NEW
Font size
WorksheetsQuiz Pengelolaan KEU DA
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Berdasarkan kebijakan akuntansi keuangan daerah, Belanja diakui pada saat..
Terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
Terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD
Terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti penerimaan kas
Contoh kerugian daerah yang dapat disebabkan oleh kelalaian pegawai adalah:
Kenaikan belanja infrastruktur
Penurunan jumlah wisatawan
Kehilangan aset daerah akibat kurangnya pengamanan
Peningkatan PAD yang tidak sesuai target
Laporan pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh
Kepala Daerah
Bendahara Pengeluaran
Pengguna anggaran/kuasa
Kepala SKPD
Berikut yang tidak termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran, adalah ...
Kondisi Ekonomi Mikro Daerah
Skala Prioritas Pembangunan Daerah
Asumsi penyusunan APBD
Kebijakan umum Anggaran Daerah
Berikut ini adalah pernyataan yang tepat jika Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, yaitu ...
Maksimal belanja tidak melebihi APBD tahun lalu
Pemda mengalami Government Shutdown
Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kembali bersama dengan Raperda APBD
Rancangan KUA dan PPAS ditetapkan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD
Berikut ini bukan merupakan pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, yaitu ...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Penganggaran berbasis akrual
Penganggaran Terpadu
Penganggaran berdasarkan Kinerja
Setelah RKA SKPD diverifikasi oleh TAPD, langkah selanjutnya adalah ...
Penetapan RKA SKPD oleh Kepala Daerah
PPKD menyusun Raperda APBD
Koordinasi penyusunan Raperda APBD oleh Sekretaris Daerah
Evaluasi DPA SKPD oleh Gubernur atau Mendagri
Raperda APBD dan Raperkada Penjabaran APBD diajukan ... (1) kepada ... (2) untuk dilakukan ... (3)
PPKD, Kepala Daerah, Persetujuan
Kepala Daerah, DPRD, Persetujuan
Sekda,Kepala Daerah, Penetapan
Kepala Daerah, Mendagri, Penetapan
Setelah penetapan Perda APBD, dokumen yang perlu disiapkan selanjutnya adalah ...
RKA SKPD dan DPA SKPD
DPA SKPD dan Anggaran Kas
LRA, LAK dan LKPD
SPP, SPD dan SP2D
Apa yang dimaksud dengan kerugian daerah?
Penurunan jumlah belanja modal
Hilangnya aset atau kekayaan daerah karena tindakan yang melanggar hukum
Kegagalan dalam pelaksanaan proyek pemda
Penurunan pendapatan asli daerah (PAD)
Salah satu penyebab utama terjadinya kerugian daerah?
Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif
Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur
Meningkatnya pendapatan daerah
Kenaikan jumlah penduduk di daerah
Apa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah untuk meminimalkan kerugian daerah?
Mengabaikan masalah kecil dalam laporan keuangan
Mempercepat pelaksanaan proyek tanpa kajian yang mendalam
Meningkatkan pengawasan dan audit secara berkala
Menunda proyek penting hingga ada anggaran
Contoh kerugian daerah yang dapat disebabkan oleh kelalaian pegawai adalah:
Kenaikan belanja infrastruktur
Kehilangan aset daerah akibat kurangnya pengamanan
Penurunan jumlah wisatawan
Peningkatan PAD yang tidak sesuai target
Apa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemerintah Daerah?
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah
Pejabat yang bertanggung jawab mengawasi proses lelang
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau proyek tertentu sesuai dengan kontrak yang telah disetujui
Pejabat yang bertugas menyusun laporan keuangan SKPD
PPK bertanggung jawab terhadap semua aspek berikut, kecuali:
Pengawasan internal seluruh proyek di Pemda
Pengelolaan administrasi keuangan proyek
Penandatanganan dokumen terkait pengadaan barang/jasa
Pelaksanaan teknis kegiatan proyek
Pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di provinsi, dinamakan......
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Otonomi
Urusan Bersama
Berikut ini adalah yang termasuk dalam Dana Perimbangan, kecuali...
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Hibah
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut dengan ......................
Pengeluaran Daerah
Pembiayaan Daerah
Belanja Daerah
Pendapatan Daerah
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah..
Bendahara umum daerah
Satuan kerja perangkat daerah
Kepala daerah
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
Yang tidak termasuk ke dalam SKPD adalah
Bendahara umum daerah
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
Pejabat penatausahaan keuangan
Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah, kecuali
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya
Menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas umum negara
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
Kegiatan tahun jamak mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran harus mendapat persetujuan dari..
Kepala Daerah
DPRD dan Kepala Daerah
BUD
BPKAD
Siapakah yang Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD?
PPKD
Kepala Daerah
DPRD
BUD
Penjabaran APBD disahkan dengan..
Undang-Undang
Peraturan Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Permendagri
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut....
Belanja Operasi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja tak terduga
