Bersifat empiris

Berdasarkan teks hukum semata

Melihat hukum sebagai gejala sosial

Bersifat induktif

Emile Durkheim

Max Weber

Roscoe Pound

Karl Marx

Eugen Ehrlich

Karl Llewellyn

Roscoe Pound

Hans Kelsen

Hukum hanya mengatur yang sudah terjadi

Hukum tidak dapat mengubah masyarakat

Hukum digunakan untuk menciptakan perubahan sosial

Hukum hanya mengawasi kegiatan politik

Menitikberatkan pada studi doktrinal

Fokus pada kehendak pembentuk undang-undang

Melihat bagaimana hukum berlaku dalam praktik sosial

Berpijak pada asas formalitas hukum

Hukum positif barat

Hukum adat masyarakat Arab pra-Islam

Kebiasaan sosial yang tidak diakui hukum

Kebiasaan yang diakui sebagai sumber hukum sekunder

Fungsionalisme struktural

Mazhab Yuridis Normatif

Teori Konflik

Positivisme Hukum

Putusan Mahkamah Agung

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perilaku sehari-hari masyarakat yang hidup dan berkembang

Pendapat ahli hukum

Aturan tertulis dalam perundang-undangan

Pola perilaku ideal dalam masyarakat

Instruksi teknis dalam hukum

Surat keputusan dari pemerintah

Dominasi kebiasaan lokal

Kepatuhan berdasarkan tradisi

Legitimasi yang berdasarkan norma tertulis dan prosedur logis

Kepemimpinan kharismatik

Sistem tertutup

Alat untuk mengontrol moral

Gejala sosial yang saling memengaruhi dengan struktur masyarakat

Sistem normatif yang tidak bergantung pada masyarakat

Sarana perjuangan kelas

Alat untuk mendisiplinkan masyarakat

Instrumen rekayasa kekuasaan

Mekanisme untuk menjaga keseimbangan sosial

Tetap konservatif

Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern

Mengutamakan norma agama

Menghindari campur tangan luar

Konflik antara dua sistem hukum

Kekuatan absolut hukum negara

Penolakan terhadap hukum adat

Perbandingan teori hukum

Pendekatan doktrinal

Pendekatan kritis

Pendekatan legal formalistik

Pendekatan living law

Penolakan terhadap hukum secara formal

Ketidakefektifan hukum tanpa dukungan kesadaran masyarakat

Kesalahan dalam prosedur legislasi

Tidak perlunya hukum dalam kehidupan sosial

Hukum positif

Hukum pidana negara

Hukum adat sebagai living law

Putusan pengadilan formal

Pengesahan hukum

Konsensus moral

Legitimitas sosial

Rekayasa sosial

Agen rekayasa sosial

Lembaga negara

Institusi represif

Penegak hukum formal

Tidak membahas hukum tertulis

Tidak memperhatikan perilaku masyarakat

Fokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat

Bertujuan membentuk undang-undang baru

Diakui oleh negara dalam bentuk peraturan

Tidak berlaku dalam masyarakat

Tidak pernah berubah

Hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat

Max Weber

Emile Durkheim

Hans Kelsen

Jeremy Bentham

Stabilitas sosial

Perubahan sosial dan nilai dalam masyarakat

Putusan pengadilan

Revisi oleh lembaga legislatif

Penegakan hukum pidana berat

Perubahan UU Perkawinan untuk menyetarakan hak

Putusan MA yang inkracht

Tradisi hukum adat yang tetap dipertahankan

Berdasarkan logika hukum

Melihat hukum sebagai sistem tertutup

Berdasarkan realitas sosial

Tidak memedulikan nilai budaya

Berdasarkan logika hukum

Melihat hukum sebagai sistem tertutup

Berdasarkan realitas sosial

Tidak memedulikan nilai budaya

Produk dari kehendak masyarakat luas

Refleksi dari nilai universal

Sarana untuk melindungi kepentingan kelompok dominan

Media untuk menyatukan kelompok sosial

Alat tekanan

Instrumen kekuasaan

Penjaga stabilitas sosial

Bentuk dominasi budaya

Norma hukum formal

Struktur dan perilaku sosial

Politik hukum negara

Asas hukum internasional

Qiyas dan ijtihad saja

Fatwa ulama

Urf dan kebiasaan sosial dalam fiqh

Pelarangan riba secara teologis

Kekuasaan negara

Kesepakatan internasional

Kesesuaian hukum dengan nilai-nilai sosial

Norma yang tertulis

Kepastian hukum yang mutlak

Ketidakharmonisan sosial

Pluralisme hukum

Sentralisasi hukum

Doktrin negara

Produk politik

Gejala sosial

Instrumen kekuasaan yudisial

Terlalu fokus pada praktik sosial

Mengabaikan doktrin hukum

Tidak mempertimbangkan realitas masyarakat

Menekankan fungsi sosial hukum

Mewujudkan kehendak Tuhan

Menjamin stabilitas politik

Melindungi kepentingan masyarakat

Mewujudkan sistem yang efisien

Hukum pidana

Putusan yudisial

Sistem hukum tertulis

Living law dalam masyarakat

Hukum nasional yang kuat

Ketidaksadaran hukum

Perbedaan sistem hukum negara dan hukum lokal

Tidak adanya sanksi pidana

Alat politik

Sistem kontrol

Alat rekayasa sosial

Instrumen represif

Hukum sepenuhnya independen

Legitimasi hukum tidak selalu tergantung masyarakat

Hukum tunduk pada moral publik

Hukum tidak boleh

Hukum sepenuhnya independen

Legitimasi hukum tidak selalu tergantung masyarakat

Hukum tunduk pada moral publik

Hukum tidak boleh diberlakukan pada tokoh masyarakat

Lemahnya peran undang-undang

Tidak efektifnya penegakan hukum tanpa dukungan masyarakat

Hukum hanya mengikat secara teoritis

Masyarakat tidak butuh hukum

Menafsirkan pasal-pasal hukum secara literal

Mengkaji pengaruh masyarakat terhadap pembentukan dan penerapan hukum

Membuat hukum lebih abstrak

Meningkatkan jumlah peraturan perundang-undangan

Hukum perdata

Hukum pidana

Living law

Hukum formil

Hans Kelsen

Eugen Ehrlich

John Austin

Thomas Hobbes

Fokus pada perilaku sosial

Menolak keberadaan norma hukum

Menganggap hukum sebagai perintah negara

Menekankan budaya lokal

Kepastian hukum normatif

Keberlakuan hukum dalam praktik sosial

Rasionalitas hukum tertulis

Teori hukum klasik

Menutup diri dari pengaruh asing

Melindungi budaya lama tanpa kompromi

Beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai global

Hanya mengikuti nilai lokal

Proses penghakiman oleh pengadilan

Upaya perubahan sosial melalui kebijakan hukum

Adaptasi masyarakat terhadap sistem hukum adat

Penyusunan doktrin hukum Islam

Keputusan ijtihad ulama

Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan hukum

Tradisi hukum barat

Dalil syar'i pengganti qiyas

Mekanisme penyatuan

Refleksi kehendak rakyat

Alat mempertahankan kekuasaan kelompok dominan

Sarana untuk memfasilitasi perdagangan

KUHP

Putusan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Presiden

Hukum adat

Sistem yang hanya berlaku di pengadilan

Aturan negara yang saklek

Produk interaksi sosial yang dinamis

Kumpulan dokumen negara

Kharismatik

Tradisional

Legal-rasional

Simbolik

Hukum hanya bersumber dari satu sistem

Semua hukum diseragamkan

Terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat

Hukum diputuskan oleh satu kelompok sosial

Alat kontrol dominasi kelas

Sarana untuk konflik terbuka

Instrumen untuk menjaga keteraturan sosial

Produk ketidakteraturan budaya

Hukum negara lebih penting

Living law tidak lagi relevan

Sistem hukum Indonesia bersifat monistik

Hukum bisa hidup bersama dengan norma sosial setempat

Ketidakpatuhan hukum

Penghindaran hukum formal

Pengakuan terhadap living law

Ketertinggalan hukum nasional

Ketiadaan hukum

Konflik antara hukum negara dan sistem sosial lokal

Ketidakefektifan kebijakan desa

Kegagalan sistem kependudukan

Penggunaan hukum secara represif

Kegagalan hukum tertulis

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial

Tindakan inkonstitusional

Bertentangan dengan hukum internasional

Sebagai bentuk harmonisasi hukum nasional dan sosial

Ketidaksesuaian hukum formal dan living law

Pelanggaran konstitusi

Kurangnya dasar hukum

Tidak adanya sanksi

Rendahnya legitimasi sosial terhadap aturan tersebut

Lemahnya peran polisi

Hukum pidana khusus

Pluralisme hukum

Sentralisasi hukum nasional

Sistem hukum monistik

Monolitik hukum

Pluralisme hukum

Kedaulatan tunggal

Hukum represif

Hukum adat dan agama

Hukum internasional dan konstitusi

Norma lokal dan HAM

Pemerintah pusat dan daerah

Hilangnya otonomi daerah

Penurunan anggaran

Pelanggaran hak asasi manusia

Peningkatan kesetaraan hukum

Hilangnya otonomi daerah

Penurunan anggaran

Pelanggaran hak asasi manusia

Peningkatan kesetaraan hukum

Diperketat terhadap konten offline

Ditingkatkan dalam bentuk fisik

Adaptif terhadap perkembangan teknologi

Menyingkirkan kebebasan berekspresi

Tingginya indeks kepercayaan hukum

Keadilan restoratif

Penurunan legitimasi hukum di mata masyarakat

Peningkatan literasi digital

Sudah disetujui Mahkamah Konstitusi

Bertentangan dengan hukum adat

Tidak sesuai dengan dinamika sosial modern

Tidak dimuat dalam kitab hukum pidana kolonial

Penguatan sanksi pidana

Legitimasi sosial dalam pembentukan hukum

Hukum adat sebagai landasan nasional

Peran pengadilan dalam pembuatan hukum

Menambah tenaga kerja asing

Melindungi kelompok rentan dalam sistem kerja informal

Menarik investasi sektor domestik

Mempersulit hubungan industrial

Kuatnya sistem hukum adat

Penerapan hukum pidana modern

Upaya hukum dalam mendukung keadilan sosial

Bentuk penolakan terhadap konstitusi

Meningkatnya kepercayaan masyarakat

Penguatan sistem checks and balances

Penurunan legitimasi lembaga hukum

Konsolidasi sistem demokrasi

Rahasia negara

Sanksi pidana

Independensi dan legitimasi sosial

Intervensi kekuasaan eksekutif

Mengurangi partisipasi masyarakat

Menghindari penyelesaian damai

Mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan

Memperberat hukuman

Rehabilitasi sosial dan penyelesaian non-litigasi

Pidana penjara dan denda

Peradilan tertutup

Advokasi individual

Produk undang-undang semata

Sarana kontrol negara

Konstruksi sosial yang hidup dalam masyarakat

Norma mutlak yang tidak berubah

Keputusan parlemen

Kehendak penguasa

Penerimaan dan dukungan masyarakat

Pendapat lembaga internasional

Dipatuhi secara otomatis

Dihargai secara moral

Dilanggar atau diabaikan

Dihapuskan langsung oleh DPR

Hukum bersifat statis

Masyarakat menolak perubahan

Hukum dibentuk untuk merespons dinamika sosial

Hukum selalu datang dari luar negeri

Hukum bersifat statis

Masyarakat menolak perubahan

Hukum dibentuk untuk merespons dinamika sosial

Hukum selalu datang dari luar negeri

Unifikasi hukum

Eliminasi norma lokal

Living law

Teori dualisme hukum

Kepatuhan hukum meningkat

Norma sosial menguat

Disfungsi hukum dapat terjadi

Pluralisme hukum hilang

Penolakan terhadap hukum nasional

Lemahnya penegakan hukum

Kekuatan living law di masyarakat

Dominasi hukum internasional

Tidak ada dukungan lembaga hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum

Sudah terlalu banyak diterapkan

Tidak sesuai dengan UUD 1945

Penambahan pasal dalam hukum pidana

Peningkatan pengawasan ormas

Pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi yang efektif

Penghapusan undang-undang ITE

Peraturan akan menjadi hukum adat

Peraturan mudah dipatuhi

Akan terjadi resistensi sosial

Masyarakat akan bersikap netral

Kepentingan politik pemerintah

Pengetahuan hukum pejabat

Kesesuaian dengan nilai dan struktur sosial masyarakat

Kemampuan lembaga internasional

Meningkatnya partisipasi politik

Terbentuknya negara hukum yang kuat

Munculnya ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum

Penegakan hukum semakin efektif

Hukum adalah institusi politik

Hukum bersifat teologis

Hukum dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat

Hukum hanya dibuat oleh eksekutif

Keadilan substantif

Kesesuaian budaya

Ketidakefektifan penegakan hukum

Kenaikan partisipasi hukum

Lemahnya supremasi hukum

Peran masyarakat dalam mempengaruhi implementasi hukum

Dominasi hukum adat

Tidak berfungsinya hukum nasional

Hukum positif selalu ditaati

Living law lebih kuat dari hukum negara

Keberhasilan politik hukum nasional

Penolakan terhadap sanksi