ganti rugi kepada negara

d)

Tanah kelebihannya diambil oleh pemerinta

27.

. UUPA membagi hak atas tanah dalam*

a)

Hak atas tanah tidak tetap

b)

Hak atas tanah sementara

c)

Hak atas tanah sekunder

d)

Hak atas tanah sekunder

28.

Hak pakai dapat diperoleh atas tanh negara, tanah hak pengelolaan dan

a)

Hak milik

b)

. Hak guna bangunan

c)

Hak guna usaha

d)

Hak sewa

29.

PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur hak-hak atas tanah, kecuali*

a)

Hak milik

b)

Hgu

c)

hgb

d)

hp

30.

Wakaf dalam UUPA diatur dalam pasal

a)

Pasal 2

b)

Pasal 3

c)

Pasal 4

d)

semua benar

31.

Dalam bahasa Yunani, istilah sistem berasal dari kata*

a)

Sisteme

b)

System

c)

Systema

d)

Systeme

32.

Sistem informasi dengan menggunakan fasilitas komputer sering disebut sebagai*

a)

. Sistem informasi NONSPASIAL

b)

Sistem informasi komputer

c)

Sistem informasi SPASIAL

d)

Sistem informasi canggih

33.

Berikut ini jenis-jenis dari sistem informasi SPASIAL, kecuali

a)

Sistem informasi geografis

b)

Sistem informasi pertanahan

c)

CAD/CAM sejenis

d)

Tabe badan pusat statistik

34.

Faktor-faktor berikut menentukan berjalan atau tidaknya SIP (sistem informasi pertanahan), kecuali*

a)

Tahap pembangunan suatu negara

b)

. Dinamika masyarakat

c)

Subsidi pemerintah

d)

Kesiapan sumber daya manusia

35.

Untuk menjamin agar informasi berguna dalam pengambilan keputusan, data yang mendukung informasi harus relevan dalam arti kesesuaian ataupun kekiniaannya. Oleh karena itu, harus diperhitungkan hal-hal berikut, kecuali*

a)

Dimensi waktu dalam pengumpulan data

b)

Jenis komputer yang digunakan

c)

Pengolahan data

d)

Penyimpanan data

36.

6. Berikut ini terdapat tiga macam data yang digunakan dalam informasi pertanahan, kecuali*

a)

. Data alfa numeris

b)

Data grafis

c)

. Data spasial

d)

Data numeris spasial dalam bentuk vektor atau raster

37.

Jenis data spasial yang data/informasinya disimpan dalam bentuk kumpulan garis adalah

a)

Raster

b)

Vektor

c)

Pixel

d)

Line

38.

Data spasial mempunyai beberapa hubungan geografis, kecual

a)

Geometrik

b)

Tipologi

c)

Kartografi

d)

Topografi

39.

Yang bukan merupakan model basis data adalah*

a)

Basis data hierarki

b)

. Basis data berjenjang

c)

Basis data jaringan

d)

Basis data relasional

40.

Dasar hukum peralihan hak atas tanah sebagai berikut, kecuali*

a)

Pasal 20 ayat 2 UUPA

b)

Pasal 28 ayat 3 UUPA

c)

Pasal 35 ayat 3 UUPA

d)

Pasal 44 UUPA

41.

Ketentuan yang mengharuskan setiap peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT, yaitu*

a)

Pasal 19 PP Nomor 10/1961

b)

Pasal 37 PP Nomor 24/1997

c)

Pasal 6 PP Nomor 37/1998

d)

Pasal 5 PP Nomor 37/1998

42.

Landasan hukum bagi jabatan pejabat pembuat akta tanah adalah

a)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 10/1961

b)

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4/1963

c)

Peraturan Pemerintah Nomor 37/1998

d)

. Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997

43.

Yang dapat diangkat menjadi PPAT sebagai berikut, kecuali*

a)

Notaris

b)

Camat

c)

Kepala desa

d)

Lurah

44.

Pejabat yang ditunjuk menjadi PPAT khusus adalah*

a)

Kepala kantor pertanahan

b)

Notaris

c)

Camat

d)

Kepala desa

45.

Landasan hukum bahwa peralihan hak milik harus didaftarkan adalah*

a)

Pasal 23 UUPA

b)

Pasal 38 UUPA

c)

Pasal 45 UUPA

d)

Pasal 51 UUPA

46.

Sebelum berlaku UUPA, hukum yang berlaku mengatur jual beli adalah*

a)

Hukum barat

b)

Hukum adat

c)

Hukum agama

d)

Hukum barat dan hukum adat

47.

Jual beli dan penyerahan hak merupakan dua perbuatan hukum yang berlainan. Hal ini terdapat dalam konstruksi*

a)

Hukum barat

b)

Hukum adat

c)

UUPA

d)

Hukum agama

48.

Kesulitan-kesulitan pembeli jika jual beli tidak dibuktikan dengan akta PPAT sebagai berikut, kecuali

a)

Pembeli mungkin akan mengalami kesukaran untuk membuktikan hak atas tanah yang telah dibelinya itu

b)

Tanpa ada akta PPAT tidak mungkin diperoleh izin pemindahan hak dari instansi kantor pertanahan yang berwenang

c)

Kepala kantor pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan ha

d)

Hak atas tanah akan hilang

49.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada PPAT jika bermaksud menjual tanah sebagai berikut, kecuali

a)

Sertifikat tanah yang hendak dijual

b)

Surat tanda bukti pembayaran pendaftaran jual beli yang akan diadakan itu

c)

Surat kuasa dari penjual jika akan diwakil

d)

Surat kesaksian dari kepala desa

50.

Hak atas tanah yang dijual itu beralih dari penjual kepada pembeli dilakukan

a)

Pada saat jual beli dilakukan PPAT

b)

Jika sudah didaftar di kantor pertanahan

c)

Jika sudah balik nama di kantor pertanahan

d)

Pada saat ikrar antara penjual dan pembeli

51.

Perbedaan jual beli hak atas tanah dengan hibah hak atas tanahnya adalah

a)

Dalam pendaftaran

b)

PPAT

c)

Prosedur balik nama

d)

Dalam hinah, pemilik tidak menerima imbangan sebagai ganti dari tanah yang dihibahkan itu

52.

Berikut ini dalah pasal-pasal dalam UUPA, yang menjadi dasar hukum lahirnya kebijakan tata guna tanah, kecuali

a)

Pasal 2

b)

Pasal 6

c)

Pasal 14

d)

. Pasal 15

53.

Peraturan di bawah adalah peraturan yang memiliki keterkaitan dengan penatagunaan tanah, kecua

a)

UU Nomor 10 Tahun 2004

b)

UU Nomor 26 Tahun 2007

c)

PP Nomor 16 Tahun 2004

d)

UU Nomor 4 Tahun 1982 jo UU Nomor 23 Tahun 1997

54.

Kegiatan Pemetaan sistematis tata guna tanah yang dilakukan Direktorat Tata Guna Tanah meliputi kegiatan*

a)

Pemetaan kemampuan tanah

b)

Memberikan fatwa tata guna tanah

c)

Monitoring lokasi

d)

Penyusunan rencana tata guna tanah

55.

Masalah pemberian fatwa tata guna tanah diatur dalam

a)

UU Nomor 5 Tahun 1960

b)

PMDN Nomor 3 Tahun 1978

c)

PMDN Nomor 15 Tahun 1975

d)

UU Nomor 20 Tahun 1961

56.

Pelaksanaan tata guna tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan tanah sesuai dengan asas-asas di bawah ini, kecuali*

a)

Lestari

b)

Optimal

c)

Efektif

d)

Seimbang

57.

Instansi yang berwenang melakukan kegiatan penatagunaan tanah adalah

a)

Direktorat Tata Guna Tanah

b)

Badan Pertanahan Nasiona

c)

Menteri Agraria

d)

Pemerintah Daerah

58.

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan konsolidasi tanah adalah*

a)

Pasal 2 UUPA

b)

Pasal 14 UUPA

c)

Pasal 13 UUPA

d)

Pasal 15 UUPA

59.

Berikut termasuk dalam tugas pokok tata guna tanah, kecuali*

a)

Pengaturan persediaan tanah

b)

Peruntukan tanah

c)

Penggunaan tanah

d)

Pemilikan tanah

60.

Pejabat yang berwenang memberikan fatwa tata guna tanah adalah*

a)

Kepala daerah dan kepala kecamatan

b)

Presiden dan DPR

c)

Ketua mahkamah agung

d)

Menteri dalam negeri

61.

Data penggunaan tanah sebagai bahan untuk menyusun perencanaan penggunaan tanah disajikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, kecuali*

a)

Peta

b)

Uraian

c)

Tulisan/laporan

d)

Denah

62.

Pelaksanaan survei sistematis di daerah pedesaan untuk mengumpulkan data lapangan ditekankan pada pengumpulan data tentang*

a)

Kemampuan tanah

b)

Fasilitas yang ada

c)

Sarana yang tersedia

d)

Lokasi tanah

63.

Buku rencana induk tata guna tanah kabupaten/kota memuat keterangan tentang

a)

Peta kegiatan tata guna tanah

b)

Lokasi pembangunan

c)

Kondisi daerah

d)

Pelaksanaan proyek pembangunan

64.

. Daya tampung tanah untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan keadaan fisik tanah dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya disebut*

a)

Kondisi tanah

b)

Kemampuan tanah

c)

Konsilidasi tanah

d)

Penatagunaan tanah