Font size
WorksheetsPart 1
Total questions: 86
Worksheet time: 43mins
Dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Pengorganisasian klinik disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan klinik. Dari gambaran diatas manakah dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti?
Terdapat penetapan visi, misi dan tujuan oleh pemilik, pimpinan ataupun pejabat berwenang
Terdapat struktur organisasi klinik dalam dokumen pendirian klinik ataupun dokumen lain yang sah (salah)
Terdapat dokumen yang sah yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
Terdapat bukti penyampaian informasi struktur organisasi klinik
Klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang. Struktur organisasi klinik terdiri dari pemilik, pejabat yang berwenang. Dari penjelasan diatas manakah dokumen yang paling tepat yang dijadikan sebagai kelengkapan bukti?
Terdapat penetapan visi, misi dan tujuan oleh pemilik, pimpinan ataupun pejabat berwenang
Melakukan wawancara terhadap petugas dalam memahami uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
Terdapat dokumen yang sah yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
Terdapat struktur organisasi klinik dalam dokumen pendirian klinik ataupun dokumen lain yang sah
Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien, klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Salah satu indikator yang efektif adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik yaitu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan yang tertuang dalam sebuah tata kelola klinik. Dokumen apa yang diperlukan untuk pemenuhan dari standar yang dimaksud?
Terdapat dokumen yang sah yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
Terdapat struktur organisasi klinik dalam dokumen pendirian klinik ataupun dokumen lain yang sah
Terdapat bukti penyampaian informasi struktur organisasi klinik
Terdapat penetapan visi, misi dan tujuan oleh pemilik, pimpinan ataupun pejabat berwenang
Untuk memastikan bahwa apakah petugas klinik paham terhadap dokumen yang disusun terkait dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, maka salah satu yang perlu dilakukan saat survei adalah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penyusunan dokumen tersebut. Kepada siapakah yang paling tepat dilakukan wawancara?
Melakukan wawancara kepada pimpinan dan staf klinik untuk memastikan dilaksanakannya proses penilaian kinerja SDM secara berkala
Melakukan wawancara untuk memastikan bagaimana cara mengevaluasi hasil kinerja dengan kriteria yang sesuai
Melakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan di klinik
Melakukan wawancara terhadap petugas terkait pemahaman terhadap uraian tugas,
tanggung jawab dan wewenang
Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan memiliki standar kegiatan berusaha sebagaimana diatur dalam PMK No. 14 Tahun 2021. Berdasarkan Standar 1.2 Tata Kelola Sumber Daya Manusia, maka ketentuan seorang penanggung jawab klinik adalah? PMK no 17 th 2024
Penanggung jawab klinik tidak dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan
Hanya dapat menjadi penanggung jawab di 1 klinik tersebut
Dapat menjadi penanggung jawab lebih dari 1 klinik
Penanggung jawab klinik PMA tidak harus WNI
Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan memiliki standar kegiatan berusaha sebagaimana diatur dalam PMK No. 14 Tahun 2021. Berdasarkan Standar 1.2 tentang Tata Kelola Sumber Daya Manusia, maka pernyataan manakah yang paling tepat untuk klinik pratama?
Penanggung jawab klinik tidak harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan
Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan tidak dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan
Penanggung jawab klinik dapat menjadi penanggung jawab di klinik lain
Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan
Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan memiliki standar kegiatan berusaha sebagaimana diatur dalam PMK No. 14 Tahun 2021. Berdasarkan Standar 1.2 Tata Kelola Sumber Daya Manusia, maka penanggung jawab klinik utama yang paling tepat adalah?
Harus dokter umum atau dokter gigi spesialis
Harus dokter umum atau dokter gigi atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis
Harus dokter gigi spesialis
Harus dokter spesialis
Pelayanan kesehatan yang diberikan klinik harus diberikan oleh tenaga yang sesuai, baik dari sisi Jumlah, jenis maupun kompetensi yang dimiliki. Survelor pada saat survei harus membuktikan hal tersebut melalui penyediaan file kepegawaian seluruh SDM. File kepegawaian apa yang minimal tersedia di klinik?
Ijazah pendidikan, STR dan SIP bagi nakes, uraian tugas, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, uraian kompetensi
Ijazah pendidikan, uraian tugas, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, uraian kompetensi
Kontrak kerja, Ijazah pendidikan, STR dan SIP bagi nakes, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, uraian kompetensi
Visi misi klinik, ijazah pendidikan, STR dan SIP bagi nakes, uraian tugas, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja
Ketika suatu klinik dapat dikatakan berhasil dengan baik maka dapat dilihat dan diukur dari kinerja atau capaian maka perlu kinerja SDM dilakukan dievaluasi secara berkala. Dari uraian dibawah ini maka manakah kelengkapan dokumen yang sangat diperlukan diberikan penilaian?
Terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara berkala (pasti benar)
Terdapat dokumen hasil monitoring secara terus menerus
Terdapat dokumen file kepegawaian seluruh SDM sebagai tanggung jawab
Terdapat dokumen file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara terus menerus
Klinik harus dapat menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan supportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan
sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. Maka dalam upaya
meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas klinik menyusun manajemen fasilitas
dan keselamatan (MFK). Program MFK klinik meliputi ?
Keselamatan dan keamanan, B3 serta limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, sampah domestik dan limbah, pendidikan MFK
Keselamatan dan keamanan, K3, B3 serta limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, sampah domestik dan limbah
Keselamatan dan keamanan, B3 serta limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, sampah domestik dan limbah
Keselamatan dan keamanan, k3, B3 serta limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, sampah domestik dan limbah, pendidikan MFK
Klinik harus dapat menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan supportif bagi pasien,
keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam upaya meningkatkan
keselamatan dan keamanan fasilitas klinik menyusun manajemen fasilitas dan keselamatan
(MFK). Salah satu program MFK yang harus disusun oleh klinik adalah manajemen
keselamatan dan keamanan fasilitas. Apa pengertian keselamatan dalam program MFK
klinik?
Perlindungan terhadap kehilangan, ancaman serta gangguan kenyamanan bagi pasien, staf dan pengunjung
Kondisi fasilitas, sarana dan prasarana klinik yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien dan pengunjung
Kualitas lingkungan seperti pencahayaan, kelembapan, suhu, dan kebisingan sesuai dengan standar
Kondisi fasilitas, sarana dan prasarana klinik yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pasien, staf dan pengunjung
Klinik mempunyai kewajiban memberikan upaya perlindungan keselamatan dan keamanan kepada pasien, keluarga, pengunjung dan staf. Untuk itu, klinik perlu menetapkan kebijakan dan prosedur respon emergensi dalam menghadapi kondisi bencana (alam maupun bencana non alam) mencakup identifikasi risiko, koordinasi respon dan evakuasi. Dalam menghadapi kondisi bencana kita mengenal istilah "contingency plan", apa ciri dari contingency plan?
Dibuat sebelum kedaruratan/kejadian bencana, terukur, cakupan kegiatan spesifik, titik berat pada operasional tanggap darurat
Dibuat setelah kedaruratan/kejadian bencana, terukur, cakupan kegiatan spesifik, titik berat kegiatan untuk rehabilitasi dan konstruksi
Dibuat sebelum kedaruratan/kejadian bencana, terukur, cakupan kegiatan beragam, titik berat pada operasional tanggap darurat
Dibuat sebelum kedaruratan/kejadian bencana, terukur, cakupan kegiatan spesifik, titik berat kegiatan untuk menghadapi bencana
Klinik wajib menerapkan manajemen risiko dalam peningkatan mutu dan keselamatan
pasien secara berkesinambungan. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan
melibatkan semua karyawan di klinik. Apa bukti bahwa Klinik telah menerapkan manajemen
risiko fasilitas di Klinik untuk memenuhi standar 1.3 tentang Tata Kelola Fasilitas dan
Keselamatan?
Tanggapan pasien di media sosial yang menyatakan bahwa klinik anda rawan bencana
Menunggu laporan insiden Keselamatan pasien sebagai dasar dalam menetapkan risiko
pelayanan di klinik
Klinik telah menetapkan kebijakan dan prosedur respon emergensi menghadapi kondisi bencana
Rencana kaji banding ke Klinik dan Puskesmas rawan bencana cara mengatasi bencana
Pelayanan yang diberikan klinik baik pada kegiatan medis maupun non medis didukung oleh sistem utilitas yang meliputi listrik air dan gas medis serta sarana sanitasi klinik. Untuk menjamin keberlangsungan sistem utilitas yang vital seperti listrik, air dan gas medis maka klinik harus menyiapkan sistem tersebut secara memadai, dengan kuantitas yang cukup dan kualitas sesuai standar. Apa ketentuan yang dipersyaratkan untuk ketersediaan sistem utilitas klinik yang paling tepat?
24 jam sehari tidak perlu setiap hari
24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu atau selama jam operasional
7 hari dalam seminggu tidak perlu 24 jam
Sesuai kebutuhan tidak perlu selama jam operasional
Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas maka klinik menyusun manajemen risiko fasilitas. Dokumen regulasi apa yang harus ada untuk memenuhi EP 4 tentang Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fasyankes pada Standar 1.3 tentang Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan?
Terdapat SPO pengelolaan B3 dan SPO pengelolaan limbah B3
Terdapat SPO pelaksanaan pengamanan klinik
Terdapat kebijakan tentang tenaga medis di klinik
Terdapat 2 dokter atau 2 dokter spesialis di bidang layanan primer, dan 1 dokter gigi
Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sektor kesehatan memiliki standar kegiatan berusaha sebagaimana diatur dalam PMK No. 14 Tahun 2021. Berdasarkan PMK tersebut, sebuah klinik rawat jalan harus memiliki minimal ruang apa?
Pendaftaran, administrasi, tunggu, konsultasi, tindakan, pojok asi, gawat darurat dan ruangan lain sesuai dengan kebutuhan
Pendaftaran, administrasi, tunggu, konsultasi, tindakan, pojok asi, farmasi dan ruangan lain sesuai dengan kebutuhan
Pendaftaran, administrasi, tunggu, konsultasi, tindakan, pojok asi. KM/WC dan ruangan lain sesuai dengan kebutuhan (pasti benar)
Pendaftaran, administrasi, tunggu, konsultasi, tindakan, pojok asi, laboratorium dan ruangan lain sesuai dengan kebutuhan
Pada waktu telusur ditemukan TPS berada di dalam sebuah toilet di klinik, TPS tanpa
dikunci dan box kuning TPS di dalamnya, petugas mengatakan biasanya toilet tempat TPS di kunci, box kuning TPS di gembok, petugas menjawab bingung saat wawancara SPO
pembuangan limbah infeksius, SPO pembuangan limbah ada. Apa rekomendasi yang tepat
untuk disampaikan oleh surveior?
Pasang label TPS B3 pada toilet yang digunakan untuk penyimpanan sementara B3
Buat TPS B3 yang terpisah dari toilet
Tidak perlu ada rekomendasi
Buat TPS B3 yang memenuhi standar dan berizin (pasti benar)
Dari kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan, klinik menghasilkan sampah domestik dan air limbah yang harus dikelola. Klinik harus memiliki prosedur dan sarana dalam melakukan pengelolaan sampah domestik dan limbah. Apa yang harus ditelusur oleh surveyor untuk menilai hal tersebut?
Adanya SK dan SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah, dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai ketentuan. observasi pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai undang-undang dan
Adanya SK dan SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah, dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai ketentuan perundang-undangan dan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaannya sampah domestik serta pengelolaan air limbah
Adanya SK dan SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah, dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai ketentuan perundang-undangan
Adanya SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah, dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai ketentuan perundang-undangan, observasi dan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundangan
Untuk pemenuhan TKK 3 EP 7 terkait dengan ketersediaan dan penempatan APAR. Ditemukan fakta bahwa klinik sudah memiliki APAR yang diletakkan di lantai dengan jumlah yang cukup. Penempatan APAR seharusnya di tempat yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda. Rekomendasi apa yang paling tepat diberikan oleh surveyor terkait dengan peletakan APAR baik tinggi bagian bawah APAR dari dasar lantai maupun jarak antar APAR?
tinggi 10 cm dari dasar lantai, jarak antar APAR tidak melebihi 25 meter
tinggi minimal 15 cm dari dasar lantai, jarak antar APAR tidak melebihi 15 meter (pasti benar)
tinggi minimal 10 cm dari dasar lantai, jarak antar APAR tidak melebihi 15 meter
tinggi 15 cm dari dasar lantai, jarak antar APAR tidak melebihi 25 meter
Untuk mencapai standar akreditasi, maka klinik harus dapat memenuhi kelengkapan bukti pada setiap EP sebagaimana ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/105/2023. Surveyor akan melakukan pembuktian kelengkapan bukti melalui metode RDOWS (regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara dan simulasi). Pada saat surveyor menilai ketersediaan alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan APAR di klinik, apa kelengkapan bukti yang harus dilengkapi klinik dan akan ditelusur oleh surveyor pada saat survei? EP 7
SPO pemeliharaan APAR, tersedia APAR, dokumen bukti pemeliharaan APAR, wawancara proses pemeliharaan APAR dan simulasi penggunaan APAR
SK pemeliharaan APAR, SPO pemeliharaan APAR, tersedia APAR, dokumen bukti pemeliharaan APAR, wawancara proses pemeliharaan APAR dan simulasi penggunaan APAR
SK pemeliharaan APAR, tersedia APAR, dokumen bukti pemeliharaan APAR, wawancara proses pemeliharaan APAR dan simulasi penggunaan APAR
SPO pemeliharaan APAR, dokumen bukti pemeliharaan APAR, wawancara proses pemeliharaan APAR dan simulasi penggunaan APAR
Dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, klinik menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala, kalibrasi dan uji kesesuaian oleh lembaga yang berwenang. Pada PMK Nomor 54 tahun 2015 pengujian dan/atau kalibrasi terhadap alat kesehatan meliputi apa saja?
Uji kesesuaian, uji keselamatan dan uji kinerja
Uji fungsi dan uji keselamatan
Uji fungsi, uji keselamatan dan uji kinerja
Uji kesesuaian dan uji kinerja
Dalam upaya memenuhi pelayanan klinis. Klinik bekerja sama dengan individu staf medis atau dengan fasilitas kesehatan lainnya. Apa jenis kontrak yang dilakukan oleh klinik dengan staf medis atau fasilitas kesehatan lainnya?
Kontrak kerja sama
Kontrak klinis
Kontrak manajemen
Perjanjian kerja sama
Dalam upaya memenuhi pelayanan klinik, terkadang diperlukan kerja sama yang dibuat dalam dokumen kontrak: yang sesuai dengan perundang-undangan. Untuk pembuangan limbah, klinik tersebut bekerjasama dengan sebuah badan usaha pembuangan limbah. Apa jenis kontrak yang dilakukan oleh klinik dengan badan usaha tersebut?
Perjanjian kerja sama
Kontrak manajemen
Kontrak klinis
Kontrak kerja sama
Untuk mencapai standar akreditasi, maka klinik harus dapat memenuhi kelengkapan bukti pada setiap EP sebagaimana ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor HK.02.02/1/105/2023. Surveyor akan melakukan pembuktian kelengkapan bukti melalui metode RDOWS (regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara dan simulasi). Pada saat surveyor menilai dokumen kontrak memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama di klinik, apa kelengkapan bukti yang harus dilengkapi klinik dan akan ditelusur oleh surveyor pada saat survei?
SPO terkait kontrak/perjanjian kerja sama
SK terkait kontrak/perjanjian kerja sama
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama
Indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama dan tercantum pada dokumen kontrak
Untuk mencapai standar akreditasi, maka klinik harus dapat memenuhi kelengkapan bukti pada setiap EP sebagaimana ditetapkan melalui Kepdirjen Nomor HK 02.02/1/105/2023. Surveyor akan melakukan pembuktian kelengkapan bukti melalui metode RDOWS (regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara dan simulasi) Pada saat surveyor melakukan survei, selain melakukan penilaian terhadap dokumen bukti terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum di dalam kontrak juga harus melakukan wawancara dengan pihak terkait, siapa yang paling tepat diwawancarai oleh Surveyor saat survei dalam rangka telusur atau penilaian?
Pimpinan dan Petugas terkait
Pengguna jasa dan Petugas terkait
Pihak ke 3
Pengguna jasa
Dokumen kontrak manajemen secara berkala di evaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab klinik dengan mengukur pemenuhan standar kinerja yang disepakati. Apa tujuan yang paling tepat dari evaluasi kontrak tersebut?
Pemenuhan standar akreditasi klinik
Menilai kinerja kedua belah pihak sesuai dengan kontrak kerjasama sebagai dasar perpanjangan kontrak
Menilai kinerja pihak kedua sesuai dengan kontrak kerjasama sebagai dasar perpanjangan kontrak (pasti benar) karena pemilik yang menilai
Menilai kinerja pihak pertama sesuai dengan kontrak kerjasama sebagai dasar perpanjangan kontrak
Penanggung jawab klinik menunjuk seorang atau lebih staf klinik sebagai penanggung jawab atau koordinator program PMKP yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan indikator mutu klinik dan insiden keselamatan pasien. Apa saja jenis indikator yang harus ada di klinik berdasarkan Standar 2.1 tentang Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien?
Indikator hasil investigasi insiden keselamatan pasien yang dilaporkan oleh penanggung jawab mutu
Indikator Indikator Nasional Mutu (INM) klinik, indikator mutu prioritas klinik, dan indikator mutu prioritas unit/bagian di klinik
Indikator mutu di klinik yaitu Indikator Nasional Mutu (INM) klinik, dan indikator mutu prioritas unit/bagian di klinik
Indikator kinerja karyawan yang disampaikan secara periodik oleh penanggungjawab layanan
Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, maka klinik mempunyai program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (MPKP) yang menjangkau seluruh bagian dan seluruh tenaga yang bekerja di klinik. Hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian surveyor dalam penilaian Standar 2.12?
Penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu klinik; pelaporan insiden keselamatan pasien; pelaporan indikator nasional mutu klinik; dan penerapan manajemen risiko terintegrasi
pelaporan insiden keselamatan pasien; pelaporan indikator nasional mutu klinik; dan penerapan keselamatan pasien
Penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu klinik; penerapan manajemen risiko; pelaksanaan program PPI dan sasaran keselamatan pasien
Pelaporan insiden keselamatan pasien; pelaporan indikator nasional mutu klinik; dan program PPI
Dalam rangka menilai upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab kepada atasannya adalah dengan menyampaikan laporan secara periodik serta umpan baliknya. Untuk menilai kebijakan dan mekanisme yang mengatur kewajiban bagi Pemilik, PJ Klinik dan para penanggung jawab ruangan untuk melakukan umpan balik pelaporan, apa yang harus ditelusur oleh surveyor?
Kebijakan dan bukti tindak lanjut terhadap hasil umpan balik yang dilakukan oleh PJ Klinik dan para kepala ruangan/PJ Ruangan
Panduan/SPO serta catatan kegiatan PJ Klinik yang meliputi bukti umpan balik kepada karyawan dengan kejelasan waktu, materi umpan balik dan hasil-hasil umpan balik
Kebijakan, Panduan/pedoman/SPO terkait umpan balik pelaporan, dan bukti-bukti pelaksanaannya
Notulen rapat berkala apakah ada catatan tentang pemberian umpan balik yang dilakukan oleh PJ Klinik dan Kepala/PJ ruangan
Salah satu upaya untuk mengukur upaya peningkatan mutu di klinik adalah dengan melakukan pengukuran Indikator mutu. Indikator mutu diukur, dianalisa, ditindak lanjuti serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Apa yang dilihat oleh surveyor untuk menilai bahwa klinik sudah memenuhi standar pengukuran dan pelaporan Indikator mutu?
Adanya Pelaporan Indikator Mutu ke Web melalui Aplikasi
Adanya SK penetapan uraian tugas, dan tersedianya uraian tugas untuk tiap karyawan dalam mencapai target Indikator Mutu
Adanya dokumen yang memuat Indikator mutu unit, Indikator prioritas unit, indikator nasional mutu (salah)
Adanya Kebijakan penetapan Indikator Mutu dan bukti dokumen yang memuat indikator mutu unit, indikator prioritas unit, Indikator nasional mutu dan pelaporan serta bukti UANG di setiap pembahasan serta pelaporan
Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Klinik sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2022 adalah melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Indikator mutu. Apa tahapan kegiatan yang wajib dilakukan dalam pengukuran indikator mutu?
Observasi, rekapitulasi data, validasi data, pelaporan dan komunikasi
Pengumpulan data, validasi data, analisis data, pelaporan dan komunikasi
Pengumpulan data, rekapitulasi data, analisis data, dan pelaporan
Pengamatan, analisis data, validasi data. pelaporan dan komunikasi
Permenkes 30 Tahun 2022 tentang INM 33. Dari observasi pada Klinik Safira Mulia diperoleh data bahwa Klinik tersebut telah menyusun indikator prioritas klinik, dan indikator mutu unit dengan hasil sebagian sudah mencapai target dan sudah melaporkan ke Kemenkes untuk Indikator Nasional Mutu. Apakah yang paling tepat dilakukan oleh Surveior untuk memastikan bahwa penyusunan atau pembuatan indikator sudah sesuai dengan ketentuan?
Surveior melakukan observasi cara pengambilan data indikator mutu
Surveior mengecek dan memvalidasi kelengkapan cara penyusunan indikator dengan kamus indikator
Surveior meminta hasil analisis berdasarkan data pelaporan masing-masing indikator
Surveior melakukan wawancara dengan masing-masing penanggung jawab indikator mutu (salah)
Apa tindakan yang paling tepat dilakukan jika seorang karyawan pernah melakukan kesalahan dan berakibat terjadinya insiden Keselamatan pasien?
Melakukan FMEA kemudian melaporkan kepada PJ Klinik
Tidak melaporkan supaya tidak terkena hukuman
Melaporkan kepada Tim Keselamatan Pasien dan mengisi form laporan insiden
Melakukan RCA kemudian melaporkan kepada PJ Klinik
Apa yang paling tepat dilakukan oleh klinik dalam mengembangkan penerapan budaya keselamatan pasien?
Praktisi klinis harus bertanggung jawab terhadap kegagalan sistem yang terjadi dan kesalahan yang dilakukan pada saat kejadian insiden Keselamatan Pasien
Menyalahkan praktisi klinis atas tindakan yang mengabaikan risiko pada pasien
Jika terjadi insiden Keselamatan pasien, pihak manajemen yang harus bertanggung jawab atas permasalahan pada sistem meskipun terjadi kesalahan dalam asuhan pasien yang dilakukan oleh praktisi klinis
Budaya perlakuan yang adil yang mendukung nilai tanggung jawab organisasi dan tanggung jawab praktisi klinis jika terjadi insiden Keselamatan pasien
Standar 2.1 Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP 1) adalah tentang diterapkannya keselamatan pasien sesuai dengan PMK No 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk memastikan klinik sudah menerapkan keselamatan pasien sesuai dengan standar akreditasi apa yang wajib dipastikan oleh surveyor pada saat telusur?
Kebijakan dan pelaporan hasil investigasi insiden keselamatan pasien oleh klinik
Bukti pelaksanaan pelaporan investigasi insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab layanan di klinik
Kebijakan terkait dengan program keselamatan pasien di klinik
Bukti pelaksanaan pelaporan insiden keselamatan pasien serta proses investigasi yang dilakukan oleh klinik
Dengan adanya peta atau register risiko, menjadi modal dasar data dalam menyusun
indikator, mitigasi risiko, FMEA. PDSA. Apakah yang dimaksud dengan Register Risiko?
Suatu alat manajemen risiko untuk mendokumentasikan risiko-risiko dan untuk mengelola tiap risiko yang diidentifikasi (pasti benar)
Pedoman bagi Penanggung jawab Klinik untuk mengatur pelaporan jika terjadi insiden
Pedoman bagi Penanggung jawab Klinik untuk untuk mengatur pelaporan jika terjadi insiden
Pedoman bagi Penanggung jawab Klinik untuk menerapkan manajemen risiko
Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana fasilitas kesehatan (Fasyankes) membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini meliputi: asesmen, identifikasi dan pengelolaan risiko; pelaporan dan analisis insiden; tindak lanjut dan solusi. Salah satu sasaran keselamatan pasien adalah melaksanakan komunikasi yang efektif. Dalam pelaksanaan komunikasi, yang paling mudah mengalami kesalahan adalah perintah yang diberikan secara lisan dan melalui telepon. Apa upaya yang tepat yang harus dilakukan oleh klinik untuk pelaksanaan komunikasi efektif melalui telepon?
Perintah yang diberikan secara lisan dan melalui telepon harus dituliskan secara lengkap, dan penerima perintah harus mendokumentasikan informasi tersebut dalam rekam medis pasien.
Perintah lisan dan informasi yang diterima melalui telepon atau hasil pemeriksaan wajib diingat oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan.
Perintah atau hasil pemeriksaan harus dikonfirmasi oleh individu yang menerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
Kebijakan dan prosedur mendukung praktik yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap keselamatan pasien di klinik.
Klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium menetapkan jenis-jenis pelayanan dan pemeriksaan laboratorium yang tersedia. Regulasi pelayanan laboratorium disusun sebagai acuan yang meliputi kebijakan dan pedoman serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium. Salah satu yang perlu ditetapkan oleh klinik adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium. Siapakah yang paling tepat dan berwenang menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium?
Penanggung jawab klinik
Penanggung Jawab mutu dan PJ Pelayanan Labkes
Penanggung Jawab mutu dan keselamatan pasien
Penanggungjawab Pelayanan laboratorium
Salah satu upaya dalam meningkatkan keselamatan pasien, khususnya dalam sasaran keselamatan pasien, adalah meningkatkan keamanan penggunaan obat-obatan yang harus diwaspadai. Apa saja kategori obat-obatan yang perlu diwaspadai (high-alert)?
Obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadi kesalahan atau error dan atau kejadian sentinel, obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan, dan obat-obat yang tampak mirip/ucapan mirip
Obat yang menyebabkan terjadi kesalahan/error pada pasien, obat untuk pasien yang
berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak dinginkan, dan obat-obat yang memiliki
tulisan berwarna sama
Obat yang memillki kemiripan dalam kemasan dan warna, obat yang beresiko
menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pasien, dan obat dalam kemasan botol dengan
jumlah yang banyak
Obat yang persentaselasatinggi dalam pemakaian setiap hari, obat dengan dosis tinggi dan
obat-obatan yang harus disimpan dalam suhu tertentu
Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur merupakan poin keempat dalam sasaran keselamatan pasien. Salah lokasi, salah prosedur dan salah pasien yang menjalani tindakan merupakan kejadian yang bisa terjadi pada proses pelayanan pasien di klinik. Untuk menghindari hal tersebut maka klinik wajib menetapkan prosedur yang seragam. Meliputi apa saja prosedur seragam yang harus ditetapkan oleh klinik?
Pemberian tanda dan tempat operasi, proses verifikasi pra operasi dan pelaksanaan Surgical Safety Checklist skp 4 pmkp 2
Pemberian tanda pada pasien, pemastian peralatan operasi dan penentuan tim
Pemberian tanda di ruang operasi, verifikasi identitas pasien peralatan dan pelaksanaan face sign in
Pemberian tanda di lokasi pasien, checklist kelengkapan peralatan medis
Klinik melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). PPI dilaksanakan untuk
mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan.
Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Klinik adalah membuat identifikasi resiko sebagai dasar rencana penerapan pencegahan dan pengendalian risko infeks1. Kapan dilakukan identifikasi risiko?
Klinik membuat identifikasi resiko setiap tahun di akhir tahun
Klinik membuat identifikasi resiko setiap dua tahun di akhir tahun
Klinik membuat identifikasi resiko setiap lima tahun di akhir tahun
Klinik membuat identifikasi resiko setiap tiga tahun di akhir tahun
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) harus diterapkan di klinik dalam upaya untuk mencegah terjadinya infeksi yang didapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan PPI maka klinik wajib mengetahui prinsip dasar penerapan PPI. Apa prinsip dasar penerapan PPI?
Meningkatkan kekebalan tubuh resipien
Mengurangi virulensi dari mikroorganisme
Meningkatkan kekebalan tubuh host
Memutus rantai penularan (pasti benar)
Kinik melakukan Pencegahan dan Pengendalian mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi Infeksi (PPI), PPI dilaksanakan untuk terkait dengan pelayanan kesehatan, Penerapan Percegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam pelayanan klinik meliputi kewaspadaan isolasi, yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewapadaan berdasarkan transmisi. EP manakah yang harus dinilai untuk memenuhi Standar Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Kinik ?
Bukti pelaksanaan program PPI dan telah dilaporkan hanya kepada penanggung jawab klinik
Kepatuhan Penempatan Pasien secara kohorting atau isolasi
Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hand hygiene hanya kepada pegawai dan pasien
Tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik
Sebagai bagian dari upaya memenuhi standar akreditasi, Klinik Safira Mulia harus
menerapkan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) secara konsisten.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Salah satu elemen kunci dalam penerapan PPI adalah pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan PPI. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi
kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Klinik Safira Mulia?
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
Petugas Sanitasi Klinik
Koordinator Tim PPI
Kepala Klinik
Kebersihan tangan menjadi pilar dalam PPI, dan menjadi salah satu Indikator terpilih di INM. Menurut WHO, ada 5 Moment kebersihan tangan. Manakah yang paling benar dari 5 moment tersebut?
Sebelum menyentuh pasien, Sesudah kontak dengan pasien, sesudah melakukan tindakan aseptic, Sesudah kontak dengan pasien, Sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien
Sebelum melakukan tindakan aseptic, Sesudah kontak dengan pasien, Sesudah kontak dengan lingkungan pasien, Sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien, Sesudah kontak dengan pasien
Sebelum menyentuh pasien, Sebelum melakukan tindakan aseptic, Sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien, Sesudah kontak dengan pasien, Sesudah kontak dengan lingkungan pasien (pasti benar)
Sebelum menyentuh pasien, Sebelum melakukan tindakan aseptic, Sesudah kontak dengan pasien, Sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien, Sesudah kontak dengan lingkungan pasien
Salah satu kewaspadaan standar dalam penerapan PPI adalah kebersihan tangan.
Kepatuhan kebersihan tangan dilakukan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan
pasien/pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan
kesehatan. Bagaimana kebersihan tangan yang benar menurut WHO?
Enam langkah cuci tangan
one put handing
Tujuh langkah kebersihan tangan dan five moment kebersihan tangan
Enam Langkah dan five moment kebersihan tangan (pasti benar)
Di Klinik terdapat seorang pasien dengan diagnosis tuberculosis (TB) aktif. Untuk mencegah penularan dari pasien tersebut kepada petugas kesehatan, diperlukan tindakan pencegahan yang tepat sesuai dengan protokol Pencegahan dan Pengendalian infeksi (PPI). Apa yang seharusnya dipakai oleh petugas kesehatan untuk mencegah penularan tuberculosis dari pasien?
Masker N95 atau respirator setara
Baju pelindung (gown)
Masker bedah biasa
Sarung tangan sekali pakai
Peralatan yang digunakan pasien sangat banyak jenisnya dan untuk memudahkan dalam pengelolaannya maka diperlukan klasifikasi peralatan berdasarkan perlakuannya. Pengelolaan ini bertujuan agar peralatan tersebut tetap berfungsi dan memenuhi prinsip dasar PPI. Bagaimana klasifikasi peralatan berdasarkan perlakuannya?
Peralatan disposable and single use re use
Peralatan canggih dan sederhana
Peralatan kritikal, semi kritikal dan non kritikal
Peralatan dari metal,karet dan silicon
Peralatan kesehatan yang sudah disterilisasi agar ditempatkan secara baik untuk menjaga peralatan tetap steril. Dituliskan tanggal sterilisasi dan tanggal kadaluwarsa pada bungkus alat yang steril sebelum penyimpanan. Cara pembungkusan peralatan saat proses sterilisasi dan cara penyimpanan peralatan yang sudah steril, berpengaruh pada lamanya waktu penyimpanan. Pada saat observasi, surveior mendapati fakta bahwa lamanya waktu penyimpanan peralatan steril tidak sesuai ketentuan. Apa saran yang diberikan oleh surveior terkait waktu penyimpanan peralatan steril?
Dibungkus 1 lapis, dalam tempat tertutup, lama waktu penyimpanan 1 minggu
Dibungkus 1 lapis, dalam rak terbuka, lama waktu penyimpanan 5 hari
Dibungkus 2 lapis, dalam tempat tertutup, lama waktu penyimpanan 4 minggu
Dibungkus 2 lapis, dalam rak terbuka, lama waktu penyimpanan 3 minggu
Pemulangan dan tindak lanjut pasien bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh
prosedur yang baku dan jelas. Pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria pulang
yang ditetapkan oleh klinik dan didokumentasikan pada resume pasien pulang. Siapakah
yang paling tepat dan berwenang menetapkan kriteria pemulangan pasien
berdasarkan Standar 3.10 tentang Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan?
Disinfeksi tingkat rendah
Penanggung jawab PPI
Penanggung jawab klinik
Penanggung jawab mutu
Klinik Medika Raya tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien terhadap pelayanan yang tersedia di klinik tersebut. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh Klinik Medika Raya adalah merujuk pasien ke fasankes yang mampu menyediakan pelayanan yang berdasarkan kebutuhan pasien dan telah bekerja sama dengan klinik. Proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan prosedur sehingga pasien dijamin memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. Pernyataan manakah yang paling tepat berikut ini terkait manajemen atau tata kelola rujukan?
Klinik tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga pasien untuk mengurus proses rujukan sesuai ketentuan perundangan
Klinik tersebut menyediakan daftar fasilitas untuk pasien melakukan konsultasi sesuai ketentuan perundangan
Klinik tersebut menyediakan daftar dokter untuk pasien melakukan konsultasi sesuai ketentuan perundangan
Klinik tersebut menyediakan sarana transportasi rujukan pasien (ambulance) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan
Dalam melakukan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas maka Puskesmas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun. Penyusunan rencana kegiatan tersebut mengacu pada rencana usulan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Untuk bisa menghasilkan rencana kegiatan yang baik maka kegiatan ini dibahas melalui pertemuan rutin Puskesmas. Apakah nama pertemuan rutin tersebut?
Lokakarya mini bulanan kedua
Lokakarya mini bulanan pertama
Lokakarya mini bulanan ketiga
Lokakarya mini bulanan keempat
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil analisis data kinerja. Untuk menyusun rencana tahunan di tahun berjalan maka Puskesmas harus mengumpulkan dan mempelajari data kinerja dan gambaran status kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas pada tahun (N). Data kinerja dan gambaran status kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas manakah yang dibutuhkan?
Bulan Januari N-1
N-1
N-2
N tahun berjalan
Visi, misi, tujuan, dan tata nilal Puskesmas merupakan acuan dalam penyelenggaraan
Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja
Puskesmas. Dalam melakukan Telusur dokumen terkait Visi Misi Puskesmas maka
seorang surveior dapat memastikan visi misi yang telah dibuat dengan melihat dokumen-
dokumen terkait. Dokumen apa saja yang perlu dilihat dan dipahami dalam memastikan
visi misi yang telah dibuat?
Bukti hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan.
Bukti Hasil dan upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas
Bukti penyusunan visi misi, bukti sosialisasi visi misi dan bukti evaluasi visi misi jika ada perubahan yang mengharuskan revisi visi misi
Bukti penilaian kinerja terkait visi misi
Dari Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas dan Tim Manajemen, terkonfirm disusun
bersama dalam tim, dan sebelum dilakukan penysunan perencanaan maka diawali dengan
menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyusun RUK dan RPK. Unsur apa sajakah paling tepat yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan
Puskesmas ?
Hasil Analisis masalah berdasarkan data yang akurat dan Hasil kerjasama dan koordinasi program di internal Puskesmas dan di eksternal dengan mitra lintas sektor
Visi Misi sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya
Visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas dan Hasil Analisis masalah/situasi Hasil kerjasama dan koordinasi program di internal Puskesmas dan di eksternal dengan mitra lintas sektor
visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis umpan balik pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, dan hasil analisis data kinerja serta umpan balik dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (pasti benar)
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil analisis data kinerja. Dalam kegiatan penyusunan RUK harus melibatkan unsur-unsur dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Lintas Sektor. Dokumen bukti apa yang harus dinilai ketika survei, untuk memenuhi EP 4 pada kriteria 1.1.1. standar akreditasi Puskesmas?
Dokumen hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dokumen musrenbang desa, dokumen musrenbang kecamatan dan dokumen musrenbang kabupaten kota
Dokumen hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dokumen hasil analisis data kinerja, dan dokumen bukti pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas sektor (pasti benar)
Dokumen hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dokumen musrenbang desa, dokumen hasil analisis data kinerja, dan dokumen bukti pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas sektor
Dokumen hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dokumen musrenbang desa, dokumen musrenbang kecamatan dan dokumen bukti pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas sektor
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan apakah Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan disusun?
Hasil analisis capaian kinerja N-2
Hasil analisis capaian kinerja tahun berjalan dan Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Propinsi.
Alokasi Anggaran, RUK, Situasi saat penyusunan RPK (pasti benar)
Hasil analisis capaian kinerja N-1
. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor harus
mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis
pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses
penyampaian umpan balik. Regulasi apa yang harus ditetapkan oleh puskesmas yang
dapat digunakan sebagai panduan dan acuan secara internal untuk memenuhi hak dan
kewajiban tersebut?
. Sosialisasi tentang kemudahan akses dan informasi tentang hak dan kewajiban
Penetapan alur akses penyampaian
Pelayanan
Sosialisasi Hak dan kewajiban pasien
SK Penetapan Kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien
Untuk menjaga tingkat kepuasan pengguna jasa maka Puskesmas senantiasa melakukan
evaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk evaluasi dan tindak lanjut terhadap kepatuhan
petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Apa yang paling tepat
dilakukan oleh puskesmas untuk memastikan apakah hak dan kewajiban pasien telah
dipenuhi oleh petugas?
Evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Sosialisasi hak dan kewajiban pasien ke semua petugas puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
Sosialisasi hak dan kewajiban pasien ke semua pengguna jasa Puskesmas pada setiap kesempatan
Evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien
Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor harus mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Manakah yang paling tepat yang harus dilakukan oleh puskesmas dalam memenuhi hak pasien dan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan?
Pemberian informasi tentang kewajiban yang akurat kepada petugas dan menghormati hak-hak petugas.
Menyediakan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik
Sosialisasi tentang peran masyarakat dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya.
Melakukan identifikasi tentang hak dan kewajiban pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelayanan yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaannya kepada pasien/pengguna layanan
Sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas, perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur pendelegasian wewenang dari kepala Puskesmas kepada penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana kegiatan kepada pelaksana kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen bukti apa yang harus dinilai oleh seorang surveior saat survei untuk menilai EP 3 pada kriteria 1.2.1 standar Akreditasi Puskesmas?
SK tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial
SK tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial dan SOP tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial
Surat pendelegasian wewenang manajerial, jika ada pendelegasian wewenang manajerial.
SOP tentang Pendelegasian Wewenang Manajerial
Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan
untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan jaringan
pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas berlangsung secara optimal merupakan
salah satu upaya dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu di wilayah kerja
Puskesmas. Dalam konteks pelaksanaan survei dengan menggunakan RDOWS maka
dokumen regulasi apa yang harus dipastikan tersedia oleh seorang surveior?
informasi terkait program, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjutnya terhadap pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.
Jadwal pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas
Kerangka acuan kegiatan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.
Laporan pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.
Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan
untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan jaringan
pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas berlangsung secara optimal merupakan
salah satu upaya dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu di wilayah kerja
Puskesmas. Dokumen bukti apa yang harus dilihat oleh seorang surveior saat survei untuk
menilai EP 4 pada kriteria 1.2.3 standar Akreditasi Puskesmas ?
Dokumen Program pembinaan Jaringan dan Jejaring yang mudah diakses oleh masyarakat
Dokumen hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dan bukti tindak lanjut.
Dokumen daftar identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas.
Dokumen laporan pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas.
Dalam upaya meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas
menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian Informasi kepada masyarakat
dan pihak terkait. Dokumen bukti apa yang harus dilihat oleh seorang survelor saat survel
untuk menilai EP 1 pada kriteria 1.2.4 standar Akreditasi Puskesmas
SK tentang Pengumpulan, Penyimpanan, dan Analisis Data
Distribusi Informasi.
Bukti pengumpulan dan penyimpanan laporan, bukti analisis data, bukti
pelaporan dan distribusi Informasi
SK tentang Pengumpulan, Penyimpanan, dan Analisis Data serta Pelaporan dan
Distribusi Informasi serta SOP tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Laporan,
SOP tentang Analisis Data, SOP tentang Pelaporan dan Distribusi Informasi
SOP tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Laporan, SOP tentang Analisis Data,
SOP tentang Pelaporan dan Distribusi Informasi
Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh Puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Dokumen regulasi apa yang harus dilihat oleh seorang surveior saat survei untuk menilai EP 1 pada kriteria 1.2.5 standar Akreditasi Puskesmas?
SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik.
Dokumen penggalian informasi terkait dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya.
Bukti dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaian dilema etik.
Bukti pelaporan dilema etik.
Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh Puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. Regulasi Apakah yang harus dimiliki oleh puskesmas prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM?
Bukti dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaian dilema etik.
SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik.
Regulasi tentang Analisis jabatan, analisis beban kerja, pelaksanaan analisis, minimal daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan.
Bukti pelaporan dilema etik.
Pemenuhan SDM di Puskesmas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat. Kebutuhan SDM puskesmas dihitung berdasarkan pada:
Budaya sasaran puskesmas
Kondisi geografis puskesmas
Klasifikasi puskesmas (pasti benar)
Jumlah penduduk di wilayah puskesmas
. Puskesmas wajib membuat perencanaan berkaitan dengan kebutuhan sumber daya
manusia. Penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapan Puskesmas membuat analisa jabatan:
Minimal setiap tujuh tahun anjab dibuat oleh puskesmas
Minimal setiap lima tahun anjab dibuat oleh puskesmas
Minimal setiap tahun anjab dibuat oleh puskesmas
Minimal setiap tiga tahun anjab dibuat oleh puskesmas
Pada untuk memenuhi kebutuhan SDM di puskesmas berdasarkan jumlah, jenis, dan kompetensi, perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan tentang perencanaan kebutuhan pegawai dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi sebagai dasar pengajuan kebutuhan tenaga puskesmas ke dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan/atau pengadaan sendiri bagi puskesmas BLUD. Bukti pemenuhan anjab ABK pada saat telusur yaitu
Bukti adanya OP dan ABK
Bukti undangan rapat penyusunan anjab ABK
Bukti adanya pedoman penyusunan anjab ABK
Bukti pelaksanaan analisis, minimal daftar hadir dan notula yang diserta dengan foto kegiatan (pasti benar)
Analisis jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. Jabatan struktural yang masih ada di Puskesmas belum diatur menjadi jabatan fungsional yaitu;
Kepala Tata Usaha
Penanggung jawab kegiatan
Kepala Puskesmas
Pelaksana Kegiatan
Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai, maka surveior dapat melakukan wawancara kepada Kepala Tata Usaha, Informasi apa yang perlukan dalam proses wawancara tersebut?
Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai.
Penggalan informasi terkait hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai baru dan pegawai alih tugas serta tindak lanjutnya
Kerangka acuan kegiatan orientasi pegawai.
Proses pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai baru dan pegawai alih tugas
Setiap pegawai berhak untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan ilmu dan
keterampilan yang diperlukan. Terhadap semua tenaga yang telah mengikuti peningkatan Tkompetensi, maka harus dilakukan evaluasi penerapan hasil peningkatan kompetensi
tersebut di tempat kerja. Terkait evaluasi hasil peningkatan kompetensi pegawai, maka
bukti regulasi apa yang harus ada di puskesmas?
Hasil evaluasi terhadap hasil peningkatan kompetensi yang diikuti pegawai.
SOP tentang Penerapan Hasil Peningkatan Kompetensi Pegawai
Bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai
Informasi terkait proses dan hasil evaluasi terhadap hasil peningkatan kompetensi yang diikuti pegawai
Agar mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas lebih terjamin dan terlindungi, perlu dipastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten melalui proses kredensial. Untuk mengetahui puskesmas melakukan proses kredensial dan/atau rekredensial maka seorang Surveior dapat menggali Informasi dengan melakukan wawancara Kepala Puskesmas. Informasi apa yang diharapkan oleh seorang Surveior dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas?
Dokumen Surat permohonan kredensial dan/atau rekredensial.
Proses, hasil, dan tindak lanjut kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan.
Dokumen Surat penugasan klinis yang merujuk pada penetapan kewenangan klinis dari tim kredensial dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
Bukti tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau rekredensial (sesuai petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas)
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk
upaya perbaikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Seorang surveior dapat
menggali data dan informasi terkait hal tersebut melalui metode RDOWS. Dokumen
regulasi apa yang harus ada di puskesmas terkait implementasi EP 3 pada kriteria 1.3.2
standar akreditasi Puskesmas?
Dokumen hasil penilaian kinerja pegawai.
SOP tentang Penilaian Kinerja Pegawai
SOP tentang Survei Kepuasan Pegawai.
SK tentang Penetapan Indikator Kepuasan Pegawai.
Puskesmas melaksanakan manajemen keuangan. Anggaran yang tersedia di Puskesmas
harus dikelola secara Transparan, akunlabel, efektil, dan efisien sesuai dengan prinsip-
prinsip manajaman kauangan. Untuk itu portu ditetapkan kebijakan dan prosedur
manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas. Dokumen regulasi apa
yang harus ada di puskesmas terkait pelaksanaan manajemen keuangan di Puskesmas ?
Hasil pengamatan supervisor terhadap kesesuaian pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengelola keuangan dengan SK dan SOP
Hasil penggalian informasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pengelola keuangan
SK Penetapan Pengelola Keuangan, SK Pengelolaan Keuangan, dan SOP Pengelolaan Keuangan.
Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan.
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja adalah audit internal. Dokumen bukti apa yang harus anda dilihat pada saat survei terkait pelaksanaan program audit internal tersebut?
SK tim audit Internal beserta uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat terintegrasi dengan SK penanggungjawab upaya pelayanan di Puskesmas
KAK audit internal
Rencana audit internal (audit plan), bukti pelaksanaan audit internal, instrumen audit internal (pasti benar)
Rencana audit internal (audit plan), bukti pelaksanaan audit internal, instrumen audit internal dan KAK audit internal
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan binwas tersebut maka Dinas kesehatan daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu Puskesmas secara periodik. Sebagai seorang surveior regulasi apa yang harus anda pastikan ada untuk menilai elemen penelitian ini?
Jadwal program pembinaan TPCB
SK Kepala Dinas Kesehatan tentang organisasi Puskesmas yang dilengkapi dengan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta tata hubungan kerja dan persyaratan jabatan
Hasil Self Assesment (SA) Puskesmas
SK TPCB beserta uraian tugas tim TPCB
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa bukti regulasi bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas, yang mengacu pada rencana lima tahunan Puskesmas?
SK Kepala Dinas Kesehatan tentang organisasi Puskesmas
Hasil Self Assesment (SA) Puskesmas
SK TPCB beserta uraian tugas tim TPCB
RUK dan RPK Puskesmas
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang mengacu pada rencana lima tahunan Puskesmas. Untuk membuktikan hal ini maka informasi apa yang harus digali oleh seorang surveior?
Informasi tentang TPCB dan jadwal pembinaan
Informasi tentang tindaklanjut yang dilakukan oleh TPCB berdasarkan hasil lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas
Informasi tentang pendampingan penyusunan RUK dan RPK Puskesmas (pasti benar)
Informasi tentang pelaksanaan pembinaan oleh TPCB
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh Dinkes Kabupaten kota dalam melakukan binwas tersebut. Dokumen bukti apa yang harus disiapkan oleh TPCB untuk mengetahui bahwa TPCB telah menyampaikan hasil pelaksanaan Binwas kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten kota?
Bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas oleh TPCB yang disampaikan secara resmi.
Bukti umpan balik laporan hasil pembinaan kepada Puskesmas yang disampaikan secara resmi
Bukti hasil pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan
Bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, termasuk laporan oleh tim teknis jika ada pembinaan teknis berdasarkan hasil pembinaan TPCB.
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh Dinkes Kabupaten kota dalam melakukan binwas tersebut. Dokumen bukti apa yang harus anda lihat sebagai seorang surveior untuk mengetahui bahwa Tim TPCB menyampaikan umpan balik hasil pembinaan kepada Puskesmas?
Bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas oleh TPCB yang disampaikan secara resmi
Bukti penyampaian laporan hasil pembinaan oleh TPCB kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, termasuk laporan oleh tim teknis jika ada pembinaan teknis berdasarkan hasil pembinaan TPCB.
Bukti hasil pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas dan rencana pelaksanaan kegiatan
Bukti umpan balik laporan hasil pembinaan kepada Puskesmas yang disampaikan secara resmi
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja Puskesmas maka Puskesmas wajib menyusun perencanaan terpadu yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen rencana usulan kegiatan. Dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun bersama dengan lintas program dan lintas sektor. Dokumen apakah yang harus diperhatikan oleh tim UKM dalam merumuskan RUK pelayanan UKM?
Laporan kebutuhan Puskesmas dan hasil pembahasan analisis data capaian kinerja Puskesmas
Hasil analisis kebutuhan masyarakat dan hasil analisis capaian pelayanan UKM dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PIS-PK
Hasil analisis kebutuhan masyarakat. hasil analisis data capaian Puskesmas dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan PIS PK
Hasil analisis kebutuhan masyarakat dan hasil pelaksanaan kegiatan PIS-PK serta memperhatikan capaian SPM.
Dari hasil wawancara di Puskesmas A surveior menanyakan bagaimana proses identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan. Penanggungjawab UKM menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan dengan 2 jenis, yaitu dengan melaksanakan SMD dan MMD, serta dengan memanfaatkan data pertemuan dengan masyarakat atau lintas sektor. Untuk memastikan penjelasan dari Penanggungjawab UKM dan tim, Dokumen apakah yang harus dicek oleh surveior terkait dengan adanya regulasi Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat?
Panduan dan bukti identifikasi dan kebutuhan Masyarakal
Pedoman dan KAK Identifikasi dan kebutuhan masyarakat yang disusun oleh Puskesmas.
Pedoman dan bukti pelaksanaan identifikasi dan kebutuhan masyarakat
SK dan SOP Identifikasi dan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan di Puskesmas
Penyusunan dokumen perencanan tahunan dimulai dengan menyusun rencana usulan
kegiatan berdasarkan masalah dari masing-masing pelayanan UKM. Pada proses
penyusunan RUK ini, tim UKM harus memperhatikan kesinambungan program yang sudah
disusun pada dokumen perencanaan lainnya. Apa yang dimaksud dengan
perencanaan lainnya?
Dokumen Rencana Strategi Dinas Kesehatan
Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas
Dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas pada tahun berjalan
Dokumen Perencanaan lima tahunan Puskesmas
Perencanaan pelayanan UKM disusun dalam rangka merespon permasalahan kesehatan terkait dengan permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pada saat pelaksanaan survei, terkonfirmasi bahwa proses pengumpulan data hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat sudah dilakukan oleh tim UKM Puskesmas, dan selanjutnya tim akan melakukan analisis. Siapa sajakah yang harus dilibatkan oleh tim pada saat akan melakukan analisis?
Penanggungjawab UKM. Koordinator dan pelaksana pelayanan UKM dan Lintas Program
Kepala Puskesmas. Penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab Mutu
Penanggungjawab UKM dan para koordinator pelayanan UKM dan Lintas Program
Lintas program di Puskesmas dan lintas sektor (pasti benar)
Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh
Puskesmas dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor
Masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh lintas sektor
Masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas
Masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh kader kesehatan yang ada di masyarakat.
