Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas

Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keselamatan kesehatan kerja untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pelaksanaan konstruksi.

Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.

Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak

Muatan Konseptual rancangan SMKK pada tahap perancangan adalah .. ?

Muatan Rancangan Konseptual SMKK pada Tahap pengkajian dan perencanaan adalah :

a.lingkup tanggung jawab perancangan;

b.informasi rinci terhadap kelaikan yang meliputi lokasi, lingkungan, sosio ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan

c.rekomendasi teknis.

Muatan elemen SMKK adalah:

a.partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;

b.pelaksanaan Keselamatan Konstruksi;

c.dukungan Keselamatan Konstruksi;

d. Pengawasan Keselamatan Konstruksi; dan

e.evaluasi kinerja penerapan SMKK.

Elemen dalam Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi adalah :

a.kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;

b.organisasi pengelola SMKK;

c.komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja; dan

d.supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.

Elemen perencanaan Keselamatan Konstruksi adalah ..?

Elemen dukungan Keselamatan Konstruksi adalah ..?

Elemen operasi Keselamatan Konstruksi adalah .. ?

Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:

a.prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;

b.formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan

c.laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

RKK sederhana paling sedikit memuat:

a.kebijakan Keselamatan Konstruksi;

b.pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;

c.IBPRP sederhana; d. rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan

d.jadwal inspeksi.

Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam RMPK. RMPK paling sedikit memuat:

Program Mutu paling sedikit memuat:

a.informasi kerja;

b.organisasi kerja yang menggambarkan hubungan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;

c.jadwal pelaksanaan pekerjaan termasuk jadwal peralatan serta penugasan personel inti dan personel pendukung;

d.metode pelaksanaan kerja;

e.pengendalian pekerjaan terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan metode kerja; dan

f.laporan pekerjaan.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan melalui metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, dan jumlah dan jenis pemasok.

Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, Program Mutu hanya memuat metode dan pengendalian pekerjaan.

Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL (Rencana Kerja Pemantauan dan Pengelolan Lingkungan Hidup)

Dokumen RKPPL paling sedikit memuat:

a.struktur organisasi;

b.rona lingkungan awal sebelum dimulainya Pekerjaan Konstruksi;

c.rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

d.pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

Penerapan SMKK dijelaskan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa pada saat penjelasan dokumen. RKK yang telah dinilai harus dilengkapi dan disahkan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi

Personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar yaitu

Personil manajerial untuk Keselamatan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang

Dalam hal pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan metode sistem nilai, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan Biaya Penerapan SMKK dinyatakan gugur.

Dalam hal pengadaan Pekerjaan Konstruksi menggunakan metode sistem harga terendah, Penyedia Jasa yang tidak menyampaikan perkiraan Biaya Penerapan SMKK nilai penawaran biayanya dinilai nol.

Dokumen pemilihan paling sedikit harus memuat:

a.identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi;

b.tenaga ahli untuk Keselamatan Konstruksi; dan

c.Biaya Penerapan SMKK pada HPS

Penerapan SMKK pada tahapan perancangan Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.

Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan perencanaan pekerjaan.

RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi untuk diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan Pengawas/direksi teknis/Penyedia Jasa.

RKK yang berupa RKK pelaksanaan , RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang telah diperiksa, dibahas, atau direviu disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Program Mutu, RKK yang berupa RKK pengawasan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi disampaikan oleh konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan.

Dalam tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus disesuaikan dengan perubahan lingkup dan kondisi pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi , Penyesdia Jasa dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.

AKK harus ditinjau kembali oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia. Hasil peninjauan kembali harus mendapatkan persetujuan dari Penyedia Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.

Dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Rencana metode pelaksanaan kerja, AKK serta rencana pemeriksaan dan pengujian merupakan komponen yang digunakan sebagai bagian dari persyaratan izin kerja.

Berdasarkan hasil pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP dan laporan, Penyedia Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.

Penerapan SMKK dalam tahap serah terima pertama pekerjaan dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/pengawasan dan Penyedia Jasa pelaksana konstruksi. Penerapan SMKK dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK danjuga melampirkan RMLLP.

Penerapan SMKK dalam Masa Pemeliharaan

Dilakukan oleh Pengguna Jasa pelaksana konstruksi dengan menerapkan elemen operasi Keselamatan Konstruksi

Untuk menerapkan SMKK dalam Masa Pemeliharaan, Pengguna Jasa harus merujuk pada:

a.gambar terpasang dan dokumen terlaksana; dan

b.panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang dan RKK yang sudah dimutakhirkan.

Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan dilakukan dengan menyerahkan dokumen:

a.laporan pelaksanaan RKK

b.dokumen RMPK;

c.dokumen Program Mutu; dan

d.dokumen RKPPL.

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melampirkan panduan operasi dan pemeliharaan yang merupakan pemutakhiran rancangan konseptual SMKK pada tahap perancangan yang merupakan bagian dari laporan penerapan SMKK.

KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK BERDASAR TINGKAT RESIKO BESAR JIKA :

a.Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

b.mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;

c.menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;

d.menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau

e.Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.