Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS HPI HADYAN 2025

Total questions: 99

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, unsur terpenting yang membedakan Hukum Perdata Internasional (HPI) dengan hukum perdata nasional adalah keberadaan...

a)

Sengketa antar negara

b)

Unsur Asing (Foreign Element)

c)

Perjanjian Internasional

d)

Konflik yurisdiksi pidana

e)

Keterlibatan diplomatik

2.

Dalam definisi HPI, istilah Rechtstoepassingsrecht merujuk pada ruang lingkup HPI yang paling sempit, yaitu hanya terbatas pada...

a)

Masalah kewarganegaraan

b)

Masalah status orang asing

c)

Masalah hukum yang harus diberlakukan (choice of law)

d)

Masalah kompetensi hakim

e)

Masalah ketertiban umum

3.

Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari ruang lingkup HPI menurut sistem HPI terluas (seperti dianut Perancis)?

a)

Choice of Law (Pilihan Hukum)

b)

Choice of Jurisdiction (Pilihan Forum)

c)

Condition des Etrangers (Status Orang Asing)

d)

Nationalite (Kewarganegaraan)

e)

Criminal Jurisdiction (Yurisdiksi Pidana Internasional)

4.

Tokoh dari masa Post Glossators yang memelopori Teori Statuta dengan gagasan bahwa seseorang dari kota tertentu tidak dapat dituntut berdasarkan hukum kota lain karena ia bukan subjek hukum kota tersebut adalah...

a)

Friedrich Carl von Savigny

b)

Bartolus de Sassoferrato

c)

Accursius

d)

Ulpianus

e)

Dumoulin

5.

Bartolus de Sassoferrato membagi statuta menjadi tiga kategori utama. Statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang disebut...

a)

Statuta Realia

b)

Statuta Mixta

c)

Statuta Personalia

d)

Lex Fori

e)

Lex Mercatoria

6.

Friedrich Carl von Savigny (Jerman) memperkenalkan teori HPI modern yang menekankan pada penentuan...

a)

Kedaulatan negara mutlak

b)

Tempat kedudukan hukum (Legal Seat) dari hubungan hukum

c)

Keuntungan materiil negara

d)

Pembalasan (Reciprocity)

e)

Hukum alam

7.

Prinsip Mobilia Sequntur Personam dalam sejarah perkembangan HPI bermakna...

a)

Benda bergerak mengikuti hukum tempat benda berada

b)

Benda tidak bergerak mengikuti orangnya

c)

Benda bergerak mengikuti status hukum orang/pemiliknya

d)

Status personal mengikuti tempat tinggal

e)

Hukum kontrak mengikuti tempat pembuatan

8.

Pada masa feodalistik di Eropa Utara (Abad 11–12), prinsip yang dominan adalah prinsip teritorial. Hal ini berarti...

a)

Hukum berlaku secara personal di mana saja warga negara berada

b)

Tuan tanah memberlakukan hukum secara eksklusif kepada siapa pun di wilayahnya

c)

Hukum agama mendominasi hukum negara

d)

Terdapat pengakuan luas terhadap hak-hak asing

e)

Pedagang bebas memilih hukum mereka sendiri

9.

Tujuan utama dari HPI adalah untuk menjawab tiga isu pokok (Common Issues), kecuali...

a)

Hakim manakah yang berwenang (Jurisdiction)

b)

Hukum manakah yang harus diberlakukan (Choice of Law)

c)

Bagaimana cara menghukum pelaku kejahatan perang (International Crime)

d)

Sejauh mana pengakuan terhadap putusan hakim asing (Recognition of Foreign Judgment)

e)

Apakah suatu peristiwa mengandung unsur asing

10.

Dalam konteks sejarah HPI, Statuta Realia berkaitan dengan...

a)

Status personal seseorang

b)

Status benda

c)

Perbuatan hukum

d)

Prosedur pengadilan

e)

Kewarganegaraan

11.

Jika terjadi sengketa kontrak antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS yang dibuat di Jakarta, pertanyaan "Pengadilan mana yang berwenang?" termasuk dalam ranah...

a)

Choice of Law

b)

Choice of Jurisdiction

c)

Renvoi

d)

Lex Causae

e)

Status Personal

12.

Sistem HPI yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon (Inggris, AS) umumnya mencakup...

a)

Hanya Choice of Law

b)

Choice of Law dan Choice of Jurisdiction

c)

Choice of Law, Choice of Jurisdiction, dan Kewarganegaraan

d)

Hanya Status Orang Asing

e)

Hukum Tata Negara

13.

"Private International Law" adalah istilah yang umumnya digunakan oleh ahli hukum dari tradisi...

a)

Civil Law (Eropa Kontinental)

b)

Common Law (Inggris)

c)

Hukum Islam

d)

Hukum Adat

e)

Hukum Sosialis

14.

Salah satu contoh peristiwa HPI adalah...

a)

Perceraian dua WNI yang menikah di Jakarta dan tinggal di Bandung

b)

Jual beli tanah di Surabaya antara dua penduduk Surabaya

c)

Perkawinan antara WNI dan WN Uzbekistan di Indonesia

d)

Tindak pidana pencurian yang dilakukan WNI di Jakarta

e)

Sengketa waris adat Batak di Sumatera Utara

15.

Dasar hukum perdata internasional Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda dan masih sering dirujuk adalah...

a)

Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

b)

Burgelijk Wetboek (BW) Buku III

c)

Wetboek van Koophandel (WvK)

d)

Staatsblad 1917

e)

Indische Staatsregeling (IS)

16.

Titik taut yang berfungsi untuk membedakan apakah suatu peristiwa hukum termasuk peristiwa HPI atau bukan disebut...

a)

Titik Taut Sekunder

b)

Titik Taut Penentu

c)

Titik Taut Primer (Pembeda)

d)

Lex Causae

e)

Titik Taut Aksesoris

17.

Manakah di bawah ini yang bukan merupakan contoh Titik Taut Primer?

a)

Kewarganegaraan yang berbeda

b)

Bendera kapal asing

c)

Domisili di negara berbeda

d)

Tempat dilaksanakannya perjanjian (Lex Loci Solutionis) sebagai penentu hukum

e)

Tempat kedudukan badan hukum asing

18.

Titik Taut Sekunder (Titik Taut Penentu) berfungsi untuk...

a)

Menentukan apakah ada unsur asing

b)

Menentukan pengadilan yang berwenang

c)

Menentukan hukum mana yang berlaku (The Applicable Law)

d)

Menentukan status kewarganegaraan

e)

Menentukan biaya perkara

19.

Pasal 16 Algemene Bepalingen (AB) menganut prinsip bahwa status personal warga negara Indonesia diatur oleh hukum nasionalnya (Indonesia) di manapun ia berada. Prinsip ini disebut...

a)

Asas Domisili

b)

Asas Nasionalitas (Lex Patriae)

c)

Asas Teritorial

d)

Asas Lex Loci Actus

e)

Asas Lex Fori

20.

Lex Rei Sitae (Lex Situs) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat...

a)

Benda tersebut terletak

b)

Pemilik benda berdomisili

c)

Kontrak jual beli benda ditandatangani

d)

Benda tersebut diproduksi

e)

Sengketa diajukan

21.

Dalam kontrak bisnis, jika para pihak tidak memilih hukum, dan kontrak ditandatangani di Singapura, maka asas klasik Lex Loci Contractus akan menunjuk hukum...

a)

Indonesia

b)

Kewarganegaraan Para Pihak

c)

Singapura

d)

Tempat pelaksanaan kontrak

e)

Tempat arbitrase

22.

Asas Lex Loci Solutionis merujuk pada hukum tempat...

a)

Perjanjian dibuat

b)

Perjanjian dilaksanakan

c)

Perjanjian dibatalkan

d)

Barang diproduksi

e)

Negosiasi dilakukan

23.

Dalam teori The Most Characteristic Connection, hukum yang berlaku dalam perjanjian jual beli biasanya adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi karakteristik, yaitu...

a)

Pembeli

b)

Penjual

c)

Perantara

d)

Bank Penjamin

e)

Notaris

24.

Jika terjadi perbuatan melawan hukum (PMH), asas Lex Loci Delicti Commissi menunjuk pada hukum tempat...

a)

Gugatan diajukan

b)

Pelaku berkewarganegaraan

c)

Korban berkewarganegaraan

d)

Perbuatan melawan hukum terjadi

e)

Harta benda pelaku berada

25.

Titik taut Lex Fori berarti hukum yang berlaku adalah hukum dari...

a)

Tempat perjanjian dibuat

b)

Tempat tergugat tinggal

c)

Tempat pengadilan di mana perkara diajukan

d)

Tempat kewarganegaraan penggugat

e)

Tempat benda berada

26.

Apa yang dimaksud dengan Domicile of Choice dalam sistem Common Law?

a)

Domisili yang didapat sejak lahir

b)

Domisili yang ditentukan oleh operasi hukum (misal: anak ikut orang tua)

c)

Domisili yang dipilih seseorang setelah dewasa dengan niat menetap

d)

Domisili perusahaan

e)

Domisili diplomatik

27.

Perbedaan utama antara Domisili dan Tempat Kediaman (Residence) adalah...

a)

Domisili bersifat de facto, Tempat Kediaman bersifat de jure

b)

Domisili lebih permanen/tetap, Tempat Kediaman bisa sementara

c)

Tempat Kediaman dicantumkan di KTP, Domisili tidak

d)

Tidak ada perbedaan

e)

Domisili hanya untuk badan hukum

28.

Dalam kasus bipatride (kewarganegaraan ganda), titik taut pengganti (subsider) yang sering digunakan jika kewarganegaraan tidak dapat menentukan hukum yang berlaku adalah...

a)

Bendera kapal

b)

Domisili atau tempat kediaman efektif

c)

Tempat lahir

d)

Tempat menikah

e)

Pilihan hukum

29.

Titik taut kumulatif digunakan ketika...

a)

Hanya ada satu sistem hukum yang relevan

b)

Hakim bingung memilih hukum

c)

Diperlukan pemenuhan syarat dari dua sistem hukum atau lebih (misal: syarat nikah di luar negeri)

d)

Para pihak bebas memilih hukum

e)

Hukum nasional tidak mengatur

30.

Jika sebuah kontrak menyebutkan "Perjanjian ini tunduk pada hukum Inggris", ini merupakan contoh dari titik taut...

a)

Lex Loci Contractus

b)

Pilihan Hukum (Choice of Law)

c)

Lex Loci Solutionis

d)

Lex Fori

e)

Lex Domicilii

31.

Kapal pesiar berbendera Panama mengalami insiden perkelahian di laut lepas. Hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan asas Lex Banderae, yang artinya...

a)

Hukum kewarganegaraan kapten

b)

Hukum negara tempat kapal bersandar

c)

Hukum negara bendera kapal (tempat pendaftaran kapal)

d)

Hukum negara korban

e)

Hukum laut internasional

32.

Dalam menentukan status badan hukum, Indonesia cenderung menggunakan teori yang melihat di mana badan hukum tersebut didirikan dan disahkan anggarannya. Ini disebut asas...

a)

Centre of Administration

b)

Place of Incorporation (Tempat Pendirian)

c)

Centre of Exploitation

d)

Kewarganegaraan Pemegang Saham

e)

Lex Fori

33.

Kasus Proper Law of the Contract menekankan pada...

a)

Hukum tempat kontrak ditandatangani secara kaku

b)

Hukum yang memiliki keterkaitan paling erat/banyak dengan kontrak

c)

Hukum yang dipilih hakim secara acak

d)

Hukum internasional publik

e)

Hukum tempat domisili penggugat saja

34.

Asas Locus Regit Actum berkaitan dengan…

a)

Syarat materi perkawinan

b)

Keabsahan bentuk/formalitas suatu perbuatan hukum

c)

Status kepemilikan tanah

d)

Kewarganegaraan anak

e)

Tanggung jawab produk

35.

Negara-negara Civil Law seperti Indonesia, Perancis, dan Jerman umumnya menggunakan asas apa untuk menentukan status personal seseorang?

a)

Asas Domisili

b)

Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)

c)

Asas Tempat Lahir

d)

Asas Tempat Tinggal

e)

Asas Agama

36.

Sebaliknya, negara-negara Common Law seperti Inggris dan Australia menggunakan asas…

a)

Asas Nasionalitas

b)

Asas Domisili

c)

Asas Ius Sanguinis

d)

Asas Ius Soli

e)

Asas Lex Loci Actus

37.

Seorang anak lahir di negara yang menganut asas Ius Soli. Ini berarti kewarganegaraannya ditentukan oleh…

a)

Kewarganegaraan ayahnya

b)

Kewarganegaraan ibunya

c)

Tempat kelahirannya

d)

Tempat tinggal orang tuanya

e)

Pilihan anak tersebut

38.

Domicile of Origin dalam hukum Inggris merujuk pada domisili yang…

a)

Diperoleh seseorang saat lahir (mengikuti ayah)

b)

Diperoleh saat seseorang menikah

c)

Dipilih saat dewasa

d)

Diberikan oleh pengadilan

e)

Berubah setiap pindah rumah

39.

Dalam kasus Badan Hukum, Place of Incorporation menentukan kebangsaan perusahaan berdasarkan…

a)

Tempat kegiatan bisnis utama

b)

Tempat pemegang saham mayoritas tinggal

c)

Tempat didirikannya/didaftarkannya badan hukum tersebut

d)

Tempat rapat direksi dilakukan

e)

Tempat aset terbesar berada

40.

Kasus “Tembakau Bremen” melibatkan sengketa nasionalisasi perusahaan Belanda oleh Indonesia. Pengadilan Bremen memutuskan bahwa…

a)

Nasionalisasi Indonesia tidak sah

b)

Nasionalisasi adalah hak negara berdaulat dan diakui sah

c)

Indonesia harus mengembalikan tembakau ke Belanda

d)

Hukum Belanda yang berlaku di Bremen

e)

Perusahaan tersebut adalah milik Jerman

41.

PT. Indokohindo adalah joint venture Jepang-Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Status hukum PT tersebut adalah…

a)

Badan Hukum Jepang

b)

Badan Hukum Indonesia

c)

Badan Hukum Internasional

d)

Badan Hukum Asing

e)

Tidak memiliki kebangsaan

42.

Asas Centre of Administration menentukan status badan hukum berdasarkan…

a)

Lokasi pabrik

b)

Lokasi kantor pusat administrasi/manajemen efektif

c)

Lokasi pendaftaran akta

d)

Kewarganegaraan Direktur Utama

e)

Lokasi konsumen terbanyak

43.

Di Indonesia, batas usia dewasa untuk kecakapan bertindak (misal menikah) sering menjadi isu HPI. Menurut UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan adalah…

a)

16 tahun

b)

17 tahun

c)

18 tahun

d)

19 tahun

e)

21 tahun

44.

Apa yang dimaksud dengan Apatride?

a)

Kewarganegaraan ganda

b)

Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan

c)

Warga negara asing

d)

Penduduk tetap

e)

Diplomat

45.

Prinsip Ius Sanguinis menentukan kewarganegaraan berdasarkan…

a)

Tempat lahir

b)

Garis keturunan (darah) orang tua

c)

Tempat domisili

d)

Perkawinan

e)

Naturalisasi

46.

Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang…

a)

Didirikan untuk mencari keuntungan semata

b)

Menangani unsur kepentingan publik/negara

c)

Dimiliki oleh perseorangan

d)

Tidak diakui oleh negara

e)

Hanya beroperasi di luar negeri

47.

Menurut Pasal 1 KUHPerdata/konsep umum, Rechts Persoon (Badan Hukum) adalah…

a)

Manusia pribadi

b)

Subjek hukum fiksi yang diciptakan hukum (Persona Ficta)

c)

Organisasi tanpa hak dan kewajiban

d)

Kumpulan benda mati

e)

Instansi pemerintah saja

48.

Jika direksi PT melakukan tindakan di luar kewenangannya (Ultra Vires), dalam HPI sering muncul pertanyaan apakah tindakan itu mengikat perseroan. Hal ini berkaitan dengan status…

a)

Personal direksi

b)

Badan Hukum (Kapasitas Badan Hukum)

c)

Benda bergerak

d)

Ketertiban umum

e)

Politik luar negeri

49.

“Juristichem Chauvinismus” adalah istilah untuk negara yang menerapkan standar ganda, yaitu…

a)

Menerapkan nasionalitas untuk warga sendiri di luar negeri, tapi domisili untuk WNA di dalam negeri

b)

Menolak semua hukum asing

c)

Menggunakan hukum militer untuk sipil

d)

Hanya mengakui badan hukum lokal

e)

Tidak mengakui HPI

50.

Dalam HPI, keabsahan perkawinan dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu…

a)

Sah secara Agama dan Negara

b)

Sah secara Formil dan Materil

51.

Asas yang digunakan untuk menentukan sahnya syarat formil (prosedur/upacara) perkawinan adalah…

a)

Lex Patriae

b)

Lex Domicilii

c)

Lex Loci Celebrationis

d)

Lex Rei Sitae

e)

Lex Fori

52.

Bagi WNI yang menikah di luar negeri, syarat materiil (kapasitas, usia, izin) tetap tunduk pada hukum Indonesia (UU No. 1/1974). Hal ini merupakan penerapan asas…

a)

Lex Loci Celebrationis

b)

Lex Patriae (Nasionalitas)

c)

Lex Loci Contractus

d)

Lex Domicilii

e)

Lex Situs

53.

Warga Negara Jerman (17 tahun) ingin menikah di Jakarta. Hukum Jerman mensyaratkan 18 tahun, hukum Indonesia 19 tahun. KUA menolak karena…

a)

Ia tidak bisa berbahasa Indonesia

b)

Ia melanggar syarat materiil hukum nasionalnya (Jerman) dan hukum tempat menikah (Indonesia/Lex Fori)

c)

KUA tidak melayani WNA

d)

Ia harus menikah di Kedutaan Jerman

e)

Orang tuanya tidak hadir

54.

Dokumen Certificate of No Impediment (CNI) diperlukan bagi WNA yang ingin menikah di Indonesia sebagai bukti bahwa…

a)

Ia mampu secara finansial

b)

Ia tidak memiliki halangan menikah menurut hukum negaranya

c)

Ia fasih berbahasa Indonesia

d)

Ia akan menetap di Indonesia

e)

Ia sudah bekerja di Indonesia

55.

Menurut Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan WNI di luar negeri wajib dilaporkan ke instansi pencatatan di Indonesia dalam waktu…

a)

1 bulan

b)

6 bulan

c)

1 tahun setelah kembali ke Indonesia

d)

5 tahun

e)

Tidak ada batas waktu

56.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran (UU No. 12/2006). Anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia…

a)

17 tahun

b)

18 tahun

c)

21 tahun

d)

25 tahun

e)

12 tahun

57.

Terkait harta benda perkawinan campuran di Indonesia, tanpa adanya Perjanjian Kawin (Prenup), maka berlaku rezim…

a)

Pemisahan Harta

b)

Harta Bersama

c)

Harta bawaan masing-masing

d)

Harta milik suami saja

e)

Harta milik istri saja

58.

Mengapa pasangan perkawinan campur di Indonesia sangat disarankan membuat Perjanjian Pemisahan Harta?

a)

Agar tidak perlu bayar pajak

b)

Agar WNI tetap dapat memiliki tanah Hak Milik (WNA dilarang punya Hak Milik)

c)

Agar mudah bercerai

d)

Agar anak tidak punya kewarganegaraan ganda

e)

Agar diakui kedutaan asing

59.

Sepasang WNI beda agama menikah di Singapura untuk menghindari larangan di Indonesia. Tindakan ini dalam HPI disebut…

a)

Renvoi

b)

Penyelundupan Hukum (Evasion of Law)

c)

Ketertiban Umum

d)

Pilihan Hukum

e)

Titik Taut Sekunder

60.

Asas Lex Loci Celebrationis berarti perkawinan sah secara formil jika…

a)

Memenuhi hukum agama para pihak

b)

Memenuhi prosedur hukum tempat perkawinan dilangsungkan

c)

Memenuhi hukum negara asal suami

d)

Memenuhi hukum negara asal istri

e)

Memenuhi hukum internasional

61.

Jika terjadi perceraian antara WNI dan WNA di Pengadilan Indonesia, hukum acara dan materiil perceraian yang digunakan umumnya adalah hukum Indonesia. Asas ini disebut…

a)

Lex Loci Celebrationis

b)

Lex Fori

c)

Lex Domicilii

d)

Lex Contractus

e)

Lex Situs

62.

Pengakuan terhadap perkawinan poligami dari warga negara asing di pengadilan Indonesia mungkin ditolak dengan alasan…

a)

Tidak ada saksi

b)

Melanggar Ketertiban Umum (Public Order) Indonesia yang monogami

c)

Biaya perkara mahal

d)

Istri tidak setuju

e)

Tidak ada perjanjian kawin

63.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan Perkawinan Campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang…

a)

Berbeda agama

b)

Berbeda suku bangsa

c)

Tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (salah satu pihak Indonesia)

d)

Menikah di luar negeri

e)

Berbeda domisili

64.

Dalam HPI, status anak (legitimasi) biasanya mengikuti hukum…

a)

Tempat anak lahir

b)

Lex Patriae ayah atau domisili orang tua

c)

Tempat sekolah anak

d)

Tempat rumah sakit

e)

Hukum PBB

65.

Asas klasik/tradisional untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah…

a)

Lex Fori

b)

Lex Loci Delicti Commissi

c)

Lex Patriae Pelaku

d)

Lex Loci Contractus

e)

Lex Domicilii Korban

66.

Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia tentang PMH mensyaratkan adanya unsur…

a)

Kesepakatan

b)

Kesalahan (fault) dan Kerugian

c)

Wanprestasi

d)

Keadaan memaksa

e)

Itikad baik saja

67.

Kelemahan utama teori Lex Loci Delicti muncul ketika...

a)

Pelaku dan korban satu negara

b)

Tempat dilakukannya perbuatan (Place of Acting) berbeda dengan tempat timbulnya kerugian (Place of Injury)

c)

Hakim tidak paham hukum asing

d)

Kasus melibatkan kontrak

e)

Tidak ada saksi

68.

Teori modern dalam HPI Amerika Serikat (Restatement Second) untuk menyelesaikan kasus PMH yang kompleks adalah...

a)

Lex Fori

b)

The Most Significant Relationship (Hubungan Paling Signifikan)

c)

Lex Situs

d)

Lex Mercatoria

e)

Strict Liability

69.

Dalam kasus pencemaran nama baik lintas batas (Cyber Torts) di mana artikel ditulis di Australia, diterbitkan Singapura, tapi kerugian reputasi terjadi di Indonesia. Jika menggunakan asas Most Significant Relationship, hakim kemungkinan besar memilih hukum...

a)

Australia

b)

Singapura

c)

Indonesia (Tempat kerugian terbesar dan domisili korban)

d)

Hukum Internasional

e)

Hukum Inggris

70.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) mengatur tentang...

a)

Perkawinan Internasional

b)

Kontrak Jual Beli Barang Internasional

c)

Hak Cipta

d)

Pengangkutan Laut

e)

Arbitrase

71.

Apakah Indonesia sudah meratifikasi CISG?

a)

Sudah, tahun 2020

b)

Belum

c)

Sudah, tapi dengan reservasi

d)

Sedang dalam proses final

e)

Tidak perlu ratifikasi

72.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi CISG, konvensi ini bisa berlaku bagi perusahaan Indonesia jika...

a)

Perusahaan Indonesia memintanya

b)

Kaidah HPI (Lex Fori) menunjuk ke hukum negara peserta CISG

c)

PBB mewajibkannya

d)

Nilai kontrak di atas 1 Milyar

e)

Barang dikirim lewat udara

73.

Istilah Incoterms (EXW, FOB, CIF) dalam perdagangan internasional berfungsi untuk...

a)

Menentukan harga barang

b)

Menentukan titik peralihan risiko dan biaya (Delivery point) antara penjual dan pembeli

c)

Menentukan hukum waris

d)

Menentukan kewarganegaraan kapal

e)

Menghitung pajak penghasilan

74.

Dalam Incoterms FOB (Free on Board), risiko beralih dari penjual ke pembeli saat...

a)

Barang keluar dari gudang penjual

b)

Barang melewati pagar kapal (dimuat) di pelabuhan muat

c)

Barang sampai di pelabuhan tujuan

d)

Barang sampai di gudang pembeli

e)

Kontrak ditandatangani

75.

Incoterms CIF (Cost, Insurance, Freight) berarti penjual menanggung biaya asuransi dan ongkos angkut sampai...

a)

Pelabuhan muat

b)

Gudang penjual

c)

Pelabuhan tujuan pembeli

d)

Pintu rumah pembeli

e)

Batas negara

76.

Incoterms yang memberikan tanggung jawab dan risiko terbesar kepada Penjual (sampai barang tiba di tempat pembeli dan bea masuk dibayar) adalah...

a)

EXW (Ex Works)

b)

FOB

c)

CIF

d)

DDP (Delivered Duty Paid)

e)

FAS

77.

Sebaliknya, Incoterms yang memberikan tanggung jawab minimal kepada Penjual (hanya menyediakan barang di gudang sendiri) adalah...

a)

DDP

b)

CIF

c)

EXW (Ex Works)

d)

CFR

e)

FOB

78.

Product Liability (Tanggung Jawab Produk) menjadi isu HPI ketika...

a)

Produk dibuat dan dijual di negara yang sama

b)

Produk cacat dibuat di negara A, melukai konsumen di negara B

c)

Konsumen tidak membaca manual

d)

Produk kadaluarsa

e)

Harga produk terlalu mahal

79.

Kasus Majalah Time vs. Soeharto adalah contoh kasus PMH (Pencemaran Nama Baik). Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memenangkan Soeharto, namun di tingkat kasasi/PK Mahkamah Agung memenangkan Time. Isu HPI yang relevan adalah penentuan tempat terjadinya PMH (Locus Delicti) karena majalah dicetak di luar negeri tapi beredar di...

a)

Amerika Serikat

b)

Singapura

c)

Indonesia

d)

Hongkong

e)

Australia

80.

Teori Vested Rights (Hak yang Telah Diperoleh) mengajarkan bahwa...

a)

Hukum asing tidak berlaku, tapi hak yang lahir dari hukum asing itu harus diakui

b)

Hak asasi manusia adalah mutlak

c)

Hukum nasional menghapus semua hak asing

d)

Hak milik tidak bisa diganggu gugat

e)

Hak cipta berlaku universal

81.

Ketertiban Umum (Public Order) dalam HPI berfungsi sebagai "rem darurat" untuk...

a)

Menghukum pelaku kejahatan

b)

Menolak memberlakukan hukum asing yang bertentangan dengan sendi asasi hukum nasional

c)

Membatalkan semua kontrak asing

d)

Mengusir orang asing

e)

Menjaga keamanan polisi

82.

Perbedaan mendasar antara Ketertiban Umum dan Penyelundupan Hukum adalah...

a)

Ketertiban Umum fokus pada substansi hukum asing, Penyelundupan Hukum fokus pada niat buruk/perilaku para pihak

b)

Ketertiban umum masalah pidana, Penyelundupan hukum masalah perdata

c)

Tidak ada perbedaan

d)

Ketertiban umum untuk negara maju, Penyelundupan hukum untuk negara berkembang

e)

Penyelundupan hukum legal, Ketertiban umum ilegal

83.

Kasus klasik Princesse de Bauffremont (1878) adalah contoh utama dari...

a)

Ketertiban Umum

b)

Penyelundupan Hukum (Fraus Legis)

c)

Renvoi

d)

Vested Rights

e)

Lex Mercatoria

84.

Dalam kasus Putri Bauffremont, ia mengubah kewarganegaraannya menjadi Jerman semata-mata bertujuan untuk...

a)

Menjadi warga negara yang baik

b)

Mendapatkan perceraian yang dilarang oleh hukum Perancis saat itu

c)

Membeli tanah di Jerman

d)

Menghindari pajak

e)

Belajar bahasa Jerman

85.

Unsur-unsur kumulatif Penyelundupan Hukum adalah...

a)

Niat, Perbuatan, dan Tujuan (menghindari hukum)

b)

Kesalahan, Kerugian, Hubungan Kausal

c)

Sepakat, Cakap, Hal Tertentu

d)

Kewarganegaraan, Domisili, Tempat Tinggal

e)

Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat

86.

Jika Pengadilan Indonesia menolak gugatan utang judi dari Makau meskipun judi sah di Makau, dasar penolakannya adalah...

a)

Penyelundupan Hukum

b)

Ketertiban Umum (Pasal 1337 KUHPerdata)

c)

Kurang Bukti

d)

Tidak ada perjanjian

e)

Kadalursa

87.

Renvoi (Penunjukan Kembali) terjadi apabila...

a)

Kaidah HPI Lex Fori menunjuk hukum asing, tapi HPI hukum asing menunjuk kembali ke Lex Fori

b)

Hakim menolak mengadili

c)

Pihak berperkara pulang ke negaranya

d)

Kontrak dibatalkan

e)

Terjadi banding

88.

Dalam kasus warisan Nyonya Dewi (WNI) yang meninggal meninggalkan Vila di Bali dan Apartemen di Singapura. Hukum yang mengatur pewarisan Vila di Bali adalah...

a)

Hukum Singapura

b)

Hukum Indonesia (Lex Rei Sitae untuk benda tidak bergerak)

c)

Hukum Internasional

d)

Hukum Adat Bali

e)

Hukum tempat meninggal (Swiss)

89.

Tuan Johnson (AS) dan Sir Arthur (Inggris) berkelahi di atas kapal pesiar berbendera Panama di perairan internasional. Tuntutan hukum diselesaikan berdasarkan hukum...

a)

Amerika Serikat

b)

Inggris

c)

Panama (Lex Banderae)

d)

Malaysia (tempat mendarat)

e)

Indonesia

90.

Seorang pensiunan guru Indonesia ditabrak mahasiswa Malaysia di Bangkok, Thailand. Untuk menuntut ganti rugi (PMH), hakim akan menggunakan hukum...

a)

Indonesia (Korban)

b)

Malaysia (Pelaku)

c)

Thailand (Lex Loci Delicti)

d)

ASEAN

e)

Hukum Islam

91.

PT. Global Properti didirikan di Singapura (Place of Incorporation) tapi beroperasi di Indonesia. Jika terjadi sengketa internal perusahaan, hukum yang mengatur status badan hukumnya adalah...

a)

Hukum Indonesia

b)

Hukum Singapura

c)

Hukum Malaysia

d)

Hukum Inggris

e)

Hukum Dagang

92.

Dalam sengketa ketenagakerjaan Bapak Arif (WNI) yang bekerja di Silicon Valley (AS), titik taut Lex Loci Laboris menunjuk pada hukum...

a)

Indonesia

b)

Amerika Serikat (Tempat kerja)

c)

Hukum Internasional

d)

California saja

e)

PBB

93.

Transaksi lelang lukisan palsu antara pembeli Indonesia dan penjual Prancis. Jika menggunakan titik taut Lex Loci Contractus (tempat lelang/server) dan Lex Loci Solutionis (tempat pengiriman), kemungkinan besar hukum yang berlaku adalah...

a)

Hukum Indonesia

b)

Hukum Prancis

c)

Hukum Belanda

d)

Hukum Italia

e)

Hukum Inggris

94.

Tuan Budi (Indonesia) dan Sakura (Jepang) menikah di Bali secara adat Bali. Mereka ingin bercerai. Berdasarkan Lex Loci Celebrationis, keabsahan formil pernikahan mereka tunduk pada hukum...

a)

Jepang

b)

Indonesia

c)

Internasional

d)

Adat Jepang

e)

Konsulat

95.

Penyelundupan hukum sering disebut sebagai Fraus Legis, yang artinya...

a)

Penipuan terhadap hukum

b)

Ketaatan pada hukum

c)

Pilihan hukum bebas

d)

Hukum yang adil

e)

Hukum rimba

96.

Syarat utama agar Renvoi dapat diterima oleh hakim adalah...

a)

Menguntungkan hakim

b)

Mempercepat proses

c)

Dianggap memberikan keadilan lebih baik atau sesuai sistem HPI Lex Fori

d)

Diminta oleh tergugat

e)

Biaya murah

97.

"Pilihan Hukum" (Choice of Law) dalam kontrak dibatasi oleh...

a)

Kehendak bebas tanpa batas

b)

Ketertiban Umum dan Hukum Memaksa (Mandatory Law)

c)

Nilai mata uang

d)

Jumlah halaman kontrak

e)

Bahasa kontrak

98.

Sanksi bagi tindakan Penyelundupan Hukum dalam HPI biasanya adalah

a)

Penjara seumur hidup

b)

Tindakan hukum tersebut dianggap tidak sah/batal (null and void)

c)

Denda administratif saja

d)

Deportasi

e)

Teguran lisan

99.

Tantangan terbesar dalam membuktikan Penyelundupan Hukum adalah

a)

Membuktikan adanya "Niat" (Intent) yang subjektif

b)

Mencari pengacara

c)

Membayar biaya pengadilan

d)

Menerjemahkan dokumen

e)

Menghubungi kedutaan

Similar Resources on Wayground

PPPK PEDADOGI

100 questions

PPPK PEDADOGI

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PRE TEST DIKBANGSPES F.T. INTELKAM

100 questions

PRE TEST DIKBANGSPES F.T. INTELKAM

quiz

Worksheet

•

Professional Development

CPS LONG Test

100 questions

CPS LONG Test

quiz

Worksheet

•

Professional Development

MANAJERIAL-1

100 questions

MANAJERIAL-1

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PART 7

100 questions

PART 7

quiz

Worksheet

•

Professional Development

PAEMANWASOS

100 questions

PAEMANWASOS

quiz

Worksheet

•

Professional Development

KOMPETENSI TEKNIS PJOK_7

100 questions

KOMPETENSI TEKNIS PJOK_7

quiz

Worksheet

•

Professional Development