NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda Pajak Daerah
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pajak daerah dikatakan sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena memiliki karakteristik tertentu. Manakah argumentasi paling tepat yang menunjukkan keterkaitan pajak daerah dengan prinsip desentralisasi fiskal?
Pajak daerah dipungut berdasarkan undang-undang pusat dan disetorkan ke kas negara
Pajak daerah digunakan langsung untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah sesuai potensi lokal
Pajak daerah memiliki tarif yang sama di seluruh wilayah Indonesia
Pajak daerah hanya dikenakan kepada badan usaha besar
Pajak daerah bersifat sukarela dan fleksibel dalam pemungutannya
Perbedaan mendasar antara subjek pajak dan wajib pajak dalam Pajak Parkir sebagaimana dijelaskan dalam makalah adalah:
Subjek pajak adalah pemerintah daerah, wajib pajak adalah pengguna parkir
Subjek pajak adalah pengguna parkir, wajib pajak adalah penyelenggara parkir
Subjek dan wajib pajak selalu pihak yang sama
Subjek pajak adalah pemilik kendaraan, wajib pajak adalah pemilik lahan
Subjek pajak adalah pemilik gedung, wajib pajak adalah pemerintah
Pajak Rokok digolongkan sebagai pajak provinsi dan dipungut bersamaan dengan cukai. Implikasi kebijakan fiskal dari mekanisme ini adalah:
Pajak rokok tidak memerlukan dasar hukum daerah
Beban pajak sepenuhnya ditanggung produsen
Pemerintah daerah bergantung pada mekanisme pemungutan pusat
Konsumen menjadi pihak yang secara ekonomi menanggung pajak
Pajak rokok tidak berpengaruh pada PAD
Pengecualian Pajak Air Permukaan untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat mencerminkan prinsip:
Efisiensi fiscal dan keadilan sosial
Keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan
Optimalisasi penerimaan pajak
Sentralisasi fiscal dan keberlanjutan lingkungan
Netralitas pajak
Tarif Pajak Hiburan yang dapat mencapai 75% pada jenis hiburan tertentu menunjukkan bahwa pajak daerah juga berfungsi sebagai:
Sarana pengendalian konsumsi
Sumber pendapatan utama negara
Pengurang beban pajak pusat
Pendorong investasi daerah
Pembatasan jenis pajak daerah yang boleh dipungut pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang bertujuan utama untuk:
Mengurangi pendapatan asli daerah untuk pajak pusat
Menyeragamkan struktur ekonomi daerah
Mencegah tumpang tindih pajak dan menjamin kepastian hukum
Mengalihkan kewenangan fiskal ke pusat
Membatasi kreativitas pemerintah daerah
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) digolongkan sebagai pajak tidak langsung karena:
Dipungut langsung oleh pemerintah pusat
Beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir
Tidak memiliki objek pajak yang jelas
Tidak memerlukan pelaporan pajak
Tidak berkontribusi terhadap PAD
Perbedaan mendasar antara PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 terletak pada…
Tarif pajaknya
Jenis SPT yang digunakan
Subjek pajak yang dikenakan
Karakter transaksi yang dikenai pajak
Tahun pajak pelaporannya
PPh Pasal 22 atas penjualan BBM bersifat final karena…
Dipungut oleh bendahara pemerintah
Tidak boleh dilaporkan dalam SPT
Tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun
Tarifnya lebih kecil
Berlaku untuk WP luar negeri
Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi bernilai kecil bertujuan untuk…
Mengurangi penerimaan negara
Memberi keringanan pajak UMKM
Efisiensi administrasi perpajakan
Menghindari pajak berganda
Mempercepat restitusi
Dalam PPh Pasal 23, pihak yang menerima penghasilan disebut sebagai…
Pemotong pajak
Wajib setor pajak
Subjek pajak
Objek pajak
Penyelenggara kegiatan
PPh Pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah berfungsi sebagai…
Pajak konsumsi
Pajak progresif
Instrumen pengendali konsumsi
Pajak pengganti PPN
Subsidi silang
Jika PPh Pasal 23 telah dipotong, maka hak Wajib Pajak adalah…
Mengajukan restitusi
Mengkreditkan dalam SPT Tahunan
Tidak melaporkan penghasilan
Menghapus kewajiban pajak lain
Menolak bukti potong
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, PPN dikenakan atas …
Seluruh transaksi perdagangan internasional
Konsumsi barang dan jasa di luar negeri
Konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean
Seluruh penghasilan wajib pajak
Yang dimaksud dengan PPnBM adalah …
Pajak tambahan yang dikenakan atas seluruh barang impor
Pajak atas jasa tertentu yang bernilai tinggi
Pajak tambahan atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
Pajak daerah atas barang konsumsi
PPN disebut sebagai pajak “multiple stage” karena …
Dikenakan pada banyak jenis tarif
Dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi
Hanya berlaku untuk barang impor
Dipungut oleh banyak instansi
Mekanisme yang mencegah terjadinya pajak berganda dalam PPN adalah …
Pengenaan tarif tunggal
Sistem self assessment
Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran
Pengenaan pajak final
Media pemungutan PPN yang sah dan menjadi bukti pemungutan pajak adalah …
Surat Setoran Pajak
Bukti Potong
Faktur Pajak
Nota Penjualan
Salah satu karakteristik utama PPnBM adalah …
Dapat dikreditkan seperti PPN
Dipungut berulang di setiap jalur distribusi
Dipungut hanya satu kali
Berlaku untuk semua Barang Kena Pajak
Yang termasuk objek PPN adalah …
Barang kebutuhan pokok
Jasa pendidikan formal
Impor Barang Kena Pajak
Jasa pelayanan kesehatan
Barang berikut yang tidak dikenai PPN adalah …
Perhiasan emas
Beras dan gabah
Elektronik
Kendaraan bermotor
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020, Bea Materai dikategorikan sebagai …
Pajak langsung yang dipungut secara berkala
Pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atas dokumen
Retribusi daerah atas transaksi perdata
Pajak penghasilan atas dokumen bernilai ekonomi
Fungsi utama Bea Materai menurut ketentuan perundang-undangan adalah …
Menentukan sah atau tidaknya perjanjian
Memberikan legalitas mutlak suatu dokumen
Sebagai pajak atas dokumen dan sumber penerimaan negara
Menggantikan fungsi akta autentik
Tarif Bea Materai yang berlaku sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2020 adalah …
Rp6.000 dan Rp3.000
Rp5.000 dan Rp10.000
Tarif progresif berdasarkan nilai transaksi
Tarif tunggal Rp10.000
Dokumen yang dikenakan Bea Materai berdasarkan ketentuan terbaru adalah dokumen yang memuat nominal uang …
Di atas Rp1.000.000
Di atas Rp2.500.000
Di atas Rp5.000.000
Tanpa batasan nilai nominal
Prinsip “satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai” berarti bahwa …
Setiap tanda tangan dikenakan Bea Materai tersendiri
Jumlah halaman menentukan jumlah Bea Materai
Satu dokumen dikenai satu Bea Materai meskipun bertanda tangan banyak
Setiap rangkap dokumen bebas Bea Materai
Dokumen rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani dikenakan Bea Materai karena …
Tidak memiliki kekuatan hukum
Ikut ditandatangani sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen asli
Hanya sebagai salinan
Tidak perlu ditandatangani
Dasar hukum utama pengenaan Bea Materai yang berlaku saat ini adalah …
UU No. 13 Tahun 1985
PP No. 24 Tahun 2000
UU No. 10 Tahun 2020
KUHPerdata
Meterai Elektronik (e-Materai) memiliki kedudukan hukum …
Lebih rendah dari meterai tempel
Hanya berlaku untuk dokumen privat
Sama sahnya dengan meterai tempel
Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
Salah satu asas pemungutan Bea Materai yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kejelasan aturan adalah asas …
Kemanfaatan
Efisiensi
Kesederhanaan
Kepastian hukum
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan karena …
Besarnya pajak ditentukan oleh kondisi ekonomi wajib pajak
Pajak dipungut berdasarkan objek berupa bumi dan/atau bangunan
Pengenaan pajak bergantung pada domisili wajib pajak
Pajak ditentukan oleh jumlah penghasilan pemilik tanah
Yang dimaksud dengan “bumi” dalam ketentuan PBB adalah …
Tanah permukaan yang dapat ditanami
Tanah dan bangunan yang telah bersertifikat
Permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya
Tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi
Seseorang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak PBB meskipun bukan pemilik tanah apabila ia …
Menjadi ahli waris sementara
Menguasai dan memanfaatkan objek pajak
Menyewakan kembali objek pajak
Mendaftarkan objek pajak
Dasar utama penetapan besarnya PBB terutang adalah …
Luas tanah dan bangunan
Harga pasar sementara
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Kemampuan membayar wajib pajak
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) berfungsi untuk …
Menentukan tarif pajak maksimum
Mengurangi beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah
Menambah objek pajak baru
Menentukan subjek pajak
Rumus umum perhitungan PBB terutang adalah …
Tarif × NJOP
Tarif × NJKP
Tarif × (NJOP – NJOPTKP) × NJKP
NJOP – NJOPTKP
Saat yang menentukan PBB terutang menurut undang-undang adalah …
Saat diterbitkannya SPPT
Tanggal 31 Desember tahun pajak
Tanggal 1 Januari tahun pajak
Saat dilakukan transaksi jual beli
Tempat PBB terutang ditentukan berdasarkan …
Domisili wajib pajak
Lokasi kantor pajak terdekat
Lokasi objek pajak berada
Tempat diterbitkannya SPPT
Jangka waktu pelunasan PBB setelah diterimanya SPPT adalah paling lambat …
3 bulan
6 bulan
9 bulan
12 bulan
Salah satu tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah …
Mengurangi kepemilikan tanah pribadi
Membatasi pembangunan properti
Meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan
Menghapus ketimpangan sosial secara langsung
Tujuan utama pengaturan Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah untuk …
Meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi internasional
Menghindari terjadinya pajak berganda internasional
Menyamakan tarif pajak dalam dan luar negeri
Memberikan pembebasan pajak bagi penghasilan luar negeri
PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang …
Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri
Bersumber dari luar negeri
Bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak Luar Negeri
Bersifat final bagi semua wajib pajak
Tarif umum PPh Pasal 26 atas penghasilan bruto adalah …
5%
10%
15%
20%
Tarif PPh Pasal 26 dapat lebih rendah dari 20% apabila …
Penghasilan kurang dari PTKP
Wajib Pajak Luar Negeri mengajukan keberatan
Berlaku Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Pajak dibayar secara sukarela
Pihak yang wajib memotong PPh Pasal 26 adalah …
Wajib Pajak Luar Negeri
Wajib Pajak Dalam Negeri
Pemerintah
Bank Indonesia
Salah satu objek PPh Pasal 26 adalah …
Warisan
Dividen yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri
Royalti yang dibayarkan kepada perusahaan luar negeri
Zakat
Wajib Pajak Luar Negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia …
Tetap dikenai PPh Pasal 26
Dikecualikan dari seluruh pajak penghasilan
Dikenai pajak sebagaimana Wajib Pajak Dalam Negeri
Hanya dikenai pajak final
Perbedaan mendasar antara PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26 terletak pada …
Jenis tarif pajak
Subjek pajak dan mekanisme pemungutannya
Tahun pajak yang digunakan
Dasar hukum internasional
PHTB diklasifikasikan sebagai pajak daerah karena …
Dipungut oleh pemerintah pusat dan dibagikan ke daerah
Menjadi kewenangan kabupaten/kota sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009
Berkaitan langsung dengan pajak penghasilan masyarakat
Ditetapkan sepenuhnya oleh peraturan menteri keuangan
Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah …
Pemanfaatan tanah tanpa perubahan kepemilikan
Tindakan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak atas tanah dan/atau bangunan
Pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan umum
Pendaftaran ulang sertifikat tanah
