Font size
S
M
L
XL
WorksheetsHukum Lingkungan
Total questions: 120
Worksheet time: 40mins
Name
Class
Date
1.
Kerusakan lingkungan yang menjadi lingkup kajian hukum lingkungan adalah...
a)
A. kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam
b)
B. kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia
c)
C. kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam dan manusia
2.
Mengacu pada Nomor ( bisa disebutkan bahwa Hukum lingkungan berperan untuk...
a)
A. mengendalikan perilaku alam agar tidak merusak lingkungan
b)
B. mengendalikan perilaku manusia dan alam agar tidak merusak lingkungan
c)
C. bukan kedua-duanya
3.
Kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam skala global maupun nasional lebih banyak karena kekeliruan Pandangan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam waktu yang panjang hidup pandangan bahwa keberadaan Alam semesta beserta isinya adalah demi kehidupan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah pusat segalanya. Pandangan ini disebut sebagai......
a)
A. heliocentrisme
b)
B. anthropocentrisme
c)
C. geocentrisme
4.
Berbeda dengan negara-negara berkembang. Penyebab kerusakan lingkungan di negara-negara barat terutama....
a)
A. kepentingan pembangunan
b)
B. karena kepadatan penduduk
c)
C. pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk
5.
salah satu penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia adalah semakin surutnya peran Kearifan lokal. Adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah....
a)
A. sama dengan hukum adat di daerah tertentu
b)
B. nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindung dan mengelola lingkungan hidup secara lestari
c)
C. kebiasaan masyarakat dalam lingkungan tertentu
6.
Salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)yang mengatur ....
a)
A. secara rinci peruntukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota tersebut
b)
B. secara rinci peruntukan ruang bangunan di kota atau kabupaten yang bersangkutan
c)
C. bukan salah satu di atas
7.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sumber daya alam dipandang derivatif kebijakan ekonomi Maksud dari pernyataan itu adalah ....
a)
A. sumber daya alam adalah pokok utama dari kebijakan ekonomi
b)
B. keberadaan sumber daya alam adalah bagian dari sarana untuk keuntungan secara ekonomi
c)
C. bukan dua-duanya sebagaimana pada butir (a) dan (b)
8.
Salah satu bentuk kerusakan lingkungan adalah terjadinya pelobangan lapisan ozon (ozon depletion). Dalam sistem alam semesta , salah satu fungsi lapisan ozon adalah ....
a)
A. melindungi bumi dari jatuhnya meteor ke bumi
b)
B. melindungi bumi dari panasnya sinar yang memancar dari matahari
c)
C. melindungi bumi dari adanya hujan asam (acid rain)
9.
Salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup adalah menurunnya keragaman hayati. Dampak dari berkurangnya keragaman hayati (the loss of biodiversity) adalah ....
a)
A. semakin berkurangnya daerah resapan air
b)
B. semakin meningkatnya jumlah variasi zat-zat hidup
c)
C. semakin sulitnya menemukan variasi zat-zat hidup yang berguna bagi pengobatan manusia
10.
Berkurangnya luasan hutan di daerah-daerah akan menyebabkan terjadinya ....
a)
A. berkurangnya keragaman hayati
b)
B. peningkatan jumlah penduduk
c)
C. munculnya pemukiman-pemukiman baru
11.
Pemanasan global merupakan fenomena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh terjadinya pembabatan hutan (penebangan secara meluas) hutan-hutan yang ada di dunia. Keberadaan hutan sesungguhnya sangat bermanfaat untuk ....
a)
A. Penyerapan NO2 untuk keperluan fotosintesis
b)
B. penyerapan CO2 untuk keperluan fotosintesis
c)
C. Penyerapan H20 untuk keperluan fotosintesis
12.
Pemanasan global (global warming) merupakan fenomena kerusakan lingkungan yang juga disebabkan oleh terjadinya ....
a)
A. hujan asam (acid rain)
b)
B. pelobangan lapisan ozon (ozon depletion)
c)
C. meningkatnya frekuensi erupsi gunung-gunung berapi
13.
Fenomena ozon depletion sesungguhnya menunjukkan ....
a)
A. menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa NO2
b)
B. menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa 03
c)
C. menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa CO2
14.
Berkurangnya keragaman hayati disebabkan terutama oleh terjadinya ....
a)
A. menipisnya lapisan ozon
b)
B. pembabatan hutan yang meluas di dunia
c)
C. penggunaan bahan bakar fosil dalam proses peoduksi
15.
Upaya yuridis untuk mengatasi kerusakan lingkungan dilakukan oleh PBB pertama kali dengan menyelenggarakan ....
a)
A. deklarasi Stockholm 1972
b)
B. konferensi Stockholm 1972
c)
C. kompetensi Rio 1992
16.
Bahwa mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, yang menjamin kehidupan lebih baik secara eksplisit tertuang di dalam ....
a)
A. kompetensi Stockholm 1972
b)
B. prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972
c)
C. Prinsip 1 dan Prinsip II Deklarasi Stockholm 1972
17.
Pembabatan hutan (meluasnya pengurangan hutan di dunia) serta pelobangan lapisan ozon menjadi penyebab….
a)
A. hujan asam
b)
B. pemanasan global
c)
C. banjir
18.
Salah satu perusak lapisan ozon adalah keberadaan senyawa buatan manusia yang digunakan dalam peralatan pendingin pada masa lalu yaitu ....
a)
A. CFC (chlorofluorocarbon)
b)
B. NO2 (Nitrogen)
c)
C. H2 (Hidrogen)
19.
Dari Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 bisa diketahui bahwa ....
a)
A. setiap manusia berkewajiban memelihara lingkungan hidup demi kepentingan generasi manusia kini dan mendatang
b)
B. kerusakan lingkungan disebabkan oleh tindakan manusia di masa lalu
c)
C. setiap manusia harus mentaati hukum lingkungan
20.
Hukum lingkungan yang lahirnya juga bersumber pada Prinsip I Deklarasi Stockholm pada hakekatnya ....
a)
A. mengatur lingkungan tetap lestari
b)
B. mengendalikan perilaku alam agar tidak merusak lingkungan
c)
C. mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan hidup
21.
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) sebenarnya merupakan konsep yang pertama kali digagas dari ....
a)
A. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia
b)
B. United Nations Environment Programme (UNEP)
c)
C. Buku Our Common Future
22.
Eco-populism adalah konsep tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup, yang memandang bahwa ....
a)
A. Keberadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam harus dilestarikan demi lingkungan hidup itu sendiri
b)
B. Perilaku manusia harus selaras dengan alam agar tidak merusak lingkungan
c)
C. Keberadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam diperuntukkan bagi kepentingan manusia
23.
Dalam sejarah kehidupan manusia, pernah tumbuh konsep hubungan manusia dengan lingkungan hidup yang melihat bahwa lingkungan hidup tidak boleh dirusak atau dirubah, sekalipun mungkin berpotensi mengorbankan manusia. Pandangan ini disebut sebagai ....
a)
A. Eco-facism
b)
B. Anthropocentrism
c)
C. Eco-populism
24.
Eco-developmentalism merupakan konsep hubungan manusia dengan lingkungan hidup bahwa ....
a)
A. Pembangunan merupakan proses yang utama
b)
B. Lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap penting sebagai modal pembangunan
c)
C. Pembangunan lingkungan adalah demi kepentingan umat manusia
25.
Di dalam hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia telah ditentukan bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan di bidang apapun harus dipertimbangkan implikasinya pada lingkungan. Politik hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut merupakan wujud dari ....
a)
A. Anthropocentrism
b)
B. Eco-cracy
c)
C. Eco-populism
26.
Salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang pada hakikatnya ....
a)
A. Merupakan wujud pandangan eco-populism
b)
B. Merupakan wujud Pembangunan Berkelanjutan
c)
C. Bukan salah satu di atas
27.
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sumber daya alam dipandang tak lebih dari derivatif kebijakan ekonomi. Fakta ini merupakan bukti masih dominannya pandangan ....
a)
A. Eco-facism
b)
B. Anthropocentrism
c)
C. Bukan dua-duanya sebagaimana pada butir (a) dan (b)
28.
Konsep Pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya sebenarnya sangat dekat dengan paham ....
a)
A. Anthropocentrism
b)
B. Eco-developmentalism
c)
C. Eco-populism
29.
Salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup adalah menurunnya keragaman hayati. Fenomena itu merefleksikan ....
a)
A. Masih adanya paham eco-facism
b)
B. Masih adanya paham eco-populism
c)
C. Masih kuatnya paham deep ecology
30.
Manusia merupakan sub-sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sub-sub ekosistem lainnya.....
a)
A. inilah hakekat pandangan deep-ecology
b)
B. inilah hakekat pandangan eco-populism
c)
C. inilah hakekat pandangan eco-cracy
31.
Ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corpirate sosial responsibility) sebagaimana tercantum di dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang persoalan Terbatas secara teoritik merupakan ketentuan yang terkait dengan implementasi salah satu prinsip dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip yang dimaksud adalah....
a)
a. Intergeneral equity
b)
b. Poluler paus principle
c)
c. Pfecautipnary principle
32.
Pada tahun 1998 pemerintahan RI telah merencanakan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Muria Kudus. Rencana tersebut banyak ditentang olch LSM di dalam maupun luar negeri sampai sekarang Pemerintah Australia pun mengkhawatirkan rencana ini,sebab bila terjadi kebocoran, dampaknya akan menimbulkan bencana di Australia bagian utara Akan tetapi, analisis-analisis kalangan LSM yang memprotes rencana itu ditolak olch pemerintah RI . dengan alasan pemerintah menjamin tidak akan terjadi kebocoran Pemerintah juga berpendapat bahwa analisis-analisis LSM tersebut tidak didukung dengan temuan atau pembuktian luat secara ilmiah sehingga protes LSM ditolak Apakah tindakan-tindakan protes LSM tersebut bisa dibenarkan…
a)
A. bisa karena dapat dibenarkan berdasarkan intragenerational principle
b)
B. tidak bisa dibenarkan karena melanggar precautionary principle
c)
C. bukan (a) dan (b)
33.
Prinsip penceman harus membayar didasarkan pada kerangka berpikir bahwa….
a)
A. biaya penanganan pencemaran merupakan bagian dari beaya produksi
b)
B. manusia dan lingkungan sebenarnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus ada hitungan pembiayaannya
c)
C. pencemaran merupakan resiko yang harus ditanggung masyarakat
34.
Tidak diperolehnya air dengan kualitas baik untuk masyarakat, karena adanya pengambilan air bawah tanah secara terus-menerus oleh suatu perusahaan pengelola sumber daya air di wilayah dimana masyarakat bertempat tinggal merupakan cermin dari ----
a)
A pelanggaran prinsip intergenerational equity
b)
B pelanggaran prinsip intragenerational equity
c)
C pelanggaran polluter pays principle
35.
Tidak diperolehnya air dengan kualitas baik untuk masyarakat di masa mendatang karena adanya pengambilan air bawah tanah secara terus-menerus oleh suato perusahaan pengelola sumber daya air di suatu wilayah, merupakan cermin dari….
a)
A. pelanggaran prinsip intergenerational equity
b)
B. pelanggaran prinsip intragenerational equity
c)
C. pelanggaran polluter pays principle
36.
Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sesungguhnya juga merupakan penjabaran salah satu prinsip dalam Pembangunan Berkelanjutan Pertanggungjawaban tersebut secara hukum ada dalam ranah….
a)
A. hukum publik
b)
B. hukum privat
c)
C. bukan (a) dan (b)
37.
Kerusakan lingkungan juga bisa terjadi karena tidak ditaatinya peraturan- peraturan tata ruang, Ketidak taatan itu memang memberikan keuntungan disatu pihak tertentu, tetapi menimbulkan kerugian di pihak lain. Fenomena ini menggambarkan adanya….
a)
A.ketidak-adilan dalam intragenerational principle
b)
B.anthropocentrism
c)
C.ketidak-adilan dalam intergenerational principle
38.
Konsep Pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya sebenarnya sangat dekat dengan paham….
a)
A. anthropocentrism
b)
B. eco-developmentalism
c)
C. eco-populism
39.
Salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup adalah menurunnya keragaman hayati. Fenomena itu menjadi keprihatinan PBB, dan akhimya disusunlah United Nations Convention on Biological Diversity yang disepakati dalam……
a)
A. konperensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan (Earth Summit) 1992
b)
B. konperensi PBB Tentang Lingkungan dan Manusia (Stockholm Conference) 1972
c)
C. bukan (a) dan (b)
40.
Terjadinya banjir yang melanda suatu kota. karena adanya pembukaan lahan untuk pembangunan apartement baru secara terus-menerus oleh suatu perusahaan pengelola property di wilayah dimana masyarakat bertempat tinggal, merupakan cermin dari…..
a)
A. pelanggaran prinsip intergenerational equity
b)
B. pelanggaran prinsip intragenerational equity
c)
C. pelanggaran polluter pays principle
41.
Pengembangan hukum lingkungan internasional sesungguhnya bersumber dari…….
a)
A. ketentuan Pasal 1 Konvensi Stockholm 1972
b)
B. ketentuan Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972
c)
C. ketentuan Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992
42.
Konvensi Keragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan yang secara yuridis bersifat……
a)
A. hard law
b)
B.softlaw
c)
C.non-legally binding
43.
Agenda 21 Global merupakan perjanjian di bidang lingkungan yang secara yuridis bersifat……
a)
A. hard law
b)
B. soft law
c)
C. legally Binding
44.
Forest Principles disebut perjanjian internasional yang bersifat soft law karena……
a)
A. mengikat secara hukum
b)
B. tidak mengikat secara hukum
c)
C. bukan (a) dan (b)
45.
Konvensi Untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan yang secara yuridis bersifat…..
a)
A. hard law
b)
B. softlaw
c)
C. non-legally binding
46.
Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mempunyai kaitan paling erat dengan….
a)
A. konvensi Perubahan Iklim
b)
B. konvensi Perlindungan Keragaman Hayati
c)
C. konvensi Stockholm 1972
47.
Program Insentif hutan REDD merupakan program terkait dengan penanaman hutan dan degradasi yang diusulkan oleh…..
a)
A negara-negara pemilik hutan tropis
b)
B. negara-negara yang disebut Annex I Protokol Kyoto
c)
C. negara-negara industri maju Eropa Barat
48.
Kasus pencemaran asap yang melintas batas ke negara lain (dari Indonesia ke negara lain) apabila terus-menerus terjadi pembiaran akan menjadi kasus lingkungan yang bersifat lintas batas antara Indonesia dengan negara lain. Penyelesaian kasus seperti ini dapat merujuk pada penyelesaian kasus
a)
A. the Trail Smelter Case 1944
b)
B. kasus pencemaran minyak kapal Showa Maru 1976
c)
C. kasus Lapindo di Indonesia
49.
Kasus Showa Maru pada tahun 1976 merupakan kasus yang penyelesaiannya juga mempertimbangkan pendekatan ekosistem. Hal ini tampak dari diterimanya oleh Hakim Arbitrase
a)
A. penghitungan kerusakan lingkungan pada saat terjadi dan prediksi kerusakan lingkungan di masa depan
b)
B.penghitungan kerusakan lingkungan pada saat terjadi (existing)
c)
C.penghitungan kerusakan lingkungan secara spasial
50.
Kasus The Trail Smelter Case merupakan kasus pencemaran udara yang bersifat lintas batas, yang keputusan kasusnya didasarkan pada
a)
A. prinsip keadilan antar generasi dalam konsep pembangunan berkelanjutan
b)
B. prinsip keadilan dalam satu generasi dalam konsep pembangunan berkelanjutan
c)
C. prinsip bertetangga baik dalam prinsip hukum umum
51.
Hukum lingkungan merupakan hukum yang menggunakan berbagai pendekatan hukum di dalam penegakannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa
a)
A. hukum lingkungan sangat efektif ditegakkan dengan instrumen hukum pidana
b)
B hukum lingkungan sangat efektif ditegakkan dengan instrumen hukum administrasi negara
c)
C. hukum lingkungan bersifat fungsional
52.
Hukum Lingkungan pada esensinya bertujuan
a)
A. mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan
b)
B. mengendalikan perilaku alam agar tidak menganggu kehidupan manusia
c)
C. bukan (a) dan (b)
53.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan hukum lingkungan modern yang menggunakan pendekatan ekosistem. Salah satu ciri pendekatan ekosistem adalah STEE
a)
A. mengutamakan pendekatan pidana
b)
B. mengutamakan pendekatan ilmiah (scientific approach)
c)
C. mengutamakan pendekatan perdata
54.
"Peraturan berwawasan lingkungan hidup" yang dimaksudkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah
a)
A. bahwa semua peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia harus memuat aturan lingkungan
b)
B. bahwa semua peraturan perundang-undangan apapun di Indonesia harus memuat pertimbangan lingkungan
c)
C. bahwa semua peraturan apapun di Indonesia harus mengingat aspek lingkungan dalam implementasinya
55.
Audit lingkungan hidup merupakan tindakan yang dapat dimintakan oleh negara terhadap suatu perusahaan
a)
A. untuk mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi kerusakan lingkungan
b)
B. untuk mengetahui seberapa besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena kegiatan perusahaan tersebut
c)
C. bukan (a) dan (b)
56.
Ecoregion sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengindikasikan keinginan undang-undang ,agar pemerintah
a)
A. melakukan pengelolaan wilayah berbasis administrasi
b)
B. melakukan pengelolaan wilayah berbasis ekosistem
c)
C. melakukan penegakan hukum lingkungan
57.
Izin lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan yang diterbitkan
a)
A. sebelum dilakukan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan;
b)
B. sesudah dilakukan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan;
c)
C. selama dilakukan penyusunan dokumen dokumen kelayakan lingkungan.
58.
Penataan ruang, apabila dikaji dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan tindakan yang bersifat
a)
A. pemeliharaan lingkungan;
b)
B. pengendalian kerusakan lingkungan;
c)
C. pemanfaatan ruang.
59.
Konstitusi kita menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini tidak bisa dipungkiri mengadopsi dari
a)
A. prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972:
b)
B. prinsip 1 Deklarasi Rio 1992;
c)
C. hasil Konperensi Johannesburg 2002.
60.
AMDAL merupakan salah satu bentuk TERM
a)
A. dokumen kelayakan lingkungan;
b)
B. dokumen rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan;
c)
C. bukan (a) dan bukan (b)
61.
Salah satu cara penegakan hukum lingkungan adalah penegakan dengan instrumen hukum administrasi negara, seperti perijinan, keharusan menyusun dokumen kelayakan lingkungan dan sebagainya. Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen hukum administrasi negara lebih banyak diperankan oleh
a)
A.pejabat administrasi negara
b)
B.pengadilan Umum
c)
C.pengadilan Lingkungan
62.
Paksaan pemerintah merupakan salah satu sanksi yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi tersebut merupakan salah satu jenis
a)
A.sanksi pidana
b)
B.sanksi perdata
c)
C.sanksi administrasi
63.
Gugatan perwakilan (class action) merupakan gugatan
a)
A. yang diajukan beberapa orang yang mewakili orang banyak untuk menggugat di Pengadilan karena terjadinya kerusakan lingkungan
b)
B. yang diajukan oleh LSM untuk mewakili lingkungan yang rusak karena perbuatan manusia
c)
C.yang diajukan orang per orang yang mewakili lingkungan yang rusak karena bencana alam
64.
. Hak gugat lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah ...
a)
A. hak yang diajukan beberapa orang yang mewakili orang banyak untuk menggugat di Pengadilan karena terjadinya kerusakan lingkungan
b)
B.hak yang dimiliki organisasi lingkungan untuk menggugat di Pengadilan mewakili lingkungan yang rusak karena perbuatan manusia
c)
C.hak yang diajukan orang per orang yang mewakili lingkungan yang rusak karena bencana alam
65.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. instrumen hukum pidana bisa bersifat premum remidium dan juga ultimum remidium. Salah satu contoh penerapan hukum pidana sebagai ultimum remidium adalah
a)
A. penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku pencemaran lingkungan
b)
B. penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku pembuangan limbah B3 di Indonesia
c)
C. penjatuhan sanksi pembekuan izin usaha kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan
66.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, instrumen hukum pidana bisa bersifat premum remidium dan juga ultimum remidium. Salah satu contoh penerapan hukum pidana sebagai premum remidium adalah ....
a)
A. penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku pencemaran lingkungan
b)
B. penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku pembuangan limbah B3 di Indonesia
c)
C. penjatuhan sanksi pembekuan izin usaha kegiatan perusahaan yang mencemari lingkungan
67.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penyelesaian sengketa untuk menemukan…
a)
A.titik temu yang mewakili aspirasi pihak yang bersengketa
b)
B. mengidentifikasi pihak yang salah dan pihak yang benar dalam penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup
c)
C. rumus sanksi sebagaimana diatur dalam penegakan hukum pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
68.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penyelesaian sengketa lingkungan dalam sistem…..
a)
A.hukum pidana
b)
B.hukum perdata
c)
C.hukum administrasi negara
69.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan didasarkan pada asumsi sebagai berikut, kecuali
a)
A.kedua pihak berada pada kedudukan sejajar
b)
B. Semua kesepakatan harus didasarkan pada persetujuan bersama
c)
C. akan mencapai kesepakatan kesepakatan pihak yang kalah menang
70.
Perbedaan antara class action dan hak gugat lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah
a)
A. di dalam class action, gugatannya mewakili lingkungan hidup, di dalam hak gugat lingkungan gugatan mewakili masyarakat
b)
B. di dalam class action.gugatannya mewakili masyarakat, di dalam hak gugat lingkungan, gugatan mewakili lingkungan hidup
c)
C. class action merupakan proses untuk mencapai win-win solution, hak gugat lingkungan merupakan proses dalam ranah penegakan hukum administrasi negara
71.
Amdal maupun UKL-UPL merupakan proses-proses pengendalian dampak yang bersifat lingkungan yang hakikatnya merupaka an bagian dari penegakan hukum lingkungan
a)
A.preventif
b)
B. represif
c)
C. preemptif
72.
Sekarang dengan berlakunya Undang Undang 32 Tahun 2009. penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi merupakan
a)
A.tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi
b)
B.tanda pengakuan bahwa seseorang telah mengikuti kursus penyusunan dokumen Amdal
c)
C.tanda pengakuan bahwa seseorang telah berhasil melakukan penyusunan Amdal dalam praktik
73.
Amdal maupun UKL-UPL merupakan proses-proses pengendalian dampak lingkungan yang hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan yang menggunakan pendekatan
a)
A.hukum perdata
b)
B.hukum pidana
c)
C.hukum administrasi
74.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diterapkan kepada orang yang menyusun dokumen Amdal tetapi tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal. Bagaimana menurut pendapat Anda
a)
A.pernyataan tersebut salah karena orang yang tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal tersebut dapat dikenai sanksi perdata;
b)
B.pernyataan tersebut betul karena orang yang tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal dapat dikenai sanksi pidana;
c)
C.pernyataan tersebut salah karena orang yang tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal tersebut dikenai sanksi administrasi.
75.
Keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana kegiatan atau usaha didasarkan pada….
a)
A.penilaian dokumen kelayakan lingkungan hidup
b)
B.pengamatan atas fakta yang terjadi
c)
C.penilaian dokumen izin lingkungan
76.
Keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana kegiatan atau usaha ditetapkan berdasarkan
a)
A.penilaian oleh komisi Amdal
b)
B.pengamatan olch kepala daerah
c)
C.penilaian oleh masyarakat sekitar kegiatan
77.
Terkait dengan hubungan antara Amdal dengan audit lingkungan, kegiatan audit lingkungan dilakukan apabila
a)
A.proses pengendalian dampak lingkungan menyimpang dari isi dokumen Amdal sehingga timbul pencemaran lingkungan;
b)
B.proses pengendalian dampak lingkungan sudah sesuai dengan isi dokumen Amdal tetapi timbul pencemaran lingkungan;
c)
C.proses pengendalian dampak lingkungan tidak sesuai dengan isi dokumen Amdal tetapi tidak timbul pencemaran lingkungan.
78.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. izin lingkungan diterbitkan setelah kepala daerah menerima
a)
A. keputusan kelayakan lingkungan hidup
b)
B. keputusan penerbitan izin - -izin yang lain terkait dengan rencana kegiatan
c)
C. keputusan komisi penilai dokumen kelayakan lingkungan hidup
79.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diterapkan kepada orang yang menyusun dokumen Amdal tetapi tidak memiliki sertifikat penyusun Amdal Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sanksi pidana tersebut
a)
A. bersifat ultimum remidium
b)
B. bersifat premum remidium
c)
C. bersifat premum ultimum
80.
Penyusunan dokumen Amdal bisa dilakukan setelah kegiatan atau usaha dilaksanakan. Bagaimana menurut pendapat Anda?
a)
A. pernyataan tersebut salah karena Amdal dilakukan sebelum kegiatan berjalan
b)
B. pernyataan tersebut betul karena Amdal bisa dilakukan selama kegiatan berjalan
c)
C. pernyataan tersebut salah karena Amdal bisa dilakukan selama kegiatan berjalan
81.
Membicarakan hukum lingkungan dalam perspektif sosiologis berarti berbeda dengan membicarakan hukum dalam perspektif normatif Hal ini mengandung implikasi bahwa kedudukan hukum dalam perspektif sosiologis
a)
A. sebagai seperangkat aturan hukum yang harus dibahas landasan filsafat aturan hukum tersebut
b)
B. sebagai fenomena dalam masyarakat yang bisa dipengaruhi dan mempengaruhi subsistem yang lain
c)
C. sebagai keputusan-keputusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat bagi hakim di masa berikutnya
82.
Perjanjian internasional di bidang lingkungan hasil KTT Rio 1992 ada yang berkarakter sebagai hard law dan soft-law Perjanjian internasional yang bersifat soft-law diantaranya
a)
A. Convention on Biological Diversity
b)
B.Rio Declaration
c)
C.United Nations Framework Convention on Climate Change
83.
Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi dua ( perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yaitu Convention on Biological Diversity dan UNFCCC. Ini merupakan konsekuensi dari perjanjian internasional
a)
A. yang bersifat soft-law
b)
B. yang bersifat hard-law
c)
C. bukan (a) dan (b)
84.
Globalisasi sebagai tatanan sosial baru mulai tampak gejalanya keberlakuan pada tahun hukum 1990 dan berlangsung hingga sekarang. Dilihat dari perspektif lingkungan, fenomena globalisasi sangat berpengaruh
a)
A. karena globalisasi identik dengan pemberlakuan ekonomi pasar bebas
b)
B. yang karena globalisasi identik dengan pemberlakuan ekonomi yang sentralistik menghambat keberlakuan hukum lingkungan
c)
C. yang karena globalisasi identik dengan semakin membaiknya kondisi lingkungan menghambat keberlakuan hukum lingkungan di dunia
85.
Laporan Sekretaris Jenderal PBB pada World Summit on Sustainable Development 2002 menyatakan kondisi lingkungan secara global makin buruk. Terjadi kekosongan pelaksanaan Agenda 21. Pilihlah pernyataan yang benar di bawah ini.
a)
A.agenda 21 menuntut ratifikasi oleh negara
b)
B.agenda 21 tidak menuntut ratifikasi oleh negara
c)
C.agenda 21 bersifat hard law jadi harus diratifikasi
86.
World Summit on Sustainable Development 2002 merupakan sequel PBB dalam penyelenggaraan konperensi internasional di bidang lingkungan hidup. WSSD 2002 menghasilkan perjanjian internasional yang menuntut ratifikasi
a)
A.pernyataan tersebut benar karena WSSD memang menghasilkan perjanjian internasional yang menuntut ratifikasi
b)
B.pernyataan tersebut salah karena WSSD tidak menghasilkan perjanjian internasional yang menuntut ratifikasi
c)
C.pernyataan tersebut salah, sekalipun memang ada perjanjian internasional yang dihasilkan yang menuntut ratifikasi
87.
World Summit on Sustainable Development 2002 pada nomor ( diselenggarakan di kota yang sangat fenomenal di bidang lingkungan hidup yaitu…
a)
A.Johannesburg
b)
B.Stockholm
c)
C.Rio de Janiero
88.
Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) merupakan tuntutan kepada perusahaan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Dibebankannya tanggung jawab sosial perusahaan ini kepada perusahaan karena kegiatan perusahaan tersebut,secara ekonomi sangat berpengaruh pada masyarakat…
a)
A. pernyataan tersebut salah
b)
B.pernyataan tersebut benar
c)
C.pernyataan (a) dan (b) salah
89.
Dilihat dari konsep pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penjabaran salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut adalah
a)
A.precautionary principle
b)
B.polluter pays principle
c)
C.intergenerational equity
90.
Pada tahun 1998 pemerintah RI telah merencanakan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di kawasan Muria Kudus. Rencana tersebut banyak ditentang oleh LSM di dalam maupun luar negeri sampai sekarang Pemerintah Australia pun mengkhawatirkan rencana ini,sebab bila terjadi kebocoran, dampaknya akan menimbulkan bencana di Australia bagian utara. Akan tetapi, analisis-analisis kalangan LSM yang memprotes rencana itu ditolak oleh pemerintah RI . dengan alasan pemerintah menjamin tidak akan terjadi kebocoran. Pemerintah juga berpendapat bahwa analisis-analisis LSM tersebut tidak didukung dengan temuan atau pembuktian luat secara ilmiah sehingga protes LSM ditolak. Berikan jawaban Saudara dari perspektif penjabaran konsep Pembangunan Berkelanjutan
a)
A.tindakan-tindakan protes LSM tersebut bisa dibenarkan didasarkan pada precautionary principle
b)
B.tindakan-tindakan protes LSM tidak bisa dibenarkan karena LSM tersebut belum memiliki bukti ilmiah yang meyakinkan
c)
C.tindakan-tindakan protes LSM tidak bisa dibenarkan karena melanggar prinsip intergenerational equity
91.
Penerbitan izin lingkungan di era otonomi daerah, merupakan bagian penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan
a)
A instrumen hukum administrasi negara
b)
B. instrumen hukum perdata
c)
C. instrumen hukum pidana
92.
Penerbitan izin lingkungan di era otonomi daerah, merupakan bagian penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan
a)
A.kewenangan pengadilan
b)
B. kewenangan pemerintah daerah
c)
C.kewenangan kejaksaan
93.
Perilaku yang tidak memperhatikan kebenaran ekologis di era otonomi daerah menunjukkan dominannya pandangan antroposentrisme. Pandangan ini mendasarkan pada keyakinan....
a)
A. bahwa keberadaan lingkungan adalah untuk kepentingan manusia,karena manusia adalah pusat segala-galanya
b)
B. bahwa keberadaan manusia adalah bagian dari ekosistem alam semesta
c)
C. bahwa keberadaan dan keberlanjutan alam jauh lebih penting daripada manusia
94.
Instansi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, bisa berbeda-beda. Ada yang berbentuk Badan Lingkungan Hidup dan ada yang berbentuk Kantor Lingkungan Hidup. Perbedaan prinsip keduanya adalah....
a)
A. badan Lingkungan Hidup merupakan institusi yang dapat diberi pendelegasian wewenangnya oleh Kepala Daerah ,sedangkan Kantor Lingkungan Hidup merupakan institusi yang hanya bersifat administratif belaka
b)
B. badan Lingkungan Hidup berwenang mengeluarkan izin lingkungan, sedangkan Kantor Lingkungan Hidup berwenang untuk mengesahkan kelayakan dokumen lingkungan
c)
C. badan Lingkungan Hidup hanya berwenang mengesahkan kelayakan dokumen lingkungan sedangkan Kantor Lingkungan Hidup berwenang mengeluarkan izin lingkungan
95.
Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di daerah tentu harus diterbitkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan atau pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undanga n di atasnya. Supaya ada kekesuaian antara undang- undang dengan peraturan daerah maka dilakukan....
a)
A. sinkronisasi dan harmonisasi
b)
B. pelaksanaan yang berbeda antara undang-undang dengan peraturan daerah di bidang lingkungan hidup
c)
C. bukan (a)bukan (b)
96.
Penerbitan surat penutupan tempat ijin usaha di era otonomi daerah, merupakan bagian penegakan tukum lingkungan dengan menggunakan....
a)
A. kewenangan pengadilan
b)
B. kewenangan pemerintah daerah
c)
C. kewenangan kejaksaan.
97.
Penerbitan surat penutupan tempat ijin usaha di era otonomi daerah, merupakan bagian penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan ....
a)
A. instrumen hukum pidana
b)
B. instrumen hukum perdata
c)
C. instrumen hukum administrasi negara
98.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah, penerbitan surat ijin usaha merupakan kewenangan ....
a)
A. instansi Kejaksaan Tinggi
b)
B. instansi Pengadilan
c)
C. instansi Pemerintah Daerah
99.
Dalam kedudukan sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sebuah LSM dapat menggugat pemerintah daerah setempat berdasarkan peraturan tentang hak gugat lingkungan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan hak gugat lingkungan itu maka ....
a)
A. LSM atas nama lingkungan sebagai korban, bertindak sebagai penggugat
b)
B. LSM atas nama manusia sebagai korban, bertindak sebagai penggugat
c)
C. LSM atas nama manusia sebagai korban bertindak sebagai tergugat
100.
Menurut peraturan perundang-undanga yang berlaku di Indonesia, izin lingkungan diterbitkan ....
a)
A. sesudah dinyatakan bahwa suatu kegiatan layak lingkungan, oleh Komisi Penilai Dokumen Kelayakan Lingkungan
b)
B. sebelum ada pernyataan bahwa suatu kegiatan layak lingkungan oleh Komisi Penilai Dokumen Kelayakan Lingkungan
c)
C. sebelum ada penyusunan dokumen kelayakan lingkungan oleh pemrakarsa kegiatan
101.
Deep ecology adalah pandangan hidup yang tercermin dalam perilaku masyarakat hukum adat pada umumnya, yang menyiratkan bahwa:
a)
A. Manusia adalah bagian dari sistem alam semesta yang keberadaannya ditentukan dan menentukan sub-sub sistem alam yang lain
b)
B. Keberadaan lingkungan dan sumber daya alam adalah untuk kepentingan manusia
c)
C. Manusia dan lingkungan realitanya adalah terpisah satu sama lain
102.
Anthropocentrisme yang dianut oleh sebagian masyarakat dan Deep Ecology yang dianut Masyarakat Hukum Adat adalah pandangan yang bisa disebut:
a)
A. Tidak bertentangan dengan Deep Ecology
b)
B. Bertentangan dengan Deep Ecology
c)
C. Tidak berbeda dengan Deep Ecology
103.
Kearifan lokal yang ada pada Masyarakat Hukum Adat bersumber dari:
a)
A. Praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi pola pedoman hidup sehari-hari
b)
B. Praktek-praktek yang diajarkan oleh negara kepada masyarakat hukum adat karena kedudukan mereka sebagai warga negara
c)
C. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari pakar-pakar ilmu sosial untuk diajarkan pada masyarakat adat
104.
Pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat bersumber dari:
a)
A. Praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi pengetahuan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari
b)
B. Praktek-praktek yang diajarkan oleh negara kepada masyarakat hukum adat karena kedudukan mereka sebagai warga negara
c)
C. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari pakar-pakar ilmu sosial untuk diajarkan pada masyarakat adat
105.
Pembangunan Berkelanjutan sebagai konsep lingkungan hidup yang disusun oleh WCED pada tahun 1987 dalam pelaksanaannya tetap mengandalkan peran kearifan lokal. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan ini?
a)
A. Pernyataan itu salah karena Pembangunan Berkelanjutan disusun oleh WCED sebagai organ di bawah PBB
b)
B. Pernyataan itu betul karena untuk dapat melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan satu-satunya cara adalah mengandalkan kearifan lokal
c)
C. Pernyataan itu betul karena salah satu cara untuk melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengandalkan kearifan lokal
106.
REDD di dalam implementasinya, sangat memungkinkan untuk melibatkan pengurangan emisi karbon. REDD adalah:
a)
A. Program pengurangan emisi karbon yang merupakan kelanjutan Protokol Kyoto
b)
B. Program pengurangan emisi karbon yang merupakan kelanjutan Konvensi Keragaman Hayati
c)
C. Program pengurangan emisi karbon dari program nasional Indonesia
107.
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan keniscayaan. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah:
a)
A. Melestarikan keberadaan masyarakat hukum adat
b)
B. Melakukan konservasi sosial terhadap masyarakat hukum adat
c)
C. Jawaban (a) dan (b) salah
108.
Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan kepentingan ekonomi sering memberikan dampak negatif pada keberadaan masyarakat hukum adat. Fenomena ini sebenarnya:
a)
A. Tidak bertentangan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan
b)
B. Bertentangan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan
c)
C. Jawaban (a) dan (b) tidak ada yang benar
109.
"Pesudo legal recognition" dalam uraian di atas merupakan istilah yang menunjukkan adanya:
a)
A. Adanya pengakuan secara formal, tetapi faktanya justru memarginalkan kedudukan masyarakat hukum adat
b)
B. Adanya pengakuan secara formal, dan fakta memberi dukungan besar pada kedudukan masyarakat hukum adat
c)
C. Ketiadaan pengakuan secara formal dan ketiadaan dukungan bagi kedudukan masyarakat hukum adat
110.
Penguasaan atas wilayah adat merupakan kepemilikan bersama komunitas (communal property resources) atau kolektif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengelolanya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama serta mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. Hal itu menyiratkan bahwa:
a)
A. Wilayah adat tidak bisa dijual secara perseorangan oleh anggota masyarakat hukum adat
b)
B. Wilayah adat sebenarnya bisa dijual secara perseorangan oleh anggota masyarakat hukum adat
c)
C. Wilayah adat bisa dijual atau dialihkan haknya kepada orang lain oleh perseorangan anggota masyarakat hukum adat karena kepemilikannya merupakan perwujudan hak milik
111.
Salah satu cara hukum lingkungan adalah penegakan dengan instrumen hukum administrasi negara, seperti perizinan, keharusan menyusun dokumen kelayakan lingkungan dan sebagainya. Penegakan hukum lingkungan dengan instrumen hukum administrasi negara tersebut mencerminkan:
a)
A. Penggunaan paradigma Atur Dan Awasi
b)
B. Penggunaan paradigma Atur Diri Sendiri
c)
C. Penggunaan paradigma Positivisme
112.
Paksaan pemerintah merupakan salah satu sanksi yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sanksi tersebut merupakan salah satu jenis:
a)
A. Sanksi pidana dalam paradigma Atur Diri Sendiri
b)
B. Sanksi perdata dalam paradigma Atur Dan Awasi
c)
C. Sanksi administrasi dalam paradigma Atur Diri Sendiri
113.
Gugatan perwakilan (class action) merupakan gugatan:
a)
A. yang diajukan beberapa orang yang mewakili orang banyak untuk menggugat di Pengadilan karena terjadinya kerusakan lingkungan. Gugatan ini mencerminkan dianutnya paradigma Atur Dan Awasi.
b)
B. yang diajukan oleh LSM untuk mewakili lingkungan yang rusak karena perbuatan manusia. Gugatan ini mencerminkan dianutnya paradigma Atur Dan Awasi.
c)
C. yang diajukan orang per orang yang mewakili lingkungan yang rusak karena bencana alam. Gugatan ini mencerminkan dianutnya paradigma Atur Diri Sendiri.
114.
Hak gugat lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah:
a)
A. hak yang diajukan beberapa orang yang mewakili orang banyak untuk menggugat di Pengadilan karena terjadinya kerusakan lingkungan. Hak ini merupakan bukti dianutnya paradigma Atur Dan Awasi.
b)
B. hak yang dimiliki organisasi lingkungan untuk menggugat di Pengadilan mewakili lingkungan yang rusak karena perbuatan manusia. Hak ini merupakan penjabaran paradigma Atur Dan Awasi.
c)
C. hak yang diajukan orang per orang yang mewakili lingkungan yang rusak karena bencana alam.
115.
Di tingkat implementasi paradigma ADS dalam pengelolaan lingkungan paling terlihat dari berperannya:
a)
A. lembaga-lembaga nonnegara (lembaga swadaya masyarakat) baik yang murni bergerak di bidang lingkungan atau di bidang lain, tetapi mempunyai kepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup.
b)
B. lembaga-lembaga negara yang menentukan regulasi perundang-undangan secara sendiri tetapi mempunyai kepentingan terhadap perlindungan lingkungan hidup.
c)
C. bukan salah satu yang disebut pada butir (a) atau (b).
116.
Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk usaha yang menurut peraturan perundang-undangan harus didahului dengan penyusunan dokumen AMDAL:
a)
A. fenomena ini merefleksikan dianutnya paradigma ADA.
b)
B. fenomena ini merefleksikan dianutnya paradigma ADS.
c)
C. fenomena ini tidak merefleksikan dianutnya paradigma ADA maupun ADS.
117.
Dalam perdagangan produk-produk Indonesia ke Eropa Barat (misalnya produk-produk yang menggunakan kayu sebagai bahan mentahnya) telah diberlakukan sertifikasi sejak 1990-an. Hal ini merefleksikan dianutnya paradigma ADS karena ecolabel merupakan sertifikasi yang diterbitkan oleh organisasi antar negara:
a)
A. pernyataan tersebut memuat hubungan sebab-akibat yang benar
b)
B. pernyataan tersebut memuat hubungan sebab-akibal yang salah
c)
C. pernyataan tersebut tidak memuat hubungan sebab-akibat yang salah
118.
ISO sangat berpengaruh dalam dunia perdagangan antar negara. Standar-standar mutu serta perlindungan perdagangan yang menghindari kecurangan terhadap konsumen telah disusun oleh ISO:
a)
A. standar-standar tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan perdagangan dunia dan ISO merupakan organisasi nonpemerintah
b)
B. standar-standar tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan perdagangan dunia karena ISO merupakan organisasi pemerintah
c)
C. standar-standar tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan perdagangan dunia karena ISO merupakan organisasi di bawah PBB
119.
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 instrumen hukum pidana bisa bersifat premum remidium dan juga ultimum remidium. Penerapan sanksi pidana disini:
a)
A. merupakan refleksi penggunaan paradigma ADA
b)
B. merupakan refleksi penggunaan paradigma ADS
c)
C. merupakan refleksi penggunaan paradigma antara ADA-ADS
120.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penyelesaian sengketa yang merefleksikan:
a)
A. upaya mencari titik temu yang memenuhi aspirasi pihak yang bersengketa dalam paradigma ADA
b)
B. mengidentifikasi pihak yang salah dan pihak yang benar dalam penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup dalam paradigma ADS
c)
C. sanksi sebagaimana diatur dalam penegakan hukum pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam paradigma ADS
Reset
