NEW
Font size
WorksheetsUAS PERPAJAKAN 1
Total questions: 65
Worksheet time: 31mins
Apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam BPHTB?
Badan hukum yang tidak melakukan transaksi apapun.
Orang yang tidak memiliki penghasilan dari transaksi tertentu.
Hanya individu yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak.
Individu atau badan hukum yang wajib membayar pajak atas transaksi tertentu.
Siapa yang termasuk dalam kategori Objek Pajak BPHTB?
Hanya tanah yang tidak terbangun.
Bangunan yang tidak memiliki tanah.
Tanah dan bangunan yang berpindah kepemilikan.
Tanah dan bangunan yang tidak berpindah kepemilikan.
Jelaskan Dasar Pengenaan BPHTB!
Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai transaksi atau nilai pasar tanah dan bangunan.
Dasar pengenaan BPHTB adalah lokasi tanah dan bangunan.
Dasar pengenaan BPHTB adalah jenis properti yang dijual.
Dasar pengenaan BPHTB adalah luas tanah yang dimiliki.
Kapan saat pajak terutang untuk BPHTB?
Saat pembayaran dilakukan di kantor pajak.
Saat penandatanganan akta jual beli.
Saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Saat pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan.
Bagaimana cara menghitung BPHTB secara umum?
BPHTB dihitung dengan rumus: (Nilai Transaksi + NPOPTKP) x 0,5.
BPHTB dihitung dengan cara: (Nilai Transaksi - NPOPTKP) + Tarif BPHTB.
BPHTB dihitung dengan rumus: (Nilai Transaksi - NPOPTKP) x Tarif BPHTB.
BPHTB dihitung dengan cara: (Nilai Pasar + NPOPTKP) x Tarif BPHTB.
Apa saja komponen yang mempengaruhi penghitungan BPHTB?
Komponen yang mempengaruhi penghitungan BPHTB adalah nilai jual objek pajak (NJOP), tarif BPHTB, dan pengurangan yang diterima.
Komponen yang mempengaruhi penghitungan BPHTB adalah luas tanah, jenis properti, dan biaya pemeliharaan.
Komponen yang mempengaruhi penghitungan BPHTB adalah nilai pasar, biaya notaris, dan pajak penghasilan.
Komponen yang mempengaruhi penghitungan BPHTB adalah lokasi objek pajak, jenis transaksi, dan biaya administrasi.
Jelaskan proses pembayaran BPHTB!
Dokumen BPHTB diajukan langsung ke notaris tanpa bank.
Proses pembayaran BPHTB hanya dilakukan secara online.
Proses pembayaran BPHTB meliputi pengisian formulir, pembayaran di bank, dan pengajuan dokumen ke kantor pajak.
Pembayaran BPHTB dilakukan tanpa pengisian formulir.
Apa yang dimaksud dengan penetapan BPHTB?
Penetapan BPHTB adalah proses pengalihan hak milik atas tanah.
Penetapan BPHTB adalah pengukuran luas tanah yang akan dibangun.
Penetapan BPHTB adalah penentuan nilai jual tanah dan bangunan.
Penetapan BPHTB adalah proses penentuan besaran pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Bagaimana cara penagihan BPHTB dilakukan?
Penagihan BPHTB dilakukan melalui penghitungan pajak, penerimaan surat pemberitahuan, dan pembayaran.
Penagihan BPHTB dilakukan melalui pendaftaran online, pengiriman bukti pembayaran, dan audit tahunan.
Penagihan BPHTB dilakukan dengan pengumpulan data, analisis laporan, dan penetapan sanksi.
Penagihan BPHTB dilakukan melalui pengajuan izin, verifikasi dokumen, dan penetapan tarif.
Apa yang dimaksud dengan keberatan dalam konteks BPHTB?
Keberatan adalah langkah untuk mengajukan banding terhadap pajak yang telah dibayar.
Keberatan adalah proses pengajuan sanggahan terhadap keputusan BPHTB yang dianggap tidak sesuai oleh wajib pajak.
Keberatan adalah pernyataan resmi untuk menolak pembayaran BPHTB yang ditetapkan.
Keberatan adalah proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan BPHTB.
Jelaskan proses banding terkait BPHTB!
Proses banding BPHTB terdiri dari pengajuan surat dan penetapan pajak baru.
Proses banding BPHTB hanya melibatkan pengajuan dokumen dan keputusan akhir.
Proses banding BPHTB meliputi pengajuan surat banding, pemeriksaan dokumen, klarifikasi, dan keputusan banding.
Proses banding BPHTB mencakup pengajuan banding dan peninjauan ulang tanpa klarifikasi.
Apa yang dimaksud dengan pengurangan BPHTB?
Pengurangan BPHTB adalah pengurangan nilai tanah yang dikenakan pajak saat dijual.
Pengurangan BPHTB adalah pengurangan biaya administrasi dalam proses jual beli tanah.
Pengurangan BPHTB adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar saat memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
Pengurangan BPHTB adalah penambahan jumlah pajak yang dibayar saat memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
Sebutkan sanksi yang dapat dikenakan jika BPHTB tidak dibayar!
Penghapusan kewajiban pajak secara otomatis.
Pemberian diskon untuk pembayaran di masa depan.
Denda administratif dan bunga atas keterlambatan pembayaran.
Penyitaan aset tanpa proses hukum.
Apa saja peraturan terbaru mengenai sanksi BPHTB?
Sanksi denda tetap bagi wajib pajak yang tidak melapor tepat waktu tanpa pengurangan.
Pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang melapor lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
Sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar BPHTB dalam waktu satu tahun.
Sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat melapor dan membayar BPHTB, dengan kemungkinan pengurangan sanksi jika membayar sebelum jatuh tempo.
Bagaimana cara mengajukan keberatan atas penetapan BPHTB?
Ajukan keberatan secara lisan di kantor pajak.
Kirimkan email kepada pejabat terkait.
Tunggu hingga penetapan BPHTB dicabut.
Ajukan keberatan secara tertulis kepada instansi yang mengeluarkan penetapan BPHTB.
Apa yang harus dilakukan jika tidak setuju dengan hasil banding BPHTB?
Ajukan permohonan untuk mengubah peraturan.
Tunggu hingga hasil banding diterima.
Buat laporan kepada pihak berwenang setempat.
Ajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan.
Jelaskan perbedaan antara keberatan dan banding dalam BPHTB!
Keberatan adalah protes terhadap keputusan pajak, sedangkan banding adalah langkah hukum setelah keberatan ditolak.
Keberatan dan banding adalah dua istilah yang sama dalam pajak.
Banding adalah pengajuan ulang keputusan pajak yang sama.
Keberatan adalah langkah hukum untuk mengubah keputusan pajak.
Apa saja dokumen yang diperlukan untuk pengajuan keberatan BPHTB?
Formulir pendaftaran, bukti pembayaran PBB, dokumen identitas pemohon, dan surat pernyataan waris.
Surat pengantar dari notaris, bukti pembayaran sewa, dokumen identitas pemohon, dan laporan keuangan.
Surat izin usaha, bukti kepemilikan tanah, dokumen pajak penghasilan, dan surat keterangan domisili.
Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan keberatan BPHTB adalah surat permohonan keberatan, bukti pembayaran BPHTB, dokumen identitas pemohon, dan dokumen pendukung lainnya.
Bagaimana cara menghitung denda keterlambatan pembayaran BPHTB?
Denda keterlambatan BPHTB adalah 1% per bulan dari total yang dibayar.
Denda keterlambatan BPHTB adalah 5% per tahun dari jumlah yang terutang.
Denda keterlambatan BPHTB adalah 3% per bulan dari nilai transaksi.
Denda keterlambatan BPHTB adalah 2% per bulan dari jumlah yang terutang.
Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam penghitungan BPHTB?
Hubungi kantor pajak setempat dan ajukan permohonan perbaikan.
Laporkan kesalahan kepada pihak ketiga yang tidak berwenang.
Tunggu hingga tahun depan untuk mengajukan banding.
Bayar denda dan lanjutkan tanpa perubahan.
Apa definisi Bea Materai yang paling tepat?
Biaya administrasi untuk pengesahan dokumen pribadi
Pajak atas dokumen sejak ditandatangani pihak berkepentingan
Pajak atas barang yang dikonsumsi masyarakat luas
Retribusi atas layanan pencetakan dokumen pemerintah
Manakah tiga jenis Bea Materai yang diakui saat ini?
Materai tempel, materai khusus bank, materai impor ekspor
Materai tempel, meterai fiskal, materai digital privat
Materai tempel, materai elektronik, materai bentuk lain berizin
Materai kertas, materai online, materai pos reguler
Dokumen mana yang termasuk objek bea materai karena bersifat perdata dan sering dipakai sebagai alat bukti?
Poster promosi kegiatan kampus
Catatan pribadi tanpa tanda tangan
Akta notaris tentang perjanjian
Kartu identitas pegawai harian
Manakah contoh dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal melebihi Rp5.000.000,00 sehingga terutang bea materai?
Kwitansi pembayaran Rp7.000.000,00
Daftar hadir rapat internal
Surat ucapan terima kasih formal
Formulir survei kepuasan umum
Menurut ketentuan, siapa yang pada prinsipnya wajib membayar bea materai atas suatu dokumen perdata?
Pihak yang menerima atau mengambil manfaat
Instansi pemerintah yang mengawasi
Pihak yang menandatangani paling dahulu
Perusahaan percetakan yang membuat blanko
Dua pihak membuat kontrak dan sepakat bahwa pihak penjual menanggung bea materai meski pembeli yang menerima dokumen. Bagaimana status kewajiban bea materai?
Harus dibayar bersama-sama selalu
Wajib tetap pada penerima dokumen
Boleh dialihkan sesuai kesepakatan
Menjadi tanggung jawab notaris umum
Menurut UU No. 10 Tahun 2020, dokumen yang dibebaskan dari bea materai termasuk yang terkait dengan penanganan bencana alam nasional. Manakah kategori lain yang juga termasuk pengecualian?
Dokumen promosi produk dan pemasaran
Dokumen pribadi tanpa nilai transaksi ekonomi
Dokumen kontrak komersial lintas perusahaan
Dokumen terkait kegiatan sosial dan keagamaan
Tarif bea materai berubah dari Rp6.000 menjadi Rp10.000. Dampak langsung yang paling mungkin pada sektor keuangan adalah
Penghapusan biaya transfer antarbank permanen
Penurunan pajak penghasilan perusahaan besar
Kenaikan harga tanah di wilayah perkotaan
Perubahan biaya administrasi transaksi keuangan
Dalam sektor properti, kenaikan tarif bea materai paling berkaitan dengan
Pengurangan biaya notaris yang signifikan
Stabilisasi nilai properti jangka panjang
Peningkatan subsidi perumahan pemerintah pusat
Tambahan biaya transaksi jual beli properti
UKM kemungkinan merasakan dampak kenaikan tarif bea materai terutama melalui
Penghapusan kewajiban pencatatan transaksi
Biaya operasional dan administrasi harian
Kenaikan insentif ekspor dari pemerintah
Penurunan biaya logistik antar pulau
Dalam konteks e-commerce, penerapan tarif baru pada transaksi online dapat memengaruhi
Ketentuan cuti pegawai swasta
Kurs mata uang asing harian
Jumlah izin usaha yang diterbitkan
Keputusan pembelian konsumen daring
Investor mungkin menyesuaikan strategi mereka jika terjadi perubahan signifikan pada biaya atau insentif terkait bea materai. Konsekuensi yang paling logis adalah
Peningkatan promosi musiman berbiaya rendah
Evaluasi ulang alokasi portofolio investasi
Pengurangan jam operasional toko ritel
Perluasan gudang logistik domestik
Pelunasan bea materai dapat dilakukan dengan dua cara utama. Manakah kombinasi yang benar?
Oleh bendahara negara atau kasir bank
Oleh Wajib Pajak sendiri atau pejabat pos
Oleh perusahaan percetakan atau bea cukai
Oleh notaris publik atau pengadilan negeri
Frasa yang harus dicetak pada dokumen untuk menandai pelunasan dengan metode non-tempel adalah?
TELAH DISETUJUI PAJAK
VALID OLEH PETUGAS
SAH UNTUK DIPERDAGANGKAN
LUNAS BEA MATERAI
Sebuah perusahaan ingin melunasi bea materai secara komputerisasi. Langkah kebijakan mana yang WAJIB dipenuhi sebelum mencetak pada dokumen?
Membeli meterai dari kantor pos
Memperoleh izin tertulis Dirjen Pajak
Mengajukan banding ke pengadilan pajak
Mendaftarkan merek dagang perusahaan
Pejabat umum sedang menjalankan tugas menemukan dokumen dengan bea meterai kurang bayar. Tindakan mana yang dilarang dilakukan?
Memberi penjelasan tarif kepada pemilik
Meminta pelunasan bea meterai kepada pihak
Mengembalikan dokumen kepada pihak terkait
Menerima dan menyimpan dokumen tersebut
Seorang notaris menyalin surat yang bea meterainya belum dibayar penuh untuk arsip. Apa risiko kepatuhan yang paling tepat?
Menjalankan diskresi jabatan tanpa konsekuensi
Mengikuti prosedur internal yang bersifat opsional
Memenuhi kewajiban validasi dokumen secara administratif
Melanggar larangan membuat salinan dokumen kurang bayar
Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi bea meterai dikenakan denda berapa besar dari bea meterai terutang?
300% dari bea terutang
200% dari bea terutang
100% dari bea terutang
50% dari bea terutang
Seseorang menggunakan dan menjual meterai palsu. Tindakan hukum maksimum apa yang dapat dijatuhkan?
Penjara 5 tahun atau denda Rp300 juta
Penjara 7 tahun atau denda Rp500 juta
Penjara 3 tahun atau denda Rp200 juta
Penjara 10 tahun atau denda Rp1 miliar
Anda menemukan dokumen bermeterai yang ternyata bekas lalu hendak dipakai lagi. Apa langkah paling tepat untuk meminimalkan konsekuensi hukum?
Lapor dan hindari penggunaan ulang
Gunakan kembali setelah diberi paraf
Tetap gunakan agar hemat biaya
Hapus bekas meterai lalu tempel baru
Yang bukan merupakan latar belakang pengenaan cukai?
Pembebanan Demi Keadilan & Keseimbangan
Pembatasan Konsumsi
Pengawasan Peredaran
Pengendalian Konsumsi
Kerusakan barang impor jalur hijau (tidak diperiksa bea cukai) merupakan tanggung jawab, kecuali:
pengangkut (karena rusak di atas kapal/pesawat/truk)
pengusaha tempat penimbunan (karena rusak di lapangan/gudang penimbunan)
bea cukai (karena yang menguasai Pelabuhan)
perusahaan/buruh bongkar muat (karena rusak saat handling/pergeseran/pembukaan kemasan barang untuk diperiksa bea cukai
Wilayah Republik Indonesia meliputi darat,
perairan dan ruang udara di atasnya, serta
tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen, disebut..
Kepabeanan
Kawasan Pabean
Daerah Pabean
Kantor Pabean
Barang Kena Cukai yang saat ini belum diterapkan..
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)
Hasil Tembakau (HT)
Gula
Minuman Mengangung Etil Alkohol (MMEA)
Bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan
dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang
sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya, disebut
Kawasan Pabean
Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
Tempat Penimbunan Pabean (TPP)
Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
DASAR HUKUM UTAMA KEPABEANAN?
UU 11 TAHUN 1995
UU 07 TAHUN 2021
UU 39 TAHUN 2007
UU NO 17 TAHUN 2006
Organisasi Bea Cukai Dunia?
WTO
OECD
WCO
FAO
Bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, disebut...
Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
Tempat Penimbunan Pabean (TPP)
Pusat Logistik Berikat (PLB)
Pelayanan & Pengawasan Bea Cukai meliputi, kecuali
Pengangkutan (Shipping & Trucking) Barang Ekspor Impor & BKC
Penimbunan & Pergudangan (warehousing) Barang Ekspor Impor & BKC
Pemeriksaan (Inspection) Fisik Barang & Dokumen Barang Ekspor Impor & BKC
Perdagangan Barang Domestik/Dalam Negeri non-Barang Ekspor Impor & nonBKC
Saat terutang cukai yaitu
Saat memasuki daerah pabean
Saat dikeluarkan dari kawasan pabean
Saat selesai dibuat
Saat dikeluarkan dari pabrik
Yang bukan merupakan fungsi bea cukai
COMMUNITY PROTECTION
INDUSTRIAL ASSISTANCE & TRADE FACILITATOR
ASSET AUCTIONEER
REVENUE COLLECTOR
Yang manakah petugas bea cukai?
Yang bukan latar belakang pengenaan bea masuk?
Penerimaan negara
Menjaga ketersediaan pasokan di dalam negeri
Melindungi industri dalam negeri
Mengurangi distorsi perdagangan
Di Tempat Penimbunan Berikat berlaku fasilitas:
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
Penangguhan Bea Masuk dan/atau Penangguhan Pajak Dalam Rangka Impor
Penangguhan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Penangguhan Pajak Dalam Rangka Impor
Yang tidak dipungut oleh DJBC?
Bea Masuk
Bea Keluar
Bea Materai
Cukai
Di bawah ini, merupakan pihak-pihak yang mempunyai kewajiban pabean, kecuali
Importir Eksportir
Pedagang Domestik/Antar Pulau/Dalam Negeri nonBKC
Pengangkut, Freight Forwarder
Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
Kontribusi wajib oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, yang dibayarkan kepada kas negara, dimana kontribusi tersebut bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sehingga pemerintah bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, kalimat tersebut merupakan pengertian...
Pajak
Hutang
SKPKB
Wajib Pajak
Berikut ini yang merupakan ciri-ciri pajak adalah...
Kontribusi yang Wajib, Tidak Memaksa, Dikelola Pemerintah, Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang, Sebagai Anggaran Pemerintah
Kontribusi yang tidak Wajib, Bersifat Memaksa, Dikelola Pemerintah, Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang, Sebagai Anggaran Pemerintah
Kontribusi yang tidak Wajib, Bersifat tidak Memaksa, Dikelola Pemerintah, Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang, Sebagai Anggaran Pemerintah
Kontribusi yang Wajib, Bersifat Memaksa, Dikelola Pemerintah, Pembayaran Pajak Tercantum dalam Undang-Undang, Sebagai Anggaran Pemerintah
Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus (petugas pajak) sebagai pemungut pajak, merupakan jenis sistem perpajakan...
Stelsel Riil
Witholding system
Self Assesment System
Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang perhitungannya berdasarkan anggapan yang diatur oleh undang-undang merupakan sistem pemungutan pajak...
Stelsel Riil
Stelsel Fiktif
Stelsel mix
Stelsel pasif
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan pengertian dari...
Wajib Pajak
Pajak
Objek Pajak
Surat Pemberitahuan
Berikut ini yang bukan termasuk hak wajib pajak terkait penyampaian surat pemberitahuan adalah...
Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
Memeriksa SPT yang disampaikan wajib pajak
Melakukan pembetulan SPT
Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT
Atas kekurangan pembayaran pajak pada perhitungan sementara pajak terutang dalam hal penundaan penyampaian SPT, WP dikenai sanksi sebesar...
2%
30%
60%
5%
Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan disebut...
Penagihan
Penyidikan
Pemeriksaan
Keberatan
Surat yang menetukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak disebut...
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
