Perpanjangan jangka waktu hak

Pembaruan hak

Penambahan hak

Perpanjangan hak tanah

Penambahan jangka waktu hak

Tanah reklamasi

Tanah ulayat

Tanah negara

Tanah terlantar

Tanah musnah

Instansi Pusat

Pemerintah Daerah

Badan Bank Tanah

Badan usaha milik negara/daerah

Masyarakat hukum adat

35 tahun, 25 tahun, 35 tahun

35 tahun, 25 tahun, 30 tahun

30 tahun, 20 tahun, 30 tahun

30 tahun, 25 tahun, 30 tahun

25 tahun, 15 tahun, 25 tahun

Setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif

paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna usaha

permohonan pembaruan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna usaha

tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya

tanahnya belum digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya

Keputusan pemberian hak oleh Menteri

Keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Milik

Akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik

Pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

badan keagamaan dan sosial

perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Orang Asing

Menteri

Pemegang hak tanah

Pelaku penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penilai pertanahan

Pemerintah pusat/daerah

Legalisasi Aset

Penataan Akses

Redistribusi Tanah

pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria

kelembagaan Reforma Agraria

Hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang perseorangan, dan/atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian

Hak guna usaha orang perseorangan, dan/atau hak guna usaha badan hukum dalam bentuk koperasi

Hak guna bangunan untuk Subjek Reforma Agraria berupa badan hukum

Hak kepemilikan bersama untuk Subjek Reforma Agraria berupa kelompok masyarakat

Hak pakai untuk perseorangan dan badan hukum

penerimaan laporan/aduan Konflik Agraria dari masyarakat

inventarisasi data Konflik Agraria yang berasal dari kementerian/lembaga

verifikasi, analisis data fisik, dan data yuridis

mediasi

rekomendasi

penetapan pemerintah untuk memberikan hak atas tanah melalui pemberian, perpanjangan jangka waktu hak dan/atau pembaruan hak

penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah di atas tanah negara atau di atas hak pengelolaan

pemberian hak atas sebidang tanah kepada pihak yang memenuhi syarat yang dilakukan dengan 1 (satu) penetapan pemberian hak

perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak kepada pihak lain

pemberian hak atas sebidang tanah kepada perorangan atau badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan 1 (satu) penetapan pemberian hak

mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah.

mengajukan permohonan melalui sistem elektronik

menyampaikan permohonan pemeriksaan tanah

melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak

menyampaikan berkas permohonan hak pengelolaan kepada menteri

Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persetujuan Bangunan Gedung

Peta Bidang Tanah

Sertipikat

KKPR

data pemohon

peta bidang tanah

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana

pernyataan untuk melaksanakan pembangunan dan mengusahakan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

rencana jangka waktu pemanfaatan tanah

perjanjian pemanfaatan tanah

pernyataan kesepakatan kerja sama

pertimbangan dari pejabat yang berwenang

keputusan penetapan oleh kantor pertanahan

surat pernyataan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pertanian

Perkebunan

Peternakan

Pertambangan

Perikanan/Tambak

di atasnya dibangun satuan rumah susun

di atasnya dibangun bangunan bertingkat

berasal dari tanah hak milik

berasal dari tanah hak pengelolaan

berasal dari tanah tanah negara

Panitia A

Panitia B

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Bidang Survey dan Pemetaan

Petugas Konstatasi

1:1.000.000

1:500.000

1:250.000

1:50.000

1:25.000

KKPR

KKPRL

PBG

NIB

SKPT

Menteri

Gubernur

Bupati/Walikota

Kantor Pertanahan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai

tanah hak pengelolaan

tanah wakaf

tanah sengketa

tanah Negara

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal

kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya

pembuatan peta dasar pendaftaran

penetapan batas bidang-bidang tanah

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

pembuatan daftar tanah

pembuatan laporan pemetaan dan pengukuran

berita acara

surat ukur

daftar tanah

laporan pemetaan

daftar pemetaan dan pengukuran

RTR pulau/kepulauan

RTR Kawasan Strategis Nasional

RTRW Kabupaten

RZ KAW

RDTR Kota

Sertifikat asli hak yang bersangkutan

Surat keterangan dari Kantor Pertanahan

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang

Akta yang dibuat oleh PPAT

Surat keterangan dari pengadilan

perencanaan

penetapan lokasi

persiapan

focus group discussion

pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

Kluster 0

Kluster 1

Kluster 2

Kluster 3

Kluster 4

Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020

Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021

Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022

Permen ATR/BPN Nomor 39 Tahun 2023

Permen ATR?BPN Nomor 14 Tahun 2024

dibawah 25.000 m2

lebih 25.000 m2 sampai dengan 100.000 m2

lebih dari 100.000m2 sampai dengan 250.000 m2

lebih dari 250.000 m2 sampai dengan 5.000.000 m2

lebih dari 5.000.000 m2

Menteri

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kantor Pertanahan

Gubernur

Bupati/Wali Kota

KJSB atau Surveyor Berlisensi

Panitia Ajudikasi

Satgas A

Satgas B

Tim Persiapan

kepala seksi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang survei dan pemetaan

pejabat fungsional penata kadastral Madya

pejabat fungsional penata pertanahan Madya

pejabat fungsional penata pertanahan Muda

Kepala kantor pertanahan

Kepala bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah

Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah

Kepala bidang survei dan pemetaan

Kepala seksi survei dan pemetaan

Kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan

Data

Data fisik

Data yuridis

Peta pendaftaran

Blok data

Nomor identifikasi

Tanda tangan elektronik

Stempel

Segel elektronik

Barcode

langsung

virtual

tatap muka

tertulis

luring

8 (delapan)

9 (sembilan)

12 (dua belas)

14 (empat belas)

15 (lima belas)

mengajukan permohonan pendaftaran

pengumpulan dan pengolahan Data Fisik

penelitian data yuridis

pembukuan hak

penerbitan Sertipikat-el

Kementerian

Kantor wilayah

Kantor pertanahan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pemerintah Daerah

identitas para pihak

kartu keluarga

izin pemindahan hak

bukti pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak Penghasilan

perubahan data fisik hak milik satuan rumah susun

blokir, sita, atau perkara

tanah telantar

perubahan komoditas hak guna usaha

pencatatan hapusnya hak

penegasan konversi atau pengakuan hak

pemberian hak di atas tanah negara

pemberian hak di atas tanah hak

pendaftaran tanah ulayat

penerbitan Sertipikat-el yang diakibatkan perubahan kondisi fisik

Aplikasi Sentuh Tanahku

Gistaru

Signata

Layanan SKPT-el

Bhumi ATR/BPN

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024

Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023

Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2022

Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021

Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020

sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah

terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari

merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial

dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku

tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

mengumpulkan data subjek dan karakteristik masyarakat hukum adat

mengetahui indikasi keberadaan Tanah Ulayat

mengetahui karakteristik masyarakat hukum adat

memastikan bidang Tanah Ulayat tidak dalam keadaan sengketa, konflik, perkara, dan/atau tidak terdapat beban-beban lain

keperluan penelitian data yuridis

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Dokumen Perencanaan Penatagunaan Tanah

Dokumen Perencanaan Peralihan Tanah

Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah

Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah

survei sosial ekonomi

kelayakan lokasi

analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat

perkiraan nilai tanah

dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan

letak tanah

luas tanah yang dibutuhkan

gambaran umum status tanah

perkiraan nilai tanah

perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah

tata ruang

pengadaan tanah

pertanian

kependudukan

bangunan

melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari instansi yang memerlukan tanah

menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya

menyiapkan pembentukan satgas yang diperlukan dan pembagian tugas

melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan

menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan

masyarakat hukum adat

pemegang Hak Pengelolaan

pemegang alat bukti tertulis hak lama

pemegang Hak Atas Tanah diluar lokasi rencana pembangunan

pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

daftar pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah

daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah

berita acara pendataan awal lokasi rencana pembangunan

berita acara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah

laporan hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan

sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota

kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota

kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota

penilai pertanahan sebagai anggota

akademisi sebagai anggota

6 (enam) bulan

1 (satu) tahun

2 (dua) tahun

3 (tiga) tahun

5 (lima) tahun

Kantor Wilayah

Kantor Pertanahan

Gubernur

Bupati/Wali Kota

Instansi terkait pertanahan dan penataan ruang

pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah

pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah

pengumpulan data pihak yang berhak

membantu pembuatan rencana kerja dan jadwal kegiatan

menyiapkan administrasi yang diperlukan

dasar pemberian ganti kerugian

dasar penetapan nilai tanah

dasar perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah

dasar perhitungan pembiayaan pengadaan tanah

dasar pelepasan objek pengadaan tanah

perencanaan

persiapan

pelaksanaan

penyerahan hasil

pemantauan dan evaluasi

mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

mewujudkan tujuan pembangunan dan memiliki landasan hukum demi mewujudkan pengembangan wilayah

mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah

menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan

terjadi peralihan hak atas tanah

merupakan tanah negara

tanah hak pengelolaan

melekat hak tanggungan

penggunaan tanah tidak sesuai dengan RTRW

kepentingan umum

keterbatasan daya dukung

pembangunan yang berkelanjutan

faktor kebencanaan

keterkaitan ekosistem

pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan

penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan t anah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

pemantauan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

pengendalian dan pemantauan pertanahan

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota

kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang

dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR

dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR

dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang

rencana tata ruang

sifat dan jenis hak

penilaian tanah

kemampuan tanah

ketersediaan tanah

Kantor Pertanahan

Kantor Wilayah

Tim Ahli

Surveyor Berlisensi

Penilai Pertanahan

Daftar isian

Formulir

Berita acara

Laporan

Peta kerja lapangan

Verifikasi permohonan

Pengolahan dan analisis data

Evaluasi

Inventarisasi

Peninjauan lapangan

3 (tiga) hari

5 (lima) hari

10 (sepuluh) hari

14 (empat belas) hari

21 (dua puluh satu) hari

pelaksanaan perolehan dan peralihan Hak Atas Tanah

penyusunan rencana tata ruang

kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum

pemindahan dan penggabungan bidang tanah yang dimohon

ketersediaan tanah yang dimohon

Kasus pertanahan

Sengketa pertanahan

Konflik pertanahan

Perkara pertanahan

Masalah pertanahan

Kasus atau bukan kasus

Sengketa atau bukan sengketa

Konflik atau bukan konflik

Perkara atau bukan perkara

Kasus atau sengketa

Dirjen VII dan/atau Direktur

Kepala Kantor Wilayah

Kepala Bidang V

Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Seksi V

pengkajian Kasus;

Penelitian;

ekspos hasil Penelitian;

Rapat Koordinasi;

Gelar akhir

mediasi dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa

dalam hal para pihak sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tetapi tidak hadir maka mediasi tetap berlanjut

mediasi wajib dihadiri oleh para pihak/ principal

dalam hal para pihak tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, mediasi dapat diwakili oleh kuasa yang diberi kewenangan untuk memutus dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa

dalam pelaksanaan mediasi dapat menghadirkan ahli dan/atau instansi terkait dengan persetujuan para pihak

Pengarah

Penanggungjawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

Perencanaan konsolidasi tanah

Pengaturan konsolidasi tanah

Pelaksanaan konsolidasi tanah

Pembangunan hasil konsolidasi tanah

Pengawasan konsolidasi tanah.

Analisis kewilayahan

Analisis sosial

Analisis kependudukan

Analisis ekonomi

Analisis lingkungan

Peraturan Bupati/Walikota

Peraturan Gubernur

Keputusan Bupati/Walikota

Keputusan Gubernur

Keputusan Menteri

Tanah

Bangunan

Tanaman

Aset masyarakat peserta konsolidasi tanah

Benda yang berkaitan dengan tanah

Kawasan perkantoran

Kawasan perdagangan dan jasa

Kawasan industri

Kawasan permukiman

Kawasan pusat bisnis terpadu

memberikan wadah komunikasi dan koordinasi

memastikan hak dan kewajiban dalam konsolidasi tanah terlaksana

menjamin hak untuk mengelola dan meningkatkan nilai tambah hasil Konsolidasi Tanah/Konsolidasi Tanah Vertikal

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah

meningkatkan nilai aset yang dimiliki

menerima hasil desain Konsolidasi Tanah yang telah disepakati

memperoleh informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara transparan

memperoleh tanah dan/atau bangunan hasil penataan sesuai kesepakatan dengan nilai yang setidaknya sama dengan nilai sebelum Konsolidasi Tanah

memperoleh surat tanda bukti Hak atas Tanah hasil Konsolidasi Tanah

memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas di lokasi Konsolidasi Tanah.

Evaluasi, pemberitahuan, pengesahan tanah telantar

Identifikasi, peringatan, penetapan tanah telantar

Evaluasi, peringatan, penetapan tanah telantar

Peringatan, penetapan, pengesahan tanah telantar

Identifikasi, evaluasi, penetapan tanah telantar

dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan

dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak

dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada rnaupun sudah tidak ada

dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak

Pemantauan, evaluasi, pelaporan

Suvey, penilaian, pelaporan

Persiapan, pelaksanaan, pelaporan

Perencanaan, pelaksanaan, pembuatan berita acara

Pemantauan, pelaksanaan, penilaian

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku

Pemantauan perwujudan pola ruang

Pemberian insentif dan disinsentif

Pengenaan sanksi

Penyelesaian sengketa penataan ruang.

Warga Negara Indonesia

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat

tidak pemah d{atuhi pidana penjara berdasarkan putusan penga.dilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Peralihan hak milik melalui jual beli

Peralihan hak guna bangunan

Pemindahan hak melalui lelang

Pembagian hak bersama

Pemberian hak tanggungan

seluruh wilayah Indonesia

satu wilayah provinsi

satu wilayah kabupaten/kota

satu wilayah kabupaten/kota dan wilayah yang berbatasan langsung dengannya

satu wilayah kecamatan

Bidang Survei dan Pemetaan;

Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;

Bidang Penataan dan Pemberdayaan;

Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan

Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan

pendaftaran Hak Tanggungan

peralihan Hak Tanggungan

perubahan nama Investor

penghapusan Hak Tanggungan

perbaikan data

Satgas A dan Satgas B

Tim Persiapan dan Tim Pelaksana

Panitia A, Panitia B, Petugas Konstatasi

Tim Koordinasi dan Tim Perencana/Pelaksana

Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi

Barcode

Nomor identifikasi

Tanda tangan elektronik

QR Code

Segel Elektronik

Letak bidang tanah

Nomor surat ukur

Toponimi

Status gambar situasi/surat ukur

Status persil