NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSIMULASI 011
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar….. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 7,5 Persen
e)
e. 1,5 Persen
2.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 7,5 Persen
e)
e. 1,5 Persen
3.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 0,5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 10 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
4.
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 0,5 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
5.
Apabila DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepada Presiden melalui menteri, siapakah yang mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih?
a)
a. Presiden
b)
b. Menteri Dalam Negeri
c)
c. Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU
d)
d. Menteri berdasarkan usulan Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU
e)
e. Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU melalui KPU Provinsi
6.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ……… jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
7.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan ………jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
8.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan …….. jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 100.000 (seratus ribu) jiwa
b)
b. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)
c)
c. 500.000 (lima ratus ribu)
d)
d. 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
e)
e. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)
9.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar ……dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
a)
a. 5 Persen
b)
b. 2 Persen
c)
c. 0,5 Persen
d)
d. 1 Persen
e)
e. 1,5 Persen
10.
Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh….
a)
a. Mahkamah Konstitusi
b)
b. Peradilan Umum
c)
c. Peradilan Pemilu
d)
d. Badan Peradilan Khusus
e)
e. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota
11.
Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh ….
a)
a. Mahkamah Konstitusi
b)
b. Mahkamah Agung
c)
c. Peradilan Pemilu
d)
d. Badan Peradilan Khusus
e)
e. Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati - Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota
12.
Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan merupakan pengertian dari perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal….
a)
a. 156 ayat 2 UU Pilkada
b)
b. 157 ayat 1 UU Pemilu
c)
c. 156 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 155 ayat 1 UU Pilkada
e)
e. 157 ayat 2 UU Pilkada
13.
Hakim khusus adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal …..
a)
a. 5 Tahun
b)
b. 5 Bulan
c)
c. 3 Bulan
d)
d. 3 Tahun
e)
e. Semua jawaban salah
14.
Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 145 UU Pilkada
b)
b. 144 ayat 1 UU Pilkada
c)
c. 144 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 145 ayat 2 UU Pilkada
e)
e. 144 UU Pilkada
15.
Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 134 UU Pilkada
b)
b. 135 UU Pilkada
c)
c. 136 UU Pilkada
d)
d. 137 UU Pilkada
e)
e. 138 UU Pilkada
16.
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal….
a)
a. 134 UU Pilkada
b)
b. 135 UU Pilkada
c)
c. 136 UU Pilkada
d)
d. 137 UU Pilkada
e)
e. 138 UU Pilkada
17.
Bentuk pelanggaran administrasi apa yang bisa dikatagorikan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif sesuai ketentuan pasal 73 ayat 2 UU Pilkada?
a)
d. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
b)
a. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau
c)
materi lainnya untuk mempengaruhi Partai Politik Pengusung
d)
b. Apabila Calon dan/atau tim Kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang
e)
untuk mempengaruhi Pemilih
18.
Bentuk kampaye yang dapat dibiayai oleh APBD diatur dalam pasal 65 Ayat 2, kecuali….
a)
a. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon
b)
b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
c)
c. Pemasangan alat peraga
d)
d. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
e)
e. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
19.
Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 63 ayat 1 UU Pilkada
b)
b. 65 UU Pilkada
c)
c. 1 ayat 21 UU Pilkada
d)
d. 65 ayat 2 UU Pilkada
e)
e. 66 UU Pilkada
20.
DPS yang diproses melalui pemutakhiran data pemilih untuk diumumkan secara luas melalui papan pengumumanrukun tetangga, rukun warga atau sebutan lain oleh PPS guna mendapatkan masukan serta tanggapan dari masyarakat selama ……
a)
a. 2 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 5 hari
d)
d. 7 hari
e)
e. 10 hari
21.
Daftar pemilih oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat …… terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
a)
a. 7 hari
b)
b. 8 hari
c)
c. 10 hari
d)
d. 3 hari
e)
e. Semua jawaban salah
22.
Partai politik yang tidak masuk dalam DPRD tidak bias mengajukan calon karena Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit ….. dari akumulasi perolehan suara sah hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.
a)
a. 20 Persen
b)
b. 25 Persen
c)
c. 50 Persen
d)
d. 2 Persen
e)
e. Semua Jawaban Salah
23.
Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam pasal…..
a)
a. 152 ayat 2 UU Pilkada
b)
b. 152 ayat 1 UU Pilkada
c)
c. 156 ayat 1 UU Pilkada
d)
d. 153 UU Pilkada
e)
e. 154 UU Pilkada
24.
Tugas Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, diatur dalam pasal….
a)
a. 152 ayat 1
b)
b. 152 ayat 2
c)
c. 153 ayat 3
d)
d. 151 ayat 1
e)
e. 151 atar 2
25.
Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama…… setelah pelimpahan berkas perkara.
a)
a. 5 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 7 hari
d)
d. 10 hari
e)
e. 14 hari
26.
Terkait perkara tindak pidana pemilihan, dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama ….. setelah putusan dibacakan.
a)
a. 10 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 14 hari
d)
d. 5 hari
e)
e. 2 hari
27.
Terkait perkara tindak pidana pemilihan, Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama…… setelah permohonan banding diterima
a)
a. 4 hari
b)
b. 5 hari
c)
c. 2 hari
d)
d. 3 hari
e)
e. 10 hari
28.
Terkait perkara tindak pidana pemilihan, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama …… setelah permohonan banding diterima.
a)
a. 5 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 7 hari
d)
d. 10 hari
e)
e. 14 hari
29.
Laporan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama ……. sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
a)
a. 1 x 24 jam
b)
b. 2 x 24 jam
c)
c. 3 x 24 jam
d)
d. 7 hari
e)
e. 8 hari
30.
Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh….
a)
a. Gakumdu
b)
b. Bawaslu
c)
c. Mahkamah Konstitusi
d)
d. Mahkamah Agung
e)
e. Pengadilan Negeri
31.
Sesuai pasal 134 ayat 3 UU Pilkada, peristiwa pelanggaran pemilihan dapat disampaikan secara tertulis dengan memuat beberapa hal, kecuali….
a)
a. nama dan alamat pelapor
b)
b. pihak terlapor
c)
c. waktu dan tempat kejadian perkara
d)
d. kronologi kejadian
e)
e. uraian kejadian
32.
Pelanggaran Pemilihan dapat disampaikan oleh beberapa pihak, kecuali….
a)
a. Pemantau Pemilihan
b)
b. Pemilih
c)
c. Peserta Pemilihan
d)
d. Pemantau Pemilu
e)
e. Semua jawaban benar
33.
Jika ada perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 118 UU Pilkada adalah dengan cara Penghitungan suara ulang untuk TPS, dengan cara membuka kotak suara di PPS dalam jangka waktu paling lama …… setelah tanggal pemungutan suara
a)
a. 2 hari
b)
b. 3 hari
c)
c. 4 hari
d)
d. 5 hari
e)
e. 7 hari
34.
Pemilih tambahan (DPTb) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Cara Menggunakan hak pilih di TPS sesuai domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Hal ini diatur dalam pasal….
a)
a. 90 ayat 2
b)
b. 91 ayat 1
c)
c. 92 ayat 3
d)
d. 94 ayat 3
e)
e. 95 ayat 3
35.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, guna mengurangi penyebaran virus Covid-19, berdasarkan Peraturan KPU No. 6 tahun 2020 jumlah pemilih TPS paling banyak ….
a)
a. 200 pemilih
b)
b. 500 pemilih
c)
c. 250 pemilih
d)
d. 150 pemilih
e)
e. 600 pemilih
36.
Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan yang menerima sumbangan yang sudah dilarang, tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada …..
a)
a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
b)
b. BPK
c)
c. Kas Negara
d)
d. Bawaslu
e)
e. Semua jawaban Salah
37.
Dalam ketentuan dana kampanye pemilihan, sumbangan dana Kampanye yang bersumber dari perseorangan paling banyak….
a)
a. 100 juta rupiah
b)
b. 50 juta rupiah
c)
c. 20 juta rupiah
d)
d. 75 juta rupiah
e)
e. 200 juta rupiah
38.
Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh…
a)
a. KPPS
b)
b. PPS
c)
c. PPK
d)
d. KPU Kabupaten/Kota
e)
e. Pantarlih
39.
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat ….. sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
a)
a. 20 hari
b)
b. 28 hari
c)
c. 30 hari
d)
d. 7 hari
e)
e. 14 hari
40.
Terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat ….. terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
a)
a. 3 hari
b)
b. 5 hari
c)
c. 6 hari
d)
d. 7 hari
e)
e. 10 hari
41.
Bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota yang mengikuti Uji Publik memperoleh…
a)
a. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik
b)
b. surat keterangan lulus dari panitia Uji Publik
c)
c. surat pernyataan lulus dan telah mengikuti Uji Publik dari panitia Uji Publik
d)
d. dinyatakan layak dari panitia Uji Publik
e)
e. surat keterangan telah mengikuti Uji Publik dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
42.
Ketentuan terkait Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah adalah:
a)
a. hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD
b)
b. hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di tingkat nasional
c)
c. hanya berlaku untuk Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu
d)
d. hanya berlaku untuk Partai Politik lokal
e)
e. hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh suara sah diatas 50 (lima puluh persen)
43.
Persyaratan untuk dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b)
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c)
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
d)
d. telah mengikuti Uji Publik
e)
e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Calon Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota
44.
KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Gubernur. KPU Provinsi menetapkan…
a)
a. paling sedikit 2 (dua) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi
b)
b. paling sedikit 3 (tiga) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi
c)
c. paling sedikit 4 (empat) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi
d)
d. paling sedikit 5 (lima) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi
e)
e. paling sedikit 6 (enam) Calon Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi
45.
Berikut adalah ketentuan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih:
a)
a. DP4 dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan
b)
b. Daftar Pemilih yang telah disusun, oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih
c)
c. Daftar Pemilih hasil pemutakhiran ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara
d)
d. Daftar Pemilih Sementara diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RT/RW atau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari
e)
e. Semua jawaban benar
46.
Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat….
a)
a. 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan
b)
b. 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan
c)
c. 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan
d)
d. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan
e)
e. 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan
47.
Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat….
a)
a. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
b. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
c. 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara
d)
d. 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara
e)
e. 1 (satu) hari setelah penetapan hasil pemilihan
48.
Masa tenang dalam pemilihan berlangsung selama?
a)
a. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
b)
b. 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara
c)
c. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara
d)
d. 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara
e)
e. 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara
49.
Ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, maka ……..
a)
a. Pidana penjara 3 – 12 bulan dan/atau denda 3 juta - 12 juta rupiah
b)
b. Pidana penjara 12 - 36 bulan dan/atau denda 6 juta - 12 juta rupiah
c)
c. Pidana penjara 6 – 24 Bulan dan/atau denda 6 juta – 24 juta rupiah
d)
d. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 6 juta - 18 juta rupiah
e)
e. Pidana penjara 6 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah
50.
Setiap orang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka….
a)
a. Pidana penjara 3 – 24 bulan dan/atau denda 6 juta - 24 juta rupiah
b)
b. Pidana penjara 6 – 18 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
c)
c. Pidana penjara 3 – 10 bulan dan/atau denda 1 juta – 10 juta rupiah
d)
d. Pidana penjara 21 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
e)
e. Pidana penjara 15 hari – 3 bulan dan/atau denda 100 ribu - 1 juta rupiah
51.
Boedi Oetomo adalah organisasi pemuda di awal pergerakan, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Siapa pengagas dari organisasi ini?
a)
a. Ki Hadjar dewantara
b)
b. Edward Dowes Dekker
c)
c. Ahmad Soebardjo
d)
d. Wahidin Sudirohusodo
e)
e. H.O.S Cokroaminoto
52.
Boedi Oetomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang tanggal berdirinya diperingari sebagai?
a)
a. Hari Sumpah Pemuda
b)
b. Hari Kebangkitan Nasional
c)
c. Hari Kelahiran Pancasila
d)
d. Hari Pendidikan Nasional
e)
e. Hari Kebudayaan Nasional
53.
Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada tanggal….
a)
a. 23 – 27 Oktober 1928
b)
b. 24 – 28 Oktober 1928
c)
c. 26 – 27 Oktober 1928
d)
d. 27 – 28 Oktober 1928
e)
e. 25 – 28 Oktober 1928
54.
Siapakah pemimpin para pemuda dalam kongres pemuda kedua sekaligus yang membacakan sumpah pemuda?
a)
a. Mohammad Yamin
b)
b. Joko Marsaid
c)
c. Johannes Leimena
d)
d. Amir Sjarifoeddin
e)
e. Soegondo Djojopoespito
55.
Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai Sumpah Pemuda ialah….
a)
a. Persatuan
b)
b. Cinta bangsa dan tanah air
c)
c. Patriotisme
d)
d. Semangat gotong royong
e)
e. Sikap rela berkorban
56.
Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada tanggal…..
a)
a. 12 Agustus 1913
b)
b. 12 Maret 1912
c)
c. 14 Oktober 1916
d)
d. 25 Desember 1912
e)
e. 18 November 1912
57.
Perhimpunan Indonesia (disingkat PI) adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda di awal zaman pergerakan. Siapakah pendiri organisasi tersebut?
a)
a. Rajiun Harahap
b)
b. Cipto Mangoenkoesoemo
c)
c. Soewardi Soerjaningrat
d)
d. Dr. Soetomo
e)
e. Mohammad Hatta
58.
Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, karena bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia merupakan salah satu butir-butir pengamalan Pancasila, khususnya sila ke berapa?
a)
a. Pertama
b)
b. Kedua
c)
c. Ketiga
d)
d. Keempat
e)
e. Kelima
59.
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu butir-butir pengamalan Pancasila, khususnya sila ke berapa?
a)
a. Pertama
b)
b. Kedua
c)
c. Ketiga
d)
d. Keempat
e)
e. Kelima
60.
Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan salah satu butir-butir pengamalan Pancasila, khususnya sila ke berapa?
a)
a. Pertama
b)
b. Kedua
c)
c. Ketiga
d)
d. Keempat
e)
e. Kelima
61.
Pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri merupakan salah satu makna UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum dalam alinea….
a)
a. Pertama
b)
b. Kedua
c)
c. Ketiga
d)
d. Keempat
e)
e. Jawaban b dan c benar
62.
Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan persatuan Indonesia; Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima poin di atas merupakan awal dari 5 (lima) dasar Pancasila yang dikemukakan versi….
a)
a. Dr. Soepomo
b)
b. Mohammad Yamin
c)
c. Ir. Soekarno
d)
d. Mohammad Hatta
e)
e. Piagam Jakarta
63.
Berikut ini adalah nama-nama tokoh bangsa yang tidak termasuk dalam kesembilan tokoh nasional yang menyusun piagam Jakarta ialah….
a)
a. Mr. A.A. Maramis
b)
b. Abikoesno Tjokrosoejoso
c)
c. KI Hadjar Dewantara
d)
d. Abdulkahar Moezakir
e)
e. K.H. Haji Agus Salim
64.
Pasal mengenai Aturan Peralihan dan aturan Tambahan pada UUD 1945 dibahas dalam amandemen ke…..
a)
a. Pertama
b)
b. Kedua
c)
c. Ketiga
d)
d. Keempat
e)
e. Tidak diamandemen
65.
Dalam konsep trias politika, adanya pembagian kekuasaan suatu negara menjadi tiga lembaga, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Siapa yang mencetus konsep yang dimaksud?
a)
a. Jhon Locke
b)
b. Montesquieu
c)
c. Imannuel Kant
d)
d. Hans Kelsen
e)
e. Betrand Russels
66.
Dalam konsep ilmu negara, secara hakekat, negara memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu….
a)
a. Persamaan, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat
b)
b. Liberty, egality, dan fraternity
c)
c. Hak Asasi Manusia, Supremasi hukum, dan Supremasi Politik
d)
d. Ideologis, Hak asasi manusia, dan politik hukum
e)
e. Memaksa, monopoli, dan mencakup semua
67.
Mahasiswa semester awal tidak diizinkan mengikuti semester pendek. Sementara Santi semester enam
a)
a. Santi boleh mengikuti semester pendek
b)
b. Santi harus mengikuti semester pendek
c)
c. Santi tidak mengikuti semester pendek
d)
d. Santi tidak diizinkan mengikuti semester pendek
e)
e. Tidak ada kesimpulan yang tepat
68.
Beberapa dokter gigi ada yang menjadi dosen. Semua dokter gigi memiliki klinik untuk praktik
a)
a. Semua dokter gigi adalah dosen
b)
b. Semua dokter gigi adalah dosen dan memiliki klinik untuk praktik
c)
c. Beberapa dokter gigi adalah dosen dan tidak memiliki klinik untuk praktik
d)
d. Ada dokter gigi yang menjadi dosen dan memiliki klinik untuk praktik
e)
e. Tidak ada dokter gigi yang memiliki klinik untuk praktik yang menjadi dosen
69.
Semua pegawai bank memakai seragam. Sebagian pegawai bank memakai jilbab
a)
a. Sebagian pegawai bank memakai seragam dan tidak memakai jilbab.
b)
b. Sebagian pegawai bank tidak memakai seragam dan tidak memakai jilbab
c)
c. Semua pegawai bank memakai seragam dan memakai jilbab
d)
d. Sebagian pegawai bank tidak memakai seragam tetapi memakai jilbab
e)
e. Ada pegawai bank yang memakai seragam dan tidak memakai jilbab
70.
Semua penumpang kendaraan roda empat harus menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Pak Yono adalah sopir
a)
a. Pak Yono tidak perlu menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan
b)
b. Beberapa penumpang kendaraan roda empat yang menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan adalah teman Pak Yono
c)
c. Pak Yono harus menggunakan sabuk pengaman
d)
d. Pak Yono mungkin tidak menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan
e)
e. Semua penumpang kendaraan roda empat adalah sopir
71.
Dalam ilmu negara, terbentuknya suatu negara salah satunya karena adanya teori kontrak sosial .Latar belakang dibutuhkannya kontrak sosial adalah ketiadaan aturan dan institusi resmi tertentu yang mengatur individu dalam masyarakat. Kondisi demikian bisa menimbulkan ketidaktertiban di masyarakat karena terdapat individu-individu yang bertindak sesuai keinginannya, tetapi merugikan pihak lain. Jadi, pentingnya penyerahan kekuasaan ke beberapa pihak berbeda dan menekankan pentingnya pemerintahan konstitusional atau administrator negara dan para pelaku politik wajib melaksanakan kegiatan demi kepentingan masyarakat. Pendapat di atas adalah pandangan teori kontrak social menurut…..
a)
a. Jhon Locke
b)
b. Montesquieu
c)
c. J.J. Rosseau
d)
d. Hans Kelsen
e)
e. Thomas Hobbes
72.
Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda yang menekankan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka, termasuk Indonesia. Siapa sosok yang mengagas Politik etis?
a)
a. Cornelis de Houtman
b)
b. Jean Pieterzoon Coen
c)
c. Van den Bosch
d)
d. Van Deventer
e)
e. Cornelis de Speelman
73.
Berikut ini yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah….
a)
a. Peraturan Daerah
b)
b. Peraturan Presiden
c)
c. Pancasila
d)
d. Ketetapan MPR
e)
e. Undang-undang
74.
Jalan Raya Pos (Belanda: De Groote Postweg/De Grote Postweg), disebut Jalan Anyer-Panarukan, adalah sebuah jalan pos sepanjang sekitar 1.000 kilometer di Jawa yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Siapa yang memerintah pembangunan jalan tersebut?
a)
a. Ratu Wilhemina
b)
b. Louise Bonaparte
c)
c. H.W. Daendels
d)
d. Zeni Balthazar Friedrich Wilhelm van Lützow
e)
e. Meester Cornelis
75.
Pada April 1942, sebagai usaha pertama dalam membentuk dan mengambil simpati rakyat Indonesia, maka Legiun/Angkatan Darat ke-16 Jepang di Jawa mendirikan “Gerakan Tiga A/Gerakan 3-A”. Nama gerakan ini didasarkan pada slogan bahwa Jepang adalah…….
a)
a. Pemimpin Asia, Pelindung Asia dan Cahaya Asia
b)
b. Pemimpin Asia, Penopang Asia dan Cahaya Asia
c)
c. Penopang Asia, Pelindung Asia dan Cahaya Asia
d)
d. Pemimpin Asia, Pelindung Asia dan penguasa Asia
e)
e. Pendobrak Asia, Pelindung Asia dan penguasa Asia
Reset
