NEW
Font size
WorksheetsTRY OUT EVALUASI MOOC_A3K3_PART 2
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kalimat ini merupakan pengertian dari?
Kedudukan ASN
Hak ASN
Kewajiban ASN
Kode Etik ASN
Guna Sistem Merit dalam Manajemen ASN, Kecuali?
Menjamin keadilan
menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik.
Menjadi tolak ukur penilaian
Prinsip Sistem Merit, Kecuali?
Keadilan dan Kewajaran
Obyektif
Berbasis Kinerja
Pengabdian yang Ikhlas
Undang-Undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara?
UU 5/2014
UU 4/2015
UU 5/2020
UU 4/2020
ASN terdiri atas?
PNS
Pejabat Eselon dan Staff
PNS dan P3K
PNS, P3K, Honorer
PNS berhak mendapatkan, kecuali?
Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas
Cuti
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
Bantuan Perkreditan Perumahan
Fungsi Kode Etik ASN, Kecuali?
Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik
Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya
Sebagai tolak ukur penilaian birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik
Tugas ASN meliputi, kecuali...
Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
Melayani pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terdapat beberapa langkah dalam Manajemen PNS, kecuali?
Pengadaan
Pengembangan Karier
Promosi dan Mutasi
Menjadi PNS yang Makmur
yang tidak terdapat dalam manajemen PPPk adalah?
Pengadaan
Penggajian dan tunjangan
Penghargaan
Mutasi
Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku kecuali
melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan sedikit berintegritas;
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang bukan tahapan dalam seleksi PNS adalah
seleksi administrasi,
seleksi kompetensi dasar dan
seleksi kompetensi bidang.
seleksi wawancara
Jabatan PNS terdiri atas
JA, JF dan JPT
JA, JT, dan JPT
JS, JPT dan JPS
JA, JF dan JPP
Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu …
PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi
PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat rahasia atau tidak
PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau kelompok tertentu
PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat
Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:
Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara
Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik
Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi
Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:
Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
Pengukuran dan analisis capaian kinerja
Akuntabilitas keuangan
Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi
1. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:
Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama instansi
Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat hubungan kerja profesional
Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan
Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di instansinya
Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus KKN. Hal
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas kepercayaan
Akuntabilitas program
Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai :
Si Manuk Dadali
Si Jalak Harupat
Si Jalak dari Bandung
Si Burung Jalak
Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya
Sarekat lslam
Budi Utomo
Taman Siswa
lndische parte
Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya.…
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia
Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah
Relevansi
Validitas
Daya Guna
Objektivitas
Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalah...
Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut.
Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi
Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular
Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah...
Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand
Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami
Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan
Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan...
Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi
memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera
memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
pembentukan organisasi wanita putri mardika
Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:
Frederickson dan Hart
Mc Donalds
Collins Cobuild
Gene Blocker
Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:
Pelanggaran Etika Publik
Penyimpangan Moral
Pelanggaran Integritas
Wujud perilaku beretika
Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:
Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi
Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor
Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku
Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi
Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?
Peraturan perundangan
Kewenangan
Kekuasaan
Kepantasan sosial
Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:
kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik
kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik
kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat
hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%
hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%
hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%
hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%
Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :
Mutu
Kreativitas
Efisien
Inovatif
Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :
Revolusioner
Demesioner
Evolusioner
Temporer
Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :
Pergeseran selera pasar
Perkembangan ekonomi
Pergeseran gaya hidup
Dorongan melakukan perubahan
Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir dinamis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir sinergis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir populis
Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :
Kualitas produk dan layanan yang prima
Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat
Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
