WorksheetsSoal Dikbangspes Fungsi Teknis Reskrim Polres Rote Ndao
Total questions: 50
Worksheet time: 42mins
Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechercheur yang dapat diartikan sebagai berikut, kecuali .....
Mencari informasi yang rahasia
Mengumpulkan informasi rahasia
Polisi rahasia
Polisi rahasia pengusut
Melakukan investigasi kejahata
Lembaga yang menangani Praperadilan adalah
Mabes Polri
Kejaksaan Negeri
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Tata Usaha Negara
Persyaratan penahanan berdasarkan pasal 21 (1) dan (4) KUHAP terdiri dari syarat Obyektif dan syarat Subyektif, yang termasuk syarat Oyektif adalah
Tersangka akan melarikan diri
Merusak barang bukti
Mengulangi tindak pidana
Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
Menghilangkan barang bukti
Siapakah yang mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
Presiden
Kapolri
Gubernur
Menteri
Kapolda
Yang bukan merupakan dasar hukum FT. Reserse adalah ....
Perpol No 2 Tahun 2021
Perkap No 6 Tahun 2019
UU RI No 8 Tahun 1981
UU RI No 2 Tahun 2002
Perkaba No 3 Tahun 2014
Yang bukan merupakan wewenang seorang penyelidik sebagaiman ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP adalah .....
Menerima laporan / pengaduan
Mencari keterangan dan barang bukti
menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
Melakukan penggeledahan dan penyitaan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Menurut PP No 5 Tahun 2010 bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang sekura-kurangnya berpangkat .....
KOMPOL dan S1
IPDA dan S1
IPTU dan S1
AKP dan S1
AKBP dan S1
Yang bukan merupakan dasar hukum Penyelidikan Tindak Pidana adalah ...
Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP
Pasal 3 KUHAP
Pasal 4 KUHAP
Pasal 120 KUHAP
Pasal 9 KUHAP
Pengertian dari Gelar Perkara adalah ...
Suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum
Untuk memberikan pedoman dan petunjuk mengenai kegiatan kegiatan pemberkasan
Untuk mewujudkan keterpaduan intern (Polri) dan ekstern (Instansi terkait)dalam penanganan perkara yang terjadi
Untuk mengawasi penyidik dalam melaksanakan Penyidikan
Untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan dilaksanakan
segala usaha dan kegiatan untuk melakukan penegakan hukum dengan adanya pelanggaran dan tindak pidana menurut cara yang diatur oleh undang-undang dilakukan oleh fungsi ...
Satreskrim
Satlantas
Satbinmas
Satreskrim dan Satlantas
Satintelkam
Kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan baik dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, disebut ...
Kejahatan lintas benua (Transcontinental crime)
Kejahatan lintas negara (Transnational Crime)
Kejahatan konvensional (Conventional Crime)
Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)
Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)
Kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi, termasuk kategori kejahatan .....
Kejahatan lintas benua (Trans continental crime)
Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)
Kejahatan lintas negara (Trans National Crime)
Kejahatan konvensional (Conventional Crime)
Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)
Pembalakan Liar (Illegal Loging), Pencurian Ikan/Kekayaan laut (Ilegal Fishing), Penambangan liar/pencurian barang-barang tambang (Ilegal Minning), Korupsi, adalah contoh kejahatan ...
Continental Crime
Contingency Crime
Trans National Crime
Conventional Crime
National Economic Crime
Kriminalitas ditandai dengan …
Perilaku menyimpang yang cenderung melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Perilaku yang sesuai hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
Perilaku menyakiti orang lain di sekitarnya
Ketidakharmonisan karena anggota keluarga mengalami kegagalan dalam melaksanakan peran dan fungsinya
Perilaku menyimpang akan menjadi kejahatan jika …
Masyarakat masih mentolerir penyimpangan yang orang lakukan
Pelaku berjumlah lebih dari satu orang
Pelaku melanggar hukum, merugikan orang lain baik dari fisik maupun benda
Pelaku melanggar hukum, namun tidak merugikan orang lain baik dari fisik maupun benda
Masyarakat merasa terusik dengan perilaku tersangka
Kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dari status sosial yang tinggi disebut juga sebagai …
White collar crime
Blue collar crime
Pelecehan seksual
Kenakalan remaja
Perampokan
Menurut teori ini, perilaku kriminal terjadi karena seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam suatu pergaulan yang intim. Teori yang dimaksud adalah …
Disorganisasi sosial
Asosiasi diferensial
Interaksi simbolis
Ketegangan
Pelabelan
Berikut ini, faktor-faktor yang mendorong timbulnya kriminalitas, kecuali …
Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan politik
Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi
Salah kelola Rumah Tangga
Pemerintah yang lemah dan korup
Sikap mental yang keliru
Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola mencegah, seperti imbauan atau penyuluhan, disebut …
Persuasif
Preventif
Represif
Asosiatif
Konflik
Salah satu kejahatan yang termasuk white collar crime adalah …
Demo kenaikan upah
Kenakalan remaja
Penggunaan narkoba
Genjatan senjata
Korupsi
Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan, disebut …
Persuasif
Preventif
Represif
Asosiatif
Konflik
Yang merupakan sasaran penyelidikan adalah ....
Orang
Benda/barang
Tempat
Peristiwa/kejadian
Semua benar
Yang bukan merupakan dasar dilakukannya Penyidikan adalah ....
Laporan Polisi / Pengaduan
Berita acara pemeriksaan
Surat perintah tugas
Laporan hasil penyelidikan
Surat perintah penyidikan
Segala upaya yang dilakukan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang sesuai dengan perinsip dasar HAM, merupakan ....
Tujuan Penyelidikan
Asas Penyelidikan
Tujuan Penyidikan
Maksud Penyidikan
Asas penyidikan
Kepanjangan dari SPDP adalah .....
Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
Surat Perintah Dimulainya Pemeriksaan
Surat Pemberitahun Dimulainya Penyelidikan
Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan
Apa yang dimaksud dengan Kode Surat P-15 yang digunakan oleh JPU yang berhubungan dengan penyidikan .....
Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
Surat Penunjukan JPU
Surat Perintah Penyerahan Perkara
Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap
Apa nama kode surat untuk Hasil Penyidikan Tambahan oleh Penyidik ....
P-18
P-19
P-20
P-21
P-29
Berikut adalah Asas Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, kecuali .....
Asas kecepatan
Asas tanggung jawab
Asas kepastian
Asas jujur dan adil
Asas keamanan dan kesinambungan
Administrasi penyidikan yang bukan merupakan kelengkapan isi berkas perkara yaitu ......
Laporan Polisi
Surat perintah penyitaan
Surat perintah penahanan
Tanda bukti penitipan barang milik tahanan
Berita acara pengembalian barang bukti
Suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana disebut ....
Keadilan restoratif
Tikar adat
Diversi
Interfensi
Peradilan anak
Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara, kecuali dalam hal ...
Sah atau tidaknya dilakukan Penyelidikan
Sah atau tidaknya dilakukan Penyidikan
Sah atau tidaknya dilakukan penangkapan
Sah atau tidaknya dilakukan penahanan
Sah atau tidaknya dilakukan pengehntian penuntutan (pasal 77 KUHAP)
Penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat menyebabkan masalah sosial, salah satunya cyber crime. kasus cyber crime yang pernah terjadi di Indonesia antara lain penyalahgunaan kartu kredit, perjudian online, pencurian dokumen penting, dan pembajakan. Dampak permasalahan sosial tersebut adalah ....
Keamanan masyarakat semakin terganggu
Terjadi kesenjangan sosial antarindividu
Ketergantungan antarkelompok meningkat
Disintegrasi sosial dalam masyarakat meningkat
Kerusakan fisik di berbagai daerah
Korupsi termasuk kedalam kejahatan yang disebut
White collar crime
Organized crime
Crime without victim
Corporate crime
Blue collar crime
Peraturan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
UU No. 30 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 30 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
UU No. 20 Tahun 1999 jo UU No. 31 Tahun 2001
Kasus penculikan yang berawal dari pertemanan jejaring media sosial merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban negara yang disebabkan oleh faktor…
Sikap egois karena mementingkan diri sendiri
Penyalahgunaan teknologi
Aparat penegak hukum yang kurang tegas
Penyalahgunaan kejahatan
Kurangnya toleransi dalam media sosial
Secara harfiah, korupsi berasal dari kata “corruptio”. Apakah arti dari “corruptio”?
Busuk
Sakit
Indah
Parah
Kurang
Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor yang dapat digerakkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, termasuk faktor untuk mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara lain. Tenaga kerja yang tidak berintegritas dapat mengarahkan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali….
konflik kepentingan dalam pengadaan
pemerasan
perbuatan curang
pencucian uang
penggelapan dalam jabatan
Kaidah hukum berlaku secara yuridis. Maksud dari pernyataan tersebut, yaitu....
Hukum menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
Penentuannya didasarkan pada tata peraturan yang lebih tinggi
Kaidah dalam hukum berlaku efektif dalam masyarakat
Muatan materi peraturan sesuai cita-cita hukum
Hukum dibuat oleh pemerintah yang sah
Upaya perlindungan hukum tindak kejahatan kepada anak dapat dilakukan dengan cara....
Melakukan program keluarga berencana (KB)
Mewajibkan kepada ibu mengurusi anaknya sendiri
Pembuatan undang-undang tentang jaminan hak-hak anak
Menitipkan anak-anak di tempat penitipan anak yang aman
Meminta keluarga memperhatikan semua anggota keluarga
Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah ....
warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum
pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara
setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan
pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman
Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-undang RI nomor...
Nomor 1A tahun 1998
Nomor 8 tahun 1999
Nomor 8 tahun 1998
Nomor 7 tahun 1999
Nomor 7 tahun 1998
Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara.......
Menentang perintah yang berlaku
Berbuat main hakim sendiri
Membuat keresahan dalam masyarakat
Memantau pejabat pemerintahan
Melaporkan perbuatan korupsi pada pihak yang berwenang
Setiap melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan diatur dalam pasal berapa ...
Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002
Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002
Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002
Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002
Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan adalah pengertian dari..
Penyidikan
Penyelidikan
Penyelidik
Penyidik
Polisi
Di bawah ini yang bukan merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana adalah...
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
Menghormati hak asasi manusia
Di bawah ini yang merupakan syarat pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah...
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
Menghormati hak asasi manusia
Buku III KUHP mengatur tentang ...
Pelanggaran
Ketentuan umum
Kejahatan
Tindak pidana
Penutup
Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang mengindikasikan keterangan A3 yang berarti .....
Perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan
Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan
Perkembangan hasil penyidikan
Perkembangan hasil penelitian Laporan
SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)
Susuai dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK, Jabatan Perwira pada Fungsi Satreskrim di tingkat Polres tipe D terdiri dari ?
1 Kasat, 1 Wakasat, 1 KBO
2 Kaur, 4 Kanit
1 Kasat, 1 Wakasat, 1 KBO
2 Kaur, 5 Kanit
1 Kasat, 3 Kaur, 4 Kanit
1 Kasat, 1 KBO, 1 Kaur, 5 Kanit
1 Kasat, 1 KBO, 1 Kaur, 4 Kanit
